- Buka Maganghub Kemenaker, Suprihartini Tekankan Peserta Bukan Sekadar Tenaga Tambahan
- Taufan Pawe: Kita Tunggu Nyali Ombudsman di Daerah Awasi Pelayanan Publik
- Tangani Aduan Sengketa Lahan Masyarakat Adat Rante Balla, Komisi III Siap Panggil PT Masmindo Dwi Area
- Hadapi Karhutla, Legislator Dorong Penguatan Kelembagaan dan Anggaran
- Panja AI DPR RI Soroti Masa Depan Pelaku Industri Kreatif di Era Akal Imitasi
- Gandeng Polri dan Kemenkes, Setjen DPR Perkuat Layanan Kegawatdaruratan
- RUU Satu Data Didorong Berbasis Pendekatan Holistik dan Tidak Sektoral
- Dorong Keterbukaan Akses Data Geospasial untuk Kepentingan Sipil
Penulis: redaksi
Rancangan Undang-Undang Satu Data Indonesia (RUU SDI) diusulkan membawa perubahan paradigma layanan publik, dari sistem yang menunggu warga mengajukan permohonan menjadi sistem yang otomatis merespons kebutuhan warga berdasarkan data yang sudah dimiliki negara. Hal ini disampaikan Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Gamal Albinsaid dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) penyusunan RUU SDI (Satu Data Indonesia) bersama Kementerian Haji dan Umrah, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Badan Pusat Statistik, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan, di Senayan, Jakarta, Rabu (1/7/2026). Gamal membuka argumennya dengan memetakan bagaimana negara hadir di setiap fase kehidupan warga. “Negara ini hadir dalam setiap siklus kehidupan masyarakat. Mulai…
Komisi XIII DPR mendorong Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk mengoptimalkan potensi ratusan ribu warga binaan agar dapat berkontribusi nyata bagi negara. Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso mengusulkan agar warga binaan usia produktif dilatih menjadi tenaga kerja profesional guna mendukung Program Strategis Nasional (PSN), khususnya di sektor hilirisasi industri. Legislator asal Dapil Sumatera Utara III tersebut menilai, jumlah warga binaan yang saat ini mencapai sekitar 274 ribu jiwa merupakan potensi suplai tenaga kerja yang sangat besar jika dikelola dan dibina dengan tepat oleh pemerintah. “Ada 274 ribu warga binaan yang punya potensi sebagai pekerja. Jika usia produktifnya separuh…
Anggota Komisi VII DPR RI Ilham Permana mendorong pemerintah mengubah paradigma pembangunan sektor pariwisata dengan tidak lagi semata-mata berorientasi pada jumlah kunjungan wisatawan, melainkan pada nilai ekonomi yang dihasilkan bagi daerah dan masyarakat. Hal tersebut disampaikannya dalam Deputi Bidang Pemasaran, Plt. Deputi Bidang Industri dan Investasi, Plt. Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur, Plt. Deputi Bidang Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Events) Kementerian Pariwisata RI, Direktur Utama Badan Pengelola Otorita Danau Toba, Direktur Utama Badan Pengelola Otorita Labuan Bajo Flores, Direktur Utama Badan Pengelola Otorita Borobudur, Direktur Utama Injourney Tourism Development Corporation (ITDC), dan Direktur Utama PT Minahasa Permai Resort Development (MPRD)…
Anggota DPR RI Arisal Aziz menerima penghargaan dari Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Polda Sumbar). Penghargaan tersebut diberikan atas dedikasi dan kontribusinya dalam bidang sosial kemasyarakatan, yang mana satu di antaranya adalah mendirikan Kampung Anti Narkoba di Sumatera Barat. Penyerahan ini dilaksanakan dalam Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026 yang mengusung tema “Polri untuk Masyarakat”. “Penghargaan ini saya persembahkan untuk masyarakat Sumatera Barat. Mari kita bersama-sama menjaga daerah ini dari berbagai ancaman, termasuk narkoba, serta memperkuat persatuan demi masa depan generasi penerus bangsa,” kata Arisal usai menerima penghargaan di Auditorium Gubernuran Sumatera Barat, Kota Padang, Sumatera Barat, Rabu (01/07/2026) lalu. Melalui…
