Penulis: redaksi

Komisi XII DPR RI mengapresiasi postur Pagu Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp27,37 triliun yang sebagian besar dialokasikan untuk program strategis dan pembangunan infrastruktur energi. Dari total pagu tersebut, sekitar Rp22,51 triliun atau 82 persen diarahkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan program yang manfaatnya dirasakan langsung masyarakat. Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Kerja Komisi XII DPR RI bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/8/2026). Komisi XII DPR RI menilai besarnya porsi anggaran untuk program strategis menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap penguatan infrastruktur dan ketahanan energi. Anggota…

Komisi XII DPR RI bersama Pemerintah menyepakati kenaikan target lifting minyak bumi menjadi 612,5 ribu barel per hari (BOPD) dalam Asumsi Dasar Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RAPBN 2027. Angka tersebut meningkat dari usulan awal Pemerintah sebesar 610 ribu BOPD. Kesepakatan itu diambil dalam Rapat Kerja Komisi XII DPR RI bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (31/8/2026). Penyesuaian target dilakukan setelah Komisi XII mencermati berbagai upaya peningkatan produksi dan lifting minyak, termasuk program reaktivasi sumur yang terus didorong Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Anggota…

Anggota Baleg DPR RI, Umbu Kabunang, memberikan sejumlah catatan kritis terkait wacana pembentukan Badan Reforma Agraria serta penegakan hukum pertanahan di lapangan. Umbu Kabunang mencontohkan kasus konkret yang menimpa masyarakat adat di Kecamatan Matawai La Pawu, Kabupaten Sumba Timur. Dalam kasus tersebut, seorang warga penyandang disabilitas bernama Umbu Tai Maramba Hau ditetapkan sebagai tersangka oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian Kehutanan. Padahal, warga tersebut mengelola tanah secara turun-temurun dan telah mengantongi Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada tahun 2010. Di sisi lain, Kementerian Kehutanan mengklaim kawasan tersebut berdasarkan dokumen yang dikeluarkan pada tahun…

Penguatan budaya literasi nasional diharapkan menjadi fokus Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI seiring dukungan anggaran yang diberikan DPR RI untuk Tahun Anggaran 2027. Tambahan anggaran tersebut diharapkan tidak hanya memperluas program dan layanan perpustakaan, tetapi juga menghasilkan dampak nyata terhadap peningkatan literasi masyarakat di berbagai daerah. Harapan tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI dengan Kepala Perpusnas RI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2026). Rapat tersebut merupakan bagian dari rangkaian pembahasan RKA-K/L Perpusnas Tahun Anggaran 2027 sekaligus pembahasan program yang akan didanai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu…

Komisi XII DPR RI menegaskan komitmennya untuk mengawal usulan penambahan anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM sebesar Rp229,23 miliar pada pembahasan di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Langkah ini diambil untuk memastikan target pendaftaran modal yang dibebankan pemerintah memiliki dukungan pendanaan yang memadai. ​Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Donny Maryadi Oekon usai Rapat Kerja Penetapan RKA-K/L TA 2027 bersama Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu. Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi XII, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2026). ​Ia menilai pemangkasan pagu anggaran kementerian di tengah lonjakan target realisasi investasi merupakan kebijakan…

Sebanyak delapan warga negara Indonesia (WNI) diduga direkrut untuk menjadi tentara Rusia melalui modus penawaran pekerjaan sipil dengan iming-iming gaji besar. Perekrutan tersebut disebut dilakukan melalui negara pihak ketiga sebelum para WNI akhirnya dikirim untuk bergabung sebagai tentara. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan informasi tersebut diperoleh dari otoritas intelijen Indonesia. Berdasarkan informasi awal yang diterima, para WNI tidak sejak awal mengetahui bahwa pekerjaan yang ditawarkan akan berujung pada keterlibatan mereka sebagai tentara. “Kami mendapatkan informasi dari otoritas intelijen kita bahwa rekrutan tentara itu kemudian dilakukan oleh negara pihak ketiga, yang kemudian membuat seolah-olah itu adalah lowongan satuan…

Komisi III DPR RI menegaskan komitmennya untuk mengawal penerapan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset agar tidak disalahgunakan sebagai alat kekuasaan. Pengawasan terhadap pelaksanaan aturan tersebut dinilai penting untuk memastikan kewenangan perampasan aset tetap berjalan sesuai prinsip hukum dan tidak merugikan masyarakat. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan pihaknya hingga saat ini terus menerima dan mencermati berbagai masukan masyarakat mengenai cakupan penerapan UU Perampasan Aset. Pasalnya, perampasan aset tidak hanya diusulkan untuk tindak pidana korupsi, tetapi juga sejumlah tindak pidana lainnya. “Beberapa hari belakangan, kami banyak mendapat masukan soal pemberlakuan UU Perampasan Aset ternyata bukan hanya untuk tindak pidana korupsi. Sejauh…

Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian mendorong keselamatan petugas dan relawan menjadi prioritas dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia meminta pemerintah memperkuat standar keselamatan bagi personel yang berada di garis depan penanganan karhutla. Dorongan tersebut disampaikan Hetifah menyusul wafatnya Akhmad Rijani, Ketua Tim Serbu Api Kelurahan (TSAK) Palangka, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Akhmad meninggal dunia setelah menjalani perawatan di rumah sakit usai bertugas dalam penanganan karhutla. “Saya turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya Bapak Akhmad Rijani. Beliau telah mengabdikan dirinya selama bertahun-tahun untuk membantu masyarakat dan lingkungan dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan. Pengabdian beliau…

Keterbatasan anggaran operasional menjadi salah satu kendala yang dihadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian agar penanganan karhutla dapat berlangsung secara optimal dan berkelanjutan. Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan persoalan operasional dihadapi sejumlah BPBD kabupaten/kota, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia hingga kebutuhan dasar bagi petugas yang bekerja di lapangan. “Biaya operasional, termasuk untuk mereka yang bekerja di lapangan, bahkan hal-hal sederhana seperti mereka membutuhkan masker ataupun vitamin ataupun juga bentuk-bentuk proteksi lain, itu juga masih kekurangan,” ujar Hetifah saat mengikuti…

Pemulihan Desa Adat Sade, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), pascakebakaran harus dilakukan secara menyeluruh. Pemulihan tidak hanya mencakup pembangunan kembali rumah dan kawasan terdampak, tetapi juga pelestarian nilai adat, pemulihan ekonomi dan pendidikan, serta penguatan mitigasi kebakaran. Anggota Komisi VIII DPR RI Nanang Samodra mendorong adanya dukungan anggaran untuk mempercepat proses rehabilitasi. Ia mengatakan sejumlah bantuan telah diberikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Sosial, dan lembaga terkait lainnya. Namun, dukungan anggaran untuk rehabilitasi masih perlu diperkuat. “Saya mengimbau kepada teman-teman tim kunjungan spesifik Komisi VIII ini kira-kira dapat membantu untuk memperjuangkan anggaran untuk rehabilitasi Sade ini,” kata…