Penulis: redaksi

Anggota Komisi IX DPR RI Ade Rezki Pratama mendorong penguatan layanan kesehatan di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, melalui revitalisasi fasilitas kesehatan, penambahan alat kesehatan, serta penguatan sumber daya manusia (SDM) kesehatan. Dorongan tersebut disampaikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat. “Kami mengapresiasi pada hari ini bagaimana goodwill dari pemerintah Kabupaten Kulon Progo, kepala daerah, yang sudah mengalokasikan hampir Rp14 miliar setiap tahunnya dalam rangka untuk memberikan perlindungan sebagai penerima bantuan iuran yang beralokasi dari APBD Kabupaten Kulon Progo,” ujarnya saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ke Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa…

Anggota Komisi VI DPR RI I Nengah Senantara menolak usulan agar Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia disejajarkan atau menjadi bagian dari lembaga negara. Menurutnya, usulan tersebut berpotensi menimbulkan dualisme kewenangan dalam pengambilan keputusan pemerintah. Nengah menjelaskan, dalam pembahasan terkait Kadin terdapat sejumlah usulan, mulai dari menjadikan Kadin sejajar dengan lembaga negara, sebagai mitra strategis pemerintah, hingga meminta keterlibatan Kadin dalam setiap kebijakan yang diambil pemerintah. “Yang pertama itu, Kadin ingin disejajarkan dengan lembaga negara. Yang kedua, ada keinginan juga Kadin menjadi partner strategis negara. Dan yang ketiga, Kadin menginginkan bahwa setiap keputusan yang diambil, Kadin harus dilibatkan,” kata Nengah…

Anggota Komisi IX DPR RI Sri Meliyana mengimbau masyarakat untuk aktif memastikan status kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), khususnya setelah adanya pemutakhiran dan cleansing data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK). Menurutnya, masyarakat tidak seharusnya hanya menunggu pemerintah melakukan pendataan ulang atau baru mengurus kepesertaan ketika sudah membutuhkan pelayanan kesehatan. “Reaktivasi itu membutuhkan keaktifan masyarakat juga. Masyarakat harus mengaktifkan kepesertaannya melalui dinas kesehatan atau puskesmas atau layanan aktivasi dari BPJS sendiri,” kata Sri saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ke Kantor BPJS Kesehatan Surabaya, Jawa Timur, Jumat (4/9/2026). Sri menjelaskan, mekanisme penanganan peserta yang berstatus nonaktif pada dasarnya telah memiliki beberapa…

Anggota Komisi XII DPR RI Totok Daryanto mendorong seluruh pihak, termasuk industri kelapa sawit, memastikan kelancaran pasokan bahan baku untuk mendukung program mandatori biodiesel B50. Menurutnya, keberlangsungan program tersebut penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global. “Kalau semua punya niat baik untuk bersama-sama menyukseskan program nasional, ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Kebutuhan BBM tidak bisa ditunda-tunda,” ujar Totok saat mengikuti Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII DPR RI meninjau Refinery Unit (RU) III Plaju, Sumatera Selatan, Jumat (4/9/2026). Totok mengatakan kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan Kilang Plaju dalam mendukung ketahanan energi nasional. Ia mengapresiasi…

Komisi XII DPR RI mendorong penataan dan restrukturisasi tata kelola sektor minyak dan gas bumi (migas) secara menyeluruh melalui pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Migas. Pembaruan regulasi dinilai diperlukan untuk menyesuaikan tata kelola sektor strategis tersebut dengan kondisi dan kebutuhan terkini. Anggota Komisi XII DPR RI Elpisina mengatakan sejumlah aspek dalam sektor migas perlu dibenahi, terutama tata kelola dari sektor hulu hingga hilir. Pembenahan tersebut mencakup tahapan eksplorasi dan eksploitasi, pengolahan melalui kilang, hingga pendistribusian migas kepada masyarakat. “Jadi hal-hal lain yang kami pandang perlu mulai dari eksploitasi, eksplorasi, kemudian pengolahan kilangnya, kemudian pendistribusiannya, nah itu harus kita benarkan dulu…

