Penulis: redaksi

Hakim Mahkamah Konstitusi RI Arsul Sani terseret issue dugaan Ijasah Palsu, hal ini diungkapkan oleh mantan Komisioner KPU Romo Stefanus Hendrianto dalam sebuah tayangan podcast di kanal YouTube Refly Harun pada tanggal 14 Oktober 2025. Adapun dugaan Ijasah Palsu milik Arsul Sani adalah terkait gelar doktor dari Collegium Hummanum – Warsaw Management University Polandia tahun 2023. Romo mengatakan saat ini Universitas tempat Arsul Sani mendapatkan gelar doktor ilmu hukum tersebut sedang dalam pengusutan KPK Polandia, karena diduga beberapa petinggi universitas melakukan praktik Jual beli ijasah. Oleh sebab pihak yang berwenang terkait hal ini diminta segera turun tangan untuk mengecek informasi…

Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq menilai tayangan program Exposé Uncensored Trans7 yang menyinggung kehidupan pesantren sebagai bentuk karya jurnalistik yang “rendah dan tidak mendidik.” Ia menegaskan bahwa program tersebut telah melanggar prinsip dasar jurnalisme dan menunjukkan ketidaktahuan terhadap realitas sosial serta nilai-nilai pesantren di Indonesia. “Ini bukan karya jurnalistik yang mendidik, tapi contoh buruk dari cherry picking narasi. Cerita sudah dibentuk dulu, baru dicocokkan dengan potongan fakta yang tidak utuh,” ujar Maman dalam pertemuan DPR RI persama Dirjen Komunikasi Publik Dan Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi Dan Digital RI, Komisi Penyiaran Indonesia, Direktur Utama Trans7 Dan Himpunan Alumni Santri Lirboyo di…

Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Samsurijal menegaskan bahwa polemik tayangan Exposé Uncensored di Trans 7 harus menjadi pelajaran penting bagi seluruh pihak, terutama pelaku industri media, untuk menjaga nilai-nilai toleransi dan kebhinekaan dalam ruang publik Indonesia. “Ini merupakan satu catatan pelajaran sejarah bagi kita semua, bagaimana kita hidup di Republik tercinta ini, menjunjung tinggi asas-asas kehidupan berbangsa dan bernegara, saling menghargai, saling menghormati, serta memahami tentang kebhinekaan,” ujar Cucun dalam rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/10/2025). Cucun mengingatkan bahwa ruang publik, baik televisi, radio, maupun media sosial, memiliki tanggung jawab besar terhadap harmoni…

Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, menegaskan bahwa implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) tidak boleh berhenti sebatas regulasi di atas kertas. Ia menekankan pentingnya menghadirkan UU tersebut dalam bentuk tindakan nyata dan gerakan sosial lintas sektor agar benar-benar berdampak bagi masyarakat. “UU TPKS harus diwujudkan dalam tindakan konkret dan gerakan sosial lintas sektor, termasuk dunia pendidikan, ruang budaya, komunitas digital, hingga sektor usaha,” ujar Willy dalam keterangan tertulis kepada politikparlemen.co di Jakarta, Kamis (16/10/2025). Menurut Legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Timur XI ini, UU TPKS seharusnya menjadi instrumen sosial yang mampu mengubah perilaku masyarakat, membangun kesadaran…

Anggota Komisi IV DPR RI Arif Rahman menyalurkan bantuan bibit produktif kepada masyarakat di Kampung Cipicung, Desa Cidahu, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak, Banten, Rabu (15/10/2025). Bantuan tersebut berasal dari Kementerian Kehutanan yang merupakan mitra kerja Komisi IV DPR RI. Bantuan bibit produktif ini merupakan salah satu bentuk implementasi dari program Kementerian Kehutanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung program penghijauan. Bantuan bibit produktif yang diserahkan secara simbolis oleh Arif tersebut diberikan kepada ketua kelompok tani berupa bibir padi dan bibir buah-buahan siap tanam. “Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung program penghijauan,” ungkap Arif dikutip politikparlemen.co di Jakarta,…

