Penulis: redaksi

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berulang di kawasan Taman Nasional Way Kambas (TNWK) setiap musim kemarau perlu menjadi bahan evaluasi menyeluruh. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Hanan A. Rozak mendorong penguatan langkah pencegahan dan deteksi dini agar kejadian serupa dapat diminimalkan. Hal tersebut disampaikan Hanan saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Taman Nasional Way Kambas, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, Kamis (3/9/2026). Ia mengapresiasi kesiapsiagaan Balai Besar Taman Nasional Way Kambas, pemerintah daerah, serta aparat terkait yang dinilainya telah bekerja maksimal dalam menangani kebakaran. “Saya kira apa yang sudah dilakukan oleh Balai Besar Taman Nasional…

Komisi IV DPR RI mendorong pemerintah memperkuat koordinasi antarinstansi agar proses ekspor produk unggulan Kalimantan Utara (Kaltara) dapat berjalan lebih mudah dan tetap memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman melalui sambungan virtual saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi IV DPR RI ke Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, Kamis (3/9/2026). Dalam agenda tersebut, Komisi IV DPR RI menyerap aspirasi pelaku usaha terkait berbagai kendala saat mengembangkan usaha, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pasar ekspor. Politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut menilai pelaku usaha yang mampu menghasilkan produk untuk pasar luar negeri memiliki…

Komisi IV DPR RI mendorong penyelesaian persoalan regulasi yang dinilai masih menghambat aktivitas ekspor hasil perikanan di Kalimantan Utara. Kemudahan tersebut dinilai penting agar potensi komoditas perikanan daerah dapat berkembang dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Anggota Komisi IV DPR RI Hasan Saleh mengatakan berbagai keluhan masyarakat, khususnya eksportir hasil perikanan, menjadi perhatian serius DPR. Hal itu disampaikannya saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi IV DPR RI ke Kota Tarakan, Kalimantan Utara, Kamis (3/9/2026). “Apapun yang terjadi di Kalimantan Utara yang menyangkut dengan Komisi IV DPR RI, itu sangat gampang saya dengar. Apalagi kalau sudah berkaitan dengan kesulitan eksportir…

Anggota Komisi IV DPR RI Slamet meminta pemerintah memperkuat pendampingan kepada pelaku usaha, khususnya UMKM, agar mampu memenuhi standar internasional dan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global. Hal itu disampaikannya saat mengikuti secara virtual Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi IV DPR RI ke Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, Kamis (3/9/2026). Menurutnya, pemerintah memiliki peran penting untuk memberikan fasilitasi ketika pelaku usaha menghadapi kendala dalam memenuhi berbagai persyaratan usaha. Ia menilai salah satu tantangan yang masih dihadapi UMKM adalah pemenuhan sertifikasi standar seperti ISO yang membutuhkan biaya dan kemampuan teknis yang tidak selalu mudah dipenuhi pelaku usaha kecil. “Contoh…

Anggota Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya mewanti-wanti agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengendalian Perubahan Iklim yang Berkeadilan tidak menjadi regulasi yang hanya mengakomodasi kepentingan kelompok tertentu. Menurutnya, mekanisme Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan aturan konservasi lingkungan harus tetap memberikan manfaat bagi masyarakat lokal yang menggantungkan hidup pada sumber daya alam. Pernyataan tersebut disampaikan Bambang usai menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI bersama Sekretaris Utama dan Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola NEK Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) RI di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (3/9/2026), yang membahas pendalaman Naskah…

Pengelolaan aset daerah dinilai masih menghadapi persoalan pada tahap pemeliharaan dan penatausahaan. Karena itu, Komisi II DPR RI mengingatkan pemerintah daerah agar tidak hanya bersemangat saat melakukan pengadaan, tetapi juga memastikan aset yang telah dimiliki tetap terawat, tercatat, dan memiliki nilai ekonomis. Anggota Komisi II DPR RI Longki Djanggola mengatakan, pengawasan terhadap Barang Milik Negara (BMN) maupun Barang Milik Daerah (BMD) memiliki tantangan yang kompleks meski telah didukung berbagai regulasi. Menurutnya, persoalan justru kerap muncul setelah aset selesai diperoleh. “Pengadaan aset, khususnya jadi barang milik daerah, harus disertai pemeliharaannya supaya aset itu tetap punya nilai tinggi yang bernilai ekonomis,” ujar…

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria mengindikasikan adanya amanat pembentukan badan baru berbentuk Badan Reforma Agraria. Meskipun demikian, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menilai lembaga tersebut tidak perlu menjadi lebih permanen, sehingga sebaiknya cukup bersifat ad hoc dan nonstruktural dengan masa kerja serta target penyelesaian yang jelas. Anggota Baleg DPR RI Siti Aisyah mengatakan, pembentukan badan khusus harus ditempatkan sebagai instrumen untuk menyelesaikan persoalan reforma agraria, bukan menambah struktur kelembagaan baru secara permanen. Menurutnya, karakter reforma agraria yang merupakan proses peralihan menjadi alasan badan tersebut perlu memiliki masa kerja tertentu. “Kalau kita memilih badan reforma agraria, kita harus membentuknya…

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pleno atas perkara Nomor 280/PUU-XXIV/2026 di Jakarta, Kamis ini (3/9/2026). Dalam sidang tersebut, Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Nasir Djamil menyampaikan sejumlah pandangan dan keterangan resmi DPR RI terkait pengujian Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN). Nasir menjelaskan, DPR RI berpandangan bahwa persoalan yang dihadapi para pemohon berkaitan dengan implementasi norma, bukan konstitusionalitas norma. Menurutnya, pengaturan mengenai jangka waktu pelaksanaan putusan PTUN justru dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) melaksanakan putusan secara sukarela sebelum dikenakan sanksi lanjutan. “Adanya pengaturan jangka waktu tersebut…

Pengelolaan aset dan sumber daya daerah dinilai tidak boleh berhenti pada persoalan administrasi maupun kepatuhan terhadap aturan sektoral. Karena itu, Komisi II menegaskan, seluruh kebijakan dan pengelolaan kekayaan daerah pada akhirnya harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Anggota Komisi II DPR RI Esthon Foenay mengatakan, berbagai persoalan yang muncul dalam pengelolaan aset daerah perlu dilihat dalam kerangka yang lebih besar, yakni bagaimana pemerintah menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat. Karena itu, ia mendorong adanya kesamaan pemahaman dan koordinasi antarsatuan kerja, baik vertikal maupun horizontal. “Jadi yang paling penting bagi kita, konsentrasi untuk kesejahteraan rakyat,” ujar Esthon kepada Politikparlemen.co saat mengikuti kunjungan kerja spesifik Komisi…

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) harus memberikan prioritas utama kepada pengusaha daerah dalam proyek pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana. Sepanjang tidak menyalahi aturan, pengusaha daerah bisa berpartisipasi membangun, daripada harus menjadi penonton di daerahnya sendiri. Imbauan tersebut disampaikan Anggota Komisi V DPR RI Irmawan dalam rapat dengar pendapat dengan Sekjen Kementerian PKP, Kamis (3/9/2026), yang sedang membahas RAPBN 2027 untuk Kementerian PKP. Ia menegaskan, keterlibatan kontraktor lokal sangat krusial agar para pelaku usaha daerah tidak sekadar menjadi penonton di rumahnya sendiri. Irmawan menilai, penunjukan pengusaha lokal, selama memenuhi persyaratan dan tidak melanggar aturan, dapat memicu perputaran…