Penulis: redaksi

Anggota Komisi IX DPR RI Arzeti Bilbina menyatakan dukungan atas rencana pemerintah menghapus tunggakan iuran peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang selama ini menjadi kendala dalam akses layanan peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini dinilai sejalan dengan mandat negara untuk memastikan jaminan kesehatan sebagai hak dasar seluruh rakyat Indonesia, khususnya kelompok rentan. “Kami melihat inisiatif ini sebagai bentuk nyata kehadiran negara dalam melindungi warganya dari risiko kesehatan dan beban finansial yang menumpuk,” kata Arzeti dalam keterangan rilisnya yang diterima politikparlemen.co di Jakarta, Kamis (9/10/2025). Seperti diketahui, Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat menyampaikan pemerintah tengah mengkaji dan merancang kebijakan penghapusan tunggakan…

Anggota Komisi I DPR RI, Desy Ratnasari, menyampaikan apresiasi terhadap kinerja seluruh jajaran Kodam V/Brawijaya, khususnya prajurit yang bertugas di wilayah Surabaya dan sekitarnya. Ia menilai, gerak cepat dan sinergi TNI dalam mendukung program-program pemerintah merupakan wujud nyata pelaksanaan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang berdampak langsung bagi masyarakat. “Saya sangat mengapresiasi gerak cepat Kodam V/Brawijaya dalam mendukung berbagai program pemerintah. Jika kinerja TNI prima, maka pengelolaan dan kesejahteraan prajuritnya juga harus prima. Sebab, dari sanalah lahir kinerja terbaik yang memberi manfaat bagi masyarakat dan yang terpenting menjaga kedaulatan dan keamanan negara,” ujar Desy saat Kunjungan Kerja Reses Komisi I…

Anggota Komisi III DPR RI, Gilang Dhielafararez, menegaskan bahwa Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) baru yang menempatkan pejabat BUMN sebagai bagian dari penyelenggara negara adalah langkah strategis dalam memperkuat integritas dan pemberantasan korupsi. Perubahan keempat atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN itu baru saja disahkan DPR. Gilang menilai, pejabat BUMN tidak lagi berada di ‘wilayah abu-abu’ dengan statusnya sebagai penyelenggara Negara, tetapi masuk dalam rezim hukum yang jelas sebagaimana pejabat publik lainnya. “Artinya, setiap tindakan mereka yang berbau fraud atau merugikan keuangan negara dapat langsung dijerat oleh aparat penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” kata…

Anggota Komisi III DPR RI, Martin D. Tumbelaka, menegaskan pentingnya peningkatan anggaran bagi Kejaksaan guna memperkuat fungsi penegakan hukum di daerah. Dengan adanya penguatan anggaran lembaga penegak hukum, termasuk kejaksaan, dapat terpenuhi sesuai kebutuhan operasional di lapangan. “Kami di Komisi III terus mendorong agar anggaran kejaksaan bisa menyesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan, baik untuk pencegahan, penindakan, maupun operasional. Kalau mereka kekurangan anggaran, tentu penegakan hukum tidak bisa maksimal,” ujar Martin usai Kunjungan Kerja Reses di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Senin, (06/10/2025). Ia menjelaskan, dukungan anggaran ini menjadi penting agar aparat kejaksaan dapat bekerja optimal dalam menangani berbagai kasus hukum…

Komisi I DPR RI berkomitmen mengawal Operasi Militer Selain Perang (OMSP) TNI sesuai dengan amanat dari Undang Undang (UU) terbaru tentang TNI yang termaktub dalam UU Nomor 3 Tahun 2025. Anggota Komisi I DPR RI, Junico Siahaan menjelaskan, OMSP sudah melekat pada TNI sejak UU TNI belum direvisi. Bedanya, pada UU yang baru TNI terdapat penambahan dua tugas, yakni membantu menangani ancaman siber dan membantu dalam melindungi dan menyelamatkan kepentingan Warga Negara serta kepentingan nasional di luar negeri. “OMSP sudah ada dari UU TNI yang lama hanya ditambahkan beberapa hal itu untuk memperjelas posisi supaya tidak ada lagi tumpang tindih…