Anggota Komisi IV DPR RI Rajiv mengapresiasi Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (PSDKP KKP) karena telah melakukan operasi penertiban. Hal ini mengacu pada beberapa perusahaan yang memanfaatkan ruang laut tanpa izin di sejumlah wilayah Indonesia, seperti Halmahera Timur dan Kepulauan Riau. “Kami sebagai mitra kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan mengapresiasi operasi penertiban yang dilakukan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) terhadap perusahaan yang tidak memiliki izin pemanfaatan ruang laut dari pemerintah,” kata Rajiv sebagaimana dikutip politikparlemen.co di Jakarta, Kamis (16/10/2025). Berdasarkan informasi, ada 8 perusahaan yang dilakukan pemeriksaan terkait dokumen perizinan pemanfaatan…

Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, menegaskan bahwa implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) tidak boleh berhenti sebatas regulasi di atas kertas. Ia menekankan pentingnya menghadirkan UU tersebut dalam bentuk tindakan nyata dan gerakan sosial lintas sektor agar benar-benar berdampak bagi masyarakat. “UU TPKS harus diwujudkan dalam tindakan konkret dan gerakan sosial lintas sektor, termasuk dunia pendidikan, ruang budaya, komunitas digital, hingga sektor usaha,” ujar Willy dalam keterangan tertulis kepada politikparlemen.co di Jakarta, Kamis (16/10/2025). Menurut Legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Timur XI ini, UU TPKS seharusnya menjadi instrumen sosial yang mampu mengubah perilaku masyarakat, membangun kesadaran…

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Panggah Susanto menegaskan pentingnya jaminan harga dan penyerapan hasil panen petani, khususnya gabah dan jagung, agar petani tidak terus merugi akibat fluktuasi pasar. Ia menilai, pemerintah harus hadir memastikan harga pokok pembelian (HPP) ditegakkan dan mekanisme serapan oleh Bulog maupun BUMN pangan lainnya berjalan efektif di lapangan. “Pemerintah harus menjamin bahwa hasil panen petani, baik gabah maupun jagung, benar-benar terserap dengan harga yang layak. Jangan sampai petani menanggung kerugian saat panen raya karena harga jatuh,” tegas Panggah saat kepada politikparlemen.co usai agenda peninjauan lapangan gabungan DPR ke Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Rabu (15/10/2025). Menurutnya,…

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Panggah Susanto menegaskan bahwa kebijakan baru pemerintah mengenai distribusi pupuk telah membawa perubahan nyata di lapangan. Menurutnya, sistem yang kini lebih sederhana dan tepat sasaran dinilai menjadi langkah penting dalam memperkuat ketahanan pangan nasional, terutama di daerah lumbung beras seperti Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. “Distribusi pupuk sekarang sudah jauh lebih sederhana dan tepat sasaran. Petani di Banyuasin sendiri mengaku tidak ada lagi hambatan berarti dalam mendapatkan pupuk bersubsidi,” ujar Panggah kepada politikparlemen.co usai agenda peninjauan lapangan gabungan DPR ke Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Rabu (15/10/2025). Dirinya menjelaskan bahwa penyederhanaan sistem distribusi pupuk merupakan hasil…

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menegaskan bahwa infrastruktur pertanian berperan krusial menentukan kesejahteraan petani dan stabilitas harga pangan nasional. Menurutnya, persoalan utama yang dihadapi para petani bukan hanya soal produksi, melainkan biaya distribusi yang tinggi akibat buruknya akses jalan dan irigasi dari hulu hingga hilir. “Kalau jalannya rusak, ongkos angkut jadi mahal. Akibatnya harga di tingkat petani jatuh, tapi harga di pasar naik. Jadi infrastruktur bukan sekadar jalan, tapi penentu nasib petani dan harga pangan,” ujar Saan di sela-sela agenda peninjauan lapangan gabungan DPR ke Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Rabu (15/10/2025). Saan mencontohkan kondisi di sejumlah wilayah lumbung pangan…