Penulis: redaksi

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengapresiasi penyelenggaraan ibadah haji 2026/1447 Hijriah yang dinilai lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Pernyataan ini disampaikannya usai melepas keberangkatan jemaah haji Kloter KJT-24 di Bandara Kertajati, Majalengka, Minggu (10/5/2026). “Alhamdulillah, saya bersama Dirjen Bina PHU Pak Puji, Kementerian Haji, dan Kanwil Jawa Barat melepas Kloter KJT-24. Dari total 441 jemaah, empat orang ditunda keberangkatannya karena pertimbangan kesehatan,” ujar Cucun kepada Politikparlemen.co. Ia menjelaskan, empat calon jemaah tersebut baru akan diberangkatkan pada kloter berikutnya setelah dinyatakan layak secara kesehatan pascaoperasi. Berdasarkan pemantauan pada periode haji sebelumnya, sejumlah persoalan sempat muncul namun kini berhasil diantisipasi pemerintah.…

Anggota Komisi VIII DPR RI, Matindas J. Rumambi, menyambut positif pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak bersifat paksaan bagi keluarga mampu atau anak-anak dari kalangan kaya. Menurut Matindas, pernyataan tersebut harus dibaca sebagai petunjuk strategis bagi pemerintah untuk segera melakukan pembenahan total dalam tata kelola bantuan sosial dan program kesejahteraan rakyat. “Pernyataan Pak Presiden ini adalah sinyal kuat untuk memperbaiki tata kelola kita. Prinsip keadilan dan ketepatan sasaran harus menjadi panglima dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Jangan sampai anggaran yang besar ini justru dinikmati oleh mereka yang secara ekonomi sudah mandiri,” ujar…

Anggota DPR RI Lestari Moerdijat menegaskan bahwa isu perempuan tidak bisa lagi dipandang sekadar sebagai isu sosial atau isu kelompok tertentu, melainkan menyangkut arah peradaban bangsa Indonesia. Hal itu disampaikan Lestari yang juga Wakil Ketua MPR RI itu, saat menjadi pembicara pada Diskusi Publik Indonesian Women Artist (IWA) #4: ON THE MAP bertema “Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan: Perspektif Kebijakan, Seni dan Gerakan Sosial” di Galeri Nasional Indonesia, Jakarta, Sabtu (9/5) lalu. Menurut Lestari, tema perempuan, seni, kuasa, dan perlindungan, sesungguhnya berbicara tentang satu hal yang sangat mendasar: siapa yang berhak menentukan makna, menentukan narasi, dan menentukan arah masa depan bangsa.…

Anggota DPR RI Fauzan Khalid menilai sistem pendidikan pondok pesantren memiliki peran penting dalam membentuk karakter generasi muda. Menurutnya, pendidikan di pesantren tidak hanya menekankan aspek akademik dan ilmu agama, tetapi juga membangun nilai kedisiplinan, kemandirian, serta tata krama para santri. Hal itu disampaikannya saat memberikan sambutan pada pembukaan majelis taklim di Desa Batu Jangkih, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), Ahad (3/5/2026) lalu. “Pengawasan selama 24 jam di asrama oleh ustaz, menekankan kemandirian, kesederhanaan, disiplin tinggi, dan tata krama atau adab. Karena itu, ponpes mampu mencetak santri dengan keseimbangan antara kecerdasan intelektual, kedalaman ilmu…

Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian meminta pemerintah memastikan proses penataan guru non-ASN dilakukan secara bertahap, terukur, dan tetap mengutamakan keberlangsungan layanan pendidikan di sekolah negeri. Hal itu disampaikan Hetifah merespons terbitnya Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 yang mengatur bahwa guru non-ASN hanya dapat mengajar di sekolah negeri hingga 31 Desember 2026. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari penataan tenaga pendidik sesuai amanat Undang-Undang ASN, sekaligus penghapusan istilah “guru honorer” mulai tahun 2027 dengan skema pengalihan menuju Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Menurut Hetifah, langkah pemerintah dalam menyederhanakan sistem kepegawaian guru patut diapresiasi karena bertujuan menciptakan kepastian…

Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini menegaskan pentingnya kehadiran wakil rakyat di tengah masyarakat melalui kegiatan penyerapan aspirasi bersama warga di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Kamis (7/5/2026) lalu. Kegiatan tersebut dihadiri ratusan warga dari berbagai kecamatan dan menjadi ruang dialog terbuka antara masyarakat dengan legislator. Dalam pertemuan itu, berbagai persoalan disampaikan warga, mulai dari kondisi ekonomi masyarakat, penguatan UMKM, kebutuhan lapangan kerja, hingga program pemberdayaan masyarakat di daerah. Novita menegaskan bahwa seluruh masukan masyarakat akan menjadi bahan perjuangan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan maupun pembentukan kebijakan di DPR RI. Menurutnya, kebijakan yang dihasilkan parlemen harus berangkat dari kebutuhan riil masyarakat…

Kader Posyandu dinilai memiliki posisi strategis sebagai garda terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat, terutama dalam isu gizi dasar, kesehatan ibu dan anak, serta pengentasan stunting. Peran tersebut selama ini dijalankan melalui deteksi dini, edukasi gizi keluarga, hingga pemantauan tumbuh kembang anak di tingkat akar rumput. Menanggapi, Anggota DPR RI Ateng Sutisna menekankan bahwa peran tersebut perlu diperkuat dan diintegrasikan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini disampaikannya saat menyerap aspirasi kader Posyandu Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat pada Kamis (30/4/2026) lalu. “Kader Posyandu bukan sekadar perpanjangan tangan pemerintah, tetapi entitas sosial yang memahami secara detail kondisi masyarakat…

Pengelolaan kawasan hutan dinilai tidak hanya harus berorientasi pada kelestarian lingkungan, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Karena itu, skema Kemitraan Kehutanan Perhutani (KKP) dan Kemitraan Kehutanan Perhutani Produktif (KKPP) didorong menjadi bagian dari penguatan tata kelola kehutanan berkelanjutan di daerah. Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi XII DPR RI Ateng Sutisna dalam agenda kegiatan reses pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025–2026 di Aula Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang, Senin (4/5/2026) lalu. Adapun pertemuan tersebut mengangkat tema Potensi Kemitraan Dalam Rangka Pemanfaatan dan Pengusahaan Lahan Perum Perhutani. Membuka agenda, ia menyoroti perubahan paradigma tata kelola kehutanan nasional pasca transformasi…

Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin mengingatkan pemerintah melakukan penyesuaian kebijakan terkait batas belanja pegawai daerah yang berdampak pada pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), seiring meningkatnya tekanan fiskal di berbagai daerah. Menurutnya, perubahan skema transfer ke daerah dalam beberapa tahun terakhir serta kebijakan pengangkatan PPPK dalam jumlah besar belum sepenuhnya diantisipasi saat pembahasan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) pada tahun 2021 yang mengamanatkan batas maksimal belanja pegawai daerah sebesar 30 persen mulai tahun 2027. “Tentu kita mengapresiasi Kementerian Keuangan yang memahami kondisi saat ini terkait perubahan transfer ke daerah, perubahan prioritas,…

Anggota DPR RI Cindy Monica menyalurkan bantuan perangkat internet Starlink untuk SD Negeri 04 Simpang Kapuak di Jorong Kubang Balambak, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, Kamis (7/5/2026). Bantuan tersebut diberikan setelah Cindy melihat video viral yang memperlihatkan siswa dan guru harus berjalan melewati jalan berlumpur di tengah hujan demi mendapatkan sinyal internet untuk mengikuti Tes Kemampuan Akademik berbasis komputer. “Ketika saya melihat video itu, hati saya benar-benar tergerak. Anak-anak dan para guru harus berjalan di tengah hujan hanya untuk mendapatkan sinyal internet agar bisa mengikuti ujian,” tutur Cindy melalui rilis kepada Politikparlemen.co di Jakarta, Sabtu (9/5/2026). Dirinya bersama tim…