Penulis: redaksi

Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mengapresiasi kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kepulauan Riau yang dinilai mampu mencatatkan capaian positif di tengah perlambatan ekonomi global, ketidakpastian geopolitik, dan meningkatnya persaingan kawasan ekonomi di Asia Tenggara. Meski menghadapi berbagai tantangan tersebut, Batam dinilai tetap menunjukkan performa yang menggembirakan dalam mendukung penerimaan negara. “Kita patut memberikan apresiasi dan dukungan untuk peningkatan kinerja Kantor Wilayah DJP dan DJBC Batam,” ujar Pimpinan Delegasi Kunjungan Kerja Banggar DPR RI, Syarief Abdullah Alkadrie, dalam keterangan persnya saat memimpin kunjungan kerja ke Batam, Kepulauan Riau, Jumat (3/7/2026). Kunjungan tersebut…

Read More

Anggota Komisi V DPR RI, Danang Wicaksana Sulistya, menyatakan Komisi V DPR RI siap mendukung berbagai program prioritas pembangunan infrastruktur di Provinsi Jawa Barat, mulai dari peningkatan kualitas jalan hingga pengendalian banjir melalui sinergi dengan pemerintah pusat. Hal itu disampaikannya usai mengikuti kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI di Kota Bandung, Jawa Barat Jumat (3/7/2026), yang diawali dengan kunjungan lapangan ke Terminal Leuwipanjang, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Menurut Danang, Komisi V DPR RI mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mengambil peran dalam penanganan sejumlah ruas jalan nasional guna mempercepat peningkatan kualitas infrastruktur di daerah. “Kami menyampaikan apresiasi…

Read More

Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menilai keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya bergantung pada proses pendataan, tetapi juga pada strategi komunikasi yang efektif agar masyarakat memahami tujuan dan manfaat sensus. Menurutnya, penyampaian informasi yang tepat akan membantu meluruskan berbagai disinformasi sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk memberikan data secara jujur. Hal itu disampaikan Hetifah kepada Politikparlemen.co di Kota Padang, Sumatera Barat, Jumat (3/7/2026). Ia menilai masih berkembang berbagai informasi yang keliru mengenai Sensus Ekonomi 2026, terutama di media sosial, sehingga perlu segera diluruskan melalui sosialisasi yang lebih masif dan tepat sasaran. “Ada misalnya disinformasi terkait dengan bagaimana dampak dari…

Read More

Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mengapresiasi tingginya realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kota Batam yang mencapai 58,39 persen dari total penyaluran KUR di Provinsi Kepulauan Riau. Capaian tersebut dinilai menjadi indikator penting dalam mendukung penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai motor pertumbuhan ekonomi daerah. Hal itu disampaikan Anggota Banggar DPR RI Jefry Romdonny saat Kunjungan Kerja Banggar DPR RI ke Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Jumat (3/7/2026). “Saya mengapresiasi realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kota Batam yang menjadi tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau. Kota Batam mendominasi penyaluran KUR dengan porsi mencapai…

Read More

Anggota Komisi XII DPR RI Ateng Sutisna menilai kebakaran di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Jatiwaringin harus menjadi momentum bagi pemerintah pusat dan daerah untuk memperbaiki tata kelola persampahan nasional. Menurutnya, peristiwa tersebut menunjukkan masih rentannya sistem pengelolaan sampah yang di sejumlah daerah masih mengandalkan metode open dumping. “Kebakaran TPA Jatiwaringin adalah alarm keras bahwa open dumping sudah tidak bisa lagi ditoleransi. Dalam kondisi cuaca kering dan peningkatan suhu, TPA yang dibiarkan terbuka dapat berubah menjadi sumber kebakaran yang mengancam kesehatan masyarakat dan lingkungan,” ujar Ateng melalui rilis yang disampaikan kepada Politikparlemen.co di Jakarta, Jumat (4/7/2026). Ia menjelaskan perubahan iklim meningkatkan risiko terjadinya…

