- Dari Perbatasan untuk Indonesia, Li Claudia Chandra Diganjar KWP Award 2026
- Raih KWP Award, Lia Istifhama Tegaskan Komitmen Perkuat Kebijakan Publik dari Daerah
- Terima KWP Award, Ibas Berkomitmen Terus Kawal Pengembangan Ekonomi Pedesaan
- F-Demokrat DPR Raih KWP Award 2026 sebagai Fraksi Peduli Stabilitas Ekonomi
- Fokus pada Inovasi dan Kesejahteraan, Bupati Mimika Johannes Rettob Raih KWP Award 2026
- KWP Award 2026, Sugiat Santoso Terima Penghargaan Legislator Peduli HAM
- Sosialisasi Kode Etik dan TNKB Khusus DPR ke Daerah-Daerah Jadi Hal Krusial
- Sohibul Iman Soroti Kesiapan Lanud Soewondo Tangkis Pelanggaran Ruang Udara
Penulis: redaksi
Keprihatinan Presiden RI ke V Megawati Soekarnoputri yang disampaikan secara terbuka kepada media massa melalui pidato politiknya di Youtube PDI Perjuangan, Minggu, 12 November 2023, dinilai oleh Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti sebagai pengingat bagi kita semua, untuk melakukan introspeksi kelemahan sistem demokrasi ala barat yang diterapkan sejak era Reformasi di Indonesia. Seperti diketahui, Megawati menyampaikan bahwa akibat praktik kekuasaan yang telah mengabaikan kebenaran hakiki dan politik atas dasar nurani, sehingga terjadilah praktik berbagai manipulasi hukum. Mega menyitir apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi menyusul Putusan Majelis Kehormatan MK yang mencopot Anwar Usman dari jabatannya sebagai Ketua MK.…
Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) pada tanggal 13 November 2023 dengan menghadirkan narasumber Yuswandi A. Temenggung, Ph.D. dan Dr. Reydonnyzar Moenek., M.Devt.M. Novita Anakotta, SH., MH., Wakil Ketua Komite IV DPD RI yang membuka RDPU tersebut menyampaikan bahwa hasil RDPU ini dapat dijadikan bahan pengayaan dalam muatan penyusunan RUU inisiatif DPD RI pada tahun 2024.“RDPU ini sebagai masukan bagi DPD RI dalam menyusun RUU inisiatif DPD RI pada tahun 2024 tentang Pengelolaan Aset Daerah sekaligus sebagai bahan masukan penyusunan Hasil Pengawasan DPD RI atas…
Anggota Komisi XI DPR RI Musthofa berharap agar Bank Indonesia bisa lebih memperhatikan infrastruktur serta sarana dan prasarana pada daerah yang masih mengalami kekurangan dalam sistem jaringan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Oleh karena, untuk mengoperasikan QRIS memerlukan sinyal yang cukup kuat agar dapat digunakan sebagai alat transaksi yang simpel dan dapat diakses bagi seluruh masyarakat di Indonesia khususnya di wilayah Provinsi Banten. BI perlu kerja sama dengan Kementerian Kominfo dalam rangka penguatan sinyal transaksi QRIS di daerah-daerah pelosok “Tadi sudah disampaikan bahwa salah satu persoalan yang dihadapi yaitu masalah pada sinyal. Karena seluruh kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan QRIS adalah…
Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mengadakan Rapat Kerja dengan Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia terkait dengan rencana perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Rapat kerja tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat DPD RI Lantai 2, Komplek DPD RI, Senayan, Jakarta pada 13 November 2023. “Pengembangan koperasi merupakan bagian integral dari proses pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945,” ucap Fernando Sinaga, S.Th.Lebih jauh Senator Provinsi Kalimantan Utara tersebut menyampaikan bahwa beberapa permasalahan yang menjadi fokus Komite IV DPD RI terkait…
Dorong Revisi UU Desa Segera Disahkan, Komite I Perjuangkan Peningkatan Dana Desa dan Masa Jabatan Kepala Desa, pada rapat kerja Komite I DPD RI dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Menteri Desa PDTT) Abdul Halim Iskandar, di Gedung DPD RI, Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Senin (13/11/2023). Rapat Kerja ini, Komite I DPD RI sepakat dengan Kemendes PDTT RI untuk memperkuat pembangunan dan perekonomian desa berbasis potensi desa dengan mendorong peningkatan alokasi dana desa yang bersumber dari APBN sehingga desa menerima dana desa menjadi 5 sampai dengan 10 miliar rupiah. “Revisi UU Desa selain mempertimbangkan materi dari DPD RI,…
Senator Papua Barat, Dr. Filep Wamafma selaku Ketua Tim Penyusunan dan Pembahasan UU Otsus Nomor 2 tahun 2022 dari DPD RI menyampaikan, perjuangan mengusulkan kenaikan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas sebagai Hak Milik Orang Papua telah berhasil ditunaikan. Hasilnya, APBD Provinsi dan Kabupaten se-Papua Barat mengalami kenaikan signifikan. “Kami dari DPD RI diantaranya mengusulkan kenaikan besaran Dana Bagi Hasil (DBH) Migas untuk masyarakat di daerah. Distribusi DBH Migas ini dilaksanakan sesuai dengan mekanismenya dalam rangka menunjang sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur hingga pemberdayaan masyarakat setempat,” ungkap Filep saat diwawancarai, Jumat (10/11/2023). “Inilah bukti nyata implementasi Pasal 34 ayat (3) huruf b…
Calon presiden (capres) yang didukung Koalisi Indonesia atau KIM, Prabowo Subianto mengatakan bahwa permasalahan mendasar bangsa Indonesia, sebagaimana sering dia kemukakan dalam berbagai diskusi dan perjalanan politiknya selama ini, adalah ketimpangan ekonomi yang mengancam pada konflik sosial dan disintegrasi bangsa. Menurutnya, Indonesia yang kaya sumber daya alam dan potensi sumber daya manusia seharusnya tidak hidup dalam ketimpangan dan kemiskinan. “Namun, kondisi tersebut tampaknya mash menjadi pemandangan umum di sekitar kita. Saya menyebut kondisi tersebut sebagai ‘Paradoks Indonesia’,” kata Prabowo saat memberi kata pengantar buku Manifesto Kesejahteraan, Platform Ekonomