Penulis: redaksi

DPR RI secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi undang-undang. Persetujuan pengesahan dilakukan pada Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Sufmi Dasco Ahmad, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/6/2026). Seluruh fraksi menyatakan persetujuannya terhadap hasil pembahasan yang telah dilakukan oleh Komisi III DPR RI bersama pemerintah. Saat memimpin jalannya rapat, Dasco meminta persetujuan forum terhadap RUU tersebut. “Tiba saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor…

Penyelenggaraan nonton bareng (nobar) Piala Dunia 2026 didorong tidak hanya menjadi ruang hiburan masyarakat, tetapi juga momentum memperkuat persaudaraan sekaligus menggerakkan ekonomi rakyat. Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai, tingginya antusiasme masyarakat terhadap sepak bola dapat dimanfaatkan untuk menciptakan dampak ekonomi, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menurut Saleh, penayangan Piala Dunia melalui TVRI membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk menikmati turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut. Sebagai lembaga penyiaran publik dan mitra Komisi VII DPR RI, TVRI dinilai memiliki peran penting menghadirkan tontonan kelas dunia yang dapat dijangkau seluruh masyarakat.…

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendidikan kedokteran nasional, termasuk pelaksanaan Uji Kompetensi Nasional Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD) dan Program Internship Dokter Indonesia. Hal tersebut disampaikan saat menyampaikan kesimpulan Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kesehatan dan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026). Yahya mengatakan Komisi IX bersama pemerintah sepakat untuk melakukan evaluasi komprehensif terhadap penyelenggaraan pendidikan kedokteran pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan sistem penjaminan mutu pendidikan kedokteran berjalan efektif, akuntabel,…

Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 dimanfaatkan sebagai momentum memperkuat aksi nyata menjaga kelestarian lingkungan di wilayah pesisir. Anggota Komisi XII DPR RI Ateng Sutisna mengajak masyarakat bergerak bersama menghadapi tantangan perubahan iklim melalui aksi bersih sungai dan penanaman mangrove di Desa Anggasari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang, Jawa Barat pada Sabtu (6/6/2026). Kegiatan bertema “Now for Climate – Saatnya Bekerja untuk Iklim” tersebut digelar untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga ekosistem pesisir dan mengurangi pencemaran sungai. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi upaya memulihkan kawasan mangrove sebagai benteng alami dalam menghadapi abrasi, banjir rob, serta dampak perubahan iklim. Dalam…

Anggota Komisi IX DPR RI, Achmad Ru’yat, mendesak pemerintah segera melakukan audit independen terhadap program magang dokter menyusul meninggalnya tiga peserta dalam beberapa bulan terakhir. Menurutnya, insiden tersebut harus menjadi alarm serius bagi pemerintah untuk mengevaluasi secara menyeluruh sistem pendidikan profesi dokter yang saat ini berjalan. Pernyataan itu disampaikan Ru’yat dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kesehatan dan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026). Ru’yat menegaskan bahwa upaya pemerintah meningkatkan jumlah dokter untuk mengatasi ketimpangan tenaga kesehatan di berbagai daerah harus tetap dibarengi dengan perlindungan terhadap…

Proses aksesi Indonesia menuju Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) menjadi salah satu agenda strategis yang tengah dikawal DPR RI. Keanggotaan OECD dinilai tidak hanya akan meningkatkan posisi Indonesia di tingkat internasional, tetapi juga menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, reformasi hukum, hingga daya saing ekonomi nasional. Menurut Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri, proses aksesi OECD saat ini menjadi salah satu isu internasional yang perlu mendapat perhatian serius dari parlemen karena akan berdampak pada berbagai sektor pembangunan nasional. “Salah satu isu internasional yang saat ini penting untuk dikawal parlemen…

Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Ahmad Heryawan menegaskan bahwa persoalan pemukiman kembali (resettlement) masyarakat eks Blang Lancang dan Rancong, Kota Lhokseumawe, Provinsi NAD, harus segera memperoleh penyelesaian setelah tertunda selama lebih dari 50 tahun. Menurutnya, masih terdapat ratusan kepala keluarga yang hingga kini belum menerima hak pemukiman kembali meskipun lahan mereka telah digunakan untuk kepentingan perluasan proyek PT Pertamina (dahulu PT Arun LNG) sejak tahun 1974. Hal tersebut disampaikannya usai memimpin Kunjungan Spesifik (Kunspek) BAM DPR RI di Kantor Gubernur Aceh, Kota Banda Aceh, Senin (8/6/2026). Pertemuan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Aceh, Pemerintah Kota Lhokseumawe, DPR…

Anggota Komisi V DPR RI Abdul Hadi menyoroti rendahnya pagu anggaran Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal serta Kementerian Transmigrasi dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI dan Menteri Transmigrasi RI. Menurutnya, besaran anggaran yang diusulkan jauh lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya ini bisa berpotensi menghambat pelaksanaan program pembangunan yang menyasar masyarakat desa dan daerah tertinggal. “Catatan kami secara umum, Pak Menteri, bahwasannya anggarannya cukup memilukan, cukup rendah dibanding dengan tahun sebelumnya,” ujar Hadi dalam agenda Rapat Kerja Komisi V DPR RI yang membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) serta…

Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi menyatakan kesiapan BKSAP untuk membantu mempromosikan potensi unggulan Provinsi Riau kepada investor global. Hal ini guna mendukung percepatan hilirisasi dan pembangunan ekonomi daerah. Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan Diseminasi Hasil Kegiatan BKSAP DPR RI bersama Pemerintah Provinsi Riau di Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru, Senin (8/6/2026). Menurutnya, diplomasi parlemen dapat menjadi pintu masuk bagi daerah untuk memperluas kerja sama internasional dan membuka peluang investasi yang lebih besar. “BKSAP bisa diposisikan sebagai pembuka pintu internasional bagi Provinsi Riau,” ujar Habib. Ia menilai Riau memiliki potensi besar untuk berkembang melalui hilirisasi…

Pemblokiran barcode BBM bersubsidi yang dikeluhkan pelaku usaha di berbagai daerah dinilai berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi produktif. Karena itu, Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini meminta pemerintah menghadirkan mekanisme komunikasi yang transparan agar perubahan kebijakan energi tidak menimbulkan kebingungan di lapangan. Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu menilai kebijakan yang tidak disertai sosialisasi dan mekanisme komunikasi yang jelas dapat berdampak langsung terhadap kelangsungan usaha, khususnya sektor logistik, transportasi, hingga industri kecil yang masih bergantung pada akses BBM bersubsidi. Dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI bersama Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026), Novita mengungkapkan adanya laporan dari…