- Buka Maganghub Kemenaker, Suprihartini Tekankan Peserta Bukan Sekadar Tenaga Tambahan
- Taufan Pawe: Kita Tunggu Nyali Ombudsman di Daerah Awasi Pelayanan Publik
- Tangani Aduan Sengketa Lahan Masyarakat Adat Rante Balla, Komisi III Siap Panggil PT Masmindo Dwi Area
- Hadapi Karhutla, Legislator Dorong Penguatan Kelembagaan dan Anggaran
- Panja AI DPR RI Soroti Masa Depan Pelaku Industri Kreatif di Era Akal Imitasi
- Gandeng Polri dan Kemenkes, Setjen DPR Perkuat Layanan Kegawatdaruratan
- RUU Satu Data Didorong Berbasis Pendekatan Holistik dan Tidak Sektoral
- Dorong Keterbukaan Akses Data Geospasial untuk Kepentingan Sipil
Penulis: redaksi
Komisi I DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses ke Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dalam rangka memastikan pembangunan infrastruktur digital yang dilaksanakan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kemkomdigi berjalan optimal, khususnya dalam mendukung pemerataan akses telekomunikasi hingga wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, menjelaskan, berdasarkan paparan yang diterima Komisi I DPR RI, cakupan layanan 4G di NTB telah menjangkau sekitar 99 persen populasi. Bahkan, secara umum tidak lagi ditemukan wilayah yang masuk kategori blank spot. Meski demikian, masih terdapat sekitar 124 wilayah dengan kualitas sinyal yang tergolong lemah sehingga memerlukan perhatian…
Anggota Komisi III DPR RI Machfud Arifin mendorong penguatan kelembagaan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Maluku Utara melalui penambahan personel, anggaran, dan sarana pendukung. Hal itu guna mengoptimalkan pemberantasan peredaran narkotika di wilayah kepulauan tersebut. Machfud menilai kapasitas BNNP Maluku Utara saat ini masih jauh dari ideal. Ia menyoroti keterbatasan personel serta jangkauan organisasi BNN yang baru hadir di sebagian kecil kabupaten dan kota di Maluku Utara, sehingga pengawasan terhadap peredaran narkotika belum dapat dilakukan secara maksimal. “Kalau dilihat dari susunan personelnya memang sangat terbatas. Dari 10 kabupaten/kota, baru sebagian yang memiliki BNN. Jumlah personelnya juga masih jauh dari kebutuhan,”…
Anggota Komisi IX DPR RI Obon Tabroni meminta data layanan kesehatan yang disampaikan BPJS Kesehatan dicocokkan dengan kondisi faktual di Kota Palangka Raya. Hal itu, untuk memastikan kesesuaian antara rasio dokter, tingkat hunian rumah sakit, serta ketersediaan layanan kesehatan tingkat lanjut dengan kondisi pelayanan kesehatan di lapangan. “Tadi saya mempertanyakan laporan dari BPJS Kesehatan. Yang pertama, perbandingannya sekitar satu berbanding dua ribu berapa antara jumlah dokter dengan masyarakat. Itu bagus banget kalau angkanya memang seperti itu,” kata Obon kepada Politikparlemen.co usai mengikuti kunjungan kerja spesifik Komisi IX DPR RI di Palangka Raya, Rabu (22/7/2026). Menurut Obon, Komisi IX perlu melakukan cross-check bersama…
Anggota Komisi III DPR RI Mercy Chriesty Barends meminta aparat penegak hukum mengedepankan pendekatan yang lebih berkeadilan dalam menangani perkara yang menjerat Kepala Suku masyarakat adat di Malifut, Halmahera Utara, Afrida Erna Ngato. Menurutnya, kasus tersebut tidak hanya berkaitan dengan proses hukum, tetapi juga konflik agraria dan perjuangan masyarakat adat mempertahankan hak atas wilayah serta ruang hidupnya. Hal tersebut disampaikan Mercy saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, Kamis (23/7/2026). Kunjungan tersebut dalam rangka evaluasi pelaksanaan penegakan hukum terpadu bersama Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Utara, dan Badan Narkotika…
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro mendorong agar pembiayaan yang disalurkan kepada pemerintah daerah maupun pelaku usaha tidak hanya berorientasi pada kelancaran pengembalian pinjaman, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja, mengurangi kesenjangan antarwilayah, dan memperkuat perekonomian daerah. Pasalnya, keberhasilan pembiayaan perlu diukur dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Fauzi saat memimpin agenda Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI), Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), serta pelaku UMKM di Kabupaten Badung, Bali, Rabu (23/7/2026). Politisi Fraksi Partai NasDem itu meminta PT SMI melakukan kajian…
