Penulis: redaksi

Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI meminta pemerintah memperketat penerapan istitha’ah kesehatan bagi calon jemaah haji setelah menemukan sejumlah jemaah dengan kondisi kesehatan berisiko tinggi, termasuk penderita kanker stadium akhir, yang tetap diberangkatkan ke Tanah Suci pada musim haji 2026. Anggota Timwas Haji DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, mengatakan secara umum penyelenggaraan haji tahun ini berjalan lancar. Namun, evaluasi penting tetap diperlukan, terutama terkait pemenuhan syarat kemampuan kesehatan jemaah. “Alhamdulillah penyelenggaraan Haji bagi jemaah Indonesia sudah berjalan dengan lancar dan baik. Meski begitu, ada beberapa catatan dari kami Timwas DPR, terutama mengenai Istitha’ah kesehatan jemaah Haji,” kata Netty dalam keterangannya…

Anggota Komisi III DPR RI Rikwanto menegaskan pihaknya saat ini masih mendalami sejumlah substansi krusial dalam pembahasan RUU Polri, salah satunya terkait penugasan anggota Polri di luar institusi kepolisian. Menurutnya, ketentuan tersebut perlu dirumuskan secara jelas agar tidak menimbulkan multitafsir di kemudian hari. Sebagai mantan Anggota Polri, Rikwanto menilai bahwa personel yang ditempatkan di kementerian atau lembaga negara umumnya merupakan perwira yang telah memiliki pengalaman dan kematangan tinggi. Karena itu, keberadaan mereka sering kali dibutuhkan oleh berbagai instansi untuk memperkuat tata kelola dan efektivitas organisasi. Hal tersebut disampaikan Rikwanto dalam RDPU Komisi III DPR RI yang menghadirkan tiga narasumber, yakni,…

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyampaikan bahwa Baleg mulai memproses harmonisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang diusulkan oleh Komisi IV DPR RI. Bob Hasan menjelaskan, Baleg telah menerima surat dari Komisi IV DPR RI yang meminta dilakukan harmonisasi terhadap RUU tersebut. Menindaklanjuti permohonan itu, Baleg telah menugaskan tim ahli untuk melakukan kajian dari aspek teknis, substansi, serta asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. “Pimpinan Badan Legislasi telah menerima surat dari Pimpinan Komisi IV Nomor B-287/LG.01.04/2026 tertanggal 8 April 2026 hal permintaan harmonisasi RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor…

Anggota Komisi III DPR RI Safaruddin menegaskan bahwa pembenahan institusi kepolisian harus dimulai dari akar persoalan, yakni perbaikan sistem rekrutmen, pendidikan, hingga penempatan personel yang berbasis kompetensi dan kebutuhan organisasi. Menurutnya, kualitas sumber daya manusia merupakan fondasi utama keberhasilan reformasi Polri. Karena itu, revisi UU Polri harus memberi perhatian serius terhadap sistem rekrutmen guna memastikan lahirnya personel yang profesional, berintegritas, dan mampu menjawab tuntutan masyarakat. “Pendidikan memang harus dibenahi, tetapi kalau sumber daya manusia yang masuk juga tidak baik, maka hasilnya tentu tidak akan maksimal. Karena itu, rekrutmen menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan,” ujarnya dalam Rapat Dengar…

Anggota Komisi II DPR RI Jazuli Juwaini menilai sistem pemilu proporsional terbuka masih menjadi pilihan yang lebih representatif dalam mewujudkan kedaulatan rakyat dibandingkan sistem proporsional tertutup. Menurut Jazuli, sistem proporsional terbuka memberikan ruang yang lebih besar bagi pemilih untuk menentukan langsung calon wakil rakyat yang dikehendaki. “Kalau bicara tentang representasi rakyat, yang terbuka lebih representatif, lebih mendekati keadilan. Kalau ada kompetisi di internal partai, itu sebuah keniscayaan. Justru kompetisi itu untuk meningkatkan elektabilitas partai karena suara para calon akan terakumulasi menjadi suara partai,” ujar Jazuli dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPR RI bersama Akademisi, Prof Ramlan Surbakti…

Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan Komisi IX DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Palu, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Selasa (2/6/2026), guna menyerap aspirasi dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan terkait penyusunan regulasi ketenagakerjaan yang baru. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, mengatakan, kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya DPR untuk menghimpun berbagai pandangan dari pemerintah daerah, serikat pekerja, asosiasi pengusaha, hingga akademisi sebelum memasuki pembahasan lebih lanjut RUU Ketenagakerjaan. “Seluruh masukan yang kami dengarkan hari ini akan menjadi bahan pertimbangan yang sangat berharga dalam pembahasan RUU Ketenagakerjaan. Sulawesi Tengah merupakan provinsi dengan jumlah tenaga kerja…

Anggota Komisi X DPR RI Dewi Coryati mendorong pemerintah menghadirkan kebijakan afirmatif bagi dosen dari perguruan tinggi di daerah agar memiliki kesempatan yang lebih setara untuk melanjutkan pendidikan doktoral (S3). Menurutnya, skema beasiswa yang sepenuhnya berbasis kompetisi belum mampu menjawab kesenjangan akses yang masih dihadapi dosen di luar kampus-kampus besar dan pusat pendidikan utama. Usulan tersebut disampaikan Dewi dalam Rapat Kerja Komisi X DPR RI bersama Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/6/2026). Menurutnya, banyak dosen dari kampus di luar kota-kota besar menghadapi tantangan lebih besar untuk memperoleh akses beasiswa dibandingkan dosen dari…

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari, menilai pengawasan ketenagakerjaan di Provinsi Kalimantan Barat perlu diperkuat agar pelaksanaan sistem ketenagakerjaan dapat berjalan lebih optimal. Menurutnya, sebagai wilayah yang memiliki banyak industri di sektor perkebunan dan pengolahan sumber daya alam, Kalimantan Barat dinilai memerlukan pengaturan yang mampu mengakomodasi kondisi lapangan secara lebih tepat. “Tentu ada hal-hal yang harus disesuaikan dengan karakteristik daerah. Kalimantan Barat memiliki banyak industri di sektor perkebunan dan pengolahan sumber daya alam yang memiliki kekhususan tersendiri dalam praktik ketenagakerjaan. Masukan-masukan tersebut akan kami coba reformulasikan dalam penyusunan Undang-Undang Ketenagakerjaan ke depan,” ujar Politisi Fraksi Partai Gerindra itu…

Anggota Komisi III DPR RI Safaruddin mengungkapkan pentingnya penguatan fungsi pengawasan terhadap Kepolisian untuk meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik. Namun, menurutnya, perluasan kewenangan pengawasan tetap harus dilakukan secara proporsional agar tidak tumpang tindih dengan fungsi penyidikan yang menjadi kewenangan Polri. Safaruddin menjelaskan, salah satu isu yang mengemuka dalam pembahasan revisi UU Polri adalah penguatan peran Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) sebagai lembaga pengawas eksternal. Menurutnya, terdapat berbagai pandangan dari kalangan akademisi mengenai batas kewenangan yang ideal bagi Kompolnas. Ia mengakui selama ini banyak masyarakat yang menyampaikan laporan kepada Kompolnas terkait dugaan penyimpangan dalam proses penegakan hukum. Namun, rekomendasi yang diberikan sering…

Kejelasan kedudukan dan kewenangan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menjadi salah satu isu penting yang mengemuka dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUU Polri). Menurut Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra sebelum membahas perluasan kewenangan Kompolnas, DPR terlebih dahulu harus memastikan posisi lembaga tersebut dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hal itu mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI yang menghadirkan Prof. Tedi Sudrajat, Guru Besar Hukum Kepegawaian Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Dr. Maradona, akademisi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair), serta Fritz Edward Siregar, akademisi Perbandingan Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasila. “Kedudukan…