- Bareskrim Polri Berhasil Bongkar Jaringan Judol Internasional, Adang Kasih Dua Jempol
- Hentikan Sementara Pelaksanaan Latsarmil Manajer Kopdes, Pendampingan Keluarga Korban Tidak Cukup
- Dipimpin Dasco, Komisi II Akan Serap Aspirasi RUU Pemilu ke Parpol Non-Parlemen
- Lima Nyawa Meninggal Jangan Dianggap Enteng, Evaluasi Latsarmil Calon Manajer Kopdes
- Pansus RUU HPI Tekankan Perlindungan Hukum bagi Pengusaha Lokal dari Praktik Curang Mitra Asing
- Kepercayaan Publik terhadap Polri Naik Jadi 82,4 Persen, Sari Yuliati Apresiasi Capaian
- Atalia Praratya: RS Siloam Mataram Perlu Tingkatkan Layanan dan Kapasitas Perawatan
- Waka DPR RI Sari Yuliati Ajak ADKASI Bangun Optimisme Desentralisasi
Penulis: redaksi
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menggelar agenda kunjungan kerja ke Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat pada Sabtu (09/5/2026). Wakil Ketua Baleg DPR RI Martin Manurung mengatakan Kawasan Danau Toba dipilih sebagai lokasi kunjungan karena masih banyak komunitas adat yang hidup dan berkembang di wilayah tersebut. “Karena Kawasan Danau Toba ini termasuk daerah yang masih banyak masyarakat adatnya. Karena itu kita ingin mendengarkan masukan dari berbagai pihak, baik kelompok masyarakat adat, pemerintah daerah, maupun organisasi keagamaan,” ujar Martin saat membuka agenda. Ia menegaskan seluruh aspirasi yang dihimpun akan menjadi bahan…
Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, meminta pemerintah memastikan proses penataan guru non-ASN dilakukan secara bertahap, terukur, dan tetap mengutamakan keberlangsungan layanan pendidikan di sekolah negeri. Hal itu ia sampaikan merespons terbitnya Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 yang mengatur bahwa guru non-ASN hanya dapat mengajar di sekolah negeri hingga 31 Desember 2026. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari penataan tenaga pendidik sesuai amanat Undang-Undang ASN, sekaligus penghapusan istilah “guru honorer” mulai tahun 2027 dengan skema pengalihan menuju Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Menurut Hetifah, langkah pemerintah dalam menyederhanakan sistem kepegawaian guru patut diapresiasi karena bertujuan menciptakan kepastian…
Maraknya penyalahgunaan obat keras golongan G di kalangan pekerja pabrik menjadi perhatian serius Anggota Komisi IX DPR RI Obon Tabroni. Fenomena tersebut dinilai mengkhawatirkan karena menyasar buruh dan pekerja industri dengan modus peningkatan stamina kerja. “Tempo hari diskusi masalah di Bekasi bareng Ibu Kapolres salah satu nya tentang penyalahgunaan Obat type G atau obat yang mestinya pakai resep dokter, diantaranya Tramadol dan Excimer. Menurut Ibu Kapolres lebih 200 Orang pengedar sudah ditangkap, mayoritas target mereka pekerja,” ujar Politisi Fraksi P-Gerindra itu dalam salah satu unggahan di media sosialnya. Menurutnya, masih banyak pekerja yang belum memahami risiko konsumsi obat keras ilegal…
Kebijakan terhadap industri hasil tembakau dinilai perlu disusun secara seimbang agar perlindungan kesehatan masyarakat tetap berjalan tanpa mengorbankan keberlangsungan ekonomi jutaan pekerja yang bergantung pada sektor tersebut. Di tengah tekanan regulasi, pelemahan daya beli, dan maraknya rokok ilegal, industri tembakau disebut tengah menghadapi tantangan serius yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. “Industri tembakau tidak bisa dilihat secara hitam-putih. Ini sektor strategis nasional yang menyumbang ratusan triliun rupiah bagi negara sekaligus menghidupi jutaan rakyat,” ujar Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini dalam keterangan persnya usai mengunjungi PT Dadi Mulyo Sejati di Geneng, Kabupaten Ngawi, Kamis (7/5/2026). Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu…
