Penulis: redaksi

Anggota Komisi X DPR RI Andi Muawiyah Ramly menegaskan komitmen DPR RI untuk mengawal berbagai aspirasi masyarakat Sulawesi Selatan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, kepemudaan, olahraga, hingga statistik agar menjadi bagian dari kebijakan nasional. Komitmen tersebut disampaikan usai mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI ke Provinsi Sulawesi Selatan pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026. “Kunjungan kerja ini bukan sekadar agenda seremonial, tetapi menjadi momentum untuk mendengar langsung berbagai persoalan yang dihadapi daerah. Semua aspirasi yang kami terima akan menjadi bahan pembahasan Komisi X DPR RI agar kebijakan pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Andi Muawiyah Ramly kepada…

Anggota Komisi X DPR RI Muslimin Bando mengapresiasi capaian sektor pendidikan di Provinsi Sulawesi Selatan yang dinilai menunjukkan kinerja menggembirakan. Berdasarkan paparan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, daerah tersebut berhasil menempatkan diri sebagai salah satu dari lima provinsi dengan capaian pendidikan terbaik di Indonesia. Hal itu disampaikan Muslimin kepada Politikparlemen.co usai mengikuti Kunjungan Kerja Masa Reses Komisi X DPR RI di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Jumat (24/7/2026). Menurutnya, data yang dipaparkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan angka partisipasi lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang melanjutkan ke perguruan tinggi telah mencapai lebih dari 90 persen. Capaian…

Anggota Komisi X DPR RI La Tinro La Tunrung mendorong pemerintah mempercepat revitalisasi sekolah di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Menurutnya, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan menjadi kebutuhan mendesak agar proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan aman dan nyaman, terutama di sekolah yang bangunannya telah berusia puluhan tahun maupun yang setiap tahun terdampak banjir. Hal tersebut disampaikan La Tinro usai meninjau SD Negeri 111 Inpres Maros dan SMP Negeri 2 Maros dalam rangka Kunjungan Kerja Masa Reses Komisi X DPR RI di Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Sabtu (25/7/2026). Di SD Negeri 111 Inpres Maros, La Tinro mengapresiasi kondisi kesejahteraan tenaga…

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Eko Hendro Purnomo mendorong penguatan peran strategis Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor maritim, mulai dari konsolidasi industri galangan kapal, pengembangan transportasi laut, hingga optimalisasi aset infrastruktur pelabuhan. Politisi Fraksi PAN ini menilai bahwa keberadaan ekosistem maritim yang kuat dan modern merupakan syarat mutlak bagi Indonesia sebagai negara kepulauan untuk menjaga konektivitas logistik nasional. “Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memerlukan ekosistem maritim yang kuat, modern, dan berdaya saing dan harus mampu beradaptasi dan meningkatkan daya saing agar mampu menopang pertumbuhan ekonomi nasional secara merata,” ujarnya di sela-sela Kunjungan Kerja Reses Komisi…

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mendorong pemerintah pusat menambah kuota Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah bagi mahasiswa di Provinsi Sulawesi Selatan. Menurutnya, tingginya minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi harus diimbangi dengan perluasan akses bantuan pendidikan, terutama bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Hal tersebut disampaikan Lalu usai memimpin Kunjungan Kerja Masa Reses Komisi X DPR RI di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Jumat (24/7/2026). Dalam kunjungan tersebut, Komisi X DPR RI menggelar pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk membahas berbagai isu strategis di sektor pendidikan. Lalu mengungkapkan, Komisi X DPR RI…

