Penulis: redaksi

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani berharap Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dapat bekerja secara optimal dalam mencegah gelombang PHK di tengah tekanan ekonomi dan politik global. Menurutnya, langkah mitigasi harus menjadi prioritas agar jumlah pekerja yang kehilangan pekerjaan dapat ditekan semaksimal mungkin. Netty mengapresiasi pembentukan Satgas PHK dan berharap tim tersebut mampu menjalankan tugasnya secara serius dalam menjaga keberlangsungan dunia ketenagakerjaan nasional. “Saya mengucapkan selamat bekerja untuk Satgas PHK yang baru dibentuk. Karena tentu saja pembentukan Satgas PHK di situasi seperti ini tentu memerlukan sebuah komitmen dan kerja keras yang sungguh-sungguh,” ujar Netty kepada Politikparlemen.co…

Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya memastikan bahwa pemerintah akan segera meluncurkan secara resmi implementasi bahan bakar B50 pada 1 Juli 2026. Kebijakan peningkatan campuran nabati ini dinilai akan membawa dampak positif yang signifikan bagi perekonomian, khususnya dalam menekan pengeluaran negara. “Keuntungan bagi Indonesia ketika B50 dijalankan, ada banyak devisa yang akan bisa kita hemat. Karena dari komposisi B40 ke B50, loncatannya berarti kita hemat lagi 10 persen. Kami berharap program ini betul-betul bermanfaat mendukung keuangan negara pada saat ini,” ujar Bambang saat ditemui oleh Politikparlemen.co di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2026). Lebih lanjut, legislator dapil Kepulauan Bangka Belitung…

Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas korban yang jatuh dalam pelaksanaan latihan dasar militer (latsarmil) bagi calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih. Dirinya menegaskan perlu ada langkah konkret sekaligus evaluasi menyeluruh agar insiden yang memilukan ini tidak kembali terulang di masa depan. Menyikapi laporan mengenai adanya korban jiwa tersebut, Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini memandang bahwa keselamatan peserta harus menjadi prioritas utama dalam setiap penyelenggaraan kegiatan. Menurutnya, pembenahan yang mendesak untuk dilakukan saat ini adalah memfokuskan perubahan pada pola tata kelola pelaksanaan kegiatan. “Pertama, kami di DPR menyampaikan rasa…

Anggota Komisi VI DPR RI Sturman Panjaitan menilai skema pembekalan bagi calon manajer Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih perlu dievaluasi menyusul bertambahnya korban meninggal dunia dalam program pelatihan. Menurutnya, materi pelatihan tidak dapat disamakan dengan latihan dasar militer karena tujuan dan karakter pesertanya berbeda. “Latsarmil itu latihan dasar militer. Judulnya saja untuk militer, bukan untuk usaha. Artinya kita harus melihat secara cermat. Tidak sama kebutuhan untuk militer dengan kepada swasta atau kepada manajer,” ujar Sturman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2026). Ia menjelaskan bahwa peserta latihan dasar militer telah melalui berbagai tahapan seleksi, mulai dari kemampuan fisik, intelegensi, hingga…

Anggota Komisi XIII DPR RI Maruli Siahaan mendorong adanya pembaruan yang signifikan dalam proses revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Pihaknya menilai instrumen hukum tersebut sudah saatnya diperluas agar tidak hanya fokus melindungi warga dari kekerasan fisik, melainkan juga mampu mengantisipasi berbagai bentuk pelanggaran HAM di era modern, khususnya kejahatan digital. Dirinya memaparkan bahwa perkembangan teknologi telah mengubah lanskap pelanggaran HAM, salah satunya lewat maraknya kasus kebocoran data. Oleh karena itu, ia merekomendasikan agar draf regulasi terbaru secara eksplisit memasukkan norma khusus yang menjamin hak asasi digital, termasuk aspek perlindungan data pribadi dan privasi.…

