Penulis: redaksi

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari, menyoroti netralitas kepala daerah dan ASN pada masa kampanye Pemilu 2024. Polri harus mengingatkan kepala daerah, ASN, dan para pejabat publik agar tetap menjaga netralitas dan tidak melanggar hukum. “Meskipun dalam isu ini ada juga tugas-tugas di luar Polri, misalnya tugas Bawaslu, Kemendagri, namun saya melihat ada irisannya juga terkait tugas Polri dalam menjaga netralitas kepala daerah, ASN dan pejabat publik,” ujar Taufik dalam Rapat Kerja Komisi III DPR dengan Kapolri, di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (15/11/2023). Taufik meminta Polri turut menyosialisasikan terkait potensi ketidaknetralan kepala daerah dan sanksi…

Sebuah video viral di jagat media sosial menunjukkan seorang perempuan diduga PNS Kabupaten Boyolali dipaksa untuk memenangkan salah satu pasangan calon. Menanggapi video tersebut, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, Habiburokhman meminta para pendukung untuk tetap tenang, sembari menunggu kebenaran dari video tersebut. “Ojo kesusu. Seperti instruksi Pak Prabowo, kita tidak boleh berburuk sangka dulu. Jangan menjelek-jelekkan, apalagi untuk hal yang belum pasti. Kita akan meminta dan menunggu aparat terkait dan yang berwenang untuk mengecek dulu kebenarannya.” ujar Habiburokhman kepada wartawan, dikutip pada Kamis, 16 November 2023. Habiburokhman meyakini, aparat terkait seperti Bawaslu dan Kepolisian dapat menemukan kebenaran dari isu…

Komisi IX DPR RI mempertanyakan program SPSK (Sistem Penempatan Satu Kanal) yang dibentuk oleh Kementerian Ketenagakerjaan untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di negara-negara timur tengah dan Negara lainnya. Dimana aspek perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia harus dipastikan. “Karena bagaimanapun ketika kita bicara tentang penempatan tenaga kerja di kawasan Timur Tengah, khususnya di Arab Saudi, pasti isu perlindungan menjadi isu yang utama,” ungkap Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani dalam rapat kerja Komisi IX DPR RI dengan Menaker di ruang rapat Komisi IX DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (15/11/2023). Dilanjutkan Netty, selain isu perlindungan yang menjadi isu utama dalam pelaksanaan…

Setelah sukses menjadi tuan rumah bagi Sidang Umum AIPA ke-44 pada bulan Agustus 2023 lalu, DPR RI kini kembali diberikan kesempatan menjadi Ketua dan sekaligus tuan rumah bagi pertemuan tingkat tinggi MIKTA Speakers’ Consultation ke-9 yang akan diadakan pada 20 November 2023. MIKTA Speakers’ Consultation merupakan forum pertemuan konsultatif antar Ketua Parlemen negara Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turkiye, dan Australia. MIKTA (Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turkiye, dan Australia) sendiri adalah kelompok negara dengan kekuatan menengah yang bertujuan untuk menjadi jembatan bagi negara berkembang dan negara maju, serta merepresentasikan berbagai kawasan yang berbeda. Pada periode keketuaan MIKTA ditahun ini, DPR RI…

Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Kelautan Christina Aryani menegaskan pihaknya akan menindaklanjuti berbagai aturan yang tumpang tindih soal pengelolaan kelautan. Salah satunya mengenai wewenang antara Badan Keamanan Laut (Bakamla) dengan Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Republik Indonesia (KPLP). Menurutnya, kedua lembaga itu memiliki payung hukum masing-masing dalam menjalankan wewenangnya. Oleh sebab itu, Christina mengatakan tumpang tindih itu akan segera dibahas bersama anggota pansus yang lain. RUU Kelautan sendiri memang, kata dia, memberi porsi khusus soal wewenang Bakamla. Namun, setelah mendapatkan berbagai masukan dalam kunjungan kerja (kunker) pansus ke Balikpapan dari perwakilan KPLP, muatan dalam RUU itu kata Christina bisa berubah. “Khusus terkait dengan…

Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran ingin pemilu berjalan dengan damai dan menghindari penyebaran fitnah antar paslon. Sebab selain tidak produktif untuk kampanye politik, TKN menganggap fitnah dan drama dalam politik hanya akan membuat masyarakat lelah dan bisa merusak bangsa Indonesia. “Terbukti dari sekian kali kita mengadakan pemilu, fitnah tidak produktif. Masyarakat jadi lelah, dan dalam jangka waktu panjang bisa merusak cara kita berpolitik, berbangsa, dan bernegara. Kita kedepankan budaya kita yang jujur. Seperti kata Pak Prabowo semalam, kejujuran harus seutuh-utuhnya ” kata Jubir TKN Prabowo-Gibran Herzaky Mahendra. Herzaky mengakui pihaknya memahami bahwa setiap tim paslon pasti memiliki persoalan masing-masing. Namun…

Anggota DPD RI dari Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Abraham Liyanto mengusulkan agar para pegawai pendamping desa dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Hal itu agar status mereka tidak terus menjadi pegawai kontrak yang diperpanjang tiap tahun. “Ini aspirasi dari bawah pak menteri. Teman-teman pendamping desa dan pendamping PKH ingin diangkat sebagai pegawai P3K seperti pegawai honorer,” kata Abraham dalam rapat kerja dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (MenPanrb) Abdullah Azwar Anas di gedung DPD RI, Jakarta, Selasa, 14 November 2023. Dalam berbagai kegiatan reses, Abraham melihat pendamping desa dan…

Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI melakukan pengawasan terhadap kasus-kasus yang merugikan keuangan negara, terutama berdasarkan Iktisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK yang disampaikan kepada DPD RI. “Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI sebagai alat kelengkapan DPD RI, salah satu tugas utamanya yaitu melakukan penelaahan dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK yang berindikasi kerugian negara,” ucap Ketua BAP Tamsil Linrung pada rapat konsultasi dengan Kejagung RI didampingi Wakil Ketua BAP Evi Apita Maya, dan Bambang Santoso, di Gedung Kejagung RI, Rabu (15/11/23). BAP DPD RI dalam melakukan pengawasan terhadap kasus-kasus yang merugikan keuangan negara, terutama berdasarkan…

Senator Papua Barat, Dr. Filep Wamafma yang mengemban amanah sebagai Ketua Tim Penyusun UU Otsus dari DPD RI memperjuangkan adanya perhatian yang lebih bagi OAP dalam UU Otsus Jilid II di beberapa sektor, salah satunya sektor pendidikan. Ia mengungkapkan, setidaknya terdapat tiga poin perubahan yang berdampak signifikan bagi sektor pendidikan dalam hasil revisi UU Otsus tersebut. Pertama, kenaikan persentase dana afirmasi pendidikan. Hasil perjuangan itu tertuang dalam pasal-pasal penting terkait pendidikan yaitu bahwa dari sumber-sumber penerimaan provinsi dan kabupaten/kota, pendanaan untuk pendidikan ditetapkan sebagai berikut: Pasal 34 ayat (3) huruf e angka 2 butir a UU Otsus yang menegaskan bahwa…

KOMITE IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) melaksanakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait dengan Rencana Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Hal ini karena regulasi tentang Perkoperasian yang berlaku di Indonesia sudah tua dan perlu mengalami penyesuaian dengan kemajuan zaman. Pernyataan tersebut sebagaimana disampaikan oleh Fernando Sinaga, S.Th., Wakil Ketua Komite IV DPD RI bahwa Undang-Undang tentang Perkoperasian sendiri telah banyak mengalami perubahan dan penyempurnaan.“Terakhir dengan disahkan dan diundangkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian pada Tahun 2012, namun Undang-Undang yang direncanakan untuk pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ini kemudian digugat…