Penulis: redaksi

Anggota Komisi VII DPR RI, Yoyok Riyo Sudibyo, menilai usulan tambahan anggaran Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada tahun 2027 masih belum memadai jika dikaitkan dengan target besar Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan sektor UMKM. Hal itu disampaikan Yoyok dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri UMKM di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/6/2026), yang membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2027. Dalam rapat tersebut, Kementerian UMKM mengajukan tambahan anggaran sekitar Rp1,5 triliun di luar pagu indikatif sebesar Rp459 miliar. Dari total tambahan tersebut,…

Anggota Komisi IV DPR RI Ilham Pangestu menilai rancangan anggaran Kementerian Kehutanan Tahun Anggaran 2027 belum menunjukkan perubahan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Wakil Menteri Kehutanan terkait pembahasan RKA-K/L dan RKP Tahun 2027, Kamis (11/6/2026), ia meminta Kementerian Kehutanan memprioritaskan program mitigasi bencana, rehabilitasi kawasan hutan, serta pemberantasan pembalakan liar yang dinilai menjadi salah satu penyebab meningkatnya risiko bencana di berbagai daerah. Ilham menyoroti bencana banjir yang melanda wilayah Sumatra dan Aceh pada akhir tahun lalu yang hingga kini masih menyisakan dampak besar bagi masyarakat. Menurutnya, kerugian akibat bencana tersebut mencapai lebih dari…

Ratusan karya kreatif dari berbagai penjuru Tanah Air mewarnai Lomba Konten Aspirasi (Lokas) 2026 yang digelar Bagian Media Cetak dan Media Sosial (Medtaksos) Biro Pemberitaan Parlemen Setjen DPR RI. Tercatat sebanyak 323 peserta yang berasal dari berbagai daerah, dari Aceh hingga Papua Barat, berpartisipasi dalam ajang yang mengusung tema “Aspirasi Cerdas, Pendidikan Berkualitas” tersebut. Lomba yang telah berlangsung sejak 8 Mei 2026 itu memasuki tahap penentuan juara setelah melalui proses seleksi dan penjurian karya. Penjurian akhir melibatkan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani, Anggota Komisi X DPR RI Denny Cagur, serta Kepala Bagian Media Cetak dan Media…

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mengkaji pengaturan bentuk apresiasi bagi masyarakat adat yang berhasil menjaga lingkungan hidup dan ketahanan pangan dalam RUU tentang Masyarakat Adat. Wacana itu disampaikan Anggota Baleg DPR RI Ferdiansyah dalam kunjungan kerja Baleg di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (10/6/2026). Politisi Fraksi Partai Golkar itu menilai, selama ini kontribusi masyarakat adat dalam menjaga kelestarian lingkungan dan ketahanan pangan nyata dirasakan namun nyaris tanpa penghargaan dari negara. Padahal, luasnya wilayah kelola masyarakat adat menyimpan potensi besar sebagai penopang pembangunan pertanian berkelanjutan, sehingga sudah selayaknya undang-undang memberi tempat bagi bentuk pengakuan atas jasa tersebut. “Harus ada apresiasi pada pasal…

Media Sosial DPR RI kembali menorehkan prestasi di bidang komunikasi publik dengan meraih penghargaan sebagai pemenang Best Account kategori Lembaga pada ajang Government Social Media (GSM) Award 2026. Selain itu, Media Sosial DPR RI juga masuk nominasi untuk kategori Best Use of Video dan Best Use of Image dalam rangkaian kegiatan Government Social Media Summit (GSMS) 2026. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas optimalisasi komunikasi publik, transparansi kinerja, serta konsistensi DPR RI dalam menyampaikan informasi parlemen kepada masyarakat melalui platform media sosial. Seusai menerima penghargaan tersebut, Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal DPR RI, Muhammad Najib Ibrahim, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas pengakuan yang diberikan kepada pengelolaan media sosial…

