Penulis: redaksi

Anggota Komisi XII DPR RI Ateng Sutisna mengingatkan pemerintah agar tidak hanya melihat dampak langsung kenaikan harga BBM non subsidi terhadap inflasi. Menurutnya, pemerintah juga perlu mewaspadai efek rambatan yang berpotensi menekan biaya transportasi, logistik, hingga harga barang kebutuhan masyarakat. Pasalnya, kenaikan harga Pertamax dan Pertamax Green dapat memicu tekanan ekonomi lanjutan, khususnya pada layanan transportasi berbasis aplikasi dan distribusi barang jarak pendek yang banyak menggunakan BBM non subsidi sebagai bahan bakar utama. “Kalau hanya melihat dampak langsung terhadap inflasi, mungkin angkanya tidak terlalu besar. Tetapi persoalan sesungguhnya justru berada pada efek rambatan yang muncul setelahnya,” ujar Ateng dalam keterangan…

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Daniel Johan menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat harus mampu menjamin ruang hidup, memberikan perlindungan hukum, serta memperkuat hak ekonomi masyarakat adat di seluruh Indonesia. Menurutnya, kehadiran regulasi yang komprehensif sangat penting karena masyarakat adat masih menghadapi berbagai persoalan mendasar, mulai dari konflik agraria, kriminalisasi, hingga belum optimalnya perlindungan terhadap hak-hak ekonomi mereka. “Melalui Undang-Undang Masyarakat Adat, kita berharap seluruh aspek penting yang menjadi kebutuhan masyarakat adat dapat terakomodasi. Salah satu yang paling utama adalah adanya jaminan ruang hidup bagi masyarakat adat yang selama ini menghadapi berbagai tantangan,” ujar Daniel saat pendalaman pada…

Ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta penguatan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan perlu menjadi prioritas dalam penyusunan anggaran Kementerian Kehutanan Tahun 2027. Dukungan perlengkapan yang memadai dinilai penting untuk menjamin keselamatan petugas di lapangan, sementara keterlibatan masyarakat menjadi kunci dalam menjaga kelestarian kawasan hutan. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Wakil Menteri Kehutanan di Ruang Rapat Komisi IV DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/6/2026). Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman menilai paradigma pengelolaan hutan harus menempatkan masyarakat sebagai subjek utama. Menurutnya, hutan merupakan sumber kehidupan masyarakat…

 Ketua BAKN DPR RI Andreas Eddy Susetyo menegaskan pentingnya akurasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dalam mendukung penyaluran subsidi listrik yang lebih tepat sasaran kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikan Andreas pada Politikparlemen.co saat memimpin Kunjungan Kerja BAKN DPR RI terkait Penelaahan BAKN DPR RI terhadap DTSEN Penerima Subsidi dan Kompensasi Listrik di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (10/6/2026). Andreas mengatakan saat ini BAKN DPR RI tengah melakukan kajian secara komprehensif dan mendalam terhadap skema subsidi dan kompensasi listrik guna memastikan bantuan pemerintah benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Ia menjelaskan bahwa berdasarkan berbagai temuan pemeriksaan, masih ditemukan persoalan…

Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto meminta Kementerian Koperasi memperjelas indikator keberhasilan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Tahun 2027. Menurutnya, program yang menjadi salah satu prioritas pemerintah tersebut perlu dilengkapi dengan ukuran kinerja yang terukur agar efektivitas penggunaan anggaran negara dapat dievaluasi secara objektif. “Yang menjadi pertanyaan bagi kami adalah indikator keberhasilannya apa. Apakah jumlah koperasi yang terbentuk, omzetnya, keuntungan yang dihasilkan, atau keberlanjutan usahanya?” ujar Darmadi saat mengikuti rapat kerja dengan Menteri Koperasi di Ruang Rapat Komisi VI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/6/2026). Ia…

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Deddy Sitorus menegaskan bahwa penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat perlu memperhatikan sejumlah dimensi strategis agar mampu menjawab berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat adat di Indonesia. Menurutnya, terdapat perbedaan mendasar antara masyarakat adat dan masyarakat hukum adat. Ia menjelaskan bahwa seluruh masyarakat hukum adat merupakan bagian dari masyarakat adat, tetapi tidak semua masyarakat adat dapat dikategorikan sebagai masyarakat hukum adat. “Semua masyarakat hukum adat pasti merupakan masyarakat adat, tetapi tidak semua masyarakat adat adalah masyarakat hukum adat. Dari persoalan yang kita bahas hari ini, berdasarkan pengalaman dan berbagai presentasi yang telah disampaikan, saya melihat…

Anggota Komisi II DPR RI, Jazuli Juwaini, mendorong Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memperkuat pengawasan dan pembinaan terhadap berbagai program strategis pemerintah. Khususnya yang berkaitan dengan kedaulatan pangan, penanganan sampah, serta peningkatan profesionalisme Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Pandangan tersebut Jazuli dalam rapat kerja Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri. Pada kesempatan itu, ia terlebih dahulu menyoroti penurunan pagu anggaran Kemendagri yang dinilainya cukup besar. Meski demikian, ia mengapresiasi tetap terjaganya alokasi belanja pegawai sehingga pelayanan publik yang menjadi tugas utama kementerian tersebut dapat terus berjalan secara optimal. “Saya berharap kualitas pelayanan publik Kemendagri tetap terjaga karena…

Anggota Komisi VII DPR RI, Yoyok Riyo Sudibyo, menilai usulan tambahan anggaran Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada tahun 2027 masih belum memadai jika dikaitkan dengan target besar Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan sektor UMKM. Hal itu disampaikan Yoyok dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri UMKM di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/6/2026), yang membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2027. Dalam rapat tersebut, Kementerian UMKM mengajukan tambahan anggaran sekitar Rp1,5 triliun di luar pagu indikatif sebesar Rp459 miliar. Dari total tambahan tersebut,…

Anggota Komisi IV DPR RI Ilham Pangestu menilai rancangan anggaran Kementerian Kehutanan Tahun Anggaran 2027 belum menunjukkan perubahan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Wakil Menteri Kehutanan terkait pembahasan RKA-K/L dan RKP Tahun 2027, Kamis (11/6/2026), ia meminta Kementerian Kehutanan memprioritaskan program mitigasi bencana, rehabilitasi kawasan hutan, serta pemberantasan pembalakan liar yang dinilai menjadi salah satu penyebab meningkatnya risiko bencana di berbagai daerah. Ilham menyoroti bencana banjir yang melanda wilayah Sumatra dan Aceh pada akhir tahun lalu yang hingga kini masih menyisakan dampak besar bagi masyarakat. Menurutnya, kerugian akibat bencana tersebut mencapai lebih dari…

Ratusan karya kreatif dari berbagai penjuru Tanah Air mewarnai Lomba Konten Aspirasi (Lokas) 2026 yang digelar Bagian Media Cetak dan Media Sosial (Medtaksos) Biro Pemberitaan Parlemen Setjen DPR RI. Tercatat sebanyak 323 peserta yang berasal dari berbagai daerah, dari Aceh hingga Papua Barat, berpartisipasi dalam ajang yang mengusung tema “Aspirasi Cerdas, Pendidikan Berkualitas” tersebut. Lomba yang telah berlangsung sejak 8 Mei 2026 itu memasuki tahap penentuan juara setelah melalui proses seleksi dan penjurian karya. Penjurian akhir melibatkan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani, Anggota Komisi X DPR RI Denny Cagur, serta Kepala Bagian Media Cetak dan Media…