Penulis: redaksi

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Reni Astuti mengusulkan agar pengalihan hak atas tanah dalam pelaksanaan reforma agraria tidak dilakukan secara otomatis, ketika tanah tidak dimanfaatkan selama dua tahun berturut-turut. Menurutnya, subjek reforma agraria perlu terlebih dahulu mendapatkan peringatan, pendampingan, serta kesempatan untuk memulihkan pemanfaatan tanah. Usulan tersebut disampaikan Reni dalam rapat Panitia Kerja (Panja) Penyusunan RUU tentang Pengaturan Reforma Agraria, di Ruang Rapat Baleg, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (5/9/2026). Ia menyampaikan pandangan terkait penyempurnaan ketentuan Pasal 37 ayat (3) dalam draf RUU tersebut. Reni mengusulkan agar ketentuan tersebut memperjelas bahwa pengalihan hak dilakukan apabila subjek reforma agraria dengan…

Read More

Pesoalan terkait penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Khusus Anggota DPR RI menjadi salah satu yang disorot dalam kunjungan kerja Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI ke Kepolisian Resor (Polres) Mojokerto Kota, Jawa Timur, Kamis (3/9/2026). Wakil Ketua MKD DPR RI Adang Daradjatun mengungkapkan, pelanggaran penggunaan TNKB Khusus, mulai dari penggunaan di luar waktu dinas hingga pemalsuan nomor, dapat dilaporkan sesegera mungkin ke pihak MKD melalui nomor hotline yang telah disediakan. Ia memandang aparat kepolisian, khususnya polisi lalu lintas tak boleh segan dalam melaporkan adanya dugaan pelanggaraan penggunaan TNKB Khusus tersebut. “Kenapa kita sampaikan begitu? Terus terang saja  jajaran kepolisian, lebih spesifik lagi lalu…

Read More

Komisi XII DPR RI menyoroti sejumlah pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Sulawesi Selatan yang belum berproduksi. Kondisi tersebut dinilai perlu dievaluasi karena berpotensi menghambat kontribusi sektor pertambangan terhadap penerimaan negara. Hal itu menjadi salah satu perhatian Komisi XII DPR RI dalam agenda Kunjungan Kerja Spesifik ke Makassar, Sulawesi Selatan, Jum’at (4/9/2026). Dalam pertemuan dengan sejumlah perusahaan pertambangan, Komisi XII DPR RI menggali perkembangan masing-masing pemegang IUP, termasuk perusahaan yang telah memperoleh Rencana Kerja dan Biaya (RKB), tetapi belum merealisasikan kegiatan produksi. Anggota Komisi XII DPR RI Andi Muzakkir mengatakan, pendalaman dilakukan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan perusahaan sejak memperoleh IUP. Ia…

Read More

Anggota Komisi XII DPR RI Syarif Fasha mendorong optimalisasi Refinery Unit (RU) III Plaju, Palembang, Sumatera Selatan, sebagai kilang pengolahan biodiesel B50 dan etanol E20. Optimalisasi tersebut dinilai dapat memperkuat ketahanan energi sekaligus mengurangi ketergantungan pasokan bahan bakar minyak (BBM) Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) dari daerah lain. Hal tersebut disampaikan Syarif saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII DPR RI ke RU III Plaju, Jumat (4/9/2026). Menurutnya, RU III Plaju memiliki kapasitas produksi yang besar, tetapi pemanfaatannya belum optimal akibat keterbatasan pasokan minyak mentah. “Kilang ini salah satu penyokong BBM yang ada di Indonesia, tetapi saat ini belum dimaksimalkan karena…

Read More

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI mendorong penguatan tata kelola Kredit Pemilikan Rumah (KPR) agar konsumen memperoleh kepastian sertifikat setelah memenuhi kewajibannya. Salah satu usulan yang mengemuka ialah penerapan mekanisme KPR non-subsidi dengan Akta Jual Beli (AJB), bukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), untuk mencegah persoalan sertifikat kembali terjadi. Anggota BAKN DPR RI Jalal Abdul Nasir mengatakan kepastian sertifikat merupakan hak dasar konsumen yang perlu menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan, tidak hanya PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BTN), tetapi juga perbankan lain yang menyalurkan KPR. “Saya kira ini kan hak konsumen yang sangat mendasar, yang sangat harus menjadi…