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, menyoroti persoalan krusial dalam perencanaan infrastruktur wilayah di Indonesia, khususnya di kawasan megapolitan Jabotabek (Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi). Dalam Rapat Dengar Pertemuan (RDP) Komisi V DPR RI bersama Kementerian Pekerjaan Umum di Ruang Rapat Komisi V, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (29/6/2026), Syaiful Huda menilai perencanaan infrastruktur di dapilnya masih jauh dari kata terintegrasi. Syaiful Huda secara khusus menyoroti masalah banjir yang hingga kini masih menjadi persoalan menahun di wilayah tersebut. Ia mendesak KemenPU untuk memprioritaskan penyelesaian isu banjir sebagai agenda pokok pembangunan. “Menyangkut soal isu penanggulangan bencana banjir. Sampai hari ini berpuluh-puluh…

Minimnya anggaran daerah untuk mendesain dan membangun infrastruktur menjadi sorotan tajam dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI bersama jajaran Eselon I Kementerian Pekerjaan Umum di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (29/6/2026). Dalam rapat tersebut, Anggota Komisi V DPR RI, Muhammad Lokot Nasution, mendesak Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) sebagai unit kerja di bawah Kementerian Pekerjaan Umum yang bertugas menyusun perencanaan dan desain awal infrastruktur secara nasional, untuk turun tangan membantu daerah merealisasikan pembangunannya. Di hadapan jajaran KemenPU, Lokot menyampaikan keluhan nyata dari banyak kepala daerah terkait minimnya Dana Alokasi Khusus (DAK) infrastruktur. “Kondisinya hari ini adalah…

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris meminta pemerintah segera memberikan kepastian status bagi tenaga kesehatan (nakes) non-ASN yang hingga kini masih bekerja sebagai tenaga honorer di berbagai daerah. Menurutnya, persoalan tersebut tidak bisa terus dibiarkan karena menyangkut perlindungan tenaga kesehatan yang setiap hari melayani masyarakat. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) terkait perlindungan dan kesejahteraan tenaga medis dan tenaga kesehatan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/6/2026). Charles menyoroti masih banyaknya tenaga kesehatan honorer yang bekerja di puskesmas, rumah sakit, hingga dinas…

Komisi V DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama jajaran Eselon I Kementerian Pekerjaan Umum, Senin (29/6/2026) untuk membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027. Dalam rapat tersebut, Anggota Komisi V DPR RI, Haryanto, memberikan catatan kritis terkait tingginya backlog anggaran yang berdampak pada target kinerja kementerian. Menyoroti banyaknya target kinerja yang terancam tidak berjalan, Haryanto menyampaikan kekhawatirannya secara langsung di ruang rapat. “Memang kita ini berkait dengan anggaran yang telah dipaparkan banyak kekurangan. Masih backlog-nya cukup banyak dibandingkan dengan pagu indikatif yang ada. Kita memang ada kekhawatiran manakala alokasi di anggaran ini tidak…

Anggota Komisi III DPR RI Abdullah meminta dugaan pencatutan foto anak untuk membangun narasi gay parenting diproses secara tuntas, apabila terbukti melanggar hukum. Menurutnya, perlindungan terhadap anak harus menjadi prioritas dan setiap dugaan penyalahgunaan identitas anak di ruang digital tidak boleh dibiarkan. Ia pun mengecam keras dugaan tindakan aktivis LGBT sekaligus pendiri situs melela.org, Rio Damar, yang diduga melakukan pencatutan tersebut. Selain dugaan pencatutan foto, Rio Damar juga menuai sorotan setelah unggahannya di media sosial Threads yang dinilai menggeneralisasi dan mendiskriminasi pasangan heteroseksual. Menanggapi hal tersebut, Legislator yang akrab disapa Abduh ini pun menegaskan bahwa tindakan itu tidak dapat ditoleransi apabila terbukti dilakukan. “Tidak boleh…