Penulis: redaksi

Komisi VIII DPR RI menyoroti tingginya intensitas bencana alam di wilayah Bali Utara yang belakangan ini didominasi oleh musibah kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Karena itu, Komisi VIII mendengarkan keluhan dan permintaan fasilitas untuk penanganan bencana alam tersebut. Hal ini diungkapkan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko saat memimpin Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Komisi VIII di Kabupaten Buleleng, Bali, untuk menyerap langsung berbagai permasalahan krusial masyarakat lokal, Jumat (9/10/2026). “Kunjungan kita ke Buleleng dengan mengajak seluruh mitra strategis yang dimiliki Komisi VIII diantaranya Kemensos dan BNPB, dengan tujuan mendengarkan keluhan dan permintaan fasilitas untuk menangani bencana alam. Intinya…

Anggota Komisi I DPR RI, Elita Budiati, menyoroti keberadaan wilayah tanpa sinyal komunikasi atau blank spot sepanjang sekitar 200 kilometer di Kalimantan Timur. Persoalan ini dinilainya perlu mendapat perhatian serius karena berkaitan dengan efektivitas komunikasi, pemantauan wilayah, dan koordinasi dalam menjaga kedaulatan negara, terutama di kawasan yang berbatasan dengan negara lain. Dalam penjelasannya, Elita menyampaikan bahwa informasi mengenai wilayah tanpa jangkauan sinyal tersebut telah diterima dalam pembahasan bersama jajaran terkait. Ia mendorong adanya koordinasi lintas instansi, termasuk dengan kementerian yang membidangi komunikasi dan digital, untuk mencari solusi atas keterbatasan jaringan tersebut. “Apa yang harus kita lakukan dengan itu? Mungkin ini…

Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin menyoroti pentingnya kesiapan intelijen nasional dalam mengantisipasi ancaman keamanan siber, termasuk penyebaran hoaks dan disinformasi yang berpotensi memicu konflik di masyarakat. Menurutnya, kemampuan mendeteksi ancaman sejak dini di ruang digital menjadi bagian penting dari upaya menjaga stabilitas keamanan nasional. Menurutnya, fungsi cegah dini dan deteksi dini yang dijalankan Badan Intelijen Daerah (BINDA) tidak hanya berkaitan dengan dinamika politik dan keamanan, tetapi juga mencakup berbagai potensi gangguan sosial di masyarakat. Sehingga koordinasi antar aparat keamanan sangat diperlukan. Hal itu disampaikan Nurul kepada Politikparlemen.co di sela-sela pertemuan Komisi I DPR RI dengan BINDA Sulawesi Selatan…

Anggota Komisi VI DPR RI Ida Fauziyah mendorong Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menginventarisasi komoditas unggulan yang dapat diangkut kapal dalam perjalanan pulang setelah mengirim barang ke pulau tujuan. Optimalisasi muatan balik ini dinilai penting untuk menekan biaya logistik antarpulau, karena kapal yang kembali tanpa muatan membuat biaya operasional tidak sebanding dengan barang yang diangkut. “Persoalan yang muncul dalam diskusi adalah banyaknya komoditas yang dibawa ke sebuah pulau, tetapi ketika kembali, kapal justru kosong. Hal itu membuat biaya logistik menjadi mahal. Lain ceritanya kalau ada komoditas yang bisa dibawa kembali sehingga dapat mengurangi biaya,” ujar Ida dalam Kunjungan Kerja Reses…

Anggota Komisi X DPR RI Reni Astuti mendorong sinergi pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat revitalisasi sekolah yang mengalami kerusakan, khususnya pada jenjang SD dan SMP. Koordinasi diperlukan agar sekolah dengan kondisi bangunan tidak layak dapat memperoleh penanganan sesuai tingkat kerusakan dan ketentuan yang berlaku. “Presiden Prabowo juga sering menyampaikan bagaimana sekolah-sekolah di Indonesia ini harus layak untuk dijadikan tempat kegiatan belajar mengajar oleh siswa-siswa,” ujar Reni saat Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Jumat (9/10/2026). Dalam kunjungan tersebut, Komisi X DPR RI meninjau SDN Plinggisan, Kecamatan Kraton, dan SMP Negeri 1 Pohjentrek, Kabupaten…

