Penulis: redaksi

Perkumpulan Kepala Desa Akhir Masa Jabatan (AMJ) melakukan audiensi dengan Pimpinan DPR RI dengan membawa aspirasi terkait keberlanjutan pemerintahan desa bagi kepala desa yang masa jabatannya akan berakhir mulai 2027. Aspirasi tersebut antara lain mempertimbangkan keberlanjutan masa jabatan maupun mekanisme pengisian jabatan kepala desa agar pemerintahan dan pembangunan di desa tetap berjalan. Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menilai keberlanjutan dan stabilitas pemerintahan desa merupakan hal penting untuk dipertimbangkan. Menurutnya, kondisi pemerintahan yang stabil dapat mendukung kepastian pelayanan serta keberlangsungan pembangunan di tengah masyarakat. “Yang kedua tentu juga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tadi, stabilitas. Terutama dalam situasi politik seperti…

Komisi XIII DPR RI mengingatkan Kepala Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas I TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) Bandung untuk memperkuat pengawasan keimigrasian seiring tingginya mobilitas masyarakat dan warga negara asing di kawasan tersebut. Pengawasan ekstra ketat ini dinilai penting demi mencegah berbagai potensi pelanggaran hukum, termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Jawa Barat. Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR RI dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Barat Syahrioma Delavino dan Kepala Kanim Kelas I TPI Bandung Arya Pradhana Anggakara di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat,…

Kasus dugaan keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, mendapat perhatian serius dari Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi. ​Perhatian tersebut mencuat setelah salah satu korban, seorang siswi berusia 16 tahun berinisial FP, dilaporkan mengalami gangguan ingatan hingga tidak lagi mengenali guru maupun teman-teman sekelasnya. ​Nurhadi menegaskan bahwa kasus yang terjadi di Berastagi, Kabupaten Karo tersebut sudah masuk kategori sangat serius dan tidak boleh dipandang sebagai insiden biasa. ​“Kasus di Berastagi, Karo ini sudah masuk kategori serius dan tidak boleh dianggap sebagai insiden biasa. Yang paling memprihatinkan adalah adanya anak yang sampai harus menjalani…

Delapan fraksi di DPR menyatakan persetujuannya terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (RUU Perubahan UUPA) untuk ditetapkan sebagai RUU usul inisiatif DPR. Persetujuan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027, Selasa (8/9/2026). Selanjutnya, memimpin agenda paripurna, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan RUU Perubahan UUPA menjadi usul DPR, yang mana siap diproses sesuai mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan. Langkah ini menjadi upaya untuk menjaga kesatuan dan persatuan, perdamaian, sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat Aceh. Masing-masing fraksi telah menyampaikan pandangannya secara tertulis terhadap urgensi perubahan UU…

Komisi XIII DPR RI mendorong Direktorat Jenderal Imigrasi terus memperbarui dan mengoptimalkan teknologi pengawasan keimigrasian untuk mengantisipasi perkembangan modus pemalsuan dokumen, paspor, visa, hingga kejahatan lintas negara. Pemanfaatan teknologi dinilai harus berjalan beriringan dengan kemampuan petugas dalam membaca dan mengolah data perlintasan. Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea mengatakan sistem teknologi keimigrasian yang telah tersedia pada dasarnya sudah memberikan dukungan terhadap pengawasan. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kemampuan memanfaatkan data secara optimal. “Teknologinya harus terus di-update dan kita juga harus mewaspadai teknologi lain yang bisa mengungguli teknologi kita, terutama soal pemalsuan data, pemalsuan paspor, pemalsuan visa. Imigrasinya tidak boleh kalah,”…

