Penulis: redaksi

Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyatakan sejumlah aspirasi yang disampaikan Badan Musyawarah Antar Gereja Nasional (BAMAG Nasional) sejalan dengan berbagai isu yang selama ini diperjuangkan Komisi VIII DPR RI. Salah satunya terkait peningkatan kesejahteraan guru agama dan penyempurnaan regulasi pendirian rumah ibadah. Hal itu disampaikan Marwan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi VIII DPR RI bersama BAMAG Nasional di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/7/2026). Marwan menegaskan bahwa perjuangan Komisi VIII terkait kesejahteraan guru agama tidak hanya ditujukan bagi satu agama tertentu, tetapi mencakup seluruh guru agama di Indonesia. “Satu mengenai hak guru-guru, guru-guru yang sudah ada.…

Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI mendorong penyelesaian yang berkeadilan atas sengketa kemitraan antara Koperasi Produsen Petani Sawit Makmur (KOPPSAM) Kabupaten Kampar, Riau, dengan PT Perkebunan Nusantara (PTPN). Dorongan tersebut disampaikan setelah BAM menerima aspirasi masyarakat yang mengadukan persoalan pengelolaan kebun sawit dan dugaan kerugian akibat tata kelola kemitraan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Ketua BAM DPR RI Ahmad Heryawan mengatakan, sengketa tersebut berawal dari kerja sama pengelolaan kebun sawit seluas sekitar 1.650 hektare antara koperasi petani dengan PTPN. Lahan yang dikerjasamakan merupakan milik masyarakat, baik yang telah bersertifikat hak milik (SHM) maupun yang masih berstatus surat keterangan tanah (SKT).…

Anggota Komisi II DPR RI Eka Widodo menilai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan Pilkada harus dijalankan secara langsung, harus jadi momentum mempercepat revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada secara komprehensif. Seperti diketahui, Putusan tersebut disampaikan Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo, dalam sidang pengucapan Putusan Nomor 195/PUU-XXIV/2026 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (29/6). Dalam putusannya, MK menyatakan permohonan pengujian Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada) tidak dapat diterima. Menurutnya, percepatan pembaharuan beleid perlu diarahkan pada upaya menurunkan biaya politik, memperkuat kaderisasi partai politik, meningkatkan transparansi pendanaan kampanye, memberantas politik…

Anggota Komisi V DPR RI, Yasti Soepredjo Mokoagow, menolak keras dialokasikannya anggaran penanggulangan bencana sebesar Rp4 triliun lebih ke dalam pagu anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Menurutnya, membebankan urusan bencana ke Kementerian PU hanya akan mengorbankan dana perawatan jalan nasional di berbagai daerah karena anggarannya habis terpakai untuk urusan di luar pembangunan jalan. “Kita sepakat di dalam ruangan ini bahwa anggaran untuk penanggulangan bencana itu kita tolak. Karena seyogyanya, anggaran penanggulangan bencana itu pos anggarannya ada di BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana). Kalau secara teknis BNPB tidak bisa membangun, nanti SDMnya diperbantukan dari Kementerian PU. Ini cukup besar, 4 triliun…

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Ravindra Airlangga mengungkapkan bahwa Perdana Menteri India, Narendra Modi, akan melakukan kunjungan ke Indonesia sebagai kunjungan balasan atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke India pada Januari 2025. Hal tersebut disampaikannya usai menerima kunjungan Duta Besar India untuk Indonesia, H.E. Mr. Shri Sandeep Chakravorty, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2026) “Hari ini kita menerima kunjungan Duta Besar India untuk Indonesia, Bapak Sandeep, dan Beliau menyampaikan berita baik bahwa Perdana Menteri India, Narendra Modi, akan hadir di Indonesia sebagai kunjungan balasan atas kunjungan Pak Prabowo di Januari 2025,” ujar Ravindra kepada Politikparlemen.co usai pertemuan.…

Anggota Komisi I DPR RI Andina Thresia Narang menegaskan Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) harus mampu menjawab tantangan perkembangan teknologi yang terus berubah. Menurutnya, regulasi tersebut perlu dirancang sebagai payung hukum jangka panjang yang tetap relevan di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Hal itu disampaikan Andina usai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi I DPR RI dengan pakar, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) terkait masukan atas RUU KKS di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2026). “Menurut kami di Komisi I, RUU KKS ini sangat penting karena urgensi perkembangan teknologi semakin meningkat. Kita…

Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengarahkan program magang agar benar-benar menjawab kebutuhan dunia kerja. Menurutnya, program magang harus menjadi jembatan antara lulusan pendidikan dengan kebutuhan tenaga kerja di sektor industri. Edy mengatakan hasil evaluasi Komisi IX DPR RI menunjukkan sebagian besar program magang belum sepenuhnya mendukung penyerapan tenaga kerja. “Kami kemarin evaluasi, program magang yang dilakukan ternyata sekitar 40 persen berada di sektor pemerintahan yang hubungannya dengan dunia kerja itu terbatas sekali,” ujar Edy kepada Politikparlemen.co di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2026). Ia menilai Kemnaker perlu memperkuat konsep link and match dengan memetakan…

Pemerintah pusat diminta untuk lebih mempertimbangkan kemampuan fiskal pemerintah daerah di tengah penurunan Transfer ke Daerah (TKD). Pandangan tersebut disampaikan Anggota Komisi II DPR RI, Aus Hidayat Nur. Menurutnya, kebijakan efisiensi anggaran tidak boleh berujung pada terganggunya pembayaran gaji aparatur, khususnya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). “Jangan sampai kebijakan efisiensi yang terpaksa dilakukan pemerintah daerah justru mengorbankan perekonomian daerah dan nafkah para pegawai PPPK,” kata Aus dalam keterangan tertulisnya kepada Politikparlemen.co, di Jakarta, Selasa (30/6/2026).  Menurutnya, pemerintah pusat perlu memberikan ruang dan toleransi yang lebih besar kepada daerah dalam menghadapi kondisi fiskal saat ini. Ia mengingatkan bahwa daerah memiliki karakteristik dan…

Badan Legislasi DPR RI terus mempercepat pembahasan RUU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Hal itu guna memberikan kepastian hukum yang lebih kuat, mempercepat penyelesaian konflik tenurial, memperkuat pengakuan terhadap masyarakat hukum adat, serta mendukung tata kelola hutan yang berkelanjutan. Mendukung hal ini, Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan mengatakan pihaknya terus mendengarkan sejumlah masukan untuk menyesuaikan regulasi kehutanan dengan perkembangan hukum, kebijakan, dan praktik pengelolaan hutan yang terus berubah selama lebih dari dua dekade terakhir. “Pada hakekatnya bahwa hutan di setiap wilayah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang isinya dan sumbernya dapat dikelola demi kemakmuran umat yang ada…

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman menegaskan bahwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) merupakan persoalan yang terus berulang setiap tahun. Sehingga memerlukan perubahan strategi penanganan dari pendekatan reaktif menuju langkah-langkah pencegahan yang lebih terintegrasi. Diungkapkannya, karhutla bukan lagi sekadar persoalan lingkungan, tetapi telah menjadi ancaman terhadap stabilitas ekonomi nasional, kesehatan masyarakat, kelestarian keanekaragaman hayati, hingga komitmen Indonesia dalam menurunkan emisi karbon global. Dinamika perubahan iklim global dan potensi siklus El Nino menuntut kesiapan pemerintah yang jauh lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Sehingga Ia menilai pemerintah tidak lagi dapat mengandalkan pola penanganan setelah kebakaran terjadi. “Kita tidak bisa…