- Buka Maganghub Kemenaker, Suprihartini Tekankan Peserta Bukan Sekadar Tenaga Tambahan
- Taufan Pawe: Kita Tunggu Nyali Ombudsman di Daerah Awasi Pelayanan Publik
- Tangani Aduan Sengketa Lahan Masyarakat Adat Rante Balla, Komisi III Siap Panggil PT Masmindo Dwi Area
- Hadapi Karhutla, Legislator Dorong Penguatan Kelembagaan dan Anggaran
- Panja AI DPR RI Soroti Masa Depan Pelaku Industri Kreatif di Era Akal Imitasi
- Gandeng Polri dan Kemenkes, Setjen DPR Perkuat Layanan Kegawatdaruratan
- RUU Satu Data Didorong Berbasis Pendekatan Holistik dan Tidak Sektoral
- Dorong Keterbukaan Akses Data Geospasial untuk Kepentingan Sipil
Penulis: redaksi
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menyampaikan belasungkawa atas wafatnya dokter internship, dr. Siti Zahra Maghfira. Di balik duka tersebut, ia menegaskan pentingnya penguatan perlindungan tenaga kesehatan (nakes) secara menyeluruh agar para tenaga medis dapat menjalankan tugasnya dengan aman, profesional, dan bermartabat. Netty berharap keluarga almarhumah diberikan ketabahan dalam menghadapi musibah tersebut. Ia juga mengajak seluruh pihak menghormati proses penyelidikan yang tengah dilakukan aparat penegak hukum dan tidak berspekulasi mengenai penyebab meninggalnya korban sebelum hasil investigasi resmi diumumkan. “Mari kita menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. Kita tidak perlu berspekulasi ataupun menarik kesimpulan sebelum seluruh fakta terungkap secara…
Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI, Indra Pahlevi, saat laporan kegiatan Evaluasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Semester I Tahun Anggaran 2026 di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI mengungkapkan forum ini bertujuan agar seluruh elemen pengelola anggaran dapat memperoleh pembaruan (update) mengenai kebijakan terbaru di bidang keuangan yang berlaku sepanjang tahun 2026. “Perhatian utama pada Semester I diarahkan pada evaluasi pelaksanaan anggaran melalui IKPA, terutama terkait dengan indikator-indikator yang dalam beberapa tahun terakhir nilainya masih kurang optimal, seperti revisi DIPA, deviasi Halaman III DIPA, dan penyerapan anggaran,” ujar Indra Pahlevi saat laporan kegiatan di Ruang Rapat KK II,…
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Mohamad Hekal menegaskan bahwa pengunduran diri Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo tidak akan mengganggu stabilitas kebijakan moneter maupun sistem keuangan nasional. Sebab, jelasnya, mekanisme transisi kepemimpinan di BI telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Bank Indonesia sehingga publik tidak perlu berspekulasi. Pun, dirinya mengajak seluruh pihak untuk menghormati keputusan Perry Warjiyo beserta alasan pribadi yang melatarbelakanginya. Tidak henti, ia juga menyampaikan penghargaan atas pengabdian Perry selama memimpin Bank Indonesia dan selama berkarier di lembaga tersebut. “Kita harus menghormati keputusan beliau untuk mengundurkan diri dan juga menghormati privasi atas apa pun alasan yang menjadi…
Komisi X DPR RI akan meminta penjelasan resmi kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) terkait rencana pembentukan Universitas Republik Indonesia (URI). Langkah tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPR terhadap kebijakan pemerintah di sektor pendidikan tinggi. Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengungkapkan, hingga saat ini rencana pembentukan URI belum pernah dibahas secara resmi bersama Komisi X. Karena itu, pihaknya akan mengagendakan pembahasan dengan Kemdiktisaintek pada masa sidang mendatang guna memperoleh penjelasan menyeluruh mengenai kebijakan tersebut. “Dalam menjalankan fungsi pengawasan, tentu kami mengagendakan dengan mitra kami Kemdiktisaintek pada masa sidang mendatang untuk meminta penjelasan komprehensif mengenai…
