Penulis: redaksi

Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati berkomitmen memperjuangkan penambahan alokasi Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) pada tahun 2027 agar semakin banyak kelompok petani dan desa di Pulau Lombok memperoleh manfaat pembangunan jaringan irigasi. Komitmen tersebut disampaikan Sari dalam kegiatan serah terima program P3TGAI Tahun 2026 di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Senin (12/10/2026). Kegiatan itu turut dihadiri Plt. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Nusa Tenggara I Antonius Suryono, Kepala Bidang OP Lukman Nurzaman, Kepala Satker OP Bagus Adi Rahmadi, PPK OP SDA II Ifan Azwar Nasution, Kepala Bidang SDA Dinas PUPR Provinsi NTB Lalu Satria Darmawangsa, perwakilan kepala…

Komisi V DPR RI mendorong percepatan pembangunan infrastruktur untuk mendukung operasional daerah otonomi baru (DOB) Papua Pegunungan. Pembangunan tersebut ditargetkan mulai berjalan pada 2027 dengan dukungan anggaran sekitar Rp4 triliun yang disiapkan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur di empat DOB di Papua. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Roberth Rouw, dalam pertemuan Komisi V DPR RI dengan para pemangku kepentingan di Wamena, Papua Pegunungan, Senin (12/10/2026). Ia menilai Papua Pegunungan perlu menjadi salah satu prioritas karena pembangunan infrastruktur di sejumlah DOB Papua lainnya telah lebih dahulu berjalan. “Salah satu yang saya garis bawahi adalah pembangunan jalan di daerah…

Anggota Komisi IV DPR RI Melati memastikan kelayakan sarana prasarana dan kesiapan sumber daya manusia (SDM) pengawak Kapal Pengawas Orca 05. Ia menilai kapal patroli tersebut telah memenuhi standar operasional untuk menindak tegas kapal-kapal besar yang melakukan pelanggaran dokumen maupun rute pelayaran di wilayah perairan Indonesia. “PSDKP akan menindak kapal-kapal besar yang masuk ke wilayah Indonesia yang tidak mempunyai dokumen lengkap dan tidak sesuai dengan jalurnya. Kita senang sekali berada di sini melihat bahwa kapal ini bermanfaat untuk kepentingan perlindungan kelautan dan perikanan kita,” papar Melati saat melakukan inspeksi dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI di Pelabuhan Perikanan…

Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta menegaskan bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja tidak mengabaikan partisipasi perempuan dalam perlindungan lingkungan hidup, termasuk dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal). DPR RI berpandangan, masyarakat yang terdampak langsung oleh suatu rencana usaha dan/atau kegiatan, termasuk perempuan di sekitar lokasi, tetap memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi. Hal tersebut disampaikan I Wayan Sudirta dari Fraksi PDI-Perjuangan saat membacakan keterangan DPR RI dalam sidang pengujian materiil Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi (MK),…

Anggota Komisi XII DPR RI Jalal Abdul Nasir mendorong integrasi data penerima bantuan sosial dan subsidi sebagai upaya memperbaiki ketepatan sasaran bantuan pemerintah, termasuk di sektor energi. Menurutnya, pemanfaatan data tunggal dapat menjadi landasan perubahan mekanisme subsidi produk menjadi transfer langsung kepada masyarakat. “Kita berharap dengan adanya data tunggal mampu memacu perubahan kebijakan program-program sosial, dari selama ini subsidi produk menjadi transfer langsung,” ujar Jalal saat ditemui oleh Politikparlemen.co usai memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi XII DPR RI di Batam, Kepulauan Riau, Jumat (9/10/2026). Ia mengatakan, integrasi data sangat diperlukan demi menyelaraskan berbagai program bantuan pemerintah, mulai dari bantuan sosial…

