Penulis: redaksi

Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo mengingatkan Badan Karantina Indonesia (Barantin) untuk fokus mengerjakan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2027 yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Sebab itu, ungkapnya, usulan anggaran TA 2027 sebesar Rp 6,557 triliun dapat benar-benar memberikan manfaat nyata bagi perlindungan kesehatan hewan, tumbuhan, dan keamanan pangan masyarakat. Ia menyebut, Badan Karantina Indonesia memegang peran strategis dalam menjaga ketahanan pangan dan menjadi garda terdepan dalam menghadapi ancaman hama, penyakit hewan karantina, organisme pengganggu tumbuhan, serta memastikan standar keamanan pangan bagi masyarakat. “Sebagai penjaga pintu gerbang darat, udara dan laut tentu tidak mudah apalagi Indonesia…

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Mulyadi mendorong agar kebijakan ketahanan pangan nasional dibangun melalui pendekatan yang memberikan insentif kepada petani dan masyarakat. Sehingga, kebijakan tersebut bukan semata-mata melalui pembatasan pemanfaatan lahan atau pendekatan yang bersifat memaksa. Menurutnya, upaya menjaga ketahanan pangan harus mempertimbangkan realitas ekonomi masyarakat, terutama pemilik lahan yang berada di kawasan dengan nilai ekonomi tinggi. Terlebih, ia menilai bahwa kebijakan perlindungan lahan pertanian tidak dapat dilepaskan dari aspek nilai ekonomis pemanfaatan ruang. Hal itu disampaikan Mulyadi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Baleg DPR RI bersama Kementerian ATR/BPN, Kementerian PPN/Bappenas, dan CELIOS dalam rangka penyusunan RUU tentang Komoditas…

Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda menegaskan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) serta Rencana Kerja Pemerintah Kementerian/Lembaga (RKP-KL) Tahun 2027 menjadi bagian penting dalam penyusunan awal RAPBN 2027, terutama untuk seluruh mitra kerja Komisi II DPR. Pasalnya, tahapan ini merupakan bagian dari siklus pembahasan anggaran yang telah dijadwalkan oleh Badan Anggaran DPR RI. Maka dari itu, jelasnya, seluruh komisi di DPR RI melakukan pembahasan bersama mitra kerja, termasuk mitra kerja Komisi II DPR, untuk menghimpun kebutuhan awal anggaran kementerian dan lembaga negara tahun 2027. Pun, ia mengingatkan Komisi II DPR mendorong agar penyusunan anggaran kementerian dan…

Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Dewi Coryati menilai perguruan tinggi di Riau perlu memperkuat promosi keunggulannya agar semakin dikenal dan memiliki daya saing global yang lebih kuat. Hal itu disampaikannya saat Kunjungan Kerja BKSAP DPR RI ke Pemerintah Provinsi Riau, Pekanbaru, Senin (8/6/2026). Menurutnya, setiap perguruan tinggi perlu mampu mengidentifikasi apa yang menjadi nilai unggul masing-masing. Dengan begitu, masyarakat maupun calon mahasiswa dapat mengetahui alasan memilih kampus di Riau dibandingkan perguruan tinggi di daerah lain. Dalam diskusi tersebut, ia mengungkapkan bahwa salah satu keunggulan yang disampaikan adalah kuatnya pendidikan agama yang dimiliki sejumlah perguruan tinggi di Riau.…

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis sebagai payung hukum yang mampu memperkuat kebijakan nasional dari hulu hingga hilir, termasuk kepastian tata kelola lahan untuk mendukung sektor strategis. Maka dari itu, Wakil Ketua Baleg DPR RI Sturman Panjaitan menyampaikan bahwa penyusunan RUU Komoditas Strategis membutuhkan masukan komprehensif dari berbagai sektor agar mampu menghasilkan regulasi yang kuat dan implementatif. Ia menjelaskan, RUU Komoditas Strategis memerlukan pengaturan yang mencakup seluruh rantai nilai dari hulu hingga hilir untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional, termasuk sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP)…

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR memperkuat kerja sama dan komunikasi dengan Kepolisian Resor Kota (Polresta) Serang demi mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan kewenangan MKD DPR RI. Wakil Ketua MKD DPR RI Imron Amin menjelaskan bahwa kerja sama tersebut merupakan bagian dari upaya pencegahan dan pengawasan dalam menjaga kehormatan serta keluhuran martabat DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat. “Keberadaan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI sebagaimana diatur dalam Undang-Undang MD3 bertujuan menjaga dan menegakkan kehormatan serta keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat,” ujar Imron dalam pertemuan bersama jajaran Polresta Serang, Serang, Banten, Rabu (10/6/2026). Perlu diketahui, berdasarkan Pasal 121A Undang-Undang Nomor…

Wakil Ketua DPR RI, Sari Yuliati, menyampaikan keprihatinan dan duka cita yang mendalam atas peristiwa tragis yang menimpa tiga santri di Lombok, Nusa Tenggara Barat, yang diduga menjadi korban tindak kekerasan hingga menyebabkan satu orang meninggal dunia. Peristiwa tersebut telah menimbulkan luka mendalam bagi keluarga korban dan masyarakat. “Saya menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga korban. Tidak ada alasan apa pun yang dapat membenarkan tindakan kekerasan yang menghilangkan nyawa seseorang, terlebih terhadap santri-santri yang sedang menuntut ilmu,” ujar Sari Yuliati dalam keterangan tertulis kepada Politikparlemen.co, di Jakarta, Senin (8/6/2026). Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Pulau Lombok, Sari Yuliati meminta aparat penegak…

Komisi VIII DPR mendesak pemerintah memperkuat tata kelola dan pengawasan lembaga penitipan anak (daycare) menyusul meningkatnya perhatian publik terhadap sejumlah kasus dugaan kekerasan terhadap anak yang terjadi di berbagai daerah. Desakan tersebut mengemuka dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi dan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), serta Rapat Dengar Pendapat Umum dengan orang tua korban di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (9/6/2026). Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko mengatakan, rapat yang secara khusus membahas pengawasan terkait kasus dugaan kekerasan terhadap anak di…

Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menyerukan Pemerintah Pusat segera memberikan kepastian status dan kesejahteraan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), khususnya kepada PPPK Paruh Waktu. Menurutnya, hingga saat ini belum terdapat regulasi turunan yang mengatur secara rinci status dan hak-hak PPPK Paruh Waktu sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang ASN. Hal tersebut disampaikan pria yang kerap disapa Gus Khozin itu dalam Rapat Kerja, RDP dan RDPU Komisi II bersama Menteri PANRB, Mendagri, sejumlah Gubernur, perwakilan APKASI, Ketua Dewan Pengurus APEKSI, Sekjen APEKSI dan Bendahara APEKSI. Rapat kerja ini memiliki agenda Permasalahan PPPK dan Honorer serta Relaksasi Kebijakan dan Penyusunan…

Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion menanggapi usulan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengenai usulan agar kalangan sipil dapat menduduki jabatan utama nonoperasional di lingkungan Polri. Ia meminta Menteri HAM untuk lebih fokus pada penyelesaian persoalan HAM yang hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah bangsa daripada mengusulkan pengaturan jabatan di institusi lain yang berada di luar kewenangannya. “Kami meminta Menteri HAM fokus pada penanganan berbagai persoalan dan dugaan pelanggaran HAM yang hingga kini belum terselesaikan. Energi dan perhatian kementerian seharusnya diarahkan untuk memperkuat perlindungan, penghormatan, pemajuan, dan penegakan HAM, bukan justru masuk ke ranah yang bukan menjadi kewenangannya,”…