Penulis: redaksi

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Taufan Pawe, menilai bahwa kondisi fiskal Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) masih menunjukkan ketergantungan yang cukup besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga diperlukan upaya serius dari pemerintah daerah untuk memperkuat sumber-sumber ekonomi baru. Hal itu disampaikannya dalam agenda Kunjungan Kerja Banggar DPR RI ke Manggarai Barat, NTT, Jum’at (3/7/2026). Legislator dari Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan II ini menyebutkan bahwa kondisi tersebut tidak hanya terjadi di NTT, tetapi juga banyak daerah lain di Indonesia. “Kita sudah mendengarkan pemaparan dari Pak Gubernur NTT. Bisa dikatakan ketergantungannya pada APBD masih sangat besar,” ujar Taufan.…

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Anita Jacoba Gah menyoroti pentingnya perlakuan khusus terhadap Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam kebijakan fiskal nasional, terutama terkait penerapan efisiensi anggaran dan penyesuaian belanja pemerintah pusat. Ia menegaskan bahwa kondisi geografis dan karakter kepulauan NTT tidak dapat disamakan dengan wilayah lain, sehingga diperlukan pendekatan kebijakan yang lebih adaptif. “Kalau ada efisiensi, harus diberitahu terlebih dahulu. Menteri Keuangan tolong untuk NTT harus diperhatikan secara spesial, jangan disamakan dengan Pulau Jawa. Kita setuju efisiensi anggaran, tetapi lihat juga kondisi NTT,” jelas Anita dalam agenda Kunjungan Kerja Banggar DPR ke Manggarai Barat, NTT, Jum’at (3/7/2026). Ia…

Anggota DPR RI Maruli Siahaan menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui sikap gotong royong, toleransi, kepedulian sosial, persatuan, dan penghormatan terhadap sesama. Menurutnya, Pancasila tidak cukup hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi harus menjadi pedoman dalam bertindak di tengah masyarakat. Hal itu ia sampaikan saat menghadiri kegiatan Relawan Gerakan Kebajikan Pancasila Tahun 2026 yang diselenggarakan di Warkop Baba Kupie, Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Sabtu (4/7/2026) lalu. Kegiatan ini diikuti sekitar 350 peserta yang berasal dari berbagai organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, pemuda, serta kader Partai Golkar dari sejumlah wilayah di Kabupaten Deli Serdang. “Pancasila harus hadir…

Komisi VIII DPR RI mendorong penguatan standarisasi penyelenggaraan bimbingan ibadah haji, mulai dari materi manasik, kompetensi pembimbing, hingga penetapan biaya layanan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU). Maka dari itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid menegaskan perlunya standar operasional baku untuk memastikan kualitas layanan yang diterima jemaah berlangsung secara terukur dan merata, baik di Tanah Air maupun selama menjalankan ibadah di Arab Saudi. “Pada standarisasi bimbingan dan pendampingan terhadap jemaah haji, tentu harus ada standar operasional yang baku untuk memastikan setiap jemaah menerima bimbingan, bimbingan kesehatan serta pendampingan ibadah haji yang terencana, terukur, dan merata selama…

Anggota Komisi V DPR RI Abdul Hadi, menyampaikan beberapa catatan krusial dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PU terkait pembahasan RKP TA 2027 di Gedung Nusantara, Senayan, Senin (6/7/2026). Dalam hal anggaran, Abdul Hadi menyoroti bagaimana dana pembangunan fisik di Kementerian PU kerap tersedot oleh alokasi kedaruratan pascabencana, sehingga seringkali mengorbankan keberlanjutan program prioritas nasional yang lain. “Kita sepakat bahwa anggaran penanganan bencana ini sifatnya penting dan prioritas. Tetapi dampaknya, proyek infrastruktur yang lain terpaksa dikorbankan karena anggarannya tersedot untuk kebencanaan di PU,” tutur Abdul Hadi. Selanjutnya, Legislator Dapil Nusa Tenggara Barat II ini mendesak…