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI melakukan uji petik dalam rangka penelaahan tata kelola Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Sulawesi Selatan. Penelaahan dilakukan dengan menggali informasi dari berbagai pemangku kepentingan guna memastikan program KUR berjalan efektif dan tepat sasaran. Wakil Ketua BAKN DPR RI Herman Khaeron menjelaskan bahwa kunjungan kerja tersebut menjadi bagian dari pendalaman terhadap berbagai temuan yang sebelumnya telah diperoleh BAKN terkait pelaksanaan program KUR. Menurutnya, BAKN meminta keterangan dari sejumlah pihak, antara lain Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan penyalur KUR, Jamkrida, Kamar Dagang dan Industri (Kadin), hingga sejumlah nasabah penerima manfaat. “Kami melaksanakan uji petik atas…

Aspek keselamatan jalan tol diminta mendapat porsi lebih besar dalam indikator Standar Pelayanan Minimum (SPM) Jalan Tol. Anggota Komisi V DPR RI Sudjatmiko menilai pemenuhan SPM tidak bisa dilepaskan dari kualitas pembangunan jalan sejak awal, termasuk desain median, konstruksi jembatan, hingga perlindungan terhadap silau lampu kendaraan. Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi V DPR RI membahas SPM Jalan Tol bersama pakar dan akademisi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/6/2026), Sudjatmiko menilai kualitas pembangunan awal sangat menentukan kemampuan badan usaha jalan tol memenuhi standar layanan di kemudian hari. “SPM ini berpengaruh dengan pembuatan jalan. Kita tahu di era tahun…

Anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Desain Industri DPR RI Anisah Syakur menegaskan bahwa pembahasan revisi regulasi desain industri tidak boleh berhenti pada aspek perlindungan hukum semata. Melainkan, harus mampu menjadi instrumen yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui penguatan ekosistem inovasi dan komersialisasi karya desain. Hal tersebut disampaikan Anisah dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Pansus RUU Desain Industri DPR RI bersama Triawan Munaf, Ahmad M. Ramli, Joko Sulistyono, dan Insan Budi Maulana di Ruang Rapat BAKN, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (9/6/2026). Menurut Anisah, masukan yang disampaikan para pakar menunjukkan bahwa desain industri memiliki potensi besar untuk menjadi…

Anggota Komisi IX DPR RI Obon Tabroni menyoroti perlunya evaluasi menyeluruh terhadap implementasi kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), termasuk penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) dan transparansi biaya operasional BPJS Kesehatan. Ia menekankan bahwa kebijakan yang dijalankan harus memiliki ukuran yang jelas, baik dari sisi dampak layanan maupun implikasi anggaran negara. Menurutnya, tanpa indikator yang terukur, efektivitas program akan sulit dievaluasi secara objektif. “Apakah dari berbagai konsep yang ada sudah benar-benar terkolaborasi dan bisa diukur dampaknya terhadap sistem pembiayaan kesehatan?” ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Kementerian Kesehatan, Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Direksi BPJS Kesehatan, serta Dewan…

Anggota Komisi IX DPR RI Heru Tjahjono menyoroti sejumlah persoalan dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional, khususnya terkait mekanisme klaim layanan yang dinilai masih menyisakan kendala di lapangan dan berdampak pada kualitas pelayanan kesehatan. Heru menilai, sistem klaim BPJS Kesehatan di sejumlah fasilitas layanan kesehatan masih menghadapi tantangan, mulai dari proses verifikasi hingga keterlambatan pembayaran yang berdampak pada operasional rumah sakit dan tenaga medis. Ia mencontohkan bahwa dalam praktik di lapangan, terdapat kondisi di mana nilai klaim yang diterima fasilitas kesehatan tidak selalu sebanding dengan biaya riil pelayanan medis yang dikeluarkan. Hal ini, menurutnya, berpotensi memengaruhi keberlanjutan layanan serta motivasi tenaga kesehatan.…