- BKSAP Apresiasi Ride for Palestine, Dorong Solidaritas Meluas ke Berbagai Komunitas
- Soroti Isu Kelangkaan BBM Subsidi, Ramson Siagian Pastikan Anggaran Energi Masih Cukup
- Benny Utama Soroti Usulan Ambang Batas Nilai Aset dalam RUU Perampasan Aset
- Endang Agustina: Hukuman Mati dalam RUU Perampasan Aset Harus Diperjelas
- PPPK Tak Perlu Ragu, DPR dan Pemerintah Perjuangkan Kepastian Status
- Platform Digital Bertanggung Jawab Lindungi Hak Cipta Motif Tenun
- Ribuan Anak Sumbawa Tak Sekolah, Ledia Tekankan Pemerataan Akses Pendidikan
- Semangat Kepahlawanan Harus Diwujudkan melalui Kontribusi Nyata
Penulis: redaksi
Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq mendesak Pemerintah Azerbaijan mencabut larangan penggunaan jilbab bagi perempuan Muslim serta menghentikan kebijakan yang berpotensi mendiskriminasi warga berdasarkan keyakinan agama. Menurut Maman, persoalan tersebut bukan sekadar menyangkut penggunaan atribut keagamaan, melainkan juga penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM), kebebasan beragama, kesetaraan gender, dan upaya melawan Islamofobia. “Saya mendesak pemerintah Azerbaijan segera mencabut larangan jilbab. Jangan sampai kebijakan negara justru membatasi hak perempuan Muslim untuk menjalankan keyakinannya. Kebebasan beragama adalah hak fundamental, bukan privilese yang boleh diberikan atau dicabut oleh kekuasaan,” tegas Maman dalam keterangannya kepada Politikparlemen.co, Minggu (18/10/2026). Politisi Fraksi PKB tersebut menilai…
Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Timur II, Dini Rahmania, menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya empat orang dalam upaya pemadaman kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS). Peristiwa tewasnya tiga petugas dan satu relawan itu dalam usaha pemadaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di kawasan Bromo yang masuk dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS). Dini mengungkapkan, di balik peristiwa ini, ada keluarga yang kehilangan orang-orang yang mereka cintai. Mereka berangkat untuk membantu menyelamatkan lingkungan dan masyarakat, tetapi harus kehilangan nyawa dalam menjalankan tugas kemanusiaan. Ini sungguh menyakitkan dan menjadi duka Kita bersama. “Empat…
Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mendesak pemerintah mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang telah berlangsung hampir empat bulan. Ia menegaskan, keselamatan masyarakat terdampak harus menjadi prioritas, terutama anak-anak dan lanjut usia yang rentan mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap. “Ya, tentu kita minta pemerintah bekerja bergerak superkilat, lebih dobel gardan. Karena ini sudah tiga bulan, sudah hampir empat bulan. Kita tidak boleh membiarkan masyarakat berlama-lama hidup di tengah asap yang mereka hirup,” ujar Daniel dalam keterangannya kepada Politikparlemen.co di Jakarta, Sabtu (17/10/2026). Menurut legislator dari Fraksi PKB itu, paparan asap karhutla bukan persoalan sepele karena dapat…
Pelestarian kesenian tradisional membutuhkan perhatian dan pembinaan berkelanjutan agar warisan budaya daerah tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Dukungan terhadap seniman lokal, termasuk melalui kesempatan tampil di berbagai kegiatan, menjadi salah satu upaya menjaga keberlangsungan seni tradisional sekaligus memperkenalkannya kepada generasi muda. “Silaturahmi kepada para seniman lokal ini sebagai wujud apresiasi dan perhatian kami, khususnya Fraksi NasDem DPR RI kepada para seniman. Kami berkomitmen untuk terus mendukung dan bersama-sama ikut melestarikan Cilokak sebagai kesenian khas Sasak yang sangat berharga ini,” kata Anggota DPR RI dari Dapil NTB Fauzan Khalid saat bersilaturahmi dengan seniman tradisional Sasak yang tergabung dalam Grup Cilokak…
Anggota Komisi IV DPR RI Riyono mengkritik penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dinilainya belum maksimal. Ia mendesak pemerintah mengevaluasi langkah penanganan karhutla, terutama dalam mengantisipasi titik api serta mengembangkan teknik pemadaman yang efektif di lahan gambut. Politisi dari Fraksi PKS itu mengatakan, potensi peningkatan titik api pada 2026 telah diperingatkan dalam rapat kerja bersama Kementerian Kehutanan. Menurutnya, potensi kebakaran tahun ini diperkirakan lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya sehingga semestinya diantisipasi dengan langkah yang lebih optimal. “Sudah kita sampaikan jauh-jauh hari pada waktu rapat kerja bahwa titik potensi kebakaran atau titik api di tahun 2026 itu kecenderungannya lebih besar…
