Penulis: redaksi

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra), Cucun Ahmad Syamsurijal, menggelar bazar pasar murah di sela-sela acara Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Yayasan Al-Muttaqin. Kegiatan ini dihadirkan langsung untuk membantu masyarakat dalam menghadapi tekanan ekonomi, menjaga stabilitas harga pangan, serta meningkatkan daya beli warga. Bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bandung Barat, pasar murah tersebut diselenggarakan agar warga yang menghadiri pengajian dan peringatan maulid dapat langsung membawa pulang kebutuhan pokok pangan harian dengan harga yang sangat terjangkau. Cucun Ahmad Syamsurijal menyampaikan bahwa langkah nyata ini diambil untuk merespons keluhan masyarakat secara langsung, khususnya ibu-ibu…

Pelaksanaan reforma agraria membutuhkan arah dan tahapan yang jelas agar kebijakan penataan penguasaan serta pemanfaatan tanah dapat segera dirasakan masyarakat. Karena itu, roadmap reforma agraria dinilai penting untuk menjadi bagian dari pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria yang tengah disusun Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Anggota Baleg DPR RI Mardani Ali Sera mengatakan waktu pembahasan RUU tersebut tidak panjang, sementara masyarakat menunggu kepastian atas penyelesaian berbagai persoalan agraria. Menurutnya, kondisi tersebut perlu dijawab dengan penyusunan roadmap yang jelas sejak awal. “Kalau buat saya, roadmap-nya harus jelas. Waktu kita tidak panjang, teman-teman menunggu. Karena itu nanti dalam pengaturan harus ada roadmap yang jelas,”…

Tumpang tindih kewenangan antarkementerian dan lembaga dalam pemberian konsesi dinilai berpotensi memperpanjang persoalan agraria di Indonesia. Karena itu, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria perlu mengatur mekanisme yang mampu menyatukan berbagai kepentingan sektoral dalam pengelolaan sumber daya agraria. Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Deddy Yevri Hanteru Sitorus menyoroti potensi tumpang tindih pemberian konsesi ketika satu bidang tanah memiliki kepentingan berbeda dari sejumlah kementerian dan lembaga. Menurutnya, kondisi tersebut dapat terjadi ketika kewenangan sektoral berjalan tanpa satu sistem pengelolaan agraria yang terintegrasi. “Yang terjadi apa? Sudah ada konsesi HGU perkebunan, tiba-tiba ESDM bikin konsesi tambang. Sudah ada desa, tiba-tiba…

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI terus mematangkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Reforma Agraria yang saat ini tengah disusun sebagai RUU Usul Inisiatif DPR RI. RUU tersebut direncanakan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa, 8 September 2026, untuk disahkan sebagai RUU Inisiatif DPR RI. Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan, mengatakan setelah mendapat persetujuan dalam Rapat Paripurna sebagai RUU Inisiatif DPR RI, pembahasan akan dilanjutkan bersama pemerintah. Baleg menargetkan pembahasan RUU Reforma Agraria dapat diselesaikan sebelum 24 September 2026. “Sebelum tanggal 24. Targetnya akan seperti itu. Kita optimistis on schedule, karena sekarang prosesnya terus berjalan. Setelah inisiatif,…

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty menyoroti ketergantungan industri kopi nasional terhadap bahan baku impor di tengah agenda hilirisasi yang terus didorong pemerintah. Menurutnya, hilirisasi tidak boleh berhenti pada pengolahan produk akhir, tetapi harus mampu membangun rantai pasok domestik yang kuat. Hal itu disampaikan Evita saat mengunjungi pabrik PT Santos Jaya Abadi, produsen kopi Kapal Api, Semarang, Jumat (4/9/2026). Dalam kunjungan tersebut, ia melihat langsung proses produksi dan berdiskusi dengan manajemen perusahaan terkait tantangan pengembangan industri kopi nasional. Evita menilai Kapal Api merupakan salah satu produk nasional yang memiliki potensi besar menjadi contoh keberhasilan hilirisasi. Dengan penguasaan sekitar…

Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati mendesak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) segera melakukan revitalisasi maupun pembangunan kembali sekolah-sekolah yang rusak akibat gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada 15 Agustus 2026 kemarin. Menurut Esti, percepatan penanganan fasilitas pendidikan menjadi penting agar proses belajar mengajar tidak terhenti dan para siswa dapat kembali belajar dalam kondisi yang aman dan nyaman. Ia juga menekankan pentingnya memperhatikan kondisi psikologis anak-anak pascagempa agar mereka dapat kembali mengikuti pembelajaran dengan baik. “Kami hadir ingin mengetahui kondisi psikologis anak untuk belajar lagi. Kami juga mendesak…

Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perkoperasian Komisi VI DPR RI berkomitmen untuk mempercepat pembahasan RUU tersebut guna menggantikan regulasi lama yang dinilai rentan disalahgunakan. Pembaharuan payung hukum ini difokuskan pada penguatan pengawasan serta penerapan sanksi pidana tegas guna membendung kejahatan keuangan dan investasi bodong yang mengatasnamakan lembaga koperasi. Isu reformasi regulasi tersebut ditegaskan oleh Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron di sela-sela Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI di BP Batam, Kepulauan Riau, Jumat (4/9/2026). “Reformasi koperasi bertumpu pada tiga pilar. Pertama, pemulihan kredibilitas untuk memisahkan koperasi yang betul-betul sehat dari praktik kecurangan (fraud). Kedua, jaminan…

Komisi IX DPR RI menegaskan proses cleansing atau pemutakhiran data kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tidak boleh berhenti pada persoalan administrasi, tetapi harus menjamin masyarakat miskin dan rentan tetap memperoleh akses pelayanan kesehatan. Karena itu, koordinasi lintas instansi dinilai menjadi kunci agar ketidaksinkronan data tidak berujung pada terhentinya pelayanan medis. Hal tersebut disampaikan Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI M. Yahya Zaini saat membuka pertemuan dengan Pemerintah Kota Surabaya, BPJS Kesehatan, serta pemangku kepentingan terkait di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (4/9/2026). Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan cleansing data dan reaktivasi kepesertaan JKN. “Pemutakhiran data diperlukan untuk memastikan efektivitas…

Anggota Komisi IX DPR RI Gamal menyoroti akurasi sistem desil yang menjadi salah satu dasar dalam penetapan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK). Menurutnya, sistem desil saat ini belum cukup merepresentasikan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara riil sehingga berpotensi menyebabkan masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan justru kehilangan hak atas jaminan kesehatan. “Terkait sistem desil hari ini itu tidak cukup akurat. Artinya desil kita hari ini tidak cukup merepresentasikan kondisi realitas masyarakat, sehingga menggunakan desil sebagai rujukan, itu mencabut hak masyarakat yang seharusnya diberikan oleh pemerintah,” kata Gamal saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ke Kantor BPJS…

Anggota Komisi IX DPR RI Indah Kurnia mendorong pemerintah dan BPJS Kesehatan memperkuat sosialisasi kepada masyarakat terkait status kepesertaan dan mekanisme reaktivasi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK). Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan proses cleansing dan pemutakhiran data tidak menyebabkan masyarakat kehilangan akses terhadap layanan kesehatan. Hal itu disampaikan Indah saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ke Kantor BPJS Kesehatan Cabang Surabaya, Jawa Timur, pada Jumat (4/9/2026). Dalam kunjungan tersebut, Komisi IX mendapatkan penjelasan dari BPJS Kesehatan dan sejumlah pemangku kepentingan mengenai kondisi kepesertaan JKN, termasuk mekanisme reaktivasi peserta PBI-JK yang berstatus nonaktif. “Kami berharap sosialisasi dan informasi secara…