Penulis: redaksi

Komisi VIII DPR RI menggelar rapat kerja dengan Kementerian Haji dan Umrah untuk membahas kesiapan pelaksanaan haji 2026. Sejumlah isu krusial kembali mencuat, mulai dari penetapan kuota, proses istithaah, hingga pemvisaan dan akomodasi jemaah. Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang membuka rapat dengan menanyakan mekanisme pembagian kuota jemaah haji tahun 2026. Ia menyoroti perubahan komposisi kuota antar daerah yang cukup signifikan. “Penetapan jumlah jemaah per embarkasi harus jelas. Memang kuota diisi berdasarkan daftar tunggu, namun sosialisasi mengenai perubahan komposisi juga penting, terutama bagi daerah yang kuotanya berkurang atau meningkat drastis,” ujar Marwan dalam rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta,…

Integritas dan kejujuran menjadi titik tekan utama Komisi III DPR RI dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon anggota Komisi Yudisial (KY) masa jabatan 2025–2030. Hal ini ditegaskan Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta dalam sesi pengujian terhadap salah satu calon di Ruang Rapat Komisi III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/11/2025). Wayan menilai, karena KY memegang mandat mengawasi perilaku hakim, lembaga tersebut harus diisi figur yang tidak hanya cerdas dalam hukum, tetapi juga memiliki integritas moral yang tidak tercela. Menurutnya, kejujuran dalam hal sekecil apa pun, bahkan dalam membuat makalah uji kelayakan, adalah pintu…

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menyoroti temuan adanya peserta BPJS Kesehatan yang berpenghasilan hingga Rp100 juta per bulan namun masih menerima subsidi iuran dari negara. Ia menilai temuan ini merupakan indikasi tata kelola jaminan sosial nasional masih memiliki celah, khususnya dalam pemutakhiran dan verifikasi data peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI). Menurut Yahya, keberlangsungan program BPJS Kesehatan sangat ditentukan ketepatan sasaran penerima subsidi. Ia mengatakan ketika peserta dalam kategori mampu masih tercatat sebagai penerima PBI, maka beban fiskal negara meningkat. “Temuan ini bukan sekadar anomali administratif, tetapi menunjukkan adanya celah struktural dalam sistem data dan verifikasi peserta. Ketepatan…

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Abidin Fikri menegaskan perlunya penguatan sejumlah hal mendasar dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP). Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Baleg DPR RI bersama perwakilan KWI, MUI, PGI, PHDI, PBNU, PP Muhammadiyah dan Al Washliyah, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (17/11/2025). Dalam forum itu, Abidin menekankan bahwa seluruh unsur masyarakat yang hadir memiliki kesepahaman bahwa status lembaga BPIP perlu ditingkatkan dari Peraturan Presiden menjadi Undang-Undang. “Ada beberapa hal yang menjadi catatan kami, bahwa RUU ini memang berdasarkan usulan Bapak dan Ibu harus…

Anggota Komisi VI DPR Rachmat Gobel menyoroti kinerja dan masa depan BUMN karya, terutama terkait budaya kerja yang belum profesional, lemahnya efisiensi, serta rendahnya kualitas hasil konstruksi. Dalam rapat dengar pendapat bersama PT Nindya Karya dan PT Brantas Abipraya, ia mempertanyakan manajemen dan prospek perusahaan pelat merah sektor konstruksi itu. Sebab, menurutnya, pasar telah diproteksi pemerintah selama lebih dari satu dekade, yang membuat BUMN karya seharusnya mampu mencetak keuntungan signifikan, bukan justru mencatat kerugian dan menghadirkan persoalan struktural. “Sebetulnya perusahaan ini punya masa depan nggak ya? Kita lihat (BUMN) karya-karya ini punya masalah semua,” ujar Gobel dalam agenda Rapat Dengar…

