Penulis: redaksi

Kepatuhan perusahaan batubara terhadap kewajiban pasokan domestik dipertanyakan Anggota Komisi XII DPR RI dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo di Ruang Rapat Komisi XII DPR, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (2/7/2026). Rapat yang dipimpin Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya itu berlangsung di tengah sorotan sejumlah Anggota terhadap kecukupan pasokan batubara kalori menengah untuk mendukung klaim keandalan sistem kelistrikan Jamali yang disampaikan PLN dalam paparannya. Selaras, Anggota Komisi XII Ramson Siagian mengingatkan bahwa kewajiban pasokan batubara untuk kebutuhan dalam negeri, termasuk kebutuhan PLN, sudah diatur pemerintah sejak 2018 melalui skema…

Komisi XIII DPR RI bergerak cepat merespons berbagai masukan teknis dari para akademisi dan praktisi dalam membenahi tata kelola Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Usai menggelar Rapat Panja Pemasyarakatan, komisi yang membidangi isu hukum dan HAM ini berkomitmen mendorong terobosan baru dengan menginisiasi rapat koordinasi (rakor) berskala besar yang melibatkan lintas komisi dan lintas lembaga. Anggota Komisi XIII DPR RI Ali Mazi menegaskan bahwa sinkronisasi antara kebijakan di tingkat kementerian koordinator dengan Aparat Penegak Hukum (APH) di lapangan sangat mendesak dilakukan. Hal ini diperlukan agar masukan berharga dari para ahli bisa dieksekusi secara komprehensif dari hulu ke hilir. “Kemudian nanti saya juga…

Komisi XI DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan di Panitia Kerja (Panja). Persetujuan tersebut diberikan setelah seluruh delapan fraksi di Komisi XI menyampaikan pandangan umumnya dalam rapat kerja bersama pemerintah. Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan seluruh fraksi telah menyatakan persetujuan agar RUU PFII dibahas lebih lanjut di Panja. Menurutnya, setelah kesepakatan tersebut dicapai, Komisi XI DPR akan melanjutkan pembahasan substansi RUU bersama pemerintah sesuai mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan. “Jadi ada delapan fraksi, semuanya mengatakan lanjut untuk dibahas dalam forum Panja,” ujar Misbakhun saat memimpin Rapat Kerja Komisi…

Pemerintah menegaskan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 dikelola secara efisien, efektif, dan akuntabel di tengah tingginya ketidakpastian ekonomi global. Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat menyampaikan Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPR RI, di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (2/7/2026). Dalam pidatonya, ia menjelaskan APBN 2025 memiliki nilai strategis karena menjadi APBN transisi yang disusun pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan dilaksanakan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. “APBN 2025 memiliki nilai yang sangat strategis. Pertama, ini…

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima menegaskan percepatan layanan pertanahan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tidak cukup hanya mengandalkan transformasi digital. Menurutnya, kualitas pelayanan kepada masyarakat sangat ditentukan oleh perpaduan antara kemajuan teknologi dan mental aparatur sipil negara (ASN) yang berorientasi pada pelayanan. Hal tersebut disampaikan Aria Bima dalam RDP Komisi II DPR RI bersama Sekjen Kementerian ATR/BPN beserta seluruh pejabat Eselon I Kementerian ATR/BPN dengan agenda Review dan Penyederhanaan Seluruh Dasar Regulasi Tujuh Layanan Prioritas Kementerian ATR/BPN untuk Percepatan dan Kemudahan Pelayanan Pertanahan dan Tata Ruang bagi Rakyat yang digelar di Ruang Rapat…

Badan Anggaran (Banggar) DPR menegaskan arah kebijakan fiskal Tahun Anggaran 2027 dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus menjaga keberlanjutan fiskal negara. Melalui pembahasan pendahuluan RAPBN 2027 bersama Pemerintah dan Bank Indonesia, pihaknya menyepakati kebijakan fiskal yang bersifat ekspansif, namun tetap terukur sekaligus prudensial di tengah ketidakpastian ekonomi global. Dalam laporan Banggar pada Rapat Paripurna DPR RI ke 23 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (2/7/2026), Wakil Ketua Banggar DPR RI Wihadi Wiyanto mengatakan tema kebijakan fiskal tahun 2027 adalah “Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat.” “Melalui tema ini arah kebijakan…

Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Desy Ratnasari, mendorong fasilitas kesehatan untuk mengoptimalkan penerapan personalized treatment, yakni pendekatan pelayanan medis yang disesuaikan dengan karakteristik, kebutuhan, serta kondisi masing-masing pasien. “Tentunya personalized treatment dalam konteks apa pun menjadi suatu hal yang harus dilakukan,” ujar Desy saat Kunjungan Kerja BURT DPR RI ke RS PKU Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah, Rabu (1/7/2026). Menurut Desy, penerapan layanan kesehatan yang berorientasi pada kebutuhan individu harus didukung dengan koordinasi yang baik antara fasilitas kesehatan dan penyelenggara jaminan kesehatan, khususnya dalam aspek administrasi. Dengan demikian, pelayanan berbasis personalized treatment dapat berjalan lebih optimal dan…

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo mendesak pemerintah untuk segera mereformasi regulasi penanganan kasus narkotika guna mengatasi persoalan kelebihan kapasitas (overcrowded) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Langkah ini dinilai krusial mengingat mayoritas penghuni lapas saat ini didominasi oleh warga binaan terkait kasus narkoba. “Di penjara itu 50 hingga 70 persen kasusnya adalah narkoba. Nah, kalau nanti di Undang-Undang Narkoba itu bisa direvisi, kemudian dipilah bahwa pengguna itu bisa dikategorikan sebagai korban, maka bisa jadi dia direhabilitasi, bukan dipenjara,” tegas Yanuar saat ditemui oleh Politikparlemen.co usai Rapat Panja Pemasyarakatan Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/7/2026). Ia menjelaskan,…

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Herman Khaeron menilai skema penyaluran bantuan sosial (bansos) yang ada saat ini sudah saatnya ditransformasikan ke arah pemberdayaan ekonomi masyarakat. Integrasi antara program perlindungan sosial dengan pendekatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dinilai menjadi kunci strategis untuk mendorong kemandirian ekonomi sekaligus menciptakan efisiensi anggaran negara. “Loh, kalau bantuannya banyak seperti ini kenapa kita tidak arahkan saja kepada peningkatan kemampuan kapasitas kehidupannya melalui peningkatan UMKM misalkan, pendekatan UMKM. Ya pendekatan UMKM kepada masyarakat yang ini menjadi objek bansos. Jadi masyarakat yang penerima bansos saat ini, itu sebetulnya bisa didekati melalui pendekatan…

Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menegaskan komitmennya untuk memastikan bahwa setiap langkah diplomasi internasional yang diambil pemerintah pusat, termasuk menghadiri berbagai forum internasional memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Hal ini menjadi fokus utama dalam kunjungan kerja BKSAP ke Provinsi Jawa Tengah, Rabu (1/7/2026) untuk mensinergikan potensi lokal dengan jejaring perdagangan global. Wakil Ketua BKSAP DPR RI Muhammad Husein Fadlulloh menjelaskan bahwa diplomasi parlemen hadir sebagai instrumen strategis untuk melengkapi hubungan antar pemerintah (government-to-government). BKSAP memposisikan diri sebagai enabler sekaligus jembatan yang menghubungkan aspirasi daerah dengan agenda internasional. “Kami mengikut aspirasi daerah…