Penulis: redaksi

Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Andreas Eddy Susetyo menegaskan pentingnya percepatan program efisiensi di lingkungan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), khususnya pada sektor pembangkit listrik. Hal ini disampaikan usai pertemuan BAKN DPR RI dengan jajaran PLN Group di Denpasar, Bali, Senin (4/5/2026). Dalam keterangannya, BAKN menyoroti masih adanya potensi inefisiensi pada sejumlah pembangkit yang masih menggunakan bahan bakar minyak (BBM) di tengah tren kenaikan harga energi global. Oleh karena itu, percepatan transisi menuju pembangkit berbasis energi yang lebih efisien, seperti gas, dinilai menjadi langkah strategis yang perlu segera dituntaskan. “Fokus BAKN pada kali ini adalah tentang masalah…

Anggota DPR RI sekaligus Tim Kuasa Hukum DPR RI, Abdullah, menegaskan bahwa ketentuan dalam UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren tidak bertentangan dengan UUD 1945. DPR menegaskan bahwa pendidikan keagamaan, termasuk Pesantren juga telah diatur dalam UU Sistem Pendidikan Nasional sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional yang berfungsi membentuk peserta didik agar memahami dan mengamalkan ajaran agama. Tak hanya itu itu, pesantren juga dikategorikan sebagai community-based education yang dikelola dari, oleh, dan untuk masyarakat. “Ketentuan Pasal 55 UU Sistem Pendidikan Nasional juga mengatur mengenai pendidikan berbasis masyarakat yang diartikan sebagai penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan profesi masyarakat…

Gejolak energi dunia sudah berimbas kepada perikanan. Pengusaha perikanan tangkap skala besar dan menengah akhir April sudah merasakan harga solar non subsidi yang merangkak naik tinggi. Nelayan kecil juga terdampak ketersediaan solar yang belum mudah di dapatkan. “Saya sudah cek ke nelayan di Trenggalek dan berdialog langsung dengan mereka. Solar subsidi masih aman dan harganya tidak naik, namun saat ini belum semua melaut karena cuaca sedang terang bulan dan ombak besar,” kata Anggota Komisi IV DPR RI Riyono dalam keterangan tertulis kepada Politikparlemen.co, di Jakarta, Kamis (7/5/2026). Dalam catatan di c subsidi untuk nelayan di bawah 30 GT mengalami sedikit penurunan…

Kepala Biro Pemberitaan Parlemen, Muhammad Najib Ibrahim, menekankan pentingnya peran media sebagai penghubung antara DPR dan masyarakat. Ia menyebut pemberitaan yang cepat, akurat, dan berimbang menjadi kunci dalam membangun pemahaman publik terhadap kinerja parlemen. “Media memiliki peran strategis untuk memastikan informasi kedewanan tersampaikan secara objektif dan edukatif kepada masyarakat,” jelasnya saat memberikan sambutan dalam Forum Komunikasi dan Sosialisasi Kinerja DPR RI yang digelar oleh Biro Pemberitaan Parlemen bekerja sama dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) di Serang, Banten, Rabu (6/5/2026). Najib juga mengungkapkan bahwa pihaknya tengah menyiapkan sejumlah inovasi, termasuk peluncuran hotline pengaduan terintegrasi serta pembangunan newsroom terpadu guna meningkatkan kualitas…

Kolaborasi antara DPR RI dan media massa dinilai semakin krusial dalam mengawal aspirasi rakyat secara konstruktif dan berimbang. Hal ini mengemuka dalam Forum Komunikasi dan Sosialisasi Kinerja DPR RI yang digelar oleh Biro Pemberitaan Parlemen bekerja sama dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) di Banten, sekaligus menjadi ajang refleksi bersama antara parlemen dan wartawan parlemen. Dalam kesempatan itu, Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Rizki Aulia Rahman Natakusumah, menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar temu wartawan, melainkan momentum untuk mengevaluasi kinerja kedua pihak dalam beberapa tahun terakhir. “Ini penting sebagai ruang untuk rehat sejenak, melihat progres kinerja wartawan dan…

