Penulis: redaksi

PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) mengumumkan mengumumkan susunan kepemimpinan baru, dimana Hans Patuwo dinominasikan menjadi menjadi Chief Executive Officer (CEO) menggantikan Patrick Walujo yang mengundurkan diri. Hans Patuwo yang saat ini menjabat Direktur, Chief Operating Officer (COO), dan President On Demand Service (Gojek) dinominasikan untuk menjadi CEO pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) 17 Desember mendatang. Hans yang telah memimpin berbagai lini utama perusahaan dinilai berperan strategis dalam pengembangan dan ekspansi GoTo Financial (GTF) hingga menjadi salah satu platform fintech paling dikenal di Indonesia. Manajemen GoTo menyatakan nominasi dan transisi ini mencerminkan komitmen perusahaan untuk memastikan stabilitas,…

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno menerima kunjungan Duta Besar Selandia Baru untuk Indonesia, Mr. Philip Nathan Taula, di Gedung Nusantara III, DPR RI, Senayan, Jakarta. Pertemuan ini menjadi ajang pertukaran pandangan terkait sejumlah isu penting, dan peningkatan hubungan kerja sama antara Indonesia dan Selandia Baru. “Hari ini kami menerima Mr. Philip untuk membahas beberapa isu penting terkait hubungan kerja sama yang dijalin bersama Selandia Baru,” ujar Dave pada politikparlemen.co, usai pertemuan, Senin (24/11/2025). Dalam kesempatan tersebut, Dave menjelaskan bahwa diskusi dengan Dubes Selandia Baru banyak berfokus pada sistem hubungan luar negeri. Ia menuturkan, hubungan luar negeri dengan…

Selaras dengan akan diberlakukannya UU KUHP, Komisi III bersama pemerintah akan menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyesuaian Pidana. Wakil Menteri Hukum RI Edward Omar Sharif Hiariej menjelaskan RUU Penyesuaian Pidana disusun dalam rangka penyesuaian ketentuan pidana dalam undang-undang di luar KUHP, peraturan daerah, dan ketentuan pidana dalam undang-undang KUHP agar selaras dengan sistem pemidanaan baru. Penyesuaian ini merupakan komitmen dari negara untuk memastikan bahwa seluruh ketentuan pidana nasional berjalan dalam satu sistem hukum yang terpadu, konsisten, dan modern. Dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi III dengan Wakil Menteri Hukum RI Edward Omar Sharif Hiariej, seluruh fraksi menyatakan persetujuannya agar RUU tersebut “Masing-masing perwakilan…

Anggota Komisi VI DPR RI Abdul Hakim Bafagih menegaskan pentingnya peran PT Pertamina Gas Negara (PGN) Tbk dalam menyediakan alternatif energi bagi masyarakat, khususnya rumah tangga. Ia menyebut bahwa distribusi gas bumi oleh PGN dapat menjadi solusi selain penggunaan LPG, terutama di tengah upaya pemerintah memperketat penyaluran LPG 3kg yang merupakan komoditas bersubsidi. “PGN ini kan utamanya mendistribusikan gas supaya rumah tangga bisa mendapatkan alternatif selain dari LPG. Kita juga lagi perketat bahwa LPG 3kg yang merupakan LPG subsidi itu diperuntukkan bagi yang benar-benar berhak, bukan yang tidak berhak,” ujar politisi Fraksi PAN tersebut kepada politikparlemen.co di sela-sela Kunjungan Kerja Spesifik ke…

Anggota Komisi IX DPR RI Sri Meliyana menegaskan pentingnya proses yang hati-hati dan terukur dalam peralihan sistem data menuju Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Hal ini disampaikannya saat melakukan Kunjungan Kerja Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Komisi IX DPR RI di Pekanbaru, Provinsi Riau. Sri Meliyana menilai sering muncul kegaduhan publik setiap kali ada perubahan kebijakan, terutama terkait sinkronisasi data kepesertaan JKN. Ia menjelaskan bahwa peralihan dari sistem data lama ke DTSEN kerap menimbulkan masalah, seperti hilangnya data peserta, terganggunya keaktifan kepesertaan, hingga tidak dapat digunakannya BPJS Kesehatan ketika masyarakat membutuhkannya. “Sering sekali ada pemberitaan,…

