Penulis: redaksi

Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino memberikan sejumlah catatan soal perekonomian Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar). Sebab, berdasarkan laporan yang ia terima, struktur pertumbuhan ekonomi di Kalbar yang dinilai masih belum inklusif meski mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,14 persen pada tahun ini. Berangkat dari isu ini, dirinya mengingatkan agar dicermati lebih dalam kembali karena tumpuan perekonomian Kalbar masih sangat bergantung pada sektor ekstraksi sumber daya alam. Di sisi lain, apabila melihat dari data makro ekonomi, ia mengungkapkan Kalbar tampak menunjukkan capaian yang positif. Hal tersebut terlihat dari data terkini Penyerapan Dana Alokasi Khusus (DAK), Transfer Keuangan Daerah (TKD), hingga program…

Tragedi kecelakaan maut yang melibatkan bus ALS dan truk tangki BBM di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum), Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan, memperoleh sorotan dari publik. Peristiwa yang menewaskan belasan orang itu dinilai harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap aspek keselamatan transportasi, kondisi infrastruktur jalan, hingga pengawasan angkutan logistik di jalur nasional. Menanggapi, Anggota Komisi V DPR RI Zigo Rolanda menyampaikan duka cita mendalam atas musibah yang terjadi di salah satu jalur utama transportasi di Pulau Sumatera tersebut. Ia menilai kecelakaan yang merenggut 16 korban jiwa itu menjadi alarm serius bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sistem keselamatan transportasi…

Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo mendorong pemerintah untuk segera menyusun Undang-Undang (UU) khusus perkelapasawitan (lex specialis) demi memperkuat tata kelola sektor sawit nasional. Pasalnya, posisi sawit saat ini sudah menjadi komoditas strategis nasional karena kontribusinya terhadap devisa negara, ketahanan energi melalui program biodiesel, serta penyerapan tenaga kerja bisa dalam jumlah yang besar. Meski begitu, ia menilai pengaturan sektor ini tidak cukup hanya mengandalkan Peraturan Presiden (Perpres) maupun Peraturan Menteri (Permen). “Skala dan kompleksitas industri sawit sudah jauh berkembang. Tidak bisa lagi hanya diatur lewat Perpres,” ujar Firman dalam keterangan yang dikutip Politikparlemen.co di Jakarta, Kamis (7/5/2026). Politisi Fraksi Partai Golkar ini mengungkapkan,…

Kunjungan reses ke wilayah pelosok berperan penting demi memastikan aspirasi masyarakat di daerah dapat terserap langsung, terutama terkait potensi ekonomi lokal yang belum tergarap optimal. Di Nagari Galugua, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota, masyarakat menyampaikan harapan agar potensi sumber daya alam setempat dapat dikelola lebih baik untuk mendorong kesejahteraan warga. Sebab itu, Anggota Komisi III DPR RI Benny Utama menyerap langsung aspirasi masyarakat saat melaksanakan agenda reses di Nagari Galugua, Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, Minggu (3/5/2026). Dalam pertemuan bersama warga, ia menyatakan bahwa kawasan tersebut memiliki potensi besar di sektor pertanian dan sumber daya mineral yang dapat…

Anggota Komisi XI DPR RI Andi Yuliani Paris merespons capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia yang menembus angka 5,6 persen pada kuartal awal tahun 2026 yang perlu terus dijaga dan dipantau secara berkelanjutan. Menurutnya, capaian tersebut dipengaruhi tingginya permintaan masyarakat pasca-Lebaran terhadap sejumlah kebutuhan konsumsi. “Itu kan baru kuartal awal setelah lebaran. Jadi mungkin seasonal. Kita harus lihat lagi di kuartal berikutnya. Sangat berpengaruh kemarin dengan permintaan yang cukup tinggi terhadap bahan konsumsi makanan, emas, dan lain-lain. Itu sangat berpengaruh,” ujar Andi usai menghadiri pertemuan dengan Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, BPK Kalimantan Barat, dan BPDP dalam rangka Kunjungan Kerja Reses Komisi XI…

