Penulis: redaksi

Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo, menyoroti kebijakan pemerintah terkait penetapan harga beras berdasarkan sistem rayonisasi wilayah. Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan bertentangan dengan amanat konstitusi yang menjamin ketersediaan pangan secara merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Firman menilai penerapan harga beras yang berbeda antarwilayah, padahal kualitasnya sama, menunjukkan adanya diskriminasi harga terhadap kebutuhan pokok masyarakat. Hal ini, kata dia, tidak sejalan dengan prinsip keadilan sosial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. “Kebijakan rayonisasi harga beras ini tidak adil. Masyarakat di wilayah berbeda membeli beras dengan kualitas sama tetapi harga berbeda. Ini bertentangan dengan semangat konstitusi bahwa pangan…

Anggota Komisi IV DPR RI Riyono menyoroti masih tingginya tingkat defisit pangan di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Papua. Menurutnya, sekitar 30 persen kabupaten/kota di Indonesia, terutama di wilayah timur, masih bergantung pada pasokan pangan dari luar daerah. “Papua termasuk daerah yang mengalami defisit pangan. Tapi ini bukan hanya di Papua, hampir 30 persen kabupaten dan kota di Indonesia masih belum bisa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri,” kata Riyono saat Kunjungan Kerja Reses Komisi IV ke Jayapura, Papua, Jumat (31/10/2025). Ia menjelaskan, ketergantungan pangan antarwilayah perlu dikurangi dengan memperkuat produksi lokal dan mendorong kebijakan pangan berbasis potensi daerah masing-masing. “Kita ingin…

Anggota Komisi XII DPR RI, Totok Sudaryanto, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur energi di Papua bukan sekadar proyek fisik, melainkan bentuk nyata kehadiran negara untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini disampaikan Totok saat mendampingi Komisi XII DPR RI dalam kunjungan kerja ke Jayapura untuk meninjau rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Sungai Mamberamo, Papua, Selasa (28/10/2025). Menurut Totok, Papua selama ini masih menghadapi tantangan besar dalam pemerataan akses energi dan harga kebutuhan pokok yang tinggi akibat keterbatasan infrastruktur dan biaya logistik. Karena itu, proyek PLTA Mamberamo dinilai menjadi harapan baru bagi masyarakat Papua agar dapat…

Komisi V DPR RI menyoroti masih timpangnya pembangunan infrastruktur di wilayah kepulauan, khususnya di Provinsi Maluku. Kondisi geografis yang terdiri dari ribuan pulau menyebabkan akses transportasi dan konektivitas antarwilayah menjadi tantangan utama dalam pemerataan pembangunan. Anggota Komisi V DPR RI, Saadiah Uluputty, menegaskan bahwa kunjungan kerja masa reses Komisi V DPR RI bukan sekadar agenda formal, melainkan bagian dari upaya untuk memastikan kebijakan pembangunan nasional berpihak pada daerah kepulauan. “Wilayah Maluku adalah kepulauan, maka pendekatan pembangunan di sini harus berbeda. Infrastruktur darat, laut, dan udara harus saling terhubung agar masyarakat di pulau-pulau kecil tidak tertinggal dari daerah lain,” ujar Saadiah…

Komisi IV DPR RI menilai pembangunan pelabuhan perikanan di Papua merupakan langkah kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pesisir dan memperkuat industri kelautan nasional. Anggota Komisi IV DPR RI Riyono menjelaskan bahwa hingga kini Papua belum memiliki Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) maupun Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) yang representatif. “Papua belum punya pelabuhan perikanan. Akibatnya kapal pengawas dan kapal penangkapan ikan tidak bisa tambat labuh, dan hasil tangkapan tidak bisa didaratkan di sini,” ujarnya kepada politikparlemen.co, usai pertemuan Kunjungan Kerja Reses Komisi IV di Jayapura, Papua, Jumat (31/10/2015). Menurutnya, ketiadaan pelabuhan memicu aktivitas transhipment atau pemindahan hasil tangkapan di tengah laut yang mengurangi potensi…

