Penulis: redaksi

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendesak pemerintah segera menyiapkan skema solusi komprehensif terkait kebijakan penghapusan guru non-ASN di sekolah negeri paling lambat 1 Januari 2027. Desakan ini merespons terbitnya Surat Edaran (SE) Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 yang menetapkan masa transisi bagi tenaga pendidik honorer, namun dinilai masih menyisakan ketidakpastian bagi ribuan pengajar di daerah. Ia menjelaskan bahwa kebijakan melarang tenaga honorer sebenarnya sudah ada sejak tahun 2005 melalui PP 48/2005, yang kemudian berlanjut pada UU 5/2014 tentang ASN. Namun, hingga saat ini persoalan tersebut belum tuntas karena kebutuhan tenaga pendidik di lapangan masih sangat tinggi. “Artinya…

Anggota Komisi XIII DPR RI Maruli Siahaan menyoroti serius dugaan adanya praktik kekerasan dalam proses penyidikan pada kasus pembunuhan satu keluarga di Paoman, Indramayu, yang kini tengah menjadi perhatian publik nasional. Diketahui, kasus tersebut mencuat setelah terdakwa Ririn Rifanto dalam persidangan mengaku mengalami penyiksaan selama proses pemeriksaan hingga dipaksa mengakui perbuatan yang menurutnya tidak dilakukan. Dalam beberapa pemberitaan, terdakwa bahkan mengklaim mengalami pemukulan yang menyebabkan kondisi fisiknya mengalami cedera. Menanggapi hal tersebut, ia menegaskan bahwa negara tidak boleh membiarkan adanya praktik penyiksaan ataupun perlakuan tidak manusiawi dalam proses penegakan hukum. “Indonesia adalah negara hukum. Penegakan hukum harus berjalan berdasarkan alat…

Anggota Komisi IV DPR RI Slamet menyoroti rencana kerja sama antara Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dengan sejumlah perusahaan asal China dalam pengembangan hilirisasi industri unggas untuk mendukung kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, langkah tersebut perlu dikaji secara hati-hati agar tidak justru melemahkan posisi peternak rakyat dalam negeri. “Program MBG seharusnya menjadi momentum kebangkitan peternak lokal, bukan malah membuka ruang ketergantungan baru terhadap pihak luar. Indonesia memiliki kapasitas produksi telur dan ayam yang besar. Yang perlu diperkuat adalah tata kelola, distribusi, serta keberpihakan terhadap peternak rakyat,” ujar Slamet dalam rilis yang diterima Politikparlemen.co di Jakarta, Jumat (8/5/2026). Ia menilai,…

Anggota Komisi IV DPR RI Jamaluddin Idham menegaskan kualitas beras bantuan pangan harus menjadi perhatian utama pemerintah. Menurutnya, masyarakat berhak menerima bahan pangan yang layak konsumsi dan sesuai standar mutu. Hal itu disampaikannya saat melakukan inspeksi mendadak ke Gudang Perum Bulog Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, Kamis (7/5/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi stok serta mutu cadangan pangan pemerintah yang akan disalurkan kepada masyarakat. “Tolong kualitas beras ditingkatkan, karena beras ini akan dikonsumsi masyarakat dan harus memiliki standar kualitas yang baik,” ujar Jamaluddin dalam keterangan yang dikutip Politikparlemen.co di Jakarta, Jumat (8/5/2026). Dalam sidak tersebut, ia meninjau langsung kondisi cadangan beras pemerintah serta memeriksa…

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hanif Dhakiri menegaskan pentingnya memperkuat kinerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) untuk mendorong perbaikan tata kelola sektor sumber daya alam, khususnya sawit dan pertambangan di kawasan hutan. Hal tersebut disampaikannya dalam agenda Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI ke Kota Balikpapan, Kalimantan Timur bersama perwakilan Kementerian Keuangan Republik Indonesia wilayah Kaltim dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan pada Kamis (7/5/2026). Dalam pertemuan tersebut, Hanif menilai kinerja Satgas PKH sejauh ini menunjukkan capaian yang positif, terutama dalam upaya penertiban kawasan hutan yang berimplikasi pada peningkatan potensi penerimaan negara. Meski demikian, ia menyoroti…

Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi menyoroti kinerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) serta ketimpangan dana bagi daerah saat melakukan kunjungan kerja reses ke Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (7/5/2026). Kunjungan ini dilakukan bersama jajaran Kementerian Keuangan wilayah Kalimantan Timur dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dalam pertemuan tersebut, Didik menyampaikan bahwa pembahasan difokuskan pada evaluasi kinerja Satgas PKH, termasuk capaian yang telah diraih dan rencana tindak lanjut ke depan. Sebab itu, ia menegaskan bahwa BPKP memiliki peran strategis dalam Satgas, khususnya dalam pengawasan serta perhitungan potensi kerugian negara. “Pembahasan kita mencakup apa yang sudah dilakukan,…

Anggota Komisi XI DPR RI Mulyadi menekankan optimalisasi sumber daya alam (SDA) di Kalimantan Timur harus berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Hal itu disampaikannya saat kunjungan kerja reses bersama Kementerian Keuangan wilayah Kalimantan Timur dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (7/5/2026). Diketahui, BPKP memaparkan pembentukan Satgas Garuda dan Satgas Halilintar yang bertugas mengidentifikasi dan mengoptimalkan potensi penerimaan negara, khususnya dari sektor perkebunan dan pertambangan. Dalam kesempatan yang sama, Mulyadi menilai pembentukan satgas tersebut sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 bahwa kekayaan alam harus dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. “Keberadaan Satgas Garuda dan…

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyoroti dampak kebijakan pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen terhadap kondisi fiskal daerah, khususnya setelah pengalihan tanggung jawab pembayaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kepada pemerintah daerah. Sebab, berdasarkan informasi yang ia terima, terhitung sejak akhir tahun 2023 hingga tahun 2024, pemerintah pusat melakukan pengangkatan sekitar 1,6 juta pegawai yang mayoritas merupakan PPPK. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, tanggung jawab pembayaran PPPK yang awalnya dirancang menjadi kewenangan pemerintah pusat justru dialihkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah melalui APBN 2025. “Semua kepala daerah itu mengeluh soal kewajiban PPPK ini. Apalagi kemudian berlanjut kebijakan kewajiban PPPK…

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Mohamad Hekal mengapresiasi capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I tahun 2026 hingga menjadi 5,61 persen. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan pengelolaan fiskal pemerintah berjalan dengan baik di tengah berbagai tantangan ekonomi global. “Ya tentu ini kita sangat apresiasi kinerja pemerintah. Artinya, di luar narasi banyak yang menuduh bahwa kinerja pemerintah dan pengelolaan fiskal kurang baik, ternyata faktanya adalah pertumbuhan dapat tercapai yang tertinggi dan ini bisa dicapai di era ini,” ujar Hekal saat ditemui oleh Politikparlemen.co saat agenda Kunjungan Reses Komisi XI DPR RI ke Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (7/5/2026). Ia menambahkan, sejumlah daerah juga…

Anggota Komisi XI DPR H Fathi mengakui bahwa desakan meninjau ulang kebijakan pemangkasan TKD tidak hanya datang dari Kalimantan Selatan, tetapi juga disuarakan oleh banyak pemerintah daerah di Indonesia. Sebab itu, ia mengingatkan pemerintah pusat harus bersikap adil memangkas dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah. “Kita juga sudah mengajak teman-teman dari Kemenkeu untuk membahas masalah ini didaerah,jadi intinya pemerintah harus bersikap fair terhadap pemangkasan dana”, ucap Fathi saat ditemui oleh Politikparlemen.co di Kantor Gubernur Kalimantan Selatan, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kamis (7/5/2026). Sebagai informasi, Gubernur Kalimantan Selatan Huidin mengajukan protes keras kepada pemerintah pusat terkait kebijakan pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana…