Penulis: redaksi

Wakil Ketua Pansus RUU Daerah Kepulauan DPR RI, T.A. Khalid optimistis pembahasan RUU Daerah Kepulauan dapat dituntaskan pada tahun ini. Optimisme tersebut menguat setelah Pansus mendengarkan paparan Kementerian Keuangan mengenai skema pendanaan bagi daerah kepulauan. T.A. Khalid mengapresiasi Kementerian Keuangan yang telah menyampaikan rumusan mengenai Dana Daerah Kepulauan (DKK) dalam pembahasan bersama Pansus. Menurutnya, munculnya skema tersebut menjadi perkembangan positif dalam upaya mendorong penyelesaian RUU yang telah lama diperjuangkan. “Saya apresiasi ini ke Kementerian Keuangan yang telah juga menyampaikan dalam rumusan tentang dana DKK. Ini mungkin menjadi progres yang luar biasa pada periode kali ini,” kata T.A. Khalid saat RDP…

Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Ahmad Heryawan menilai keberadaan payroll aparatur sipil negara (ASN) di bank daerah memiliki arti penting bagi keberlanjutan bisnis perbankan milik pemerintah daerah sekaligus penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal itu disampaikan setelah BAM menerima aspirasi dari Federasi Serikat Pekerja Bank Pembangunan Daerah Seluruh indonesia terkait rencana pemindahan penggajian (payroll) ASN ke bank Himbara. Menurut legislator yang akrab disapa Aher itu, payroll ASN tidak hanya berkaitan dengan mekanisme pembayaran gaji dan tunjangan, tetapi juga menjadi salah satu sumber dana yang dapat dikelola bank daerah. Dana tersebut memberikan ruang bagi BPD untuk menjalankan kegiatan usaha…

Komisi V DPR RI resmi menyetujui Pagu Anggaran RAPBN Tahun Anggaran (TA) 2027 untuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sebesar Rp11,768 triliun. Besaran anggaran tersebut harus dimanfaatkan untuk program prioritas. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae, Kamis (3/9/2026), dalam pengantar pembukan rapat menyampaikan, agar alokasi anggaran tersebut dimanfaatkan untuk mendukung prioritas program penggunaan dana, seperti penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana di Sumatra, pelaksanaan Gerakan ASRI, dan penuntasan Program 3 Juta Rumah yang menargetkan satu juta rumah baru dan dua juta renovasi rumah. ​“Komisi V DPR RI mengharapkan Kementerian PKP melakukan peningkatan akses perumahan yang layak dan terjangkau,…

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh meminta pemerintah memastikan distribusi alat dan obat kontrasepsi (alokon) dapat diakses seluruh masyarakat tanpa dibatasi berdasarkan desil kesejahteraan. Menurutnya, program keluarga berencana (KB) merupakan kebutuhan masyarakat secara luas sehingga penyediaan alokon tidak semestinya hanya diperuntukkan bagi kelompok tertentu. “Jadi menurut saya ini alkon ini harus diperuntukkan untuk seluruh masyarakat. Tidak perlu ada desil-desil bahwa yang boleh mengambil desil 1, 2, 3. Emang yang desil 4, 5, 6 itu tidak boleh pakai alkon, tidak boleh KB juga?” ujar Nihayatul dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN di…

Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Harris Turino, menyoroti rencana pemindahan penggajian (payroll) aparatur sipil negara (ASN) di daerah dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) ke bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi memberikan dampak serius terhadap keberlangsungan bisnis BPD. Haris mengatakan, selama ini payroll ASN menjadi salah satu sumber dana murah bagi BPD. Jika sumber dana tersebut berpindah ke Himbara, BPD dinilai akan menghadapi persaingan yang semakin berat dengan bank-bank besar. “Kalau kemudian harus bersaing di lautan dana dengan bank-bank Himbara maupun bank umum besar, ya BPD selesai,” ujar Harris selepas Rapat Dengar Pendapat (RDP)…