Anggota Komisi III DPR RI Bob Hasan menegaskan pentingnya menjaga profesionalisme, proporsionalitas, serta pemisahan fungsi kelembagaan yang jelas (diferensiasi fungsi) antara institusi kepolisian dan kejaksaan. Hal ini penting dalam rangka mewujudkan penegakan hukum yang adil dan berintegritas sesuai prinsip due process of law.  Hal tersebut disampaikan Bob Hasan saat menyoroti kondisi penegakan hukum di daerah, khususnya Kalimantan Utara. Ia menilai dinamika penegakan hukum yang terjadi di Jakarta baru-baru ini tidak memengaruhi stabilitas institusi hukum di daerah. Menurutnya, proses penegakan hukum di wilayah perbatasan tersebut secara umum tetap berjalan kondusif dan terjaga dengan baik. “Kami melihat pasca adanya kejadian penegakan hukum yang…

Anggota Komisi III DPR RI Rikwanto menegaskan dinamika internal yang terjadi di institusi penegak hukum tidak mengganggu pelaksanaan tugas penegakan hukum di Kalimantan Utara (Kaltara). Menurutnya, sinergi antara Kepolisian dan Kejaksaan di wilayah tersebut tetap berjalan baik sehingga proses penanganan perkara dapat berlangsung secara optimal. Hal itu disampaikan Rikwanto kepada Politikparlemen.co usai pertemuan pada Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI di Markas Kepolisian Daerah Kalimantan Utara, Tanjung Selor, Kalimantan Utara, Jumat (24/07/2026). “Berkenaan dengan penegakan hukum, kerja sama antara Polri dan Kejaksaan sejauh ini (di Kaltara) tidak ada masalah. Persoalan yang muncul di masing-masing organisasi, baik Polri maupun Kejaksaan, merupakan hal…

Anggota Komisi I DPR RI Sabam Rajagukguk menekankan pentingnya pengamanan terukur dan responsif di wilayah perbatasan Indonesia dengan Timor Leste. Menurutnya, implementasi kebijakan tetangga baik atau good neighbour policy yang diusung pemerintah harus senantiasa diimbangi dengan perlindungan nyata terhadap warga negara di garis perbatasan. Hal tersebut disampaikannya dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI di Markas Kodam IX/Udayana, Denpasar, Bali, Jumat (24/7/2026). Kunjungan kerja ini berfokus pada penguatan pertahanan wilayah perbatasan dan akselerasi pemekaran Kodam baru. “Kita menghargai kesepakatan antar tokoh masyarakat di perbatasan yang memanfaatkan wilayah secara bersama-sama dalam semangat persaudaraan. Namun jika ada dinamika di lapangan yang berpotensi menimbulkan rasa tidak…

Komisi III DPR RI mengapresiasi kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Utara yang dinilai optimal dalam menekan angka penyalahgunaan dan peredaran narkotika di wilayah Kalimantan Utara (Kaltara). Meskipun dihadapkan pada berbagai keterbatasan sumber daya, BNNP Kalimantan Utara dinilai mampu melampaui target penanganan kasus yang telah ditetapkan. Anggota Komisi III DPR RI Rikwanto menegaskan bahwa narkoba telah menjadi persoalan nasional yang dihadapi seluruh provinsi di Indonesia. Karena itu, menurutnya, hal mendasar yang perlu diperkuat di Kalimantan Utara adalah pemetaan karakteristik permasalahan peredaran narkoba secara mendalam dan terukur. “Narkoba merupakan persoalan nasional yang dihadapi semua provinsi. Tinggal yang perlu dipetakan adalah…

Komisi I DPR RI memberikan dukungan penuh terhadap penyusunan peta jalan (roadmap) dan percepatan pembentukan Komando Daerah Militer (Kodam) baru di Nusa Tenggara Timur (NTT), yakni Kodam XXVII/Sobe Sonbai. Langkah ini dinilai sangat strategis untuk memperkuat postur pertahanan negara di wilayah yang berbatasan darat langsung dengan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL). Hal tersebut dikemukakan saat Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI menggelar pertemuan dengan Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto beserta jajaran di Makodam IX/Udayana, Denpasar, Bali, Jumat (24/7/2026). Ketua Tim Kunker Reses Komisi I DPR RI, Utut Adianto, menyampaikan bahwa peninjauan ini difokuskan pada evaluasi kesiapan pembentukan…