Read More

Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, mendorong Presiden Prabowo Subianto segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tata Kelola Terpadu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Koperasi Merah Putih sebagai regulasi payung (umbrella regulation). Menurutnya, regulasi tersebut diperlukan untuk mengintegrasikan tata kelola program secara profesional, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dalam pernyataan sikapnya yang disampaikan melalui rilis kepada Politikparlemen.co di Jakarta, Sabtu (4/7/2026), ia mengatakan Perpres tersebut dapat menjadi landasan hukum tunggal penyelenggaraan program sembari menunggu pengesahan Undang-Undang Perkoperasian yang saat ini masih dalam pembahasan antara DPR RI dan pemerintah. Menurutnya, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan instrumen strategis dalam pelaksanaan amanat…

Read More

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Julie Sutrisno Laiskodat, menegaskan komitmennya untuk mengawal seluruh aspirasi pemerintah daerah di Nusa Tenggara Timur (NTT) agar dapat tersampaikan dan diperjuangkan di tingkat pusat. Dalam kunjungan kerja Banggar DPR RI ke Provinsi NTT yang bertempat di Kantor Bupati Manggarai Barat, pada Jum’at (3/7/2026), ia menyebut keterbatasan waktu pertemuan tidak mengurangi ruang bagi kepala daerah untuk menyampaikan masukan secara lengkap. “Para bupati dan wali kota bisa menyampaikan aspirasi atau masukan, dengan tembusan kepada kami agar bisa kami kawal. Kami siap mengawal aspirasi ini untuk seluruh NTT,” ujar Julie. Ia juga menekankan bahwa dirinya bersama anggota…

Read More

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Wihadi Wijanto, mengatakan kunjungan kerja Banggar DPR RI ke Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Jum’at (3/7/2026) bertujuan untuk mendengarkan aspirasi dari para kepala daerah terkait dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penyaluran Transfer ke Daerah (TKD), serta kondisi perekonomian daerah sebagai bahan pembahasan kebijakan fiskal nasional. Hal itu disampaikan Wihadi saat agenda Audiensi Banggar DPR RI bersama Gubernur Provinsi NTT, para bupati dan wali kota di wilayah NTT, perwakilan Bank Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, serta jajaran Kantor Wilayah Kementerian Keuangan yang berlangsung di Kantor Bupati Manggarai…

Read More

Anggota Komisi IV DPR RI, I Ketut Suwendra, mengingatkan pentingnya menjaga kelestarian hutan Kalimantan di tengah pesatnya aktivitas pemanfaatan sumber daya alam. Menurutnya, pembangunan ekonomi tidak boleh mengorbankan kelestarian lingkungan, karena kerusakan yang terjadi hari ini akan menjadi beban bagi generasi mendatang. Pernyataan tersebut disampaikan Ketut usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI di Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Samarinda, Kalimantan Timur, Jumat (3/7/2026). Ketut mengaku memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi lingkungan Kalimantan bahkan sebelum rombongan tiba di lokasi kunjungan. Dari dalam pesawat, ia melihat bentang alam yang mulai berubah akibat aktivitas pertambangan. “Setelah tadi kita lihat…

Read More

Anggota Komisi IV DPR RI, Ellen Esther Pelealu, menegaskan bahwa upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau memerlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta pelaku usaha perkebunan. Sinergi tersebut dinilai menjadi kunci untuk menekan angka kebakaran hutan sekaligus mencegah terulangnya bencana karhutla seperti yang terjadi pada 2019. Menurutnya, Komisi IV secara khusus menyoroti skema kolaborasi antara Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Kehutanan, Pemerintah Provinsi Riau, serta perusahaan-perusahaan perkebunan yang beroperasi di sekitar kawasan hutan. Seluruh pihak, kata dia, harus menjalankan perannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik regulasi Kementerian Kehutanan,…

Read More