Penulis: redaksi

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menilai pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan infrastruktur harus mengedepankan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ia menyoroti masih terjadinya ketimpangan alokasi anggaran, di mana daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) besar justru kembali mendapatkan porsi APBN yang dominan. Menurut Lasarus, ketimpangan alokasi anggaran ini sangat terasa di wilayah luar Pulau Jawa, seperti Kalimantan dan Riau, yang memiliki ruang fiskal daerah relatif kecil meskipun memberikan kontribusi ekonomi sangat besar bagi negara. “Di Pulau Jawa ini, rata-rata APBD-nya sudah besar, ditambah lagi APBN-nya juga besar. Kalimantan itu APBD-nya kecil-kecil,…

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menekankan pentingnya kehati-hatian dalam merumuskan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset. Menurutnya, pengaturan kewenangan perampasan aset harus disusun dengan mempertimbangkan potensi penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, Habiburokhman juga menyoroti kondisi integritas aparat penegak hukum di Indonesia. Ia menjelaskan, salah satu hal yang perlu menjadi perhatian ialah perbedaan kondisi penegakan hukum Indonesia dengan negara-negara maju yang kerap dijadikan rujukan dalam penerapan perampasan aset. “Kita selalu membandingkan penerapan perampasan aset di negara kita dengan di negara maju, contoh Amerika dan Inggris. Tapi yang harus kita pertimbangkan juga adalah apakah pelaksananya nanti aparat penegak hukum kita sama berintegritasnya…

Posisi dan kewenangan badan yang nantinya menangani reforma agraria perlu dirumuskan secara tegas dalam RUU tentang Pengaturan Reforma Agraria, khususnya terkait hubungannya dengan mekanisme peradilan yang selama ini menjadi jalur penyelesaian konflik pertanahan. Kejelasan tersebut dinilai penting agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam penyelesaian konflik pertanahan. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menilai, pembahasan RUU tersebut perlu terlebih dahulu menentukan standing position badan reforma agraria, termasuk kapan lembaga tersebut dapat terlibat dan pada tahapan apa dapat mengambil alih penyelesaian suatu konflik. “Pertama, ini harus kita jelaskan dulu standing position-nya badan ini bagaimana, termasuk dalam posisinya dengan peradilan.…

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Selly Andriany Gantina, mendorong penguatan pengaturan mengenai pencatatan dan pengakuan status anak dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (RUU Adminduk). Menurut Selly, persoalan administrasi dan status kependudukan anak harus mendapatkan perlindungan yang lebih kuat, khususnya dalam kasus perceraian yang melibatkan pasangan dengan perbedaan kewarganegaraan. Hal tersebut disampaikan Selly dalam Rapat Panja Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (RUU Adminduk) di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (7/9/2026). Selly menilai proses perceraian,…

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie meminta fungsi Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara (BUN) dicantumkan secara jelas dalam indikator tugas dan kinerja Kementerian Keuangan. Menurutnya, kejelasan tersebut penting agar pelaksanaan fungsi pengelolaan keuangan negara dapat diukur dan dipertanggungjawabkan. Dolfie menilai posisi Menteri Keuangan sebagai BUN memiliki cakupan tugas yang sangat besar karena berkaitan dengan pengelolaan anggaran negara lebih dari Rp1.000 triliun. Karena itu, fungsi tersebut semestinya tergambar secara eksplisit dalam uraian tugas Kementerian Keuangan, bukan hanya tersirat dalam sejumlah tugas lainnya. “Saya ingin dapat klarifikasi saja, tugas Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara, apakah sudah ada di dalam…

Penyelesaian konflik agraria membutuhkan pendekatan yang mengedepankan perlindungan masyarakat serta kepastian hukum bagi seluruh pihak. Seiring proses penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria, langkah menjaga kondusivitas di tengah masyarakat dinilai penting agar konflik tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih luas. Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Deddy Yevri Hanteru Sitorus meminta Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) turut mengedepankan pendekatan yang memberikan ruang penyelesaian bagi masyarakat yang tengah menghadapi konflik agraria. Ia berharap selama proses penyusunan RUU berlangsung, persoalan yang berkaitan dengan konflik agraria dapat ditangani secara hati-hati dengan memperhatikan kondisi masyarakat. “Bapak-bapak kita dari polisi, kita mohon (hadir)…

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menegaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset harus diarahkan untuk memperkuat pemberantasan korupsi tanpa membuka ruang kesewenang-wenangan aparat penegak hukum. Menurutnya, kewenangan perampasan aset harus disertai batasan dan mekanisme yang jelas agar tidak disalahgunakan. “Yang tadi Pak Shri sampaikan, jangan akhirnya melakukan hal-hal yang tidak perlu dilakukan, kesewenang-wenangan. Kita tidak ingin perampasan aset menjadi abuse of power dari aparat penegak hukum yang ada,” kata Sahroni saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI dengan Peradi Professional dan Shri Hardjuno Wiwoho di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (7/9/2026). Menurutnya,…

Anggota Komisi XII DPR RI Cheroline Chrisye Makalew mendorong pemerintah memastikan program pengelolaan sampah tidak hanya terfokus di Pulau Jawa, tetapi juga menjangkau daerah-daerah di Indonesia timur. Menurutnya, persoalan persampahan merupakan masalah nasional yang membutuhkan penanganan secara merata sesuai kondisi masing-masing daerah. Caroline menyoroti kondisi pengelolaan sampah di sejumlah wilayah Papua, termasuk masih terjadinya kebakaran di tempat pemrosesan akhir (TPA). Ia menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah pusat agar kebijakan dan program pengelolaan sampah dapat benar-benar dirasakan masyarakat di daerah. “Untuk itu, makanya tadi saya minta supaya kita bersama-sama turun, agar mereka dapat melihat langsung kondisi yang ada di…

Ketua Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) Indonesia–Chili DPR RI Habib Idrus Salim Aljufri mengungkapkan Dubes Chili berencana memperluas investasinya dengan menawarkan ekspor lithium dari negara tersebut ke Indonesia. Langkah ini dinilai strategis untuk memperkuat ekosistem kendaraan listrik guna mendukung program hilirisasi industri nasional. Hal tersebut disampaikan Habib Idrus saat wawancara dengan Politikparlemen.co usai menerima kunjungan kehormatan (courtesy call) Dubes Chili Mario Ignacio Artaza yang digelar di Ruang Pimpinan BKSAP, Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta Senin (7/9/2026). “Khususnya dalam memproduksi baterai untuk menyuplai kebutuhan mobil dan motor listrik nasional. Investasi ini mendatangkan kebaikan dan keuntungan ekonomi bagi kedua belah pihak,” ujar Habib…

Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra meminta mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset dirumuskan secara jelas dan ketat. Menurutnya, kepastian hukum diperlukan agar kewenangan negara dalam merampas aset tetap berjalan seimbang dengan perlindungan hak warga negara, khususnya pihak ketiga yang beritikad baik. Soedeson menjelaskan, NCB merupakan mekanisme perampasan yang berfokus pada aset atau kebendaan (in rem), sehingga proses hukumnya ditujukan terhadap status atau asal-usul aset, bukan semata-mata menunggu adanya putusan pidana terhadap pemilik atau pihak yang menguasainya. “NCB ini kita tidak bisa memperhitungkan itu di luar hukum perdata, karena fokusnya adalah kepada kebendaan,” kata…