Penulis: redaksi

Komite II DPD RI bahas persoalan alih fungsi lahan pertanian yang diduga sebagai ancaman terhadap pencapaian ketahanan dan kedaulatan pangan. Komite II menilai perlu dilakukan penyempurnaan terhadap UU Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) untuk kejelasan alih fungsi lahan pertanian. “RDPU ini dilaksanakan untuk mendapatkan masukan yang komprehensif dan memperkaya substansi penyempurnaan UU No 41/2009 yang akan disusun,” jelas Aji Mirni Mawarni, Wakil Ketua Komite II, di Ruang Rapat Kutai, Komplek Parlemen, Senayan Jakarta, (14/11/2023). Ia mengungkapkan banyaknya keluhan masyarakat terhadap pengalihan fungsi lahan pertanian yang kerap terjadi hingga mengakibatkan menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat…

Komite I DPD RI menggelar Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Menteri ATR/ BPN RI), Hadi Tjahjanto guna mendapat penjelasan dan informasi komprehensif atas beberapa kasus konflik di lokasi proyek strategi nasional yang dihubungkan dengan adanya masalah pertanahan dalam beberapa waktu terakhir. “Hingga saat ini kita masih sering mendengar kabar terjadinya sengketa ataupun konflik pertanahan baik konflik sesama masyarakat, masyarakat dengan pengusaha maupun antar perusahaan. Beberapa penyebab timbulnya konflik tersebut diantaranya, karena belum selesainya proses pembebasan tanah, belum terbit izin pelepasan kawasan hutan, pengadaan tanah karakteristik khusus dan adanya sengketa lahan,” kata…

Komite I DPD RI terus perjuangkan nasib tenaga honorer agar diangkat menjadi PPPK, pada rapat kerja dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Abdullah Azwar Anas, membahas membahas isu-isu strategis terkait CPNS dan Tenaga Honorer, termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), di Gedung DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (14/11/23). Membuka rapat, Senator Papua Barat Filep Wamafma mengungkapkan bahwa rapat dengan Menpan RB ini sangat penting rangka memperjuangkan nasib para tenaga honorer. Filep menuturkan bahwa penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (ASN) nasional yang telah dibuka tanggal 16-30 September 2023 dari 78.862 ASN Pusat, sebanyak 28.903 untuk…

Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan sejumlah pakar pada Selasa (14/11/2023) di Kompleks Parlemen, Jakarta Selatan.RDPU Komite IV DPD RI terkait pembahasan tentang perubahan ketiga atas UU nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Dalam sambutan pengantarnya, pimpinan rapat yang juga Wakil Ketua Komite IV DPD RI, Fernando Sinaga menyampaikan 5 poin penting yang perlu segera ditindaklanjuti bersama terkait pembahasan lebih lanjut UU Perkoperasian. Anggota DPD RI daerah pemilihan Provinsi Kalimantan Utara ini mengatakan, poin pertama adalah RUU Perkoperasian harus memberikan penguatan kelembagaan dan usaha koperasi sehingga mampu meningkatkan manfaat bagi…

Di era digital ini, belanja online semakin dimudahkan oleh berbagai e-commerce atau digital platform dengan munculnya sistem pembayaran dengan paylater. Fitur paylater memberikan penawaran ‘Buy Now Pay Later’ (BNPL) dengan proses lebih cepat dan mudah. Di balik berbagai kemudahan yang ada, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada dengan maraknya paylater. Karena, paylater sebenarnya seperti rentenir dengan wajah lebih modern yang membuat orang dengan gampang terjerat utang. “Paylater ini sama halnya dengan rentenir. Mereka juga sama saja menggunakan tipu daya supaya orang berutang. Apalagi paylater ini menawarkan transaksi yang lebih mudah dan cepat daripada perbankan,”…

Anggota DPD RI dari Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Abraham Liyanto mengusulkan kenaikan gaji para kepala desa (Kades) dan perangkat desa di seluruh tanah air. Alasannya, gaji yang diterima saat ini sangat rendah yaitu hanya sekitar Rp 2,2 juta per bulan. “Ini aspirasi dari teman-teman kepala desa di daerah pak menteri. Kami sebagai wakil daerah meneruskan keluhan itu,” kata Abraham saat rapat kerja dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Menteri Desa PDTT) Abdul Halim Iskandar, di gedung DPD RI, Jakarta, Senin, 13 November 2023. Abraham menjelaskan permintaan kenaikan gaji karena para kepala desa dan perangkatnya merasa bekerja hampir…

Komisi I DPR RI usai mempertimbangkan pandangan fraksi rapat internal tertanggal Senin,13 November 2023 secara musyawarah mufakat menyetujui secara bulat pemberhentian dengan hormat Laksamana TNI Yudo Margono sebagai Panglima TNI. Serta, memberikan memberikan persetujuan terhadap pengangkatan Calon Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI. Hal itu disampaikan Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid saat konferensi pers usai Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dengan agenda Penyampaian Visi dan Misi Calon Panglima TNI, yang digelar di Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (13/11/2023). “Poin satu, menyetujui pemberhentian dengan hormat…

Penyelenggaraan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 MPR-DPR-DPD RI akan berlangsung pada tanggal 05 Desember 2023 mendatang di Kompleks Parlemen. Untuk itu, dalam rangka persiapan acara tersebut, Panitia Natal yang dipimpin Anggota DPR RI Marinus Gea melakukan audiensi dengan Sekretaris Umum PGI Pdt. Jacklevyn Frits Manuputty. Dalam audiensi tersebut, Sekretaris Panitia Natal bersama Marinus Gea menyampaikan undangan tertulis kepada PGI untuk menghadiri Perayaan Natal Bersama di lingkungan Parlemen. Adapun, tema ibadah perayaan natal tahun ini yaitu “Kemuliaan Bagi Allah dan Damai Sejahtera di Bumi.” “Tiap tahun kita merayakan natal ini agar juga menjadi pengingat bagi seluruh anggota DPR, MPR bahwa…

Pemerintah bersama DPR sepakat untuk melakukan pembahasan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tahun 1445 H/2024. Pembahasan akan dilakukan lewat panitia kerja BPIH yang dibentuk bersama antara Kementerian Agama dengan Komisi VIII DPR RI. “Kita akan lakukan pembahasan biaya pelaksanaan haji 2024, pada rapat kerja dengan Kementerian Agama RI yang dilaksanakan hari ini, kami Komisi VIII, ingin mengetahui nilai manfaat dan masalah yang dihadapi dalam persiapan pelaksanaan haji 2024,” pungkas Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (13/11/2023). Rapat panja tersebut akan menetapkan BPIH 2024 yang terdiri atas optimalisasi nilai manfaat jamaah dan biaya yang ditanggung…

Ketua Umum Jaringan Nasional Aktivis (Jarnas) 98, Sangap Surbakti menilai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Megawati Soekarnoputri tak memiliki sikap kenegarawanan. Pasalnya, Presiden RI ke-5 itu melalui pidato politik bertemakan “Sampaikan Suara Hati Nurani” menuduh telah terjadi rekayasa hukum konstitusi. “Saya dengarkan secara seksama pidato Bu Mega itu. Dengan nurani, tuntunan akal sehat dan kebenaran hakiki Bu Mega menyampaikan telah terjadi rekayasa hukum konstitusi. Kalau dasar rekayasa hukum konstitusi yang dimaksud Bu Mega karena Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan putusan MKMK atas Ketua MK, Anwar Usman, ini hal yang keliru. Disinilah letak ketidaknegarawanan Bu Mega,” ujar Sangap Surbakti…