Anggota Komisi IV DPR RI Robert Joppy Kardinal menyebut Pulau Salawati sebagai salah satu contoh nyata keberhasilan program transmigrasi yang dijalankan pemerintah sejak era Presiden Soeharto. Hal itu disampaikannya usai Kunjungan Kerja Reses hari kedua Komisi IV DPR RI di Distrik Salawati Utara, Kampung Kalobo, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Jumat (31/10/2025). Menurut Robert, di wilayah tersebut terdapat dua satuan pemukiman transmigrasi yang dibangun antara tahun 1981–1983. Para transmigran, yang datang dari berbagai daerah di Jawa, kini hidup berdampingan dengan masyarakat asli Papua dalam suasana harmonis dan saling mendukung pembangunan daerah. “Ini satu kerinduan saya, membawa teman-teman Komisi IV…

Komisi IV DPR RI menyerap berbagai aspirasi masyarakat, khususnya para petani, serta membahas penataan ulang wilayah konservasi di Pulau Salawati, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Kegiatan ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, bersama sejumlah anggota dan perwakilan mitra kerja dari Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan. “Saya sangat bersyukur dan berterima kasih atas kehadiran para mitra Komisi IV. Dengan kehadiran mereka, persoalan dan aspirasi masyarakat yang kami temui bisa segera ditindaklanjuti,” ujar Alex di Raja Ampat, Papua Barat Daya, Jumat (31/10/2025). Dalam kunjungan ke Pulau Salawati, rombongan Komisi IV mendengarkan…

Anggota Komisi IV DPR RI, Sturman Panjaitan, meminta agar pemerintah daerah segera menyelesaikan persoalan administrasi yang menghambat perbaikan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Jembatan Puri di Sorong, Papua Barat Daya. Permasalahan ini telah berlangsung lama dan menyebabkan fasilitas nelayan belum berfungsi optimal. Dalam kunjungan kerja reses Komisi IV ke Sorong, Kamis (30/10/2025), Sturman menyampaikan bahwa kondisi TPI saat ini cukup memprihatinkan, terutama pada bagian atap yang bocor dan fasilitas yang rusak. Menurutnya, biaya yang diperlukan untuk memperbaiki kerusakan tersebut tidak besar, namun terganjal oleh belum tuntasnya proses administrasi antara Pemerintah Provinsi Papua Barat dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. “Masalahnya sudah…

Provinsi Maluku memiliki potensi sumber daya alam dan pariwisata yang besar, namun kondisi geografisnya yang terdiri atas ribuan pulau membuat akses antarwilayah menjadi tantangan tersendiri. Melihat urgensi tersebut, Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Maluku pada Kamis (31/10/2025) untuk memastikan pembangunan infrastruktur strategis seperti Coastal Road dan Revitalisasi Pelabuhan Yos Sudarso dapat berjalan optimal. Anggota Komisi V DPR RI, Novita Wijayanti, menilai bahwa karakteristik Maluku yang didominasi wilayah laut menuntut perhatian lebih dari pemerintah pusat. Menurutnya, pembangunan pelabuhan dan bandara menjadi hal mendesak agar konektivitas antarwilayah dapat meningkat dan potensi pariwisata daerah dapat berkembang lebih cepat. “Maluku ini merupakan provinsi…

DPR RI melalui Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) menilai bahwa perjanjian gencatan senjata yang baru-baru ini diumumkan antara Israel dan Palestina belum sepenuhnya adil dan masih berpihak pada kepentingan Israel. Meski demikian, DPR RI mendukung langkah tersebut sebagai upaya sementara untuk menghentikan genosida dan membuka akses kemanusiaan di Jalur Gaza. Hal tersebut disampaikan Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera, dalam acara Pembukaan Bulan Solidaritas Palestina 2025 di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara DPR RI, Sabtu (1/11/2025). Mardani menegaskan, DPR RI menaruh perhatian besar terhadap dinamika konflik yang terus berlangsung di Gaza dan menyerukan agar gencatan senjata tidak berhenti…