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda menyambut positif lahirnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27/2026 tentang Perlindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platfrom Digital atau Perpres Ojol. Namun demikian, ia mewanti-wanti agar tiga kementerian pelaksana yakni Kementerian Perhubungan, Kementerian UMKM, dan Komdigi kompak menjalankan amanat Presiden Prabowo dalam melindungi para driver ojek online. “Kami menyambut positif komitmen Presiden melindungi para pekerja transportasi online, khususnya terkait batasan pembagian komisi minimal 92 persen untuk pengemudi serta jaminan sosial ketenagakerjaan. Namun, catatannya ada pada eksekusi. Ketika satu urusan diampu oleh tiga kementerian yang berbeda, risiko utama yang membayang-bayangi adalah ego sektoral dan kelambatan koordinasi,”…

Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 DPR RI resmi mengesahkan RUU Satu Data Indonesia menjadi Undang-Undang Satu Data Indonesia. Pengesahan tersebut menjadi langkah penting dalam membangun tata kelola data nasional yang lebih terintegrasi, komprehensif, berkualitas, dan mendukung perencanaan pembangunan nasional. Anggota Baleg DPR RI, Ledia Hanifa Amalia, yang juga merupakan anggota Panja RUU Satu Data Indonesia, juga menegaskan bahwa integrasi data bukan berarti seluruh data dapat diakses atau dipertukarkan secara bebas. Dalam Undang-Undang Satu Data Indonesia, data memiliki klasifikasi tertentu, termasuk data terbuka, terbatas, dan tertutup. Pertukaran data harus dilakukan sesuai dengan klasifikasi dan ketentuan perlindungan data…

Anggota Komisi VIII DPR RI Iqbal Romzi mendorong pengembangan Asrama Haji Palembang agar ke depan dapat melayani jemaah haji dari wilayah Sumatera bagian selatan. Menurutnya, konektivitas jalan tol yang telah menghubungkan Palembang dengan Lampung membuka peluang Asrama Haji Palembang menjadi embarkasi bagi daerah sekitar, termasuk Jambi. “Di sini (Asrama Haji Palembang) kan (sudah) ada Kakbah, Kakbah ada lintasan sa’i, ada jamarat tempat melempar sehingga semuanya kegiatan manasik haji itu berada di sini,” ujar Iqbal kepada Politikparlemen.co usai meninjau Asrama Haji Palembang, Jumat (9/10/2026). Iqbal menjelaskan, Asrama Haji Palembang tidak hanya berfungsi sebagai embarkasi, tetapi juga pusat manasik terpadu. Calon jemaah…

Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono menyoroti potensi Kawasan Industri Makassar (KIMA) yang didukung konektivitas transportasi logistik, khususnya fasilitas jalan tol. Menurutnya, konektivitas ini penting untuk menekan biaya distribusi dan membuka akses yang lebih luas bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ke rantai industri nasional. Hal itu diungkapkan Bambang saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI di Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat (9/10/2026), “Untuk kawasan industri (dibandingkanh yang ada di (Kawasan Pelabuhan) Soekarno-Hatta, memang kawasan industri yang besar, seperti KIMA (ini) yang (lebihg besar. Ini memang saat ini sudah diberikan fasilitas jalan tol walaupun…

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari menekankan pentingnya pemerataan fasilitas kesehatan (faskes) dan perlindungan ketenagakerjaan di Provinsi Sulawesi Tengah, seiring tingginya mobilitas penduduk serta pesatnya ekspansi industri. Karena itu, Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI ke provinsi tersebut bertujuan memastikan seluruh kebijakan pemerintah pusat di bidang kesehatan, ketenagakerjaan, dan jaminan sosial terlaksana secara optimal hingga ke pelosok daerah. “Perkembangan kawasan industri yang pesat, tingginya mobilitas tenaga kerja, serta kondisi geografis Sulawesi Tengah yang mencakup wilayah perkotaan, perdesaan, pesisir, dan kepulauan menjadikan daerah ini penting untuk menilai efektivitas pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat di bidang kesehatan, ketenagakerjaan, dan jaminan…