Penulis: redaksi

Anggota Komisi II DPR RI, Romy Soekarno, menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur, arsitektur data, dan akuntabilitas dalam penerapan Single Identity Number (SIN). Romy menegaskan bahwa SIN tidak boleh hanya dipahami sebagai penambahan nomor identitas, melainkan harus didukung infrastruktur yang matang, mulai dari data center, storage, network, hingga cybersecurity. “Single Identity Number bukan sekadar nomor. Di baliknya ada data center, storage, network, dan cybersecurity. Negara harus punya kapasitas yang jelas,” ujar Romy saat Kunjungan Kerja Panitia Kerja (Panja) RUU Adminduk di Kantor Gubernur Provinsi Jawa Timur, Rabu (9/9/2026). Legislator Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut mengusulkan prinsip central identity, distributed data, dan controlled access. Artinya, identitas bersifat tunggal di pusat, namun data…

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa menilai penerapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) belum sepenuhnya dapat diterapkan menjadi Single Identity Number (SIN). Hal itu, karena dalam praktiknya NIK tersebut belum sepenuhnya menjadi satu-satunya sumber data untuk seluruh pelayanan publik. Karena itu, Agun berharap SIN benar-benar menjadi satu identitas yang melekat dan mengikuti warga negara ke mana pun ia pindah. “Kita ingin NIK benar-benar menjadi satu sumber data tunggal. Jangan sampai orang pindah dari Papua ke Aceh atau ke Ambon harus lapor ulang dan mengurus dokumen baru. Dengan Single Identity Number, identitas tetap sama dan hak pelayanan publiknya ikut tercatat,” ujar Agun saat mengikuti…

DPR RI menyampaikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi mengenai permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) terhadap UUD NRI Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 253 dan 268/PUU-XXIV/2026. Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra mengatakan kebijakan Hukum Pembentukan Pasal 50A UU P2SK berdasarkan ketentuan Pasal 3AC ayat (1) huruf d dan Pasal 3AL huruf b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003…

Komisi XIII DPR RI menyoroti kesiapan Imigrasi dalam memberikan kepastian status keimigrasian bagi Warga Negara Asing (WNA) yang terdampak kondisi force majeure, khususnya akibat gangguan penerbangan yang disebabkan bencana alam. Kebijakan khusus dinilai penting agar WNA yang tidak dapat meninggalkan Indonesia karena keadaan di luar kendalinya tidak menghadapi persoalan keimigrasian. Anggota Komisi XIII DPR RI Yan Permenas mengatakan pemerintah perlu memastikan adanya kelonggaran bagi WNA yang masa berlaku izin tinggalnya berakhir ketika penerbangan mereka tertunda akibat bencana. “Kebijakan imigrasi harus memberikan urgensi pelayanan terkait dengan warga negara asing yang memang sudah melewati batas izin tinggal dengan memberikan kelonggaran beberapa hari. Mereka…

Anggota Komisi XI DPR RI Anna Muawanah menekankan pentingnya peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi melalui penguatan skema penjaminan polis. Menurutnya, kepercayaan menjadi fondasi utama dalam membangun kembali industri asuransi nasional setelah munculnya sejumlah persoalan yang merugikan pemegang polis. Legislator dari Fraksi PKB itu menjelaskan, karakter bisnis asuransi berbeda dengan transaksi barang dan jasa pada umumnya. Dalam asuransi, masyarakat menyerahkan sejumlah dana terlebih dahulu dengan harapan memperoleh manfaat pada masa mendatang. Karena itu, kepastian terhadap perlindungan dana menjadi sangat penting untuk menjaga kepercayaan pemegang polis. “Kalau kita bicara misalnya ini objek bisnis, ini kan…

Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka mendorong Kota Bekasi, Jawa Barat, menjadi percontohan nasional dalam penegakan hak asasi manusia (HAM) bagi penyandang disabilitas, khususnya penyandang disabilitas mental dan psikososial. Menurutnya, upaya tersebut perlu dilakukan melalui penguatan layanan yang terintegrasi, termasuk rehabilitasi sosial, layanan kesehatan, fasilitas, dan dukungan anggaran. “Kalau saran saya, mungkin nanti diajukan juga di Komisi XIII. Kota Bekasi ini menjadi percontohan nasional penegakan HAM bagi penyandang disabilitas, khususnya penyandang disabilitas mental dan psikososial,” ujar Rieke dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR RI dalam rangka Pengawasan Pemenuhan dan Perlindungan HAM bagi Penyandang Disabilitas Mental dalam Penyelenggaraan…

Komisi XIII DPR RI meminta penanganan kasus yang terindikasi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM), maupun keberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) nonprosedural tidak berhenti pada penundaan keberangkatan. Informasi yang diperoleh dari pemeriksaan harus dikembangkan untuk mengungkap perekrut, sponsor, fasilitator, hingga jaringan yang berada di balik calon korban. Anggota Komisi XIII DPR RI muslim Ayub menegaskan, tindakan administratif di pintu pemeriksaan harus menjadi pintu masuk bagi penegakan hukum apabila ditemukan unsur pidana. “Jangan sampai penolakan paspor atau penundaan keberangkatan berhenti sebagai tindakan administratif. Apabila terdapat indikasi perekrut, sponsor, fasilitator, pengurus dokumen, atau pihak lain yang terlibat dalam…

Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, menyampaikan keprihatinan mendalam atas kasus penemuan jasad bayi perempuan yang terkubur di area perkebunan Dusun Kropoh, Desa Duren, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. Netty mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas peristiwa tersebut secara tegas sesuai aturan yang berlaku. Berdasarkan informasi sementara, pihak kepolisian telah mengamankan dua orang yang diduga terkait dengan kasus tersebut, di mana salah satunya masih berusia 17 tahun. “Ini adalah tragedi yang sangat memprihatinkan. Seorang bayi kehilangan kesempatan untuk hidup dan tumbuh. Apabila terdapat pelanggaran hukum dan unsur kekerasan, proses hukum harus berjalan secara tegas,” ujar Netty dalam keterangan…

Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Daerah Kepulauan DPR RI Mercy Chriesty Barends mengatakan pembahasan RUU Daerah Kepulauan mengarah pada skema lex specialis sebagai kerangka hukum khusus untuk wilayah kepulauan. Skema ini dinilai paling cocok untuk menjawab ketimpangan layanan dan pembangunan di daerah kepulauan. Ia mengatakan, pihaknya masih mencari bentuk konkret dari lex specialis tersebut agar tidak sekadar mengulang Pasal 27-30 UU Pemerintahan Daerah. “Tadi usulan menarik bahwa ini mengarah lex specialis. Kita semua sudah ke sana, tapi dari judul sampai peta jalan turunannya, ini yang sedang kita cari bentuknya seperti apa,” ujar Mercy dalam RDPU dengan pakar di Kompleks Parlemen,…

Anggota Komisi XIII DPR RI Anisah Syakur mendorong evaluasi terhadap pelaksanaan isolasi bagi penyandang disabilitas mental guna memastikan proses rehabilitasi tetap berorientasi pada pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Evaluasi tersebut penting untuk memastikan setiap mekanisme isolasi memiliki tujuan yang jelas, dilakukan dalam batas waktu yang terukur, serta tidak mengabaikan hak dan martabat penyandang disabilitas mental. “Jadi kami pun juga ingin mengetahui secara detail isolasi itu bagaimana, kemudian berapa jam atau berapa hari harus diisolasi, kebanyakan bisa sembuh itu bagaimana. Ini juga harus dievaluasi,” ujar Anisah saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR RI dalam rangka Pengawasan Pemenuhan…