Anggota Komisi IX DPR RI Gamal menyoroti dampak penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) terhadap kemampuan fiskal pemerintah daerah. Ia menilai kebijakan tersebut berpotensi mendorong pemerintah daerah mengalokasikan anggaran lebih besar untuk mempertahankan cakupan Universal Health Coverage (UHC). “Penonaktifan kuota PBI-JK secara mendadak kemarin itu menuntut pemda mengalokasikan anggaran untuk PBI pemda guna mempertahankan predikat UHC atau Universal Health Coverage,” kata Gamal saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ke Kantor BPJS Kesehatan Cabang Surabaya, pada Jumat (4/9/2026). Menurutnya, kondisi tersebut dapat memberikan tekanan fiskal signifikan, terutama bagi daerah yang memiliki kapasitas fiskal maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD)…

Komisi VI DPR RI mendorong percepatan penguatan infrastruktur pusat data di Batam, Kepulauan Riau, sebagai strategi krusial dalam menjaga kedaulatan data dan kedaulatan digital negara. Langkah ini membutuhkan jaminan kepastian pasokan daya, proteksi kerahasiaan data nasional, serta kejelasan sinergi antara BUMN dan BPI Danantara agar investasi berteknologi tinggi ini memiliki daya saing tinggi. Desakan tersebut mengemuka dalam Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi VI DPR RI ke Badan Pengusahaan (BP) Batam, Kepulauan Riau, Jumat (4/9/2026). Kunjungan ini digelar untuk memetakan kesiapan kawasan Batam dalam merespons ledakan kebutuhan pusat data berbasis Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI) yang kian pesat di kawasan Asia Tenggara. …

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria didorong tidak hanya menjadi regulasi redistribusi tanah, tetapi juga instrumen negara untuk menyelesaikan konflik agraria yang bersifat struktural. Regulasi tersebut perlu memastikan kehadiran negara ketika masyarakat berhadapan dengan pihak yang memiliki posisi lebih kuat dalam penguasaan tanah. Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Azis Subekti mengatakan konflik struktural perlu dibedakan dari sengketa pertanahan. Menurutnya, konflik struktural terjadi ketika terdapat ketimpangan posisi antara masyarakat dan korporasi maupun negara, sehingga membutuhkan intervensi melalui kebijakan dan regulasi. “Konflik itu struktural. Misalnya masyarakat dengan perusahaan, masyarakat secara struktural lebih lemah. Negara harus hadir melalui undang-undang,” kata Azis…

Komisi VI DPR RI mendorong percepatan program restrukturisasi dan perampingan (streamlining) terhadap sekitar 300 entitas anak serta cucu perusahaan BUMN di bawah naungan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dan Badan Pengaturan BUMN. Kebijakan ini dinilai krusial untuk menghentikan praktik persaingan tidak sehat (kanibalisme) antar-BUMN sekaligus meningkatkan kontribusi laba dan dividen terhadap APBN. Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menjelaskan bahwa penataan ulang struktur BUMN bertujuan mengembalikan fokus bisnis entitas plat merah agar lebih efisien dan memiliki kapitalisasi modal yang kuat. Melalui program efisiensi ini, jumlah BUMN yang sebelumnya mencapai ribuan unit anak usaha akan dipangkas secara bertahap hingga tersisa…

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono menyoroti pentingnya penguatan dukungan logistik bagi Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Kodaeral) I Belawan, khususnya untuk menunjang pelaksanaan patroli dan operasi keamanan laut di wilayah kerjanya. Hal itu disampaikan Dave saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI ke Kodaeral I, Belawan, Sumatera Utara, Jumat (4/9/2026). “Kita mendapatkan banyak informasi yang berharga. Kita juga mendapatkan laporan langsung tentang bagaimana kondisi di lapangan, apa yang perlu segera diperbaiki, apa yang perlu segera dilengkapi, baik dari kecepatan operasional, terus juga potensi ancaman yang mungkin muncul,” ujar Dave. Dijelaskannya, kunjungan tersebut memberikan gambaran…