Penulis: redaksi

Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan menilai pengamanan Objek Vital Nasional (Obvitnas) oleh Polri memiliki potensi besar untuk meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Potensi tersebut perlu dikaji secara lebih serius agar dapat dioptimalkan sebagai salah satu sumber penerimaan negara. Hinca mengatakan pengamanan Obvitnas dapat menjadi salah satu penopang PNBP Polri, selain penerimaan dari sektor lalu lintas dan Badan Layanan Umum (BLU). Ia menilai penguatan kedua sumber penerimaan tersebut dapat turut menopang pelaksanaan tugas dan fungsi Polri ke depan. “Saya membayangkan organisasi Polri ini dua pundaknya, dari sisi penerimaan negara bukan pajak dan BLU. Di sebelah kanan kokoh betul…

Komisi XII DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) memperjelas wilayah prioritas perlindungan dan pemulihan ekosistem gambut serta memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya di wilayah Kalimantan. Sorotan tersebut disampaikan Anggota Komisi XII DPR RI Sigit Karyawan dalam Rapat Kerja Komisi XII DPR RI bersama Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Moh. Jumhur Hidayat dengan agenda Pengantar Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) TA 2027 di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (2/9/2026). Dalam rapat tersebut, Sigit mengungkapkan kondisi karhutla di daerah pemilihannya di Kalimantan yang dinilai semakin mengkhawatirkan masyarakat. “Ini berkaitan dengan yang…

Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI terus memperkuat kualitas dukungan persidangan salah satunya dengan mendorong penerapan Pedoman Perekaman dan Catatan Rapat secara konsisten sebagai upaya meningkatkan kualitas dukungan persidangan di lingkungan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI. Plt. Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Suprihartini berharap dua pedoman ini dapat menjadi acuan bersama dalam proses perekaman hingga penyusunan risalah rapat yang berkualitas, terstandar, dan dapat dipertanggungjawabkan. “Pedoman ini merupakan langkah maju yang penting bagi peningkatan kualitas dukungan persidangan di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kita ketahui juga bahwa risalah rapat ini kenapa penting, karena memang diatur dalam Tata Tertib DPR RI khususnya Pasal…

Komisi XII DPR RI menyoroti isu komunikasi dan koordinasi jajaran Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) saat menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait pencemaran lingkungan di daerah. Selaras dengan sorotan tersebut, Anggota Komisi XII DPR RI Muhammad Rohid menyampaikan turut menerima keluhan dari sejumlah anggota DPR mengenai sulitnya menghubungi jajaran kementerian ketika hendak mengonfirmasi pengaduan masyarakat terkait pencemaran lingkungan. Hal ini disampaikannya dalam agenda Rapat Kerja Komisi XII DPR RI bersama Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Moh. Jumhur Hidayat di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (2/9/2026). “Jangan kita agar pencemaran lingkungan juga kita harus dibantu Pak Menteri. Kita menelepon…

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengajak para santri SMP Habibi Bina Cendikia memahami peran dan fungsi DPR RI sekaligus berani bermimpi menjadi pemimpin bangsa. Menurutnya, latar belakang pendidikan pesantren bukan menjadi penghalang bagi generasi muda untuk berkontribusi dan mengambil peran dalam pembangunan nasional. Pesan tersebut disampaikan Cucun saat menerima kunjungan edukasi parlemen santri SMP Habibi Bina Cendikia dari Solokanjeruk, Kabupaten Bandung, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/9/2026). Cucun yang juga berasal dari Kabupaten Bandung menyambut para santri sebagai bagian dari generasi penerus yang perlu mengenal secara langsung bagaimana lembaga perwakilan rakyat bekerja. “Selamat datang di…

Pemerintah didorong memberikan dukungan kebijakan dan anggaran yang proporsional bagi penyandang disabilitas, baik dalam bidang olahraga maupun pemenuhan akses informasi dan literasi digital. Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menyampaikan hal tersebut dalam rangkaian agenda pembahasan RAPBN 2027 bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI dengan Perpustakaan Nasional RI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2026). Dalam pembahasan RAPBN 2027, Fikri menilai dukungan anggaran bagi atlet disabilitas perlu mendapat perhatian. Menurutnya, keterbatasan fisik tidak menghalangi para atlet untuk mengukir prestasi hingga tingkat internasional. “Banyak yang berprestasi di Indonesia itu atlet dari…

Komisi X DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dalam RAPBN Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp61,1 triliun. Dalam persetujuan tersebut, Komisi X memberikan sejumlah catatan, terutama terkait peningkatan kesejahteraan guru, pemenuhan alokasi anggaran pendidikan, serta tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2026). Rapat membahas persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Tahun Anggaran 2027 serta program yang akan didanai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK)…

Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, meminta pemerintah memperkuat perspektif kesehatan masyarakat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia menegaskan bahwa dampak karhutla tidak berhenti pada kerusakan lingkungan, tetapi juga berpotensi meningkatkan risiko gangguan kesehatan serius akibat paparan asap dan polusi udara. “Jangan hanya menghitung berapa hektare yang terbakar. Kita juga harus menghitung berapa banyak masyarakat yang terpapar asap dan berapa banyak yang kemudian membutuhkan pelayanan kesehatan,” ujar Netty dalam keterangan tertulisnya, Selasa (1/9/2026). Politisi Fraksi PKS ini menilai kelompok rentan, seperti anak-anak, ibu hamil, lansia, serta masyarakat dengan riwayat penyakit pernapasan dan jantung, harus menjadi prioritas utama…

Anggota Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menegaskan proses penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset dilakukan secara terbuka dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Hal itu sejalan dengan posisi RUU Perampasan Aset sebagai RUU Usul Inisiatif DPR yang masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025-2026. Menurutnya, penyusunan naskah akademik dan draf RUU dilakukan dengan menghimpun masukan dari berbagai kalangan, mulai dari akademisi, praktisi, organisasi profesi, organisasi mahasiswa, hingga organisasi kemasyarakatan. Proses tersebut juga telah dipublikasikan melalui berbagai kanal informasi DPR RI sebagai bagian dari rekam proses pembentukan undang-undang. “Perlu diketahui bahwa RUU Perampasan Aset ini adalah RUU yang…

Masuknya judi online dalam cakupan tindak pidana yang menjadi basis perampasan aset masih terbuka untuk dibahas. Hal ini ditegaskan oleh Anggota Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru. Ia mengatakan daftar 13 (tiga belas) tindak pidana yang akan disasar dalam perampasan aset masih dinamis dan dapat bertambah maupun berkurang dalam pembahasan bersama pemerintah. Menurut Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu, fleksibilitas tersebut penting karena substansi utama perampasan aset berkaitan dengan pemulihan kerugian negara akibat tindakan ilegal yang mengganggu tata kelola serta kepentingan umum. Karena itu, cakupan tindak pidana yang menjadi dasar perampasan aset tidak dapat dipandang sebagai rumusan yang sudah final. “Adanya…