Penulis: redaksi

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko menyoroti keterlibatan 153 anak dalam kericuhan yang terjadi setelah demonstrasi di depan Gedung DPR RI pada 27 Agustus 2026. Ia menekankan, pentingnya memastikan anak tidak terseret dalam kekerasan ataupun dimanfaatkan pihak tertentu untuk kepentingan orang dewasa. Singgih menilai keterlibatan anak dalam kericuhan tidak dapat dipandang hanya dari aspek keamanan dan ketertiban. Menurutnya, kondisi tersebut juga menunjukkan adanya persoalan dalam perlindungan anak yang perlu ditelusuri, termasuk bagaimana anak-anak tersebut dapat berada dalam situasi kericuhan. “Ini bukan semata-mata persoalan ketertiban umum, tetapi juga persoalan perlindungan anak. Ketika ada ratusan anak terlibat dalam kericuhan, kita…

Dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Timur mulai mengganggu aktivitas belajar anak-anak. Anggota Komisi VIII DPR RI, Hetifah Sjaifudian mengingatkan bahwa dalam kondisi kualitas udara yang memburuk, keselamatan dan kesehatan anak harus menjadi pertimbangan utama. Hingga Senin (31/8/2026), pembelajaran dari rumah telah diterapkan di sejumlah wilayah, antara lain Kabupaten Berau, Kabupaten Mahakam Ulu, serta Kecamatan Long Ikis yang ada di Kabupaten Paser. Di Berau, kebijakan tersebut mencakup 37 satuan pendidikan SMA, SMK, dan SLB dengan total 11.864 siswa, bahkan telah mengalami dua kali perpanjangan. Menurut Hetifah, keputusan menghentikan sementara pembelajaran tatap muka bukan berarti mengurangi pentingnya pendidikan. Justru…

Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid mengapresiasi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 261/PUU-XXIII/2025 yang memperjelas parameter penetapan status dan tingkat bencana nasional. Menurutnya, kepastian tersebut penting agar pemerintah dapat mengambil keputusan secara objektif sekaligus mempercepat penanganan dan pemulihan masyarakat terdampak. Legislator yang akrab disapa HNW ini menilai, kejelasan parameter akan memperkuat tata kelola kebencanaan serta mengurangi perbedaan tafsir dalam menentukan status bencana. MK menegaskan penetapan status dan tingkat bencana nasional didasarkan pada sekurang-kurangnya tiga dari lima indikator, dengan jumlah korban sebagai indikator utama yang wajib dipenuhi. “Putusan ini penting untuk menghadirkan kepastian hukum, meningkatkan akuntabilitas pemerintah, sekaligus memperkuat…

Komisi X DPR RI menekankan agar anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Tahun Anggaran 2027 diarahkan untuk memperkuat pembinaan pemuda dan olahraga. Penggunaan anggaran juga diharapkan memberi dampak nyata bagi masyarakat melalui pengembangan olahraga prestasi, olahraga masyarakat, serta program kepemudaan yang merata dan inklusif. Penekanan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi X DPR RI bersama Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI di Ruang Rapat Komisi X, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/8/2026). Dalam rapat tersebut, Komisi X membahas pagu anggaran Kemenpora 2027 sebesar Rp4.019.355.967.000. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati meminta jajaran Kemenpora memastikan ketepatan rincian anggaran dalam…

Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menggelar agenda Rapat Audiensi dengan Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) terkait pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027. Dalam rapat tersebut, Anggota Banggar DPR RI Puteri Anetta Komarudin mendukung aspirasi penguatan Dana Bagi Hasil (DBH) bagi daerah penghasil sumber daya alam (SDA) agar pembagian fiskal lebih berkeadilan. Ia turut mengapresiasi masukan ADKASI mengenai perlunya memperkuat alokasi DBH bagi daerah-daerah yang kaya sumber daya alam, seperti minyak dan gas, perkebunan, serta perikanan. Baginya, aspirasi tersebut menjadi penting untuk pembahasan RAPBN 2027 mengingat besarnya kontribusi daerah penghasil terhadap aktivitas…

Kenaikan anggaran kepemudaan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menjadi Rp130 miliar pada 2027 harus diikuti dengan program yang memberikan manfaat nyata bagi pemuda di seluruh Indonesia. Peningkatan anggaran tersebut diharapkan tidak hanya berorientasi pada kegiatan seremonial di tingkat pusat, tetapi juga menjangkau pemuda di daerah tertinggal dan kepulauan. Anggota Komisi X DPR RI Adela Kanasya Adies menilai peningkatan anggaran kepemudaan tersebut perlu dikawal agar memberikan dampak langsung kepada kelompok sasaran. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Pemuda dan Olahraga di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/8/2026). Adela mencatat anggaran kepemudaan pada 2027 meningkat signifikan…

Komisi XII DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp27,37 triliun. Besaran tersebut meningkat dibandingkan alokasi tahun sebelumnya dan diarahkan terutama untuk mempercepat pembangunan infrastruktur energi dasar bagi masyarakat. Persetujuan tersebut diambil setelah Komisi XII DPR RI menyelesaikan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) bersama Kementerian ESDM di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/8/2026) malam. Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Marcus Mekeng mengatakan peningkatan anggaran tersebut sejalan dengan arahan Presiden untuk memperluas akses energi, khususnya melalui program Listrik Desa (Lisdes) dan pembangunan jaringan gas (jargas). “Yang…

Sejumlah cabang olahraga perorangan selama ini menjadi andalan Indonesia dalam meraih prestasi dan medali di berbagai ajang internasional. Karena itu, pembinaan cabang olahraga tersebut dinilai perlu mendapatkan perhatian yang seimbang dengan cabang olahraga yang memiliki basis massa besar. Anggota Komisi X DPR RI Sofyan Tan meminta pemerintah tidak mengesampingkan cabang olahraga perorangan dalam kebijakan pembinaan prestasi nasional. Menurutnya, orientasi pembinaan tidak semestinya hanya didasarkan pada popularitas atau jumlah peminat suatu cabang olahraga. “Kalau kita ingin mencapai prestasi yang baik, berarti jangan menomorduakan cabang olahraga perorangan,” kata Sofyan saat Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Pemuda dan Olahraga di…

Komisi XII DPR RI meminta peningkatan dukungan anggaran kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) diikuti dengan perbaikan kinerja sektor energi, khususnya minyak dan gas bumi (migas). Pihaknya menilai efektivitas anggaran perlu tercermin melalui capaian produksi dan lifting minyak serta penguatan ketahanan energi nasional. Hal tersebut mengemuka dalam agenda Rapat Kerja Komisi XII DPR RI bersama Kementerian ESDM di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/8/2026). Dalam rapat tersebut, Komisi XII menyetujui Pagu Anggaran Kementerian ESDM Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp27,37 triliun. Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Marcus Mekeng menekankan bahwa salah satu indikator penting kinerja Kementerian ESDM adalah…

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto menilai peningkatan anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Tahun Anggaran 2027 harus dimanfaatkan untuk memperkuat pembangunan infrastruktur energi sekaligus mendorong tercapainya swasembada energi nasional. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi XII DPR RI bersama Wakil Menteri ESDM terkait penetapan RKA-K/L Tahun Anggaran 2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/8/2026). Menurutnya, kenaikan anggaran Kementerian ESDM diarahkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur gas yang selama ini menjadi salah satu tantangan dalam optimalisasi pemanfaatan energi nasional. “APBN ESDM naik pesat karena memang kita membangun infrastruktur…