Penulis: redaksi

Komisi IV DPR membunyikan alarm keras terkait merosotnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup akibat eksploitasi hutan nasional yang kian kompleks. Kondisi empiris ini mendorong parlemen untuk mempercepat langkah reformasi hukum melalui revisi Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Hariyadi menegaskan bahwa revisi Undang-Undang ini mendesak dilakukan karena bentang alam Indonesia terus mengalami degradasi yang mengancam fungsi ekologis. Apalagi, ujarnya, kompleksitas tantangan tata kelola kehutanan nasional yang kini menghadapi ancaman penurunan daya dukung lingkungan. Pernyataan tersebut disampaikan Titiek, sapaan akrabnya, saat memimpin jalannya agenda Jaring Pendapat Panitia…

DPR bersama pemerintah kini tengah membahas sejumlah langkah strategis untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Upaya ini dilakukan demi akselerasi untuk memperkuat sektor ekspor, peningkatan kepastian bagi pelaku pasar dan investor, serta penyusunan regulasi yang mendukung percepatan pelaksanaan kebijakan ekonomi. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat agenda Konferensi Pers yang didampingi oleh Mensesneg Prasetyo Hadi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, serta COO Danantara sekaligus Kepala BP BUMN Dony Oskaria bersama awak media di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026). Pernyataan ini dirinya katakan untuk memperkuat koordinasi guna menjaga momentum pertumbuhan…

Anggota Komisi IV DPR RI I Ketut Suwendra menyoroti tata kelola industri pertambangan emas di Sulawesi Utara yang dinilai berpotensi merusak ekosistem hutan jika tidak dibarengi dengan regulasi reklamasi yang ketat. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya menjaring masukkan dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Kehutanan yang sedang digodok oleh Panitia Kerja (Panja) RUU Kehutanan DPR RI. Ia mengungkapkan, jajaran Komisi IV DPR telah turun langsung ke lapangan guna meninjau aktivitas pertambangan secara komprehensif. Pihaknya ingin memastikan bahwa eksploitasi sumber daya alam yang masif harus sejalan dengan tanggung jawab pemulihan lingkungan oleh pihak korporasi. “Jadi kemarin kita Komisi IV datang…

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari, memberikan apresiasi mendalam terhadap langkah nyata PT Meares Soputan Mining (MSM) yang menunjukkan komitmen tinggi dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Apresiasi tersebut disampaikan langsung oleh dirinya di sela-sela kunjungan kerja spesifik saat meninjau langsung area pascatambang di PT MSM, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Sabtu (6/6/2026). Dalam peninjauan lapangan tersebut, Kharis melihat dari dekat bagaimana proses pemulihan lahan bekas galian tambang dilakukan secara sistematis. Ia menyoroti pentingnya kesadaran kolektif dari para pelaku industri ekstraktif untuk melakukan pemulihan lingkungan secara mandiri dan penuh tanggung jawab, tanpa harus menunggu sanksi atau desakan dari Pemerintah…

Panitia Kerja (Panja) RUU Kehutanan Komisi IV DPR RI mendorong seluruh pelaku industri pertambangan nasional untuk menerapkan standar pemulihan lingkungan yang ketat dan berkelanjutan setelah melakukan eksploitasi lahan. Langkah ini dinilai krusial guna memastikan kelestarian ekologi serta meminimalkan dampak kerusakan alam yang kerap membayangi aktivitas pengerukan komoditas bumi di berbagai wilayah Indonesia. Harapan tersebut mengemuka setelah rombongan Komisi IV DPR meninjau langsung area bekas galian tambang yang kini telah berhasil dipulihkan di kawasan operasional PT Meares Soputan Mining (MSM), Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Sabtu (6/6/2026). Dalam kunjungan kerja lapangan tersebut, tim Panja RUU Kehutanan melihat langsung komitmen nyata pemulihan lingkungan,…