Komisi VIII DPR RI menerima aspirasi dari Majelis Agama Kaharingan Indonesia (MAKI) Palangkaraya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/7/2026). Salah satu aspirasi yang disampaikan adalah keinginan agar Kaharingan memperoleh pengakuan yang lebih besar sebagai agama. Anggota Komisi VIII DPR RI I Ketut Kariyasa Adnyana menjelaskan bahwa Komisi VIII mengapresiasi aspirasi yang disampaikan MAKI dan akan menjadikannya sebagai bahan masukan dalam pembahasan bersama pemerintah. Menurutnya, negara sejatinya telah memberikan pengakuan terhadap aliran kepercayaan melalui berbagai regulasi, mulai dari Undang-Undang Dasar hingga putusan Mahkamah Konstitusi. “Pada intinya kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat…
Anggota Komisi VIII DPR RI Wibowo Prasetyo meminta Badan Musyawarah Antar Gereja Nasional (BAMAG Nasional) melengkapi aspirasi yang disampaikan kepada DPR RI dengan data yang valid. Menurutnya, hal tersebut penting agar usulan yang diajukan dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan yang komprehensif dan tepat sasaran. “Saya kira ini perlu didukung data atau referensi yang akurat, Pak. Harus komprehensif serta juga mempertimbangkan perlindungan hak konstitusional, efektivitas tata kelola pemerintah, dan tentu saja kita harus berbasis pada kerukunan antarumat beragama. Dengan demikian, maka nanti solusinya akan juga jauh lebih komprehensif dan solutif,” katanya, Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi VIII DPR RI…
Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menegaskan berbagai aspirasi yang disampaikan Badan Musyawarah Antar Gereja Nasional (BAMAG Nasional) akan menjadi bahan evaluasi bagi Komisi VIII DPR RI dalam memperkuat fungsi pengawasan terhadap kebijakan Kementerian Agama. Menurutnya, masukan dari organisasi keagamaan merupakan bagian penting dalam memastikan pelayanan negara kepada seluruh umat beragama terus ditingkatkan. “Kami senang BAMAG datang menyampaikan berbagai masukan. Ini menjadi bahan yang sangat positif bagi Komisi VIII untuk lebih mempertajam kembali berbagai kebijakan bersama Kementerian Agama,” ujar Marwan usai menerima audiensi BAMAG Nasional di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/7/2026). Dalam pertemuan tersebut, BAMAG Nasional menyampaikan sejumlah…
Komisi I DPR RI menyetujui kelanjutan ratifikasi kerja sama pertahanan antarnegara, khususnya antara Indonesia dan Turki, serta Indonesia dan Malaysia. Namun, Komisi I juga memberikan sejumlah catatan kritis terkait pengelolaan anggaran dan teknis alutsista, agar berhati-hati dalam menyusun skala prioritas pengadaan sehingga tidak membebani ruang fiskal negara. Anggota Komisi I DPR RI, Syamsu Rizal, menyoroti tantangan besar yang dihadapi Indonesia akibat penerapan politik luar negeri bebas aktif, di mana sumber pembelian alutsista Indonesia berasal dari berbagai negara yang berbeda sistem. “Kita punya alutsista ada yang dari Eropa, Amerika, China, dan India. Karena itu harus ada jaminan bahwa interoperabilitasnya tetap ada. Jangan…
Komisi VIII DPR RI menerima sejumlah aspirasi strategis dari Badan Musyawarah Antar Gereja Nasional (BAMAG Nasional) dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (1/7/2026). Aspirasi tersebut diantaranya mencakup persoalan krisis guru agama Kristen, reformasi perizinan rumah ibadah, penguatan Sekolah Tinggi Teologi (STT), hingga dorongan pembentukan regulasi pelayanan keagamaan. Dalam RDPU yang dipimpin Anggota Komisi VIII DPR RI Guntur Sasono, ia menegaskan bahwa Komisi VIII menerima aspirasi masyarakat sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPR. “Dalam menjalankan tugasnya, Komisi VIII bersifat responsif dan menyambut positif atas berbagai aspirasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan beragama yang…
Anggota Komisi VII DPR RI Putra Nababan meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Super Prioritas agar tidak hanya berorientasi pada besarnya investasi, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata bagi perekonomian masyarakat di sekitar kawasan. Hal itu disampaikan Putra dalam Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi VII DPR RI bersama jajaran Kementerian Pariwisata, pengelola otorita destinasi pariwisata, ITDC, dan PT Minahasa Permai Resort Development (MPRD) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/7/2026). Menurut Putra, data yang dipaparkan pemerintah menunjukkan masih adanya kesenjangan capaian antar-KEK. Ia menyoroti terdapat kawasan yang telah menerima investasi dalam jumlah besar,…
© Politikparlemen.co