Anggota Komisi XII DPR RI Syafruddin, meminta pemerintah memaksimalkan seluruh upaya untuk menghentikan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang telah berlangsung selama berbulan-bulan dan berdampak pada sejumlah wilayah di Indonesia. Ia mendorong pemerintah mempertimbangkan penerimaan bantuan dari negara lain untuk mempercepat pemadaman. Menurut Syafruddin, berkepanjangannya karhutla tidak hanya menjadi persoalan lingkungan, tetapi juga telah berkembang menjadi persoalan kemanusiaan. Masyarakat di wilayah terdampak harus menjalani aktivitas sehari-hari di tengah kepungan asap, menghadapi ancaman gangguan kesehatan, serta mengalami hambatan dalam bekerja, belajar, dan menjalankan kehidupan secara normal. “Karhutla ini sudah berlangsung berbulan-bulan. Masyarakat terus-menerus berada dalam kepungan asap dan harus menanggung dampaknya…
Anggota Komisi XI DPR RI, Amin Ak, menanggapi pengumuman MSCI pada 15 Oktober 2026 yang mengusulkan penurunan klasifikasi pasar saham Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market. “Ini peringatan serius, tetapi bukan keputusan final. Investor tidak perlu panik. Pemerintah, regulator, dan pelaku pasar harus menjadikannya momentum untuk berbenah,” ujar Amin dalam keterangan tertulis yang dikutip Politikparlemen.co, di Jakarta, Sabtu (17/10/2026). MSCI menyatakan keputusan akhir akan diumumkan paling lambat akhir Juni 2027. Periode konsultasi berlangsung hingga 30 April 2027. MSCI juga menyebut akan meninjau kembali usulannya jika konsultasi menemukan bukti perbaikan material dalam tata kelola dan fungsi pasar. Artinya, masih ada…
Perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan masyarakat harus menjadi prioritas dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), mengingat dampak asap tidak hanya menurunkan kualitas udara tetapi juga mengganggu aktivitas pendidikan, transportasi, hingga perekonomian. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman menegaskan, penanganan karhutla tidak boleh semata berfokus pada pemadaman api. Menurutnya, dampak karhutla jauh melampaui kawasan tempat api muncul. Asap kebakaran dapat menurunkan kualitas udara, mengganggu pernapasan, membatasi aktivitas luar ruang, hingga menghambat kegiatan belajar dan bekerja. “Jika kebakaran meluas, transportasi serta aktivitas ekonomi juga dapat terdampak. Karena itu, penanganan Karhutla harus menempatkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas,” tegasnya dalam…
Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI mendalami persoalan penggunaan fasilitas kredit PT Manolo Putra yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban sejumlah debitur kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI. Dalam kunjungan kerja ke Wisma BNI, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (15/10/2026), BAM menyoroti mekanisme penyaluran kredit, dugaan keterlibatan pegawai bank, serta upaya penyelesaian persoalan yang diperkirakan menimbulkan kerugian hingga sekitar Rp17 miliar bagi PT Manolo Putra. Anggota BAM DPR RI, Obon Tabroni, menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak hanya perlu dilihat sebagai sengketa antara pihak-pihak yang terlibat, tetapi juga harus menjadi bahan evaluasi terhadap tata kelola internal perbankan, khususnya dalam…
Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI menyalurkan bantuan hasil penggalangan dana untuk membantu korban banjir di Aceh Tamiang, Aceh, serta wilayah Sumatera Utara. Bantuan tersebut merupakan wujud kepedulian dan solidaritas keluarga besar Setjen DPR RI terhadap masyarakat yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor. Bantuan diserahkan oleh Ketua Korpri Setjen DPR RI, Achmad Sani Alhusain, dan diterima oleh Weriono selaku Kepala Dusun Suka Jadi serta M. Lutfi Syah Putra selaku imam dusun untuk penyaluran di Aceh Tamiang. Sementara itu, bantuan untuk wilayah Sumatera Utara disalurkan melalui Korpri Provinsi Sumatera Utara dan diterima oleh Ketua Korpri Provinsi…
© Politikparlemen.co