Read More

Komisi IV DPR RI menekankan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Lampung, tidak hanya berfokus pada pemadaman, tetapi juga mencakup kesiapsiagaan, deteksi dini, serta pemulihan kawasan pascakebakaran. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga ekosistem dan habitat satwa dilindungi di kawasan konservasi tersebut. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengatakan, TNWK merupakan kawasan konservasi yang memiliki peran penting dalam menjaga keanekaragaman hayati Indonesia. Kawasan tersebut menjadi habitat sejumlah satwa dilindungi, seperti gajah sumatera, badak sumatera, dan harimau sumatera. “Melalui kunjungan kerja ini, Komisi IV DPR RI ingin memastikan tiga hal penting. Pertama,…

Read More

Anggota Komisi VIII DPR RI Wibowo Prasetyo mendorong Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri (STABN) Raden Wijaya Wonogiri memperluas program studi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Menurutnya, rencana peningkatan status STABN menjadi institut perlu diikuti penguatan akademik agar mahasiswa memiliki pilihan kompetensi dan peluang karier yang lebih beragam. “Untuk menarik minat yang lebih luas, saya kira ini perlu diperluas,” ujar Wibowo saat mengikuti kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI di STABN Raden Wijaya, Wonogiri, Jawa Tengah, Kamis (3/9/2026). Menurut Wibowo, perubahan status kelembagaan dari sekolah tinggi menjadi institut tidak cukup hanya ditandai dengan perubahan nomenklatur. Pengembangan tersebut…

Read More

Penyelesaian konflik agraria yang masih berlarut akibat tumpang tindih regulasi dan kewenangan, menjadi salah satu alasan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mendorong percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria. Regulasi tersebut diharapkan menjadi solusi yang lebih komprehensif terhadap persoalan pertanahan yang selama ini belum terselesaikan. Wakil Ketua Baleg DPR RI Ahmad Iman Sukri mengatakan, kompleksitas persoalan agraria menunjukkan perlunya aturan yang secara khusus mengatur mekanisme pelaksanaan reforma agraria. Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan penguasaan tanah, tetapi juga bersinggungan dengan berbagai regulasi dan kepentingan antarsektor. “Ini sebenarnya adalah jawaban dari persoalan-persoalan konflik agraria yang begitu kompleks. Kita…

Read More

Komisi II DPR RI melakukan Penyerahan Sertifikat Tanah Aset Pemerintah Daerah, BMD dan Aset BUMD di Provinsi Kalimantan Selatan”. Dalam kesempatan itu, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengungkapkan pentingnya perlindungan hukum atas aset pertanahan, baik milik pemerintah maupun tanah rakyat, guna menghindari sengketa di masa mendatang. Rifqinizamy mencontohkan kasus yang pernah dialami Pemprov Kalimantan Selatan terkait sengketa lahan perkantoran akibat ketiadaan sertifikat asli. “Pak Gubernur tadi memiliki cerita yang saya kira tidak boleh terulang lagi. Bayangkan tanahnya sudah jelas telah dibebaskan dan berada di lingkup perkantoran Pemprov Kalimantan Selatan, APBD-nya sudah disiapkan untuk bangun gedung DPRD, tiba-tiba ada pihak-pihak…

Read More

Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo mendorong pengelola Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Lampung, memperkuat ketersediaan pakan bagi satwa dilindungi di tengah kondisi kekeringan. Menurutnya, ketersediaan sumber makanan perlu menjadi perhatian agar satwa tidak mengalami kelaparan maupun keluar dari kawasan konservasi untuk mencari makanan. Hal itu disampaikan Firman saat Komisi IV DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke TNWK, Lampung Timur, Lampung, Kamis (3/9/2026). Ia menilai kondisi kekeringan dapat berdampak terhadap ketersediaan makanan alami bagi satwa, terutama gajah, badak, dan harimau sumatra yang menjadi satwa prioritas di kawasan tersebut. “Sangat minimnya makanan untuk satwa. Karena di sini merupakan taman…

Read More