- Kepercayaan Publik terhadap Polri Naik Jadi 82,4 Persen, Sari Yuliati Apresiasi Capaian
- Atalia Praratya: RS Siloam Mataram Perlu Tingkatkan Layanan dan Kapasitas Perawatan
- Waka DPR RI Sari Yuliati Ajak ADKASI Bangun Optimisme Desentralisasi
- Sari Yuliati Ajak DPRD se-Sumatra Perkuat Integritas dan Kapasitas Demi Mengawal Aspirasi Rakyat
- Pengaturan Toko Online Lintas Negara dan Kawin Campur Perlu Dibahas dalam RUU HPI
- Pupuk Organik Dinilai Kunci Pemulihan Lahan, Firman Soebagyo Minta Pengembangannya Dipercepat
- 145 Aturan Dipangkas, Titiek Soeharto Sebut Distribusi Pupuk Kini Lebih Cepat
- BKD Kembangkan Pemanfaatan AI Guna Dukung Proses Legislasi Berbasis Bukti
Penulis: redaksi
Anggota Komisi IV DPR RI, Riyono, menyampaikan keprihatinannya atas penangkapan dua kapal nelayan tradisional asal Kepulauan Riau oleh aparat maritim Malaysia di wilayah Johor. Saat ini, enam warga negara Indonesia yang berada di atas kedua kapal tersebut masih menjalani proses penahanan. Riyono mengatakan pihaknya kini tengah melakukan berbagai upaya advokasi dan koordinasi dengan pihak terkait agar para nelayan tersebut dapat segera memperoleh perlindungan dan dibebaskan. “Saya mendapatkan laporan dari teman-teman Kepulauan Riau, nelayan tradisional ada dua kapal, enam awak buah kapal yang ditangkap oleh polisi maritim Malaysia di wilayah Johor. Nah ini sedang kita advokasi untuk mereka bisa kita bebaskan,”…
Anggota Komisi III DPR RI Safaruddin menyoroti sejumlah isu strategis dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Polri, mulai dari penugasan anggota kepolisian di luar institusi Polri, penguatan kurikulum pendidikan kepolisian yang berorientasi pada demokrasi dan hak asasi manusia (HAM), hingga usulan perpanjangan batas usia pensiun anggota Polri. Hal tersebut disampaikan Safaruddin dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI dengan akademisi hukum tata negara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (5/6/2026), yang menghadirkan akademisi dari berbagai perguruan tinggi untuk memberikan masukan terhadap RUU Polri. Dalam forum tersebut, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini meminta penjelasan lebih lanjut mengenai usulan agar…
Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) Sufmi Dasco Ahmad memimpin pertemuan bersama pemerintah dan sejumlah lembaga otoritas moneter serta fiskal guna mengevaluasi perkembangan ekonomi nasional sekaligus memperkuat koordinasi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Pertemuan yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (6/6/2026), dihadiri antara lain Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Mohamad Hekal, Mensesneg Prasetyo Hadi, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, serta Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo. Dasco mengatakan, DPR RI sengaja mempertemukan para pemangku kepentingan di bidang fiskal, moneter, dan pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap perkembangan ekonomi nasional sekaligus membangun koordinasi yang lebih erat antarinstansi. “Pada hari ini…
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Mohamad Hekal, menegaskan bahwa tidak ada tenggat waktu khusus bagi Bank Indonesia (BI) untuk mengembalikan nilai tukar rupiah ke level tertentu. Menurutnya, yang terpenting adalah menjaga stabilitas pergerakan rupiah melalui koordinasi yang erat antara kebijakan fiskal dan moneter. Hal tersebut disampaikan Hekal kepada awak media usai konferensi pers di Gedung Nusantara III, DPR RI, Senayan, Jakarta, Sabtu (6/6/2026), yang dihadiri antara lain Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, serta Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo. Menanggapi pernyataan Gubernur BI…
Kasus dugaan korupsi pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) yang menyeret Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim, dinilai bukan sekadar tindak pidana biasa. Kasus ini dipandang sebagai ancaman serius terhadap integritas, keamanan, hingga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Merespons hal ini, Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, menegaskan bahwa sektor keimigrasian merupakan garda depan kedaulatan yang tidak boleh dijadikan objek transaksi koruptif. Meski menyatakan menghormati proses hukum dan menjunjung asas praduga tak bersalah, Rieke mengingatkan pemerintah untuk tidak kalah oleh mafia perizinan. “Imigrasi bukan sekadar layanan administrasi publik, melainkan instrumen negara untuk mengendalikan lalu lintas orang.…
