Penulis: redaksi

Anggota Komisi VI DPR RI, Nevi Zuairina, menegaskan bahwa kebutuhan kapal nasional mencapai ratusan unit dengan nilai potensial hingga Rp1.320 triliun. Meskipun demikian, tegasnya, kalau semua dibeli dari luar negeri, maka duit negara akan lari triliunan rupiah.  “Ini harga mati bagi negara maritim seperti Indonesia. Mulai sekarang, sekecil apapun pesanan kapal BUMN atau pemerintah harus dari dalam negeri,” tegas Nevi kepada politikparlemen.co, dalam pertemuan Komisi VI dengan Direktur Utama PT PAL Indonesia Kaharuddin Djenod dan manajemen PT PELNI, di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (22/11/2025). Selain itu, Politisi Fraksi PKS ini juga mendorong adanya target minimal TKDN 40 persen, sinergi antar-BUMN maritim (PT…

Anggota Komisi XII DPR RI, Gulam Mohamad Sharon, menekankan pentingnya komitmen perusahaan-perusahaan tambang di Kalimantan Barat dalam memperkuat program Corporate Social Responsibility (CSR). Hal itu disampaikan Gulam saat kunjungan kerja Komisi XII DPR RI ke Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat (22/11/2025). “Kita berharap perusahaan menyisihkan sebagian keuntungannya melalui CSR agar masyarakat sekitar dapat merasakan hasil pembangunan yang berlangsung di daerahnya,” ujarnya kepada politikparlemen.co usai pertemuan. Ia menegaskan bahwa keberadaan industri, khususnya sektor tambang dan hilirisasi mineral, harus memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Menurutnya, CSR yang ideal perlu mencakup kebutuhan dasar dan fasilitas umum yang benar-benar dibutuhkan warga. “Program seperti penyediaan air bersih, beasiswa,…

Upaya memperkuat struktur industri dalam negeri kembali menjadi perhatian Komisi VII DPR RI. Melalui rangkaian kunjungan ke berbagai sektor strategis, Komisi VII DPR RI menegaskan komitmennya untuk mendorong peningkatan daya saing industri nasional, terutama pada sektor yang menjadi penopang rantai pasok manufaktur. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty menyampaikan bahwa kunjungan ke berbagai sektor menjadi bagian dari penghimpunan data untuk pembahasan kebijakan. Hal tersebut disampaikan saat kunjungan kerja spesifik ke PT Lotte Chemical Indonesia (LCI) di Cilegon, Banten, Jumat (21/11/2025). “Sekarang di Komisi VII sedang ada Panja Daya Saing, sedang ada pembahasan RUU Kawasan Industri. Jadi kita ingin…

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan perkembangan Peraturan Pemerintah (PP) yang menjadi mandat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Dari total 20 PP yang dimandatkan, Kemenkeu sudah menuntaskan 4 PP dan sisanya masih dalam tahap penyusunan. Menyikapi hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin mendorong Kemenkeu mempercepat penyelesaian peraturan pelaksana UU PPSK. “Tentunya, kami mendorong berbagai rancangan peraturan ini untuk segera diselesaikan. Karena kalau dihitung, UU PPSK itu sudah 2 tahun setelah kita undangkan, sekarang sudah masuk revisinya. Jadi saya rasa waktu yang sangat cukup untuk bisa menyelesaikan seluruh PR-PR ini,” ujar Puteri dalam…

Komisi X DPR RI menegaskan bahwa revisi terkait regulasi pendidikan yang tengah disusun bukan hanya perubahan administratif, melainkan penataan ulang sistem pendidikan nasional secara menyeluruh. Dalam proses penyempurnaan draf Rancangan Undang-Undang Bidang Pendidikan, Komisi X DPR mengedepankan pelibatan publik untuk memastikan setiap perubahan benar-benar menjawab kebutuhan pelaksana pendidikan di lapangan. Sebab itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Kurniasih Mufidayati, mengatakan keterlibatan para guru, tenaga kependidikan, orang tua, penyelenggara pendidikan, hingga pemangku kepentingan di daerah sangat penting agar regulasi tidak hanya ideal di atas kertas, tetapi juga aplikatif. Demikian hal ini ia sampaikan saat membuka agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi…

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Sugiat Santoso menyoroti tiga isu krusial yang perlu ditegaskan dalam proses pemantauan dan peninjauan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Ketiga persoalan yang disoroti oleh Sugiat tersebut adalah mengenai kesejahteraan guru swasta, tata kelola institusi yang belum efektif, serta perlindungan profesi guru dari kriminalisasi. “Ada tiga isu krusial yang ingin saya tambahkan dan perlu kita tegaskan dan konsistenkan untuk menuntaskan persoalan ini,” ujar Sugiat dalam Rapat Kerja Baleg bersama Menteri Agama (Menag) serta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (19/11/2025). Berkaitan dengan…

Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, menyampaikan keterangan resmi DPR RI atas permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) terhadap UUD NRI Tahun 1945 dalam perkara Nomor 184/PUU-XXIII/2025. Keterangan tersebut disampaikan secara virtual dari Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI, Rabu (19/11/2025). Abdullah mengawali keterangannya dengan menyampaikan apresiasi kepada Mahkamah Konstitusi yang telah meminta DPR memberikan pandangan resmi dalam proses persidangan. “Kami menyampaikan terima kasih atas surat dari Mahkamah Konstitusi kepada DPR RI, untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi mengenai permohonan…

Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayanti, menyoroti serius insiden ledakan bom rakitan di SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara, yang dilakukan oleh seorang siswa di bawah umur. Esti menilai kejadian ini menjadi alarm penting bagi sekolah dan para pendidik untuk memperkuat pendidikan karakter sekaligus memastikan tersedianya ruang aman bagi anak-anak, khususnya mereka yang rentan menjadi korban perundungan. “Karena anak-anak itu punya kekhususan yang memang harus diperhatikan oleh para guru. Di samping katanya informasinya juga keluarganya broken home. Dari kasus ini, kalau melihat dari kasus bullying-nya, maka memang sekolah-sekolah perlu sekali untuk selalu menyelipkan hal-hal berkaitan dengan bagaimana…

Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menyiapkan skema delegasi wewenang dari ahli gizi kepada tenaga kesehatan lain yang memiliki kompetensi mendekati profesi tersebut. Hal ini dalam rangka memenuhi kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Langkah ini dinilai penting agar standar keamanan MBG tetap terjaga dan risiko keracunan tidak kembali terjadi. Edy menegaskan bahwa keberadaan ahli gizi dalam SPPG bersifat wajib. Namun, kebutuhan negara untuk memenuhi 30 ribu ahli gizi pada 2025, tidak sebanding dengan kapasitas lulusan perguruan tinggi saat ini. “Jadi keberadaan ahli gizi di SPPG itu sifatnya mutlak wajib. Nah, persoalannya kan…

Komisi III DPR RI secara aklamasi menyetujui tujuh calon Anggota Komisi Yudisial (KY) periode 2025–2030 dalam Rapat Pleno yang dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPR RI Sari Yuliati di Ruang Rapat Komisi III, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (19/11/2025). Persetujuan ini menandai berakhirnya seluruh rangkaian uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang telah digelar sejak beberapa hari sebelumnya. Setiap fraksi menyampaikan pandangan mini fraksi, yang seluruhnya memberikan persetujuan terhadap tujuh nama calon yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai anggota KY. Ketujuh nama yang disahkan adalah sebagai berikut: F. Willem Saija – Unsur Mantan HakimSetyawan Hartono – Unsur Mantan…