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Panggah Susanto menekankan pentingnya penguatan kelembagaan pangan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pangan. Hal tersebut disampaikan saat Kunjungan Kerja Panja Penyusunan RUU Pangan Komisi IV DPR RI di Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (05/06/2026). Menurutnya, kebijakan pangan nasional harus memiliki dasar hukum yang kuat melalui undang-undang. Regulasi yang kuat akan menjadi dasar bagi pengaturan teknis di tingkat hilir, terutama dalam memperkuat lembaga-lembaga strategis yang berperan dalam ketahanan pangan nasional. “Kebijakan tentu bersumber dari undang-undang. Jadi undang-undang ini sangat penting harus bisa menjadi dasar dari pengaturan di hilir-hilirnya terkait…

Panitia Kerja Kreativitas dan Distribusi Film Nasional (KDFN) Komisi VII DPR RI menyoroti pentingnya pertumbuhan industri film yang berbasis pada komunitas masyarakat guna menjaga keberlanjutan perfilman nasional. Hal tersebut mengemuka saat pertemuan Kunjungan Kerja Panja KDFN dengan Yayasan Sinema Yogyakarta atau Jogja-Netpac Asian Film Festival (JAFF). “Keberadaan ekosistem yang tumbuh dari akar rumput ini dinilai sebagai fondasi kuat bagi masa depan perfilman dan diplomasi budaya Indonesia,” tegas Ketua Panja KDFN sekaligus Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, dalam keterangannya saat pertemuan di di Yogyakarta, Jumat (05/06/2026). “Kita senang karena pergerakan ini bersifat dari bawah ke atas dan bertumbuh…

Skema pembiayaan yang belum mampu mengakomodasi karakter industri kreatif dinilai masih menjadi hambatan utama bagi pertumbuhan studio animasi nasional. Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai, pelaku industri animasi sejatinya memiliki kapasitas dan prospek besar, tetapi erap terkendala akses permodalan karena model bisnis berbasis kekayaan intelektual (intellectual property/IP) belum sepenuhnya dipahami sektor perbankan. Hal itu disampaikan Saleh usai Rapat Kunjungan Kerja Panitia Kerja (Panja) Kreativitas dan Distribusi Film Nasional Komisi VII DPR RI ke Ayena Studio di Kota Cimahi, Jawa Barat pada Jumat (5/6/2026). Menurutnya, pengalaman Ayena Studio yang mampu terlibat dalam proyek animasi nasional hingga pasar internasional…

Anggota Komisi III DPR RI Mercy Chriesty Barends menyoroti pentingnya penguatan netralitas dan profesionalisme Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Polri. Menurutnya, institusi kepolisian harus dijaga dari berbagai bentuk intervensi politik maupun kepentingan oligarki agar tetap menjalankan fungsi penegakan hukum secara profesional dan akuntabel. Hal tersebut disampaikan Mercy dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI dengan akademisi hukum tata negara dan akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung terkait masukan terhadap RUU Polri, di Ruang Rapat Komisi III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (5/5/2026). Dalam forum tersebut, Mercy menilai pengalaman penyelenggaraan pemilu belakangan ini menjadi pelajaran…

Anggota Panitia Kerja Kreativitas dan Distribusi Film Nasional (KDFN) dan anggota Komisi VII DPR RI, Hendry Munief menyoroti pentingnya dukungan penuh terhadap festival film bertaraf internasional seperti Netpac Asian Film Festival (JAFF). Ia menilai ajang yang melibatkan puluhan negara tersebut merupakan peluang strategis untuk mengangkat potensi budaya lokal Nusantara ke tingkat mancanegara secara profesional. Hal tersebut ditegaskan Hendry dalam pertemuan Komisi VII DPR RI dengan Yayasan Sinema Yogyakarta atau Jogja-Netpac Asian Film Festival (JAFF) di Yogyakarta, di Yogyakarta, (05/06/2026). “Harapan kita bagaimana budaya Melayu juga bisa merangkul budaya di berbagai negara seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand. Potensi budaya lokal perlu…