- DPR Dorong Tata Kelola Digital hingga Tindakan Nyata bagi Palestina di Sidang APA Tajikistan
- Kejar Aktor Penyelundupan Ratusan Logam Tanah Jarang di Kepri, Bahan Baku Nuklir dan Industri Baterai
- Komisi IX Pastikan Penerapan RBKP Tak Hambat Akses Layanan Kesehatan
- RUU Daerah Kepulauan Diusulkan Muat Skema Pungutan Pariwisata dan Akses Penerbangan Langsung
- Praktik Calo dan Biaya Tambahan dalam Pelayanan Pertanahan Bikin Susah Kegiatan Ekonomi
- Komitmen Suyudi Jadi Kapolri: Beri Ruang Seluasnya Koreksi dari Masyarakat
- Komisi IV Resmi Jadi Mitra Kerja Badan Otorita Pantura
- Sukses Bekuk Penyelundupan, Kinerja Kodaeral IV Batam Layak Jadi Role Model
Penulis: redaksi
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI sekaligus Ketua Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Abdul Wachid, menetapkan biaya haji tahun 2025 telah disepakati sebesar Rp55.431.750,78 yang harus dibayar oleh jemaah. “Biaya Perjalanan Ibadah Haji atau BPIH atau yang dibiayai, yang dibayar langsung oleh jemaah haji rata-rata per jamaah sebesar Rp55.431.750,78 atau sebesar 62 persen dari Bipih Tahun 1446 Hijriyah atau 2025 Masehi,” ujarnya saat membacakan Laporan Hasil Pembahasan Panja BPIH di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (06/01/2024). Sementara itu, besaran BPIH Penyelenggaraan Haji Tahun 1446 H atau 2025 M adalah sebesar Rp89.410.258,79. Angka ini mengalami penurunan sebesar Rp4.000.027,21…
Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menilai peredaran narkotika dan terorisme tetap menjadi ancaman serius bagi keamanan nasional dan kesehatan masyarakat. Di 2024, kata Adies, penindakan terhadap sindikat narkoba semakin intensif, dengan penangkapan beberapa bandar besar yang terlibat dalam penyelundupan narkotika jenis sabu dari luar negeri. “Salah satu kasus yang mencuat (di 2024) adalah pengungkapan jaringan narkotika internasional yang melibatkan penyelundupan narkoba dengan menggunakan jalur laut maupun jalur perbatasan lintas negara. Untuk menanggulangi penyelundupan narkotika lintas batas (Cross- border narcotics smuggling) tentu diperlukan penegakan hukum yang melibatkan kerja sama antarnegara, selain itu penguatan kelembagaan Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional diperlukan…
Peningkatan investasi, khususnya dalam sektor migas, menjadi perhatian utama Komisi XII DPR RI untuk mewujudkan swasembada energi. Hal ini disampaikan dalam agenda resmi Komisi XII DPR RI saat menerima kunjungan kehormatan Dubes Indonesia untuk Kuwait, Lena Maryana. Pertemuan tersebut membahas potensi kerja sama dengan ‘Kuwait Foreign Petroleum Exploration Company’ (KUFPEC), yang berencana menginvestasikan hingga 10 miliar USD di sektor migas Indonesia. Dalam wawancara usai pertemuan yang berlangsung di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (7/1/2025), Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, menyambut baik peluang investasi dari Kuwait. Investasi ini dinilai selaras dengan target pemerintah untuk…
Pemerintah secara resmi meluncurkan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) pada 6 Januari 2025 di 26 provinsi. Program ini bertujuan meningkatkan gizi balita, anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui, serta memberdayakan koperasi dan UMKM lokal. Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, menyatakan bahwa program ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. “Program MBG harus didukung agar berkelanjutan hingga terasa dampaknya terhadap pertumbuhan SDM unggul generasi masa depan Indonesia,” kata Netty dalam rilis yang diterima politikparlemen.co, Selasa (7/01/2025). Saat ini, pemerintah telah mengoperasikan 190 dapur pada awal Januari 2025, dengan target mencapai 937…
Komisi X DPR RI mendesak PSSI untuk memberikan penjelasan yang transparan kepada publik terkait pemecatan Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia. Desakan ini disampaikan oleh Ketua Komisi X, Hetifah Sjaifudian, yang menilai keputusan tersebut harus didasarkan pada evaluasi kinerja yang objektif dan dipublikasikan secara terbuka. “Komisi X DPR RI menghormati PSSI sebagai badan yang berwenang dalam pengelolaan sepak bola Indonesia. Namun, langkah besar seperti pemecatan pelatih timnas harus dijelaskan dengan baik kepada masyarakat. Kami meminta PSSI untuk mempublikasikan hasil evaluasi kinerja Shin Tae-yong agar tidak menimbulkan polemik yang merugikan,” ujar Hetifah kepada awak media, Senin (6/1/2025). Menurutnya, meskipun hasil yang…