Anggota Komisi VII DPR RI Mohammad Toha mendorong pemerintah beserta jajaran pakar untuk segera merumuskan langkah konkret terkait pengelolaan dan mitigasi potensi limbah baterai kendaraan listrik yang diprediksi membludak dalam kurun tiga hingga lima tahun mendatang. “Kira-kira apa rekomendasinya untuk mengantisipasi limbah mobil dan sepeda motor 3 tahun, 5 tahun mendatang? Khususnya terkait baterai ini, karena kita belum punya lembaga atau perusahaan daur ulang (recycling). Jadi, apa rekomendasinya untuk 3 tahun, 5 tahun mendatang? Dan apakah BMKG dan kita siap mengantisipasinya?” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Kerja (Panja) Komisi VII DPR RI bersama pakar yang membahas mengenai…

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Rinto Subekti menekankan pentingnya penguatan peran lintas kementerian dan lembaga untuk penuhi perlindungan hak asasi manusia (HAM) bagi penyandang disabilitas mental. Hal ini ia sampaikan usai saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR RI terkait Pengawasan Pemenuhan dan Perlindungan HAM bagi Penyandang Disabilitas Mental dalam Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial, di Yayasan Galuh, Kota Bekasi, Jawa Barat, Rabu (9/9/2026). “Kami mendorong semua kementerian/lembaga mempunyai peran aktif untuk bisa membantu. Yayasan Galuh luar biasa dengan keikhlasannya, mereka membuat ini sampai dengan 349 penyandang disabilitas mental. Tentunya ini menjadi sesuatu perhatian untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,”…

Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana mendorong reposisi Museum Kepresidenan RI Balai Kirti agar lebih berfokus pada sejarah dan perkembangan lembaga kepresidenan di Indonesia. Menurutnya, museum tersebut semestinya tidak hanya menampilkan sosok maupun koleksi pribadi presiden, tetapi menjadi pusat informasi dan pengetahuan mengenai perjalanan kelembagaan kepresidenan. Bonnie menilai konsep Museum Kepresidenan perlu diperkuat dengan menghadirkan informasi mengenai perubahan struktur, unit kerja, hingga institusi yang berada di sekitar lembaga kepresidenan dari masa ke masa. “Sehingga kalau bicara museum kepresidenan, kalau kita lihat dari namanya kepresidenan, idealnya museum ini menyimpan informasi mengenai lembaga kepresidenan semenjak lembaga kepresidenan itu eksis dalam sejarah…

Anggota Komisi IV DPR RI Endang Setyawati Thohari, melakukan monitoring langsung terhadap pelaksanaan Program Bantuan Pangan Beras di Kabupaten Cianjur pada 4 September 2026 dan di Kota Bogor pada 7 September 2026. Dalam monitoring tersebut, Endang melakukan pengecekan langsung terhadap timbangan beras serta kualitas komoditas yang disalurkan kepada masyarakat. Hasilnya menunjukkan bahwa setiap karung bantuan telah sesuai dengan ketentuan, yakni 10 kilogram, dengan kualitas beras yang dinilai baik, bersih, dan memiliki aroma yang wangi sehingga layak dikonsumsi oleh masyarakat penerima manfaat. Untuk dikatahui, Program Bantuan Pangan di Provinsi Jawa Barat sendiri menjangkau 6.039.551 Penerima Bantuan Pangan (PBP). Di Kota Bogor…

Kondisi bencana membuat kebutuhan dasar masyarakat menjadi prioritas dalam penanganan di lokasi pengungsian. Tak sebatas makanan, pakaian dan atap untuk berteduh namun kebutuhan perempuan yang berkaitan dengan siklus bulanan dan higienitas tetap harus diperhatikan meski berada dalam situasi serba terbatas. Anggota Komisi VIII DPR RI Wardatul Asriah menilai kebutuhan tersebut masih kerap luput dalam pemberian bantuan bagi korban bencana. Padahal, siklus bulanan perempuan tidak serta-merta berhenti hanya karena mereka sedang berada di pengungsian. “Kita lihat kan kalau ada bantuan (untuk korban) bencana itu kan sembako, lalu untuk bayi, obat-obatan padahal menurut saya ada kebutuhan perempuan yang tidak bisa dibilang tidak…