Komisi IX DPR RI menyepakati usulan tambahan anggaran Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN sebesar Rp500 miliar untuk Tahun Anggaran 2027. Tambahan anggaran tersebut dialokasikan untuk pengadaan alat dan obat kontrasepsi (alokon). “Komisi IX DPR RI bersepakat dengan Kemendukbangga/BKKBN RI atas usulan tambahan anggaran Tahun Anggaran 2027 dari Kemendukbangga/BKKBN RI sebesar Rp500.000.000.000 (Lima Ratus Miliar Rupiah) yang dialokasikan untuk pengadaan alat obat kontrasepsi (alokon),” ujar Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris saat membacakan kesimpulan Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (3/9/2026). Sebelumnya, dalam Rapat Wakil Ketua…

Daerah kepulauan membutuhkan skema pendanaan khusus untuk menjawab tingginya biaya pembangunan dan keterbatasan fiskal akibat karakter geografis yang berbeda dengan daerah daratan. Karena itu, Dana Khusus Kepulauan (DKK) didorong masuk dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan sebagai bentuk afirmasi fiskal. Ketua Pansus RUU Daerah Kepulauan DPR RI, Mercy Chriesty Barends, mengatakan skema pendanaan yang ada saat ini belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan daerah yang memiliki wilayah laut luas dan banyak pulau. Menurutnya, DKK diperlukan di luar skema Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang selama ini menjadi instrumen transfer ke daerah. “Dalam RUU ini kita kemudian…

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa memberikan apresiasi atas manajemen tata kelola aset dan Barang Milik Daerah (BMD) Pemerintah Provinsi Bali. Ia menilai Bali mampu mengoptimalkan aset daerah hingga berkontribusi signifikan terhadap penerimaan negara dan daerah. Berdasarkan data LKPD yang telah diaudit Tahun Anggaran 2025, total nilai perolehan Aset Tetap Pemprov Bali tercatat mencapai Rp20,629 triliun yang tersebar dalam 807.367 unit aset. Komisi II menilai capaian tersebut tidak diraih secara instan, melainkan melalui proses inventarisasi dan tata kelola yang tertata rapi. “Kami melihat ternyata Bali memiliki potensi tanah areal yang sudah sejak dari awal kami mengetahui bahwa…

Komisi II DPR RI secara resmi menyerahkan program Local Service Delivery Program (LSDP) untuk empat kabupaten/kota, yakni Kota Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Tanah Laut, dan Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Bantuan senilai di atas Rp100 miliar tersebut diperuntukkan khusus bagi pengelolaan sampah di wilayah masing-masing. Diketahui, Local Service Delivery Program (LSDP) atau yang juga dikenal sebagai Local Service Delivery Improvement Project adalah program pemerintah pusat yang didukung oleh Bank Dunia untuk meningkatkan kualitas layanan publik di tingkat kabupaten/kota, dengan fokus utama pada pengelolaan sampah yang terintegrasi dan berkelanjutan. Karena itu, Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda mengungkapkan pihaknya berharap dana tersebut dapat dikelola secara optimal…

Status dan riwayat lahan menjadi perhatian Anggota Komisi VII DPR RI Rahmawati dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kawasan Industri. Ia meminta pengadaan lahan untuk kawasan industri dipastikan clear and clean sejak awal agar tidak memicu sengketa dengan masyarakat ketika kawasan mulai dibangun dan beroperasi. Menurut Rahmawati, persoalan tersebut perlu diantisipasi karena kawasan industri pada dasarnya bersifat komersial, tetapi dalam kondisi tertentu pengadaan lahannya dapat menggunakan skema pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Perbedaan karakter tersebut berpotensi menimbulkan resistensi dari pemilik lahan. “Ini kawasan industri, sebetulnya kan komersial. Ketika kemudian masuk dalam kategori kepentingan umum, kita menggunakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, ini…