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Sari Yuliati, menegaskan bahwa penyusunan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) harus melibatkan partisipasi publik seluas-luasnya. Komisi III DPR RI secara aktif melakukan serap aspirasi dari berbagai pihak, baik lembaga penegak hukum maupun kalangan akademisi dan masyarakat sipil, untuk menyempurnakan RUU KUHAP yang saat ini tengah dibahas sebagai pembaruan dari KUHAP tahun 1981. “Kami di Komisi III berkeliling ke berbagai daerah dan pihak untuk menerima masukan tentang RUU KUHAP. Ini adalah bagian dari upaya kami untuk memastikan bahwa setiap pasal dan rumusan dalam RUU ini benar-benar mewakili kepentingan semua pihak,” ujar…

TNI dipandang bisa diperbantukan untuk ikut mengawal pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program strategis pemerintahan Presiden RI, Prabowo Subianto ini sedang hangat menjadi perbincangan karena berbagai hal. Mulai dari siswa penerima manfaat yang keracunan, dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum dibayar, hingga masalah kehalalan bahan bakunya. Anggota Komisi I DPR RI, Oleh Soleh mengatakan bahwa TNI telah diperintahkan negara untuk memastikan program MBG sukses. Berbagai masalah yang ada saat ini pun bisa tereliminasi lewat sinergi berbagai stakeholders. “Saya rasa TNI juga ikut diperbantukan dalam rangka suksesi BGN dalam program MBG. Tentu ini sangat baik sekali. Kolaborasi ini…

Komisi X DPR RI menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan kehadiran perguruan tinggi negeri di Papua Barat Daya. Hal ini disampaikan dalam pertemuan bersama Gubernur Papua Barat Daya yang turut dihadiri perwakilan Kementerian Pendidikan, Kemenpora, BRIN, BPS, dan Perpustakaan Nasional. Usulan pendirian perguruan tinggi di Sorong menjadi agenda utama yang mendapat dukungan penuh dari Komisi X. Menurut pernyataan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani, kehadiran perguruan tinggi negeri akan menjadi tonggak penting pemerataan pendidikan tinggi di Tanah Papua. Saat ini, akses masyarakat Papua Barat Daya terhadap pendidikan tinggi masih terbatas, sehingga inisiatif tersebut dipandang mendesak. “Pemerintah pusat pun kami…

Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene menyoroti masih adanya laporan makanan tidak layak konsumsi yang diterima anak-anak penerima manfaat Makan Bergizi Gratis (MBG) di beberapa daerah. Diketahui, baru-baru ini Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, telah terjadi keracunan MBG terhadap 27 siswa. Ia menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap pelaksanaan program MBG agar tujuan utama program, yaitu meningkatkan kesehatan anak-anak Indonesia, dapat tercapai tanpa menimbulkan risiko baru bagi peserta didik. “Sebetulnya ini bukan keracunan, tetapi kontaminasi makanan. Karena MBG inj kan kita memberikan makanan bergizi bukan racun. Namun terdapat beberapa kondisi makanan yang sudah tidak layak dinikmati oleh anak-anak. Bisa jadi…

Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene menyoroti persoalan serius terkait kekurangan tenaga kesehatan, khususnya dokter umum dan dokter spesialis, di sejumlah Puskesmas di Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam kunjungan kerja Komisi IX DPR RI ini ditemukan sekitar 20 Puskesmas yang bahkan tidak memiliki dokter umum, dokter gigi, maupun dokter spesialis. “Wilayah Kalimantan Tengah ini sangat luas dan masyarakatnya tersebar hingga pelosok. Banyak Puskesmas yang tidak memiliki tenaga medis, bahkan dokter umum pun tidak ada,” ujar Felly kepada politikparlemen.co saat melakukan kunjungan ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Senin (6/10/2025). Menurut Felly, kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan dalam tata kelola dan distribusi tenaga kesehatan.…