Penulis: redaksi

Komisi XI DPR RI menegaskan bahwa peran UMKM bagi perekonomian masyarakat tidak bisa dipandang sebelah mata. Anggota Komisi XI DPR, Marwan Cik Asan, dalam Kunjungan Kerja Spesifik di Banten, mengatakan hampir seluruh peluang kerja di Banten disediakan oleh sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). “Kita selalu menyambut baik setiap inisiasi dari kawan-kawan OJK untuk mendorong pertumbuhan UMKM. UMKM kita ini luar biasa, dari data paparan, di Banten 99,9 persen lapangan pekerjaan dibuka oleh UMKM dan menyerap tenaga kerja terbesar,” ujar Marwan dalam pertemuan Komisi XI bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat (7/11/2025). Namun ia mengingatkan,…

Komisi XII DPR RI menegaskan pentingnya memperkuat ketahanan energi nasional melalui pengelolaan pasokan batubara yang stabil dan penerapan teknologi ramah lingkungan di sektor ketenagalistrikan. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Dony Maryadi Oekon, saat memimpin kunjungan kerja ke PT Cirebon Power Services, Jumat (7/11/2025). Dalam kunjungan tersebut, Komisi XII meninjau dua unit Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berkapasitas 1.000 MW dan 600 MW yang telah menerapkan teknologi baru dengan sistem carbon capture untuk menekan emisi karbon. “Hari ini kami meninjau dua PLTU, masing-masing berkapasitas 1.000 MW dan 600 MW. Keduanya sudah menggunakan teknologi baru dengan carbon…

Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto, menegaskan pentingnya sektor perikanan budidaya sebagai salah satu penopang utama ketahanan pangan nasional. Hal ini disampaikan dalam kunjungan kerja spesifik Komisi IV DPR RI ke Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya (BPTPB) di Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurutnya, dunia saat ini tengah menghadapi krisis pangan global, dan Indonesia tidak terlepas dari ancaman tersebut. Oleh karena itu, sektor perikanan budidaya harus terus dikembangkan agar mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat di masa depan. “Perikanan budidaya memiliki potensi besar untuk menjadi solusi strategis menghadapi ancaman krisis pangan. Ikan kaya akan protein, omega 3, dan nutrisi…

Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, menegaskan perlunya langkah nyata dari pemerintah dalam menyelesaikan persoalan mendasar yang dihadapi oleh para pelaku usaha perikanan budidaya di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurutnya, dua hal utama yang masih menjadi tantangan adalah harga pakan yang tinggi dan minimnya jaminan pasar bagi hasil produksi ikan budidaya. Firman menyampaikan hal tersebut dalam kunjungan kerja spesifik Komisi IV DPR RI ke kelompok pembudidaya ikan di Sleman, yang dikenal sebagai salah satu sentra perikanan darat terbesar di Yogyakarta. “Sleman ini merupakan kabupaten yang telah berhasil dalam sektor perikanan budidaya. Namun, meski produksinya besar, para pembudidaya masih…

Anggota Komisi XIII DPR RI Meity Rahmatia menyoroti pentingnya perlindungan hukum bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya terkait dengan pendaftaran hak cipta dan kekayaan intelektual. Meity menekankan bahwa pemerintah perlu memastikan agar proses pendaftaran dan legalisasi hukum bagi PT Perseorangan UMKM dapat berjalan dengan mudah dan efisien. “Saya menyarankan agar UMKM segera mendaftarkan hak cipta dan kekayaan intelektualnya. Sarana pelayanan hukum ini harus dapat diakses dengan mudah sampai tahap legalisasi tanpa kesulitan akibat proses digitalisasi hukum yang belum berjalan linier,” ujarnya usai melakukan kunjungan spesifik Komisi XIII DPR RI ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Jawa Barat,…