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI terus melakukan pendalaman terhadap tata kelola subsidi dan kompensasi listrik, khususnya pemberian subsidi yang tepat sasaran, pengembangan energi bersih, serta dampak operasional pembangkit listrik terhadap masyarakat. Hal ini mengemuka dalam pertemuan BAKN DPR RI dengan jajaran PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) beserta subholding di Unit Pembangkitan Bali Power Generation, Denpasar, Bali, Senin (4/5/2026). Anggota BAKN DPR RI Gde Sumarjaya Linggih menyampaikan bahwa kunjungan tersebut tidak hanya berfokus pada aspek subsidi listrik, tetapi juga mencakup dorongan percepatan implementasi energi bersih di Bali. Ia menilai, sebagai daerah tujuan pariwisata internasional, Bali memiliki kebutuhan besar terhadap…

Regenerasi petani muda menjadi isu krusial dalam menjaga keberlanjutan sektor pangan, khususnya di Kabupaten Subang yang selama ini dikenal sebagai salah satu lumbung padi utama di Jawa Barat. Peran strategis wilayah ini tidak hanya menopang kebutuhan lokal, tetapi juga berkontribusi terhadap pasokan beras nasional. Anggota DPR RI, Ateng Sutisna menegaskan bahwa posisi Subang sangat vital dalam rantai pasok pangan, mulai dari hulu hingga hilir, dengan penggilingan padi sebagai titik penting dalam proses konversi gabah menjadi beras siap konsumsi. Namun demikian, sektor ini menghadapi tekanan serius yang bersifat multidimensi, mulai dari dampak perubahan iklim, stagnasi teknologi, ketimpangan pasar, hingga belum optimalnya…

Kehadiran Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru dinilai telah merangkum berbagai tuntutan masyarakat terhadap reformasi Polri. Hal ini disampaikan Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, kala menanggapi penyerahan hasil kerja Tim Reformasi Polri kepada Presiden Prabowo Subianto. Habiburokhman menjelaskan bahwa substansi KUHAP baru pada dasarnya merupakan akumulasi masukan masyarakat yang dihimpun melalui puluhan rapat dengar pendapat umum (RDPU), lalu diramu bersama oleh pemerintah dan DPR. Menurutnya, inti keluhan publik terhadap kinerja Polri, terutama terkait potensi kesewenang-wenangan, telah diakomodasi dalam regulasi tersebut. “Kekhawatiran soal potensi kesewenang-wenangan itu sudah dijawab dalam KUHAP. Dalam hukum acara pidana, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan,…

Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mengecam keras dugaan kejahatan seksual yang dilakukan oleh oknum pengasuh pondok pesantren di Pati, Jawa Tengah, terhadap puluhan santriwati. Ia menilai peristiwa ini bukan sekadar kriminal biasa, melainkan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berat, berulang, dan sistematis karena terjadi dalam relasi kuasa yang timpang. Politisi Fraksi PKB itu menegaskan bahwa tindakan tersebut secara nyata melanggar hak atas rasa aman, martabat manusia, serta hak untuk bebas dari kekerasan seksual. Terlebih, sebagian besar korban diduga merupakan anak di bawah umur, sehingga hal ini menjadi pelanggaran serius terhadap konstitusi dan undang-undang perlindungan anak. “Kami mengecam kejahatan…

Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, mendorong penguatan kemandirian pangan di tingkat keluarga di Kabupaten Tegal selama masa reses pada 27 April hingga 5 Mei 2026. Upaya tersebut diwujudkan melalui penyaluran bantuan stimulan berupa benih lele, bibit ayam, serta benih sayuran kepada masyarakat. Program ini ditujukan untuk memperkuat daya tahan warga dalam menghadapi potensi gangguan distribusi logistik akibat krisis energi global. Fikri menjelaskan, kondisi global saat ini menempatkan Indonesia dalam posisi yang cukup rentan terhadap dinamika geopolitik. Meski cadangan pangan nasional dinilai aman hingga 324 hari ke depan, sektor energi justru menghadapi tantangan serius dengan cadangan bahan bakar…