Penulis: redaksi

Anggota Komisi IV DPR RI Endang Setyawati Thohari, melakukan monitoring langsung terhadap pelaksanaan Program Bantuan Pangan Beras di Kabupaten Cianjur pada 4 September 2026 dan di Kota Bogor pada 7 September 2026. Dalam monitoring tersebut, Endang melakukan pengecekan langsung terhadap timbangan beras serta kualitas komoditas yang disalurkan kepada masyarakat. Hasilnya menunjukkan bahwa setiap karung bantuan telah sesuai dengan ketentuan, yakni 10 kilogram, dengan kualitas beras yang dinilai baik, bersih, dan memiliki aroma yang wangi sehingga layak dikonsumsi oleh masyarakat penerima manfaat. Untuk dikatahui, Program Bantuan Pangan di Provinsi Jawa Barat sendiri menjangkau 6.039.551 Penerima Bantuan Pangan (PBP). Di Kota Bogor…

Kondisi bencana membuat kebutuhan dasar masyarakat menjadi prioritas dalam penanganan di lokasi pengungsian. Tak sebatas makanan, pakaian dan atap untuk berteduh namun kebutuhan perempuan yang berkaitan dengan siklus bulanan dan higienitas tetap harus diperhatikan meski berada dalam situasi serba terbatas. Anggota Komisi VIII DPR RI Wardatul Asriah menilai kebutuhan tersebut masih kerap luput dalam pemberian bantuan bagi korban bencana. Padahal, siklus bulanan perempuan tidak serta-merta berhenti hanya karena mereka sedang berada di pengungsian. “Kita lihat kan kalau ada bantuan (untuk korban) bencana itu kan sembako, lalu untuk bayi, obat-obatan padahal menurut saya ada kebutuhan perempuan yang tidak bisa dibilang tidak…

Ketua DPR RI Puan Maharani menilai wacana penggabungan Badan Geologi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) perlu dikaji secara matang. Menurutnya, setiap lembaga memiliki tugas dan fungsi serta penganggaran yang berbeda sehingga efektivitas penggabungan perlu dipastikan terlebih dahulu. Wacana tersebut sebelumnya disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas penanganan bencana di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (7/9/2026). Prabowo mempertimbangkan integrasi Badan Geologi dan BMKG untuk memperkuat pemantauan potensi bencana di Indonesia, terutama mengingat posisi Indonesia di kawasan Ring of Fire. “Kami juga merasa bahwa ini perlu dikaji terlebih dahulu. Penganggaran dan tugasnya kan berbeda-beda,” kata Puan dalam Konferensi Pers pasca…

Akurasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi perhatian Komisi IX DPR RI karena turut menentukan ketepatan sasaran penerima bantuan iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Hingga saat ini, proses pemutakhiran DTSEN baru mencakup sekitar 30 persen data, sementara 70 persen lainnya masih dalam tahap validasi. Anggota Komisi IX DPR RI Zainul Munasichin mengatakan, persoalan validasi DTSEN perlu segera dituntaskan agar perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat tidak berdampak pada terputusnya akses terhadap layanan kesehatan. Menurutnya, Komisi IX sebelumnya telah meminta Badan Pusat Statistik (BPS) bersama Kementerian Sosial dan Kementerian Dalam Negeri melakukan evaluasi serta validasi data. “Sekarang ini yang sudah…

Kebutuhan tenaga pendidik dan pelayan keagamaan Katolik di berbagai daerah perlu dihubungkan dengan kapasitas perguruan tinggi keagamaan. Sekolah Tinggi Pastoral Yayasan Institut Pastoral Indonesia (STP-IPI) Malang dinilai memiliki peluang untuk berperan lebih luas dalam menyiapkan sumber daya manusia yang dibutuhkan daerah, termasuk wilayah terpencil. Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian menilai pemerintah daerah dapat mengambil peran lebih aktif dengan memetakan kebutuhan tenaga pendidik agama Katolik di wilayah masing-masing. Pemetaan tersebut dapat dilanjutkan melalui kerja sama dengan STP-IPI untuk membuka akses pendidikan bagi putra-putri daerah. “Pemerintah daerah atau pemerintah provinsi bisa memprediksi kebutuhan guru agama Katolik. Kemudian bisa membuat MoU…

Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo menegaskan perusahaan yang menjalankan aktivitas di kawasan hutan perlu meningkatkan tanggung jawab dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Menurutnya, kewajiban tersebut perlu diperkuat melalui regulasi sehingga perusahaan tidak hanya berorientasi pada pemanfaatan hasil hutan, tetapi turut bertanggung jawab terhadap kelestarian kawasan yang dikelolanya. “Bagi mereka perusahaan-perusahaan yang melakukan aktivitas, kegiatan di kawasan hutan itu diwajibkan untuk menyiapkan helikopter, helikopter water bombing, atau kemudian mungkin drone sekarang ini. Itu semua diperuntukkan untuk mengantisipasi ketika terjadi kebakaran,” kata Firman saat diwawancarai Politikparlemen.co di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (8/9/2026). Menurut Firman, kesiapan sarana pemadaman oleh perusahaan…

Anggota Komisi II DPR RI Mesakh Mirin menyambut baik rencana pengangkatan guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di 2027. Menurutnya, kebijakan tersebut dapat memberikan kepastian status kepegawaian bagi para guru PPPK sekaligus memastikan mereka memperoleh hak-hak sebagai ASN. Karena itu, ia berharap para guru PPPK tidak lagi berada dalam status kontrak dan dapat memperoleh kepastian sebagai aparatur sipil tetap. “Diharapkan diangkat menjadi aparatur sipil tetap, tidak kontrak lagi. Kedua mendapatkan hak-hak seperti aparatur sipil negara,” ujar Mesakh dalam keterangan tertulis yang diterima Politikparlemen.co di Jakarta, Selasa (8/9/2026). Menurutnya, kebutuhan anggaran untuk mendukung pengangkatan tersebut dapat…

DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjadi RUU Usul DPR RI. Persetujuan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna DPR RI setelah seluruh fraksi menyampaikan pandangan tertulis terhadap RUU yang sebelumnya merupakan usul inisiatif Komisi II DPR RI. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad selaku pimpinan Rapat Paripurna DPR RI Ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027, Jakarta, Selasa (8/9/2026), terlebih dahulu meminta persetujuan forum untuk menerima pandangan tertulis dari fraksi-fraksi DPR RI. “Untuk dapat memberikan pandangan tertulis. Apakah dapat disetujui?” tanya Dasco yang kemudian disambut seruan anggota rapat,…

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyepakati Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (RUU Adminduk) menjadi usul inisiatif DPR untuk dibawa ke Rapat Paripurna. RUU tersebut antara lain mengatur penguatan perlindungan data kependudukan serta sanksi bagi penyelenggara yang gagal melindungi data masyarakat. Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Adminduk Martin Manurung menyampaikan sejumlah substansi dalam draf RUU saat rapat Baleg di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/9/2026) malam. Ia menjelaskan, RUU Adminduk memuat penyempurnaan definisi data pribadi serta pengaturan administrasi kependudukan berbasis stelsel aktif digital yang terintegrasi. Ketentuan tersebut mewajibkan pemerintah pusat, pemerintah…

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan efisiensi adalah bagian penting dalam pengelolaan anggaran Kemenkeu ke depan. Maka dari itu, jelasnya, pagu anggaran unit Kemenkeu yang akan diefisienkan harus mempertimbangkan capaian output, outcome, dan impact dari setiap program atau kegiatan. Sebagai informasi, saat ini Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya pengelolaan anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang efisien dan berorientasi pada kinerja. Oleh karena itu, Komisi XI DPR RI menyetujui pagu anggaran Kemenkeu dalam APBN 2027 sebesar Rp49,801 triliun. Walaupun begitu, persetujuan anggaran tersebut disertai penekanan agar penggunaannya dapat mendukung pencapaian kinerja Kemenkeu secara lebih efektif sesuai tugas dan fungsinya. “Pagu anggaran unit eselon…