Robert Joppy Kardinal menyoroti skala operasional tambang bawah tanah PT Freeport Indonesia yang menurutnya berdampak pada kerusakan ekosistem pesisir dan mata pencaharian nelayan di Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Hal itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IV DPR RI dengan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Tengah (DPRPT) dan perwakilan masyarakat Kabupaten Mimika, di Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2026). “Underground sekarang ini sudah hampir 2.000 meter di bawah tanah. Keluar tanahnya itu 240.000. Bisa kita bayangkan 240.000 tanah itu kan tidak semua diambil untuk kelola, diambil tembaga dan masnya itu. Sebagian besar itu dibuang ke sungai,” ujar Robert. Politisi Fraksi…

Kepengurusan baru Koperasi Pegawai DPR RI periode 2026–2030 diharapkan mampu melanjutkan berbagai capaian yang telah dirintis kepengurusan sebelumnya, sekaligus menghadirkan inovasi baru guna memperkuat kinerja koperasi dan meningkatkan kesejahteraan seluruh anggotanya. Harapan tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal DPR RI Suprihartini usai mengukuhkan Pengurus dan Pengawas Koperasi Pegawai DPR RI periode 2026–2030 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2026). “Hari ini Sekretariat Jenderal DPR RI melakukan pengukuhan Pengurus dan Pengawas Koperasi Pegawai DPR RI periode 2026–2030. Ini merupakan momentum bagi teman-teman pengurus, di mana dedikasi dan kerja-kerja yang sudah dilakukan pengurus yang lama diharapkan dapat diteruskan oleh pengurus yang…

Anggota Komisi IV DPR RI Sonny T. Danaparamita menilai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) soal dugaan dampak tailing PT Freeport Indonesia terhadap masyarakat Mimika sudah dua kali digelar tanpa hasil konkret selain kunjungan, dan mendesak agar kali ini menghasilkan rekomendasi resmi ke kementerian teknis terkait. “Tidak elok kalau sudah sampai disini dua kali, nanti hasilnya cuma kunjungan. Menurut saya tidak ada progresivitas,” ujarnya dalam RDPU Komisi IV DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Panggah Susanto bersama Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Tengah (DPRPT) dan perwakilan masyarakat Kabupaten Mimika, di Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2026). Untuk diketahui, RDPU…

Anggota Komisi I DPR RI, Oleh Soleh, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto yang menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025–2029. Perpres yang ditetapkan pada 24 Oktober 2025 tersebut menjadi pedoman penyelenggaraan kebijakan umum pertahanan negara selama periode 2025 hingga 2029. Dalam lampirannya, pemerintah mengelompokkan ancaman terhadap pertahanan negara ke dalam tiga kategori utama, yakni ancaman militer, ancaman nonmiliter, dan ancaman hibrida. Salah satu yang dicantumkan dalam kategori ancaman nonmiliter adalah penyebaran budaya Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, and Queer (LGBTQ). Menurut Oleh Soleh, penerbitan Perpres Nomor 111 Tahun 2025 merupakan langkah yang…

Anggota Komisi I DPR RI Syahrul Aidi Maazat menilai maraknya kampanye Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, dan Queer (LGBTQ) di media sosial perlu mendapat perhatian serius dari seluruh elemen bangsa. Menurutnya, tantangan terhadap negara saat ini tidak hanya datang dalam bentuk ancaman militer, tetapi juga melalui penyebaran nilai, ideologi, dan budaya yang dinilai dapat memengaruhi ketahanan nasional. Pernyataan tersebut disampaikan Syahrul merespons beredarnya berbagai konten di media sosial, termasuk unggahan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Psikologi Universitas Indonesia yang menyebutkan bahwa tidak terdapat riset yang mendukung homoseksualitas sebagai gangguan mental atau bentuk penyimpangan. “Di era modern, ancaman terhadap negara tidak selalu…