Anggota Komisi VII DPR RI Putra Nababan menyoroti pentingnya keberpihakan yang lebih konkret kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta pelaku ekonomi kreatif (Ekraf), melalui strategi yang terencana sejak sebelum wisatawan tiba di Indonesia. Ia menilai target kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) dan devisa yang ditetapkan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) untuk 2026 masih kurang ambisius. Putra membandingkan capaian itu dengan Thailand yang mampu mendatangkan 28 juta wisman dan meraih devisa mencapai US$29 miliar. Sementara itu, Indonesia baru menargetkan 22 juta wisman atau setara devisa sekitar Rp370 triliun pada 2026. “Saya lihat targetnya ini memang cukup baik, tetapi mungkin…

Komisi III DPR RI akan membentuk Panitia Kerja (Panja) Reformasi Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan. Dalam rangka untuk mempercepat hal itu, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan mengatakan pihaknya akan memanggil pimpinan tiga institusi penegak tersebut pada pekan ini. “Rencananya minggu depan (pekan ini) hari Selasa akan memanggil pimpinan tiga institusi tersebut. Selanjutnya akan dilakukan pengesahan panja,” kata Habib dalam keterangannya yang dikutip politikparlemen.co, di Jakarta, Senin (17/11/2025). Politisi Fraksi Partai Gerindra itu mengaku selama ini banyak menerima masukan masyarakat untuk membentuk panja penegakan hukum. Menurut Habib, pembentukan panja diharapkan menjadi solusi atas masalah penegakan hukum selama ini. Termasuk keberadaan oknum di…

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta menegaskan bahwa rencana pengiriman pasukan TNI ke Gaza harus ditempatkan dalam kerangka misi perdamaian, sebagaimana amanat Pembukaan UUD NRI 1945, yang menyebutkan bahwa salah satu tujuan dibentuknya Negara Indonesia adalah menjaga ketertiban dunia. Indonesia, kata Sukamta, selalu terlibat aktif dalam misi perdamaian di berbagai kawasan konflik. “Termasuk rencana pengiriman 20.000 pasukan TNI ke Gaza yang pernah disampaikan Presiden Prabowo, hal ini perlu mempertimbangkan dua hal penting,” ujarnya dalam keterangan tertulis kepada politikparlemen.co, di Jakarta, Senin (17/11/2025). Pertama, pengiriman pasukan harus berada dalam kerangka penjaga perdamaian, agar tidak dimanfaatkan oleh Israel untuk mencapai tujuan-tujuannya yang tidak…

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya pembenahan data pangan nasional sebagai dasar pengendalian inflasi yang akurat dan terukur. Hal ini menyusul temuan di sejumlah daerah mengenai ketidaksesuaian antara data surplus pangan dan harga komoditas yang justru meningkat. Anggota Komisi XI DPR RI Andi Yuliani Paris, menegaskan bahwa akar persoalan inflasi pangan tidak hanya pada produksi dan distribusi, tetapi juga pada kualitas data yang menjadi rujukan pemerintah. “Data produktivitas pangan sering tidak akurat. Misalnya beras disebut surplus, tetapi harga di beberapa daerah tetap tinggi. Cabai merah naik, tomat naik, telur naik. Ini menunjukkan ada masalah pada data atau distribusi,” tegasnya kepada…

Komisi XI DPR RI melakukan Kunjungan Kerja ke Yogyakarta, Provinsi DIY, dalam rangka meninjau efektivitas pendampingan kelompok tani (Gapoktan) sebagai strategi pengendalian inflasi pangan. Hal itu karena Program Bank Indonesia (BI) DIY tersebut dinilai dapat menjadi model nasional untuk meningkatkan kapasitas produksi di sektor hulu dan menstabilkan harga komoditas strategis. Anggota Komisi XI DPR RI, Kamrussamad, menjelaskan bahwa model pendampingan Gapoktan oleh BI DIY terbukti memberikan dampak terhadap kesiapan produksi pangan, termasuk penyesuaian musim tanam dan panen. “Ada satu temuan program yang sangat penting dari BI DIY, yaitu edukasi, sosialisasi, dan pendampingan Gapoktan berbasis komoditas. Mereka dibimbing mengenai timeline musim…