Anggota Komisi III DPR RI, I Wayan Sudirta, menyampaikan dua isu besar dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI ke Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (20/11/2025). Dua isu besar tersebut adalah persoalan sengketa dan penguasaan tanah di wilayah Tangerang, serta perlunya reformasi menyeluruh dalam penanganan kasus narkoba. Menurutnya, kedua isu ini menunjukkan lemahnya penegakan hukum yang dapat menghambat pembangunan dan merugikan masyarakat. Pertama, ia menyoroti persoalan tanah di Tangerang Selatan, khususnya proyek pengembang yang seharusnya diserahkan kepada pemerintah daerah, sesuai Perda dan Permendagri setelah mencapai batas waktu tertentu. Namun kenyataannya, proyek tersebut tidak kunjung diserahkan. “Ketika masyarakat membongkar tembok…

Anggota Komisi VI DPR RI, Nevi Zuairina, menegaskan bahwa kebutuhan kapal nasional mencapai ratusan unit dengan nilai potensial hingga Rp1.320 triliun. Meskipun demikian, tegasnya, kalau semua dibeli dari luar negeri, maka duit negara akan lari triliunan rupiah.  “Ini harga mati bagi negara maritim seperti Indonesia. Mulai sekarang, sekecil apapun pesanan kapal BUMN atau pemerintah harus dari dalam negeri,” tegas Nevi kepada politikparlemen.co, dalam pertemuan Komisi VI dengan Direktur Utama PT PAL Indonesia Kaharuddin Djenod dan manajemen PT PELNI, di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (22/11/2025). Selain itu, Politisi Fraksi PKS ini juga mendorong adanya target minimal TKDN 40 persen, sinergi antar-BUMN maritim (PT…

Anggota Komisi XII DPR RI, Gulam Mohamad Sharon, menekankan pentingnya komitmen perusahaan-perusahaan tambang di Kalimantan Barat dalam memperkuat program Corporate Social Responsibility (CSR). Hal itu disampaikan Gulam saat kunjungan kerja Komisi XII DPR RI ke Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat (22/11/2025). “Kita berharap perusahaan menyisihkan sebagian keuntungannya melalui CSR agar masyarakat sekitar dapat merasakan hasil pembangunan yang berlangsung di daerahnya,” ujarnya kepada politikparlemen.co usai pertemuan. Ia menegaskan bahwa keberadaan industri, khususnya sektor tambang dan hilirisasi mineral, harus memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Menurutnya, CSR yang ideal perlu mencakup kebutuhan dasar dan fasilitas umum yang benar-benar dibutuhkan warga. “Program seperti penyediaan air bersih, beasiswa,…

Upaya memperkuat struktur industri dalam negeri kembali menjadi perhatian Komisi VII DPR RI. Melalui rangkaian kunjungan ke berbagai sektor strategis, Komisi VII DPR RI menegaskan komitmennya untuk mendorong peningkatan daya saing industri nasional, terutama pada sektor yang menjadi penopang rantai pasok manufaktur. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty menyampaikan bahwa kunjungan ke berbagai sektor menjadi bagian dari penghimpunan data untuk pembahasan kebijakan. Hal tersebut disampaikan saat kunjungan kerja spesifik ke PT Lotte Chemical Indonesia (LCI) di Cilegon, Banten, Jumat (21/11/2025). “Sekarang di Komisi VII sedang ada Panja Daya Saing, sedang ada pembahasan RUU Kawasan Industri. Jadi kita ingin…

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan perkembangan Peraturan Pemerintah (PP) yang menjadi mandat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Dari total 20 PP yang dimandatkan, Kemenkeu sudah menuntaskan 4 PP dan sisanya masih dalam tahap penyusunan. Menyikapi hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin mendorong Kemenkeu mempercepat penyelesaian peraturan pelaksana UU PPSK. “Tentunya, kami mendorong berbagai rancangan peraturan ini untuk segera diselesaikan. Karena kalau dihitung, UU PPSK itu sudah 2 tahun setelah kita undangkan, sekarang sudah masuk revisinya. Jadi saya rasa waktu yang sangat cukup untuk bisa menyelesaikan seluruh PR-PR ini,” ujar Puteri dalam…