Penulis: redaksi

Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bertindak tegas terhadap dokter yang diduga melakukan kekerasan seksual terhadap anak kandungnya sendiri. Ia mendorong adanya sanksi etik dan profesional terhadap dokter tersebut jika terbukti bersalah. “Saya mengutuk keras dugaan kekerasan seksual terhadap anak di Bandung yang melibatkan seorang dokter. Apalagi, korban merupakan anak yang masih berusia balita dan terduga pelaku adalah ayah kandungnya sendiri,” kata Nurhadin dalam keterangan persnya, Kamis (22/10/2026). Seperti diketahui, kasus dugaan kekerasan seksual yang dilakukan seorang dokter di Bandung, Jawa Barat, tengah menjadi perhatian publik. Dokter berinisial IS itu diduga memperkosa anak kandungnya sendiri yang…

Anggota DPR RI Saadiah Uluputty mengingatkan risiko alih fungsi lahan bekas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi perkebunan kelapa sawit atau sawitisasi. Selain mengancam pemulihan ekosistem, praktik tersebut berpotensi memicu kebakaran berulang dan melanggar hukum apabila dilakukan tanpa memenuhi ketentuan perizinan maupun perlindungan kawasan. “Pasca kebakaran hutan dan lahan, prioritas utama harus pemulihan ekosistem, bukan mengubah lahan terbakar menjadi perkebunan kelapa sawit,” kata Saadiah dalam keterangan resminya kepada Politikparlemen.co di Jakarta, Rabu (21/10/2026). Menurutnya, lahan bekas karhutla tidak boleh semata-mata dipandang sebagai aset ekonomi yang dapat segera dimanfaatkan kembali. Pemulihan harus diarahkan untuk mengembalikan fungsi ekologis hutan, menjaga keanekaragaman hayati,…

Anggota Komisi V DPR RI Edi Purwanto, menekankan pentingnya memperkuat mitigasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sejak dini, terutama di kawasan gambut yang rawan terbakar saat musim kemarau. Upaya tersebut perlu dilakukan melalui pengecekan kawasan rawan, kesiapan personel, serta penyediaan sarana dan sumber air untuk mendukung pemadaman. Legislator Fraksi PDI Perjuangan tersebut menceritakan pengalamannya saat menjabat Ketua DPRD Provinsi Jambi, ketika bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) melakukan peninjauan lapangan sekitar satu bulan sebelum musim kemarau. “Dulu pada saat saya Ketua DPRD Provinsi Jambi, satu bulan sebelum musim kemarau kami bersama Pak Kapolda, Pak Danrem, Pak Kajati dan kepala daerah…

Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti semakin banyaknya kasus perundungan atau bullying di Tanah Air. Termasuk bullying anak yang melibatkan kekerasan hingga menyebabkan kematian. Terbaru, publik tengah dihebohkan dengan kasus perundungan di Surabaya yang menyebabkan seorang anak penyandang down syndrome berusia 10 tahun, Z, meninggal dunia. Dua terduga pelaku merupakan tetangga korban yang juga masih berusia 10 dan 8 tahun. “Kematian seorang anak berkebutuhan khusus di Surabaya, menjadi pengingat serius bahwa perlindungan anak harus hadir hingga ke lingkungan tempat tinggal,” kata Puan dalam keterangan persnya, Selasa (20/10/2026). Peristiwa yang terjadi pada 12 September 2026 tersebut kini ditangani kepolisian sebagai kasus…

Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan menyoroti kembali jatuhnya korban jiwa akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla), mulai dari empat petugas dan relawan yang meninggal dunia saat menangani kebakaran di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Jawa Timur, hingga warga di Kalimantan Timur. Ia menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya empat petugas dan relawan dalam penanganan kebakaran di kawasan Bromo. Korban terdiri atas dua relawan Menggala Api dan dua petugas Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BB TNBTS). Tidak ingin kerap berulang, dirinya mendesak pemerintah untuk memperkuat pencegahan karhutla dan memastikan keselamatan petugas serta masyarakat menjadi prioritas. “Kita kembali…

Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina mendesak Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Upaya penanganan, menurutnya, harus mengutamakan pencegahan sejak dini dan tidak hanya berfokus pada pemadaman setelah api meluas. Selly menegaskan, penanganan karhutla membutuhkan langkah yang serius, terukur, dan terkoordinasi, terutama di wilayah yang rawan kekeringan dan kebakaran. Karena itu, BNPB perlu memastikan kesiapan personel, peralatan, serta dukungan operasional di daerah sebelum kondisi darurat terjadi. “Penanganan karhutla harus dilakukan secara serius, terukur, dan tidak semata-mata berorientasi pada pemadaman setelah api meluas. BNPB perlu memperkuat langkah pencegahan dan kesiapsiagaan…

Anggota Komisi XII DPR RI Ateng Sutisna mendorong pembenahan tata kelola lingkungan melalui kebijakan berbasis risiko iklim dan audit perizinan di wilayah rawan bencana. Menurutnya, perlindungan daya dukung lingkungan harus menjadi dasar pengambilan keputusan pembangunan dan pemanfaatan ruang untuk menekan risiko bencana hidrometeorologi berulang, mulai dari banjir dan tanah longsor hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia menilai, pencegahan bencana tidak cukup hanya mengandalkan penanganan darurat setelah bencana terjadi. Daya dukung lingkungan harus menjadi batas pembangunan agar dampak cuaca ekstrem terhadap masyarakat dapat diminimalkan. “Ketika daerah resapan dilindungi, pemanfaatan ruang dikendalikan, dan kerusakan ekosistem dipulihkan, kita mengurangi kondisi yang membuat…

Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan mengkritik penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus berulang setiap tahun tanpa diikuti evaluasi dan langkah pencegahan yang memadai. Ia menegaskan, keberhasilan pemerintah tidak cukup diukur dari upaya memadamkan api, tetapi juga dari kemampuan mencegah kebakaran meluas serta melindungi masyarakat dari paparan asap. “Setiap tahun kita mengalami kejadian seperti ini, tanpa ada evaluasi, tanpa ada tindakan pencegahan,” tegas Johan dalam video yang diunggah melalui media sosial Fraksi PKS, Minggu (18/10/2026). Politisi Fraksi PKS itu menilai, berbagai alasan seperti cuaca ekstrem, kemarau panjang, fenomena El Niño, hingga sulitnya medan pemadaman tidak boleh mengesampingkan…

Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menyoroti persoalan ‘zona merah’ Jambi yang berujung pada pemblokiran ribuan sertifikat tanah milik masyarakat. Pemblokiran dilakukan tanpa verifikasi dan validasi menyeluruh terhadap status tanah tersebut menjadi perhatian BAM DPR RI, mengingat dampaknya terhadap kepastian hukum dan hak masyarakat atas tanah yang mereka miliki. Wakil Ketua BAM DPR RI Taufiq R. Abdullah, menilai persoalan tersebut tidak seharusnya terjadi apabila pengelolaan aset negara dan administrasi pertanahan berjalan dengan baik. “Kali ini kita melihat ada satu peristiwa yang diakibatkan dari tidak beresnya administrasi dan pengelolaan aset negara,” ujarnya ke Politikparlemen.co usai Kunjungan Kerja BAM DPR RI di…

Pemisahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan perlu diikuti koordinasi yang jelas agar pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berjalan efektif. Anggota Komisi XII DPR RI, Ateng Sutisna, mengingatkan pembagian kewenangan antarkementerian tidak boleh menghambat pencegahan kebakaran, pengawasan lingkungan, maupun penegakan hukum. “Pembagian tugas harus membuat tanggung jawab semakin jelas. Menteri Kehutanan wajib menjelaskan mengapa kebakaran masih berulang di areal yang pengelola dan kewajibannya sudah diketahui. Pemisahan kementerian tidak boleh menjadi alasan untuk saling melempar persoalan,” tegas Ateng dalam keterangan tertulis yang diterima Politikparlemen.co pada Minggu (18/10/2026). Pemisahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan dari struktur sebelumnya, Kementerian Lingkungan Hidup…