DPR RI terus mengawal penuntasan Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Ojek Online (Ojol) demi menghadirkan payung hukum serta perlindungan yang berkeadilan bagi para pengemudi ojol di tanah air. Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi DPR RI bersama jajaran pemerintah yang berlangsung di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/7/2026). Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa proses penyempurnaan regulasi ini telah menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan dan kini berada di fase penyelesaian. “Hari ini kami kembali mengadakan rapat koordinasi untuk menyempurnakan Perpres tentang Ojol yang alhamdulillah sedikit lagi sudah final,” ujar Sufmi Dasco Ahmad usai memimpin…
Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menyoroti dampak kebijakan visa terhadap kemerosotan sektor pariwisata Bintan, mulai dari hilangnya penerbangan langsung hingga beralihnya wisatawan kapal pesiar dari China ke Malaysia. Hal itu disampaikannya usai memimpin pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau dalam rangkaian Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI, Rabu (22/7/2026). Evita menjelaskan, pertemuan tersebut turut dihadiri sejumlah kementerian mitra kerja Komisi VII DPR RI dari Jakarta, di bidang perindustrian, pariwisata, UMKM, ekonomi kreatif, dan komunikasi publik, sehingga permasalahan yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Bintan dapat langsung direspons oleh kementerian terkait. “Kalau ke daerah, kita…
Kualitas bangunan hunian sementara (Huntara) di Kabupaten Aceh Tamiang menjadi sorotan tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI. Anggota Komisi VI DPR RI Kawendra Lukistian meminta sejumlah BUMN Karya yang mendapat mandat pembangunan untuk memberi perhatian serius, mengingat masih banyak perbaikan fasilitas yang diperlukan agar pengungsi merasa nyaman selama menunggu hunian tetap (Huntap) rampung dibangun.”Hari ini kami Komisi VI melakukan kunjungan kerja di masa reses ke Huntara di Aceh Tamiang. Kita melihat bagaimana kondisi teman-teman di Huntara dan bagaimana keadaan dari Huntara itu sendiri. Tadi juga didampingi Wakil Gubernur Aceh, Pak Fadhlullah. Beliau menyampaikan bahwa kebutuhan Huntara bagi masyarakat…
Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menegaskan komitmen DPR RI untuk memastikan program revitalisasi sekolah berjalan tepat sasaran sehingga mampu menghadirkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan layak bagi peserta didik. Hal tersebut disampaikan saat Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI di Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Dalam kunjungan tersebut, Komisi X meninjau langsung pelaksanaan revitalisasi di SD Negeri 01 Benteng Hulu yang menjadi salah satu penerima program revitalisasi sekolah. Dari hasil peninjauan, Politisi Golkar menilai kondisi bangunan sekolah sebelum direvitalisasi memang sudah sangat memprihatinkan dan berpotensi membahayakan keselamatan siswa. “Tim Kunres Komisi X DPR RI mengunjungi salah satu…
Anggota Komisi XI DPR RI Shohibul Imam meminta PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) memperjelas kriteria penyaluran pembiayaan agar program yang dijalankan benar-benar tepat sasaran, transparan, dan mampu menjawab tujuan sosial yang diemban perusahaan. Pasalnya, kejelasan parameter pembiayaan penting untuk menjaga akuntabilitas sekaligus menghindari munculnya persoalan moral hazard. Hal tersebut disampaikan Shohibul dalam agenda Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI), Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), serta pelaku UMKM di Kabupaten Badung, Bali, Rabu (23/7/2026). Dirinya menilai PT SMI memiliki mandat sebagai special mission vehicle (SMV) yang menjalankan…
© Politikparlemen.co