Wakil Ketua BKSAP DPR RI Irine Yusiana Roba Putri menyoroti pencapaian kesetaraan gender di parlemen. Baginya kesetaraan gender bukan hanya meningkatkan keterwakilan perempuan di Parlemen, namun juga meningkatkan pengaruh perempuan di Parlemen. Pernyataan ini disampaikannya kepada Politikparlemen.co di Jakarta, Minggu (7/6/2026). “Peningkatan keterwakilan harus beriringan dengan memastikan kesetaraan pengaruh, kesetaraan peluang kepemimpinan serta membebaskan Parlemen dari budaya stereotip dan diskriminasi,” ujar Irine saat menyampaikan intervensinya pada forum IPU Global Conference of Women Parliamentarians, di Beograd, Serbia, Selasa (2/6/2026) lalu. Ada tiga hal yang disoroti oleh Politisi Perempuan Fraksi PDI Perjuangan ini. Pertama, stereotip sering kali membentuk perjalanan politik perempuan jauh sebelum mereka…
Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim atau Gus Rivqy merespons rencana PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang akan membangun konektivitas jalur kereta api, mulai dari Banda Aceh hingga Bandar Lampung. Hal ini sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan jaringan rel terintegrasi di Pulau Sumatra. Menurutnya, gagasan tersebut merupakan visi besar yang patut diapresiasi karena berpotensi memperkuat konektivitas antarwilayah, menurunkan biaya logistik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Sumatra. Namun, Rivqy menegaskan, pelaksanaannya harus dilakukan secara bertahap, berbasis kebutuhan riil masyarakat dan dunia usaha, serta tidak mengabaikan berbagai persoalan mendasar yang masih dihadapi transportasi darat di Sumatra saat ini.…
Penguatan sumber daya manusia (SDM) dinilai menjadi faktor penting agar industri animasi nasional mampu tumbuh lebih luas hingga ke daerah-daerah. Di tengah berkembangnya ekonomi kreatif berbasis digital, peningkatan kapasitas talenta muda dinilai perlu diperkuat melalui pelatihan yang lebih terarah dan dukungan ekosistem yang memadai. Anggota Komisi VII DPR RI Rico Sia menilai sektor ekonomi kreatif termasuk animasi memiliki prospek besar sebagai sumber pertumbuhan ekonomi masa depan. Karena itu, menurutnya, dukungan pemerintah terhadap pengembangan SDM kreatif perlu diperkuat agar industri ini tidak hanya berkembang di kota-kota besar. Hal ini mencuat saat Panitia Kerja Kreativitas dan Distribusi Film Nasional (KDFN) Komisi VII…
Komisi VII DPR RI melalui Panitia Kerja (Panja) Kreativitas dan Distribusi Film Nasional (KDFN) menyoroti pentingnya penguatan ekosistem ekonomi kreatif dan kebijakan perfilman nasional. Pengawasan ini difokuskan pada program pemerintah di bidang perfilman dan pemerataan distribusi karya kreatif. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI sekaligus Ketua Tim Panja KDFN, Chusnunia Chalim, saat memimpin pertemuan Komisi VII dengan Yayasan Sinema Yogyakarta atau Jogja-Netpac Asian Film Festival (JAFF) di Yogyakarta, (05/06/2026). “Panja KDFN dibentuk untuk memastikan bahwa kreativitas dan distribusi film nasional tidak hanya berjalan secara normatif, tetapi benar-benar implementatif, inklusif, dan mendukung daya saing sineas Indonesia di tingkat…
Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Muhammad Husein Fadlulloh menegaskan bahwa diplomasi parlemen memiliki peran strategis dalam mendukung penguatan ekonomi daerah melalui pembukaan peluang kerja sama internasional yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dan masyarakat. “Melalui diplomasi parlemen, DPR RI dapat membantu membuka peluang ekonomi, investasi, perdagangan, pendidikan, dan kerja sama internasional yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh daerah,” ujar Husein saat membuka kegiatan BKSAP Day bersama Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat (5/6/2026). Menurutnya, diplomasi tidak lagi hanya dilakukan oleh pemerintah melalui jalur eksekutif, tetapi juga melalui parlemen sebagai representasi rakyat. Karena itu, BKSAP DPR…
© Politikparlemen.co