Penulis: redaksi

Anggota Komisi VIII DPR RI Nanang Samodra meminta pemeriksaan dan pemenuhan istithaah kesehatan jemaah haji diperketat sebagai bagian dari persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2027. Menurutnya, jemaah yang diberangkatkan harus benar-benar memenuhi persyaratan kesehatan agar tidak menimbulkan persoalan selama berada di Arab Saudi. “Dari segi panitia sendiri harus paham bahwa yang berangkat sekarang ini harus benar-benar memenuhi istithaah kesehatan. Artinya mereka harus benar-benar sehat,” ujar Nanang saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI ke Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Utara, Medan, Sumatera Utara, Jumat (2/10/2026). Nanang mengingatkan agar persoalan jemaah yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan tidak…

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat perlindungan masyarakat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berkepanjangan. Menurutnya, upaya penanganan tidak cukup hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga harus memastikan kesehatan dan keselamatan warga yang terdampak kabut asap. “Karhutla yang terjadi di berbagai daerah sampai sekarang masih belum bisa diatasi. Banyak masyarakat telah merasakan dampaknya baik dari sisi kesehatan, keamanan, dan sosial,” kata Puan dalam keterangan persnya, Selasa (13/10/2026). Puan menyampaikan keprihatinan terhadap masyarakat yang masih menghadapi kabut asap akibat karhutla. Kondisi tersebut tidak hanya mengganggu aktivitas sehari-hari, tetapi juga menambah risiko kesehatan dan keselamatan, terutama bagi…

Anggota Komisi IV DPR RI Adi Wiryatama menyoroti beratnya beban operasional dan birokrasi hukum yang ditanggung oleh Lembaga Konservasi (LK) ketika menerima titipan satwa liar hasil sitaan aparat. Dirinya meminta pemerintah agar melunakkan aturan terkait status penitipan satwa agar pengelola LK tidak terbebani oleh kewajiban menjadi saksi persidangan yang berulang. “Selama ini begitu kita dapat titipan satwa dari BKSDA dan ada sidang, setiap sidang kita dipanggil menjadi saksi. Kita lelah. Belum lagi beban pakannya, kemarin kita dikasih titipan 300 burung dara yang menghabiskan pakan hingga 50 kilogram per hari,” papar Adi saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI…

Selain mengancam lingkungan, karhutla berdampak pada kesehatan masyarakat, mengganggu aktivitas warga, hingga berpotensi menghambat penerbangan akibat kabut asap. Untuk itu, Anggota Komisi VIII DPR RI M. Husni mendorong penguatan koordinasi lintas sektor untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan. Ia menegaskan, upaya pemadaman harus terus diintensifkan mengingat kebakaran yang belum terkendali dapat memperluas dampak asap ke wilayah permukiman, termasuk Kota Palembang. “Kami dari Komisi VIII ingin sesegera mungkin kebakaran hutan ini cepat teratasi,” ujar Husni usai meninjau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Selatan di Palembang, Sabtu (10/10/2026). Menurutnya, penanganan karhutla memiliki tantangan tersendiri karena…

Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya meminta Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) menelusuri titik-titik kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan melalui koordinasi dengan instansi terkait dan organisasi masyarakat sipil. Menurutnya, dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat, termasuk tingginya kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), perlu menjadi perhatian dalam upaya pemenuhan dan pelindungan hak asasi manusia. “Ini pelanggaran HAM, Pak. Walaupun ini bukan tugas Bapak, tapi domain HAM-nya ada,” tegas Willy dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi XIII DPR RI di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (9/10/2026). Politisi Fraksi Partai NasDem tersebut menyoroti dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat, termasuk…

Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo mendesak pemerintah segera mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui penanganan menyeluruh, mulai dari percepatan pemadaman hingga evaluasi tata kelola hutan. Ia menegaskan, karhutla yang terus berulang setiap musim kemarau tidak boleh dianggap sebagai fenomena tahunan semata, melainkan harus menjadi momentum pembenahan kebijakan, penegakan hukum, dan perlindungan masyarakat terdampak. “Negara harus hadir secara sungguh-sungguh. Tidak bisa hanya reaktif memadamkan api saat karhutla terjadi. Tidak bisa hanya reaktif mengirim bantuan saat banjir dan longsor terjadi,” ujar Firman dalam keterangan tertulis kepada Politikparlemen.co, di Jakarta, Senin (12/10/2026). Politisi Fraksi Partai Golkar itu menilai, penanganan karhutla…

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Dede Indra Permana Soediro menegaskan pentingnya pengawasan terhadap implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru. Melalui kunjungan kerja reses ke Jawa Tengah, Komisi III DPR RI mendalami pelaksanaan ketentuan hukum tersebut serta dinamika penegakan hukum yang dihadapi aparat di daerah. Politisi dari Fraksi PDI-Perjuangan itu menjelaskan, pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana menandai fase baru transformasi sistem hukum nasional. Sejak berlaku pada 2 Januari 2026, regulasi tersebut menjadi…

Penanganan kasus perundungan di Pemalang, Jawa Tengah, yang menyebabkan seorang anak sekolah dasar meninggal dunia, perlu mempertimbangkan keadilan bagi korban sekaligus masa depan anak yang menjadi pelaku. Penegakan hukum tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi juga perlu memberikan ruang pembinaan agar anak dapat memperbaiki diri dan kembali ke masyarakat. Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra menyampaikan hal itu sekaligus belasungkawa kepada korban dan keluarga. Namun, ia mengingatkan bahwa anak yang menjadi pelaku juga masih memiliki masa depan yang perlu diperhatikan dalam proses penegakan hukum. “Yang pertama, kami terus terang menyampaikan rasa belasungkawa, duka cita yang dalam bagi korban dan…

Anggota Komisi VI DPR RI, Gde Sumarjaya Linggih atau yang akrab disapa Demer, mendatangi Kantor Pertamina Cabang Denpasar, Bali, untuk memastikan kondisi pasokan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Bali, pada Selasa (13/10/2026). Hal ini menyusul antrean panjang masyarakat di sejumlah SPBU dalam beberapa hari terakhir. Kunjungan tersebut dilakukan setelah Demer melihat langsung antrean kendaraan yang mengular untuk mendapatkan BBM pada Selasa pagi. Ia kemudian berdiskusi dengan pihak Pertamina guna mengetahui penyebab kondisi tersebut sekaligus memastikan langkah konkret untuk mempercepat penyaluran BBM kepada masyarakat. Menurutnya, kelangkaan yang terjadi sejak pekan lalu telah menimbulkan dampak nyata bagi aktivitas masyarakat. Pembatasan…

Komisi III DPR RI mengevaluasi kesiapan aparat penegak hukum di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menerapkan KUHP dan KUHAP baru. Evaluasi tersebut dilakukan melalui Rapat Kerja Terpadu bersama Kepolisian Daerah (Polda), Kejaksaan Tinggi (Kejati), dan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bangka Belitung (Babel) di Mapolda Babel, Pangkalpinang, Selasa (13/10/2026). Ketua Tim Kunjungan Kerja sekaligus Anggota Komisi III DPR RI, Benny Utama, mengatakan kunjungan tersebut bertujuan memastikan koordinasi dan sinergi antaraparat penegak hukum berjalan optimal. Menurutnya, kerja sama yang baik antara kepolisian, kejaksaan, dan BNNP menjadi faktor penting dalam mewujudkan kepastian hukum serta keadilan bagi masyarakat. “Sejauh mana sinergi antara aparat…