Penulis: redaksi

Anggota Komisi VII DPR RI Mohammad Toha menilai Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) 2026 dapat menjadi salah satu instrumen untuk menggerakkan ekonomi daerah sekaligus mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, di tengah tantangan fiskal yang dihadapi sejumlah pemerintah daerah, kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kunci agar aktivitas ekonomi tetap tumbuh. Hal tersebut disampaikannya saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (PPSU), Medan, guna meninjau kesiapan penyelenggaraan PRSU 2026 sekaligus menyerap aspirasi terkait pengembangan sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan UMKM di Sumatera Utara. Toha menegaskan, pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional…

Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) Komisi X DPR RI terus menghimpun masukan dari berbagai daerah sebagai bagian dari penyusunan regulasi baru di bidang pendidikan. Dalam Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (9/7/2026), Anggota Komisi X DPR RI Muhamad Nur Purnamasidi menyoroti perlunya penataan pengelolaan anggaran pendidikan agar lebih terfokus, efektif, dan tepat sasaran. Menurutnya, amanat Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen semestinya dikelola oleh kementerian yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pendidikan. Namun, saat ini anggaran tersebut tersebar di…

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Esti Wijayati menegaskan pemerintah perlu segera memenuhi kebutuhan guru di seluruh Indonesia, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Namun, upaya tersebut harus dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik agar profesi guru kembali diminati. Hal itu disampaikan Esti kepada Parlementaria usai mengikuti Kunjungan Kerja Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) Komisi X DPR RI di Yogyakarta, Kamis (9/7/2026). Menurut Esti, pembukaan formasi guru harus diiringi dengan pemenuhan hak-hak tenaga pendidik, termasuk pemberian gaji yang layak dan jaminan sosial. Tanpa perbaikan kesejahteraan, profesi guru akan semakin sulit menarik minat…

Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Indah Kurnia menegaskan pentingnya kesiapan rumah sakit provider di seluruh provinsi untuk menjamin pelayanan kesehatan yang cepat, tepat, dan berkualitas, baik bagi Anggota DPR RI maupun masyarakat, terutama dalam kondisi darurat. Hal tersebut disampaikan Indah saat memimpin Kunjungan Kerja BURT DPR RI ke Rumah Sakit Siloam Jambi, Rabu (8/7/2026), guna meninjau fasilitas dan kesiapan layanan kesehatan yang dimiliki rumah sakit tersebut. “Kita memang memiliki tugas untuk memastikan bahwa di seluruh provinsi tersedia rumah sakit provider yang siap memberikan pelayanan bagi seluruh pasien. Dalam situasi darurat, rumah sakit tersebut harus mampu merespons…

Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) Komisi X DPR RI menegaskan pentingnya menghadirkan sistem pendidikan yang adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penguatan kurikulum, pemanfaatan teknologi, serta penyusunan peta jalan pendidikan nasional menjadi fokus pembahasan dalam Kunjungan Kerja Spesifik Panja RUU Sisdiknas Komisi X DPR RI ke Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (9/7/2026). Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mengatakan perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI), harus menjadi perhatian dalam penyusunan RUU Sisdiknas agar mampu menyiapkan sumber daya manusia yang siap menghadapi tantangan masa depan. “Teknologi berkembang…

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Eric Hermawan mengusulkan agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI) mengatur pembentukan Badan Satu Data sebagai koordinator pengelolaan data nasional. Menurutnya, keberadaan badan tersebut penting untuk memastikan koordinasi antar-kementerian dan lembaga berjalan efektif dalam mendukung integrasi data nasional. Usulan itu disampaikan Eric dalam Rapat Kerja (Raker) Baleg DPR RI terkait penyusunan RUU tentang Satu Data Indonesia (SDI) di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (9/7/2026). Dalam pandangannya, pembahasan RUU pun perlu difokuskan pada penguatan kelembagaan agar pelaksanaan Satu Data Indonesia memiliki struktur koordinasi yang jelas sejak awal. “Dalam undang-undang perlu yang…

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI) didorong untuk memberikan ruang bagi integrasi data desa ke dalam sistem data nasional. Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Putra Nababan, mengatakan hal tersebut penting, mengingat pemerintah desa merupakan sumber data primer yang menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan. Dalam Rapat Kerja (Raker) Baleg DPR RI dengan Menkomdigi,Menteri Imipas, Kepala BSSN, dan Ketua APDESI tentang RUU SDI, Putra menilai data yang dikelola desa memiliki cakupan yang sangat luas, mulai dari data kependudukan, profil keluarga, potensi desa, hingga data pembangunan dan keuangan. Karena itu, pengelolaan data desa perlu ditempatkan sebagai bagian penting dalam…

Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra meminta seluruh jajaran Aparat Penegak Hukum (APH) untuk tetap solid dalam mendukung Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) mengusut dugaan korupsi di sektor batu bara. Menurutnya, sinergitas menjadi faktor penting agar penegakan hukum berjalan efektif dan memberikan kepastian kepada masyarakat. Ia menegaskan, korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang memerlukan komitmen penuh dari seluruh aparat penegak hukum. Terlebih, sektor energi saat ini menjadi salah satu prioritas nasional yang harus dijaga melalui tata kelola yang bersih dari praktik korupsi. “Kami juga meminta kepada jajaran Polri-TNI dan juga agar solid mendukung program pemberantasan…

Anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya mendorong pemerintah segera mempercepat proses pengalihan pegawai dari Kementerian Agama ke Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj). Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia (SDM) di daerah sebagai bagian dari persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2027. Hal itu disampaikan Atalia usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI ke Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Jawa Barat di Bandung, Rabu (8/7/2026). Menurut Atalia, Komisi VIII DPR RI menerima laporan bahwa ketersediaan SDM di sejumlah kantor Kementerian Haji dan Umrah di Jawa Barat masih jauh dari kebutuhan ideal. Kondisi tersebut dikhawatirkan…

Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Agung Widyantoro menegaskan pentingnya kolaborasi antara MKD dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik anggota DPR RI. Hal tersebut disampaikannya saat Kunjungan Kerja Spesifik MKD DPR RI ke Polres Boyolali, Jawa Tengah, Rabu (8/7/2026). Menurut Agung, pengawasan terhadap 580 anggota DPR RI yang berasal dari berbagai daerah pemilihan dan latar belakang memerlukan dukungan berbagai pihak. Karena itu, MKD membangun sinergi dengan kepolisian untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan sekaligus sosialisasi mengenai etika dan tugas anggota DPR RI. “Kalau untuk mengawasi sebanyak itu, nggak cukup waktu. Maka dari itu,…