Penulis: redaksi

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal DPR RI Suprihartini mengapresiasi kinerja Pengurus Koperasi Pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI periode 2022-2026 yang dinilai berhasil meningkatkan kinerja usaha dan tata kelola organisasi secara signifikan. Hal tersebut disampaikannya usai Rapat Anggota Tahunan yang juga menjadi forum penyampaian laporan pertanggungjawaban (LPJ) pengurus, sekaligus pemilihan pengurus koperasi periode berikutnya. Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa selama masa kepengurusan 2022-2026, Koperasi Pegawai Setjen DPR RI menunjukkan capaian yang menggembirakan. Salah satunya tercermin dari peningkatan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang mengalami kenaikan sebesar 17,6 persen. “Alhamdulillah, pengurus periode 2022-2026 telah menunjukkan kinerja yang sangat baik, di mana terjadi peningkatan…

Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi menegaskan penyempurnaan regulasi dalam kerangka Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) harus mampu menjaga keseimbangan kepentingan seluruh pelaku industri jasa keuangan. Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja P2SK Komisi XI DPR RI bersama Perbarindo, Perbanas, Himbara, dan Asbanda. Menurutnya, pembentukan regulasi perlu memperhatikan masukan dari berbagai pemangku kepentingan agar kebijakan yang dihasilkan tetap relevan dengan perkembangan industri dan tantangan ekonomi global. “Dalam perkembangan zaman dan mengikuti apa yang terjadi di gejolak global, tentu undang-undang juga harus selalu senantiasa berubah. Nah ini yang kita temukan pada sore hari ini tentu…

Komisi X DPR membuka ruang keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Statistik, termasuk kemungkinan menghadirkan Badan Pusat Statistik (BPS) guna memperkaya substansi regulasi yang tengah dibahas bersama pemerintah. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hardian Irfani mengatakan BPS memiliki posisi strategis sebagai mitra Komisi X DPR RI dalam fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi. Meski demikian, BPS tidak termasuk unsur perwakilan pemerintah yang ditugaskan secara resmi melalui Surat Presiden untuk membahas RUU tentang Statistik bersama DPR RI. “Dalam konteks pembahasan RUU tentang Statistik, BPS tentunya akan menjadi salah satu institusi yang memiliki peran sangat penting dalam…

Pembahasan paralel antara Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Statistik dan RUU tentang Satu Data Indonesia (SDI) menjadi sorotan dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) RUU tentang Statistik Komisi X DPR RI bersama pemerintah. Anggota Komisi X DPR RI Reni Astuti mengingatkan agar dua regulasi yang sama-sama membahas tata kelola data nasional tersebut tidak menimbulkan duplikasi pengaturan. Menurutnya, kebutuhan akan regulasi statistik yang lebih adaptif memang penting untuk menjawab berbagai persoalan tata kelola data. Namun, pembahasan dua RUU yang berjalan secara bersamaan perlu dicermati secara serius. Hal tersebut disampaikan Reni dalam rapat pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Statistik di Gedung Nusantara…

Anggota Komisi IX DPR RI Muazzim Akbar menyoroti masih tingginya praktik keberangkatan pekerja migran Indonesia (PMI) secara ilegal melalui wilayah perbatasan Kalimantan Barat. Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama karena pekerja yang berangkat secara nonprosedural berisiko kehilangan berbagai bentuk perlindungan yang seharusnya mereka terima. Hal itu disampaikan Muazzim dalam agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI di Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa (2/6/2026). Ia mengungkapkan bahwa terdapat lima kabupaten/kota di Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan selama puluhan tahun menjadi jalur keberangkatan pekerja migran secara ilegal menuju Malaysia maupun Brunei Darussalam. “Untuk…

Anggota Komisi X DPR RI Once Mekel menyoroti sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian pemerintah menjelang penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII Tahun 2028. Mulai dari pencairan bonus atlet, mutasi atlet antar daerah, hingga dualisme organisasi cabang olahraga, Once menilai hal tersebut dapat mempengaruhi pembinaan dan prestasi olahraga nasional. “Ada harapan dari kita semua bahwa pelaksanaan PON bisa berhasil dari sisi penyelenggaraan, administrasi, keamanan, memberikan manfaat ekonomi, serta meningkatkan prestasi atlet-atlet daerah,” ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (2/6/2026). Menurutnya, PON harus menjadi ajang…

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menyoroti dampak konsolidasi perbankan nasional dalam implementasi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Ia menilai kebijakan konsolidasi perlu dikaji secara komprehensif agar tidak hanya berfokus pada aspek permodalan, tetapi juga memperhatikan karakteristik dan peran masing-masing kelompok perbankan. Pandangan tersebut disampaikan Misbakhun dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja P2SK Komisi XI DPR RI bersama Perbanas, Himbara, Perbarindo, dan Asbanda. Menurutnya, masukan dari pelaku industri menjadi penting untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai dampak kebijakan konsolidasi terhadap sektor perbankan nasional. “Konsolidasi perbankan tidak bisa hanya diukur dari aspek permodalan. Karakteristik dan peran masing-masing kelompok…

Besarnya kontribusi Perguruan Tinggi Swasta (PTS) terhadap pendidikan tinggi nasional dinilai belum sepenuhnya diimbangi dengan dukungan negara yang memadai. Wakil ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati menilai pemerintah perlu memberi perhatian lebih serius terhadap PTS termasuk kesejahteraan dosen, tenaga kependidikan, hingga penguatan sarana dan prasarana kampus. Perlu diketahui, pada tahun 2025, jumlah perguruan tinggi negeri tercatat sebanyak 127 kampus, sementara perguruan tinggi swasta mencapai 2.713 kampus di bawah Kemdiktisaintek. Dari sisi tenaga pengajar, jumlah dosen di PTS mencapai 169.638 orang, lebih tinggi dibanding perguruan tinggi negeri yang berjumlah 98.137 dosen. Adapun jumlah mahasiswa di PTS mencapai 4,83 juta…

Evaluasi sistem pendidikan kedokteran hingga penguatan mutu pendidikan tinggi menjadi perhatian Anggota Komisi X DPR RI Sabam Sinaga Dalam Rapat Kerja Komisi X DPR RI bersama Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (2/6/2026). Selama forum berlangsung, dirinya menyoroti persoalan yang dihadapi mahasiswa kedokteran setelah menyelesaikan pendidikan akademik. Menurutnya, ribuan lulusan kedokteran masih harus menghadapi berbagai tahapan ujian dan uji kompetensi yang dinilai terlalu panjang. Kondisi tersebut, kata Sabam, perlu dievaluasi agar tidak menjadi beban berlebihan bagi mahasiswa, tanpa mengurangi kualitas pendidikan kedokteran itu sendiri. “Ada ribuan mahasiswa kedokteran yang nasibnya masih menggantung.…

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini mengatakan pihaknya terus mematangkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2023 tentang Ketenagakerjaan melalui penyerapan aspirasi dengan melibatkan berbagi pemangku kepentingan di Jambi. “Setiap rancangan pembahasan undang-undang, harus memenuhi tiga aspek sekaligus. Pertama, aspek filosofis, yuridis dan aspek sosiologis,” kata Yahya saat memimpin agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ke Kota Jambi, Jambi, Selasa (2/6/2026). Ia menjelaskan tujuan penyerapan aspirasi itu guna merespons dinamika yang berkembang, baik dari sisi pelaku usaha maupun pekerja. Dengan melibatkan masukan menyeluruh dari berbagai pemangku kepentingan, mulai dari asosiasi pengusaha…