Mewakili Fraksi PKS DPR RI, Anggota Komisi VIII DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menyatakan persetujuan terhadap penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 2025 dengan sejumlah catatan penting. Hal ini ia sampaikan dalam pandangan mini fraksinya pada Senin (6/1/2025). Dalam pemaparannya, Fikri menyebutkan bahwa pernyataan Presiden Prabowo yang menginginkan penurunan BPIH 2025 dibandingkan tahun sebelumnya telah membangkitkan antusiasme dan optimisme banyak pihak. Namun, menurutnya, untuk merealisasikan hal tersebut diperlukan berbagai pertimbangan dan langkah strategis yang mendalam. “Fraksi PKS menyampaikan rasa syukur dan apresiasi yang mendalam kepada seluruh anggota Panitia Kerja (Panja) BPIH Komisi VIII DPR RI atas proses pembahasan yang…
Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengapresiasi keputusan penurunan biaya haji tahun 1146 H/2025 M. Menurutnya keputusan DPR bersama Pemerintah terkait penurunan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sangat memperhatikan kebutuhan mayarakat. “Di bawah pemerintahan Presiden Bapak Prabowo Suboanto, BPIH bisa diturunkan dan ini sangat membantu masyarakat. Pak Prabowo mengerti betul kesulitan masyarakat karena perekonomian yang sedang lesu,” kata Cucun Ahmad Syamsurijal dalam keterangan persnya, Senin (6/1/2025). Seperti diketahui Panitia Kerja (Panja) Haji DPR dan pemerintah telah menyepakati BPIH dan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) tahun 1146 H/2025 M. DPR dan pemerintah sepakat Bipih setoran jemaah sebesar Rp 55.431.750. Kesepakatan…
Komisi I DPR RI menerima kunjungan kehormatan (courtesy call) dari Kelompok Persahabatan Parlemen Swedia-Indonesia. Pertemuan ini membahas berbagai potensi kerja sama, mulai dari bidang pertahanan, pendidikan, kecerdasan buatan (AI), hingga pengembangan teknologi telekomunikasi. “Kita tahu teknologi Ericsson di 5G sangat baik, dan mereka bahkan sedang mengembangkan 6G. Kalau mereka tidak datang, kita mungkin tidak punya kesempatan untuk menjalin kerja sama ini,” ujar Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, dalam wawancara dengan Parlementaria usai pertemuan di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/1/2025). Utut menekankan bahwa pertemuan ini bukan sekadar kunjungan kehormatan, melainkan diskusi yang sangat produktif. “Ke…
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menegaskan pihaknya siap berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam rangka menyusun draf dan Naskah Revisi Undang-undang Pemilu. Terlebih lagi setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Perkara Nomor 62/PUU-XXII/2024 tentang penghapusan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden. Dijelaskan Politisi dari Fraksi Partai Nasdem ini, sejatinya RUU Pemilu sudah masuk dalam Prolegnas Prioritas 2025 dan menjadi usulan DPR. Sehingga, ini berarti DPR yang akan menyusun draf RUU dan naskah akademik RUU tersebut. Meski demikian, pihaknya mendengar bahwa Menteri Dalam Negeri kini tengah menyusun dua dokumen itu. “Kami akan menyusun dan saya dengar…
Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menyebut tahun 2024 menjadi tahun yang penuh tantangan sekaligus pencapaian bagi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan RI. Menurut Adies, berbagai permasalahan seperti penanganan kasus Judi online, peredaran narkotika, hingga ancaman terorisme, adalah pembuktian aparat kepolisian berhasil menunjukkan profesionalisme dan ketangguhannya. Meskipun demikian, berbagai peristiwa juga di internal Polri memicu perhatian publik. “Kasus penembakan antarsesama anggota kepolisian di Solok Selatan, Sumatera Barat, Polisi tembak siswa SMK di Semarang, polisi bunuh ibu kandung di Cileungsi, kasus Rudy Soik di NTT, serta penolakan pengamanan oleh Polri sebelum terjadi kasus penembakan di Rest Area Km 45 Toll…
© Politikparlemen.co