Ia menjelaskan bahwa selama kunjungan, pihaknya melakukan diskusi mendalam bersama pengelola fasilitas kesehatan dan Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Kesehatan. Salah satu isu yang mencuat adalah perlunya kejelasan mekanisme penjaminan layanan psikologis, agar masyarakat yang membutuhkan tidak terbebani secara biaya. “Tadi ada diskusi bagaimana layanan di klinik psikologis ini bisa di-cover BPJS. Salah satunya perlu ada psikolog klinis. Jadi mereka saat ini memiliki psikolog umum, dan diperlukan tenaga ahli berupa psikolog klinis atau psikiater yang menjadi penanggung jawab untuk merekomendasikan treatment yang kemudian bisa di-reimburce ke BPJS,” jelas Ravindra. Ia menambahkan, ketiadaan psikolog klinis di beberapa fasilitas kesehatan menjadi kendala dalam proses penjaminan layanan tersebut. Karena…

Komisi V DPR RI menyoroti kebijakan tarif di Tol Mohammed bin Zayed (MBZ) usai melakukan kunjungan kerja spesifik ke lokasi kantor Jasa Marga, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (06/11/25). Wakil Ketua Komisi V DPR RI Robert Rouw menilai kenaikan tarif pasca penambahan ruas MBZ Cikampek (MBCKM) masih belum mencerminkan keadilan bagi pengguna jalan. Menurutnya, tarif kendaraan golongan I naik hampir Rp5.000, sementara golongan III dan IV naik sekitar Rp7.000 ke atas. “Ini tidak adil, karena yang menikmati jalan MBCKM justru mobil kecil, sedangkan kendaraan logistik yang berperan untuk perekonomian malah menanggung beban tarif lebih besar,” ujarnya. Roberth menilai, ketimpangan tarif tersebut bisa berdampak pada…

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengapresiasi pelaksanaan kegiatan Parlemen Remaja yang kembali digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (6/11/2025). Ia menyebut program ini sebagai wadah penting bagi generasi muda untuk belajar langsung tentang kehidupan politik, demokrasi, dan tugas-tugas parlemen secara nyata. “Saya sangat bangga dan senang ketika mendengar ada satu kegiatan yang dikenal setiap tahun, yaitu Parlemen Remaja dan Parlemen Kampus. Ini bagian dari misi kami di DPR untuk membuka ruang bagi publik agar memahami di gedung rakyat ini, seperti apa kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujar Cucun dalam sambutannya. Cucun menjelaskan, melalui kegiatan seperti Parlemen…

Di tengah kabar gembira soal kebijakan pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan, muncul satu catatan penting dari parlemen, bahwa keadilan sosial harus tetap menjadi pijakan utama. Bagi sebagian masyarakat, penghapusan tunggakan ini menjadi harapan baru agar mereka kembali bisa mengakses layanan kesehatan. Bagi yang selama ini rutin membayar iuran, kebijakan tersebut justru menimbulkan pertanyaan terkait penghargaan atas kepatuhan. Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, menyambut positif langkah pemerintah tersebut, namun mengingatkan agar pelaksanaannya benar-benar tepat sasaran. “Kebijakan penghapusan tunggakan BPJS Kesehatan menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap masyarakat tidak mampu. Tetapi, pemerintah perlu memastikan bahwa pelaksanaannya tepat sasaran dan tidak menimbulkan rasa…

Sebagai bentuk nyata solidaritas terhadap perjuangan rakyat Palestina, Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI bersama Aqsa Working Group dan sejumlah NGO lembaga swadaya masyarakat menggelar Solidarity Run for Palestine 2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Kegiatan ini menjadi simbol kepedulian Indonesia terhadap isu kemanusiaan global, khususnya di tanah Palestina yang hingga kini masih berjuang untuk meraih kemerdekaannya. Anggota BKSAP DPR RI Syahrul Aidi Maazat menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu bentuk kreativitas dan aksi nyata BKSAP dalam menyuarakan dukungan bagi Palestina melalui pendekatan yang inklusif dan edukatif. “Alhamdulillah, hari ini kita melaksanakan salah satu upaya BKSAP berkolaborasi dengan Aqsa Working Group dan NGO lainnya…