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melakukan Kunjungan Kerja dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Adat di Provinsi Bali, Kamis (7/5/2026). Kunjungan ini bertujuan untuk mendapatkan masukan langsung atau meaningful participation dari masyarakat lokal guna memastikan poin-poin krusial dalam perlindungan masyarakat adat terakomodasi dalam legislasi nasional. Wakil Ketua Baleg DPR RI, Sturman Panjaitan, menegaskan bahwa keberadaan masyarakat adat telah ada jauh sebelum berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap kekayaan budaya, karakter, hingga tanah ulayat milik masyarakat adat agar tidak hilang tergerus zaman. “Kita akan meminta kepada mereka apa kira-kira…

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyoroti berbagai kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, termasuk di pondok pesantren (Ponpes). Menurutnya darurat kekerasan seksual di lingkungan pendidikan harus ditangani secara tegas agar ada efek jera bagi pelaku. “Ini harus disikapi dengan serius. Darurat kekerasan seksual di lingkungan pendidikan termasuk di Ponpes, harus ditindak tegas,” kata Cucun Ahmad Syamsurijal dalam keterangan tertulis kepada Politikparlemen.co, di Jakarta, Jumat (8/5/2026). Sejumlah kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan belakangan menjadi perhatian publik. Di antaranya kasus dugaan pencabulan santriwati di Ponpes Ndolo Kusumo, Kecamatan Tlogowungu, dengan seorang pengasuh pondok pesantren telah ditetapkan sebagai tersangka. Sebanyak 30 hingga…

Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino mengingatkan pentingnya penyampaian kondisi fiskal negara secara berimbang kepada publik. Menurutnya, laporan kinerja APBN tidak cukup hanya menampilkan capaian pertumbuhan, tetapi juga perlu memuat tantangan dan risiko fiskal yang tengah dihadapi pemerintah. Menanggapi rilis APBN Kita Triwulan I 2026, Harris menyampaikan apresiasi atas upaya pemerintah menjaga stabilitas fiskal, termasuk capaian pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 20,7 persen. Meski demikian, ia menilai narasi optimisme perlu diimbangi dengan keterbukaan terhadap kondisi fundamental perekonomian, termasuk pelebaran defisit yang tercatat meningkat 140,5 persen. “Setiap kali membaca rilis resmi seperti APBN Kita Q1 2026, saya selalu teringat pesan Bung…

Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanulhaq mendorong agar pelaku pencambulan puluhan santriwati di Pondok Pesantren Kabupaten Pati, Jawa Tengah, mendapat pemberatan hukuman. Hal ini dimungkinkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). “Kasus seperti ini merupakan gunung es yang harus ditindaklanjuti secara menyeluruh. Dan sebenarnya kasus di Pati ini sudah kami suarakan dari 3 bulan yang lalu,” kata Maman Imanulhaq dalam keterangan persnya, Jumat (8/5/2026). Seperti diketahui, puluhan santriwati menjadi korban pencabulan pendiri dan pimpinan Pondok Pesantren Ndolo Kusumo, AS (51). Selain menjadi korban kekerasan seksual, para santriwati beserta keluarganya mengalami intimidasi dari…

Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menyoroti potensi multitafsir dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2026 terkait definisi dan ruang lingkup ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. Menurutnya, sejumlah poin dalam aturan tersebut berisiko memunculkan labelisasi yang tidak objektif terhadap kelompok masyarakat tertentu. Dalam lampiran Perpres disebutkan bahwa faktor pemacu ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme antara lain; (1) Besarnya potensi konflik komunal berlatar belakang sentimen primordial dan keagamaan; (2) kesenjangan ekonomi; (3) perbedaan pandangan politik; (4) perlakuan yang tidak adil; dan (5) intolerasi dalam kehidupan beragama. Terkait hal ini, TB Hasanuddin menilai tiga poin utama…