Anggota Komisi III DPR RI Hasbiallah Ilyas meminta aparat kepolisian memperkuat pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) menyusul bentrokan antar kelompok warga di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, yang menewaskan satu orang. Menurutnya, langkah cepat diperlukan untuk mencegah konflik meluas dan memicu aksi balasan. “Konflik horizontal ini harus segera diredam agar tidak semakin meluas dan menimbulkan korban jiwa maupun kerugian yang lebih besar. Kami meminta aparat kepolisian memperkuat kamtibmas, terutama di wilayah-wilayah yang berpotensi terjadi aksi balasan,” ujar Hasbi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (28/7/2026). Bentrokan yang terjadi di Jalan Tambak I, Kelurahan Pegangsaan, Menteng, pada Ahad (26/7/2026) itu dipicu…
Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI terus memperkuat tata kelola kearsipan, khususnya terhadap produk hukum dan kebijakan yang dihasilkan DPR RI dalam menjalankan fungsi legislasi. Upaya tersebut menjadi fokus pembahasan dalam kunjungan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) beserta jajarannya ke Sekretariat Jenderal DPR RI. Plt Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Suprihartini menjelaskan, pertemuan tersebut bertujuan memperkuat sinergi antara ANRI dan Setjen DPR RI dalam menata arsip yang memiliki nilai strategis sebagai dokumen negara. Menurutnya, perhatian utama diarahkan pada pengelolaan arsip produk legislasi dan berbagai kebijakan yang dihasilkan DPR RI. “Fokus utama pembahasan adalah bagaimana ANRI bersama Sekretariat Jenderal DPR RI…
Ketua DPR RI Puan Maharani menilai temuan mengenai sekitar 6.000 anak putus sekolah di Kota Bogor, Jawa Barat, harus menjadi alarm bagi Pemerintah bahwa tantangan pembangunan sumber daya manusia Indonesia telah memasuki babak baru. Banyaknya anak di Bogor yang meninggalkan sekolah itu didominasi oleh rendahnya minat belajar. “Persoalan pendidikan hari ini tidak lagi semata-mata berkaitan dengan ketersediaan sekolah, bantuan pendidikan, atau akses belajar,” kata Puan Maharani dalam keterangan tertulisnya, Selasa (28/7/2026). Ia pun mengatakan, tantangan yang jauh lebih besar adalah memastikan setiap anak tetap memiliki keyakinan bahwa pendidikan merupakan jalan terbaik untuk membangun masa depan mereka. Puan pun menyoroti temuan…
Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait tata kelola kemitraan antara petani penggarap dan Perum Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Mojokerto melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Mojokerto, Senin (27/7/2026). Dalam pertemuan tersebut, BAM DPR RI menyoroti sejumlah persoalan mulai dari mekanisme bagi hasil, dugaan tidak tersalurkannya upah pekerja tebu, hingga konflik agraria yang berdampak pada kelompok tani di Kabupaten Mojokerto dan Jombang. Ketua BAM DPR RI Ahmad Heryawan (Aher) menjelaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut atas pengaduan yang disampaikan sejumlah koperasi terkait pola kemitraan dengan Perhutani KPH Mojokerto. “Pertama kita datang ke sini karena…
Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo menegaskan pihaknya tidak mengenal waktu untuk terus membahas pembahasan RUU Perampasan Aset, baik saat reses maupun tidak. Komitmen ini merupakan komitmen Komisi III DPR RI untuk mengawal pembahasan RUU Perampasan Aset secara matang, cermat, serta mengedepankan prinsip kehati-hatian. Pemanfaatan masa reses untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum, tambahnya, dilakukan guna menjaring aspirasi publik secara bermakna (meaningful participation) dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari akademisi, praktisi hukum, hingga perwakilan organisasi masyarakat sipil (civil society). “Memang kita Komisi III tidak mengenal waktu, reses tidak reses tetap mengundang para akademisi, praktisi hukum, akademisi hukum, maupun perwakilan civil…
Komisi X DPR RI menegaskan bahwa pelestarian cagar budaya harus menjadi perhatian serius pemerintah. Kerusakan bangunan bersejarah yang terus terjadi tidak hanya mengancam keselamatan masyarakat, tetapi juga berisiko menghilangkan jejak sejarah bangsa yang tidak tergantikan. Karena itu, diperlukan penguatan kebijakan serta optimalisasi skema pendanaan agar revitalisasi cagar budaya dapat segera direalisasikan. Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI ke Kabupaten Siak, Provinsi Riau, Rabu (22/7/2026). Menurut Ledia, salah satu tantangan utama dalam pelestarian cagar budaya adalah besarnya biaya pemeliharaan. Namun, tingginya kebutuhan anggaran tidak boleh dijadikan alasan…
© Politikparlemen.co