Anggota Komisi VI DPR RI Sturman Panjaitan mendorong pemerataan investasi dan dukungan mitra kerja Komisi VI DPR RI hingga pulau-pulau terluar Kepulauan Riau (Kepri), tidak hanya terpusat di Batam. Ia meminta mitra kerja terkait melihat langsung kondisi masyarakat di daerah yang masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dan layanan dasar. “Semua mitra ini seyogianya bermanfaat bagi masyarakat Provinsi Kepulauan Riau, bukan hanya di Batam,” ujar Sturman saat Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI bersama BP BUMN, PT Danantara Asset Management (PT DAM), Kementerian Koperasi, BP Batam, serta sejumlah BUMN dan perbankan di Kota Batam, Kepulauan Riau, Jumat (9/10/2026). Sturman menjelaskan, karakteristik…

Komisi V DPR RI mendorong pemenuhan anggaran rekonstruksi pascabencana di Nusa Tenggara Timur (NTT) sebesar Rp1,1 triliun serta percepatan rencana pembangunan jalan lintas utara Pulau Flores yang diperkirakan membutuhkan anggaran Rp2,5 triliun. Dukungan anggaran tersebut dinilai penting untuk memulihkan infrastruktur terdampak bencana sekaligus memperkuat konektivitas antarwilayah di NTT. Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyampaikan, kebutuhan anggaran rekonstruksi pascabencana untuk Kementerian Pekerjaan Umum (PU) diharapkan dapat dipenuhi melalui anggaran perubahan agar proses pemulihan infrastruktur dapat segera dilanjutkan. “Untuk Kementerian Pekerjaan Umum, kami masih membutuhkan dana kurang lebih Rp1,1 triliun untuk keperluan rekonstruksi pascabencana di Nusa Tenggara Timur yang diharapkan di…

Komisi X DPR RI mendesak agar ruang kelas yang mengalami kerusakan parah di SDN Plinggisan 1, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, segera diperbaiki karena berpotensi membahayakan keselamatan peserta didik. Kondisi bangunan yang ditopang tiang kayu dan bambu menjadi sorotan dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI di Pasuruan, Jawa Timur, Jumat (9/10/2026). Anggota Komisi X DPR RI Lita Machfud Arifin menilai kondisi tersebut memerlukan penanganan segera, terlebih SDN Plinggisan 1 dikenal sebagai salah satu sekolah unggulan di Kabupaten Pasuruan. Ia menyebut terdapat enam rombongan belajar (rombel) yang ruang kelasnya membutuhkan perbaikan. “Sudah ada ruang kelas yang rusak parah dan harus…

Komisi XIII DPR RI mendesak penindakan tegas terhadap petugas pemasyarakatan yang terbukti menyalahgunakan kewenangan dalam proses pembebasan bersyarat Muhammad Subchi Azal Tsani alias Bechi, terpidana kasus kekerasan seksual terhadap santri. Sebab itu, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Rinto Subekti menekankan pentingnya pengawasan sejak dini agar dugaan pelanggaran tidak baru ditindaklanjuti setelah menjadi perhatian publik. “Karena kita tahu Indonesia ini kalau nggak viral di media sosial, kita nggak tahu dan mungkin tidak ditindaklanjuti. Maka, pengawasan dan penanganan harus dilakukan sejak awal, jangan menunggu persoalan menjadi besar dan viral,” ujar Rinto dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi XIII DPR RI di Malang,…

Komisi XIII DPR RI mendorong penguatan sinergi layanan pengaduan dan pendampingan korban agar masyarakat lebih mudah mengakses perlindungan sejak dini, tanpa harus menunggu persoalan menjadi viral. Upaya ini dapat dilakukan dengan menghubungkan layanan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Sahabat Saksi dan Korban (SSK), serta Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di tingkat desa dan kelurahan. Anggota Komisi XIII DPR RI Fransiskus Maria Agustinus Sibarani menilai, paralegal dan Posbankum dapat menjadi pintu masuk bagi masyarakat yang membutuhkan informasi hukum maupun pendampingan awal, terutama di wilayah yang belum terjangkau secara optimal oleh layanan perlindungan. “Jadi, saya usulkan supaya LPSK ini dengan Sahabat Saksi…