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Martin Manurung, mengungkapkan bahwa pihaknya optimistis Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat yang telah mandek selama hampir dua dekade akan segera bisa disahkan. Semangat dan langkah yang dilakukan Baleg DPR RI dalam penyusunan RUU tersebut pun disambut dengan penuh kegembiraan oleh komunitas masyarakat adat yang ada di Kawasan Danau Toba, Sumatera Utara. “Masyarakat Adat tadi sangat mengapresiasi bahwa Baleg sudah mulai lakukan penyusunan. Tentu kita berharap RUU Masyarakat Adat yang sudah 18 tahun tidak kunjung selesai itu bisa kita selesaikan di tahun ini,” ungkap Martin usai pertemuan Tim Kunjungan Kerja (Kunker) Baleg DPR RI…
Anggota Komisi II DPR RI Cindy Monica menunjukkan kepeduliannya terhadap pemerataan akses pendidikan dengan menyalurkan bantuan perangkat internet Starlink untuk SD Negeri 04 Simpang Kapuak di Jorong Kubang Balambak, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, Kamis (7/5/2026). Bantuan tersebut diberikan setelah Cindy Monica melihat video viral di media sosial yang memperlihatkan perjuangan siswa dan guru SD Negeri 04 Simpang Kapuak mencari akses internet demi mengikuti Tes Kemampuan Akademik berbasis komputer. Dalam video tersebut, para siswa dan guru harus berjalan melewati jalan tanah berlumpur di tengah hujan deras untuk mendapatkan titik dengan jaringan internet yang stabil. “Ketika saya melihat…
Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, meminta pemerintah meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat sistem deteksi dini menyusul munculnya kasus Hantavirus di sejumlah wilayah Indonesia. Berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan RI, tercatat sedikitnya 23 kasus Hantavirus dengan tiga kematian dalam tiga tahun terakhir yang tersebar di sembilan provinsi. “Walaupun jumlah kasusnya belum besar, tingkat fatalitas yang mencapai 13 persen tidak boleh dianggap ringan. Pemerintah harus bergerak cepat memperkuat deteksi dini, surveillance, dan edukasi kesehatan masyarakat,” ujar Netty dalam keterangannya, Jumat (9/5/2026). Ia menjelaskan bahwa Hantavirus merupakan penyakit yang ditularkan dari hewan pengerat seperti tikus melalui urine, kotoran, air liur, atau debu…
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum dalam kasus tindakan rasis, termasuk apabila pelaku memiliki latar belakang keluarga aparat penegak hukum. Pernyataan tersebut disampaikan Abdullah menanggapi viralnya video seorang perempuan di media sosial yang membuat konten lomba komentar rasis dengan hadiah Rp100 ribu untuk komentar paling rasis di akun media sosialnya. Video tersebut menuai kecaman publik, terlebih setelah pembuat konten mengaku tidak takut dilaporkan dan merasa kebal hukum karena kedua orang tuanya disebut merupakan perwira polisi. “Pembuat konten rasis tersebut nasibnya bisa seperti Resbob jika terbukti melanggar hukum, baik Undang-Undang ITE, Undang-Undang…
Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal melepas keberangkatan jemaah haji Kabupaten Bandung di Bandara Kertajati, Majalengka, Minggu (10/5/2026). Dalam sambutannya, ia mengingatkan para jemaah agar menjaga kesehatan, menaati aturan, serta meluruskan niat selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. “Betapa langka dan istimewanya kesempatan ini. Jangan sampai perjalanan kita tahun ini hanya sampai di depan Ka’bah, hanya jasad kita saja yang sampai di sana, tetapi hati kita gagal sampai kepada Rabbul Ka’bah, yaitu Allah SWT,” ujar Cucun di hadapan para calon jemaah haji. Ia menyampaikan, dari lebih dari 248 juta umat Islam Indonesia, para jemaah yang berangkat tahun ini merupakan…
Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI akan melakukan pengawasan langsung terhadap kualitas layanan jemaah haji di Tanah Suci, mulai dari kapasitas kamar hotel, katering, hingga antisipasi jemaah nonprosedural. Hal tersebut ia sampaikan usai melepas keberangkatan jemaah haji Kloter KJT-24 di Bandara Kertajati, Majalengka, Minggu (10/5/2026). “Ada beberapa catatan yang mungkin nanti juga kita di lapangan akan melihat. Yang pasti kita akan berpedoman, berpatokan pada hasil Panja ini semua,” ujar Cucun. Ia mengatakan, Timwas DPR RI akan memastikan seluruh kesepakatan pelayanan haji yang sebelumnya dibahas dalam Panitia Kerja (Panja) DPR benar-benar diterapkan di…
© Politikparlemen.co