Penulis: redaksi

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, mendorong pencabutan hak guna usaha (HGU) perusahaan yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya yang ada di Kalimantan Selatan. Ia juga meminta proses penegakan hukum terhadap korporasi yang diduga terlibat dalam karhutla di provinsi tersebut agar terus dilanjutkan hingga berkekuatan hukum tetap. Adapun Polda Kalimantan Selatan (Kalsel) telah memeriksa 12 korporasi terkait indikasi pembakaran hutan dan lahan. Dari jumlah tersebut, empat korporasi dinyatakan masuk tahap penyidikan. “Karena itu saya mendorong sinergitas antara Polda Kalsel dengan Kementerian ATR/BPN melalui Kanwil BPN Kalimantan Selatan yang merupakan mitra kerja kami di Komisi II untuk…

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mendukung upaya penguatan pelindungan masyarakat dari potensi penyalahgunaan rokok elektrik atau vape. Menurutnya, langkah tersebut perlu dilakukan secara komprehensif melalui kajian keagamaan, penguatan pengawasan, edukasi kesehatan, serta penegakan hukum terhadap penyalahgunaan produk yang mengandung narkotika atau zat berbahaya. Pernyataan tersebut disampaikan Netty merespons dorongan Kapolri kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mengkaji fatwa terkait penggunaan vape. Ia menilai, wacana tersebut perlu disikapi secara proporsional dengan mempertimbangkan nilai keagamaan, aspek kesehatan masyarakat, dan bukti ilmiah mengenai kandungan serta risiko penggunaan rokok elektrik. “Saya mendukung setiap upaya yang bertujuan melindungi masyarakat, khususnya generasi muda,…

Anggota Komisi I DPR RI, Junico Siahaan, meminta pemerintah menyikapi protes negara-negara tetangga yang terdampak kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia dengan bijaksana. Ia menilai, pemerintah perlu mengedepankan diplomasi yang bersahabat dan terbuka, bukan bersikap defensif terhadap kritik yang disampaikan. “Adanya protes dari masyarakat negara tetangga itu merupakan hal yang sangat wajar. Karhutla tidak terjadi di negara mereka, melainkan di Indonesia, tetapi mereka ikut merasakan imbasnya,” kata Junico Siahaan dalam keterangan tertulis yang diterima Politikparlemen.co, di Jakarta, Selasa (20/10/2026). Anggota dewan yang akrab disapa Nico itu menilai, meluasnya kabut asap hingga ke Malaysia dan Singapura menunjukkan bahwa…

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengapresiasi peran Pimpinan Wilayah Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Jawa Barat beserta Majelis Taklim Muslimat NU dalam mendidik karakter anak bangsa sekaligus menyampaikan aspirasi strategis terkait tata kelola pemerintahan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sejumlah isu yang menjadi perhatian Muslimat NU Jabar meliputi percepatan penanganan stunting, peningkatan mutu pendidikan, penguatan layanan kesehatan, serta perbaikan sistem perlindungan sosial agar lebih tepat sasaran. “Usulan-usulannya, rekomendasi-rekomendasinya betul-betul memikirkan bagaimana perkembangan tata kelola pemerintahan dan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat, terutama mengenai stunting, dunia pendidikan, dan kesehatan,” ujar Cucun seusai menerima audiensi Pimpinan Wilayah Muslimat NU…

Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) memproses pencabutan blokir sertifikat tanah milik masyarakat yang terdampak persoalan zona merah di Kota Jambi. Langkah itu penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap hak kepemilikan tanah warga yang selama ini terkendala akibat pemblokiran. Ketua BAM DPR RI Ahmad Heryawan menegaskan bahwa pencabutan blokir perlu segera diproses oleh instansi yang berwenang, baik di tingkat Kantor Pertanahan Kota Jambi, Kantor Wilayah BPN Provinsi Jambi, maupun Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). “Kita meminta kepada BPN untuk mencabut blokir hak-hak atas tanah, baik itu SHM maupun SHGB, untuk segera dicabut,”…

Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq mendorong pemerintah mengubah paradigma penanggulangan bencana nasional dari pendekatan reaktif menjadi preventif berbasis mitigasi. Menurutnya, investasi dalam pencegahan dan pengurangan risiko bencana harus menjadi prioritas agar dampak terhadap keselamatan masyarakat, lingkungan, dan perekonomian dapat ditekan. “Indonesia tidak boleh lebih siap membiayai kehancuran daripada mencegahnya,” tegas Maman dalam keterangan tertulis kepada Politikparlemen.co, Senin (19/10/2026). Maman menyoroti kesenjangan pembiayaan penanggulangan bencana nasional yang masih lebar. Kebutuhan penanggulangan bencana diperkirakan mencapai Rp22,8 triliun per tahun, sedangkan dana siap pakai yang tersedia sekitar Rp5 triliun. Kondisi tersebut menyisakan kesenjangan pembiayaan hingga Rp17,8 triliun. Di sisi lain,…

Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto meminta Pemerintah memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat yang terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Menurutnya, penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui pemadaman api dan pengendalian kerusakan lingkungan, tetapi juga harus disertai kesiapan layanan kesehatan dan pengobatan bagi warga yang terpapar asap. “Masyarakat tidak boleh terus-menerus menanggung risiko kesehatan akibat kabut asap setiap musim karhutla. Negara harus hadir melalui layanan kesehatan yang siap, perlindungan kelompok rentan, dan langkah pencegahan yang nyata,” tegas Edy melalui kanal media sosial Fraksi PDI Perjuangan baru-baru ini. Edy menekankan, Pemerintah perlu mengambil langkah antisipatif tanpa menunggu peningkatan…

Anggota Komisi IX DPR RI Tutik Kusuma Wardhani mengingatkan dampak kesehatan akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berkepanjangan, terutama terhadap anak-anak yang rentan mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Ia meminta pemerintah memastikan kesiapsiagaan fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah terdampak serta memperkuat perlindungan bagi masyarakat yang terpapar kabut asap. “Dari Kementerian Kesehatan sudah ada instruksi agar seluruh layanan kesehatan di daerah terdampak karhutla senantiasa siaga terhadap dampak kesehatan masyarakat, terutama anak-anak yang sangat rentan terkena ISPA,” ujar Tutik kepada Politikparlemen.co di Jakarta, Senin (19/10/2026). Menurutnya, perlindungan terhadap kelompok rentan harus menjadi prioritas selama karhutla masih berlangsung. Anak-anak, lansia, ibu…

Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara (PA3KN) Badan Keahlian (BK) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI resmi meluncurkan dan mensosialisasikan inovasi Sistem Layanan Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara (Syakura) di Ruang Command Center, Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (19/10/2026). Langkah strategis ini diambil guna mempercepat serta modernisasi proses analisis kilat terkait keuangan negara. Layanan yang sebelumnya diproses secara manual dan terbatas melalui pesan singkat, kini diintegrasikan ke dalam satu platform digital yang terpola dan sistematis. Sistem inovatif ini dirancang khusus untuk memperkuat dukungan teknis dan substansi bagi seluruh pemangku kepentingan di DPR RI, mulai dari Anggota Komisi 1–13, Badan…

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus berulang menjadi pengingat pentingnya memperkuat langkah mitigasi bencana sebelum memasuki periode rawan kebakaran. Anggota Komisi IX DPR RI, Ranny Fahd Arafiq, menekankan perlunya penanganan karhutla yang tidak hanya berorientasi pada pemadaman dan pelayanan kesehatan setelah masyarakat terpapar asap, tetapi juga pencegahan secara menyeluruh sejak dini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah memperingatkan bahwa fenomena El Nino dengan intensitas sangat kuat memperbesar risiko kekeringan dan karhutla di sejumlah wilayah Indonesia. Sementara itu, Kementerian Kehutanan mencatat 372 titik panas berkepercayaan tinggi secara nasional pada 14 Oktober 2026, meningkat dari 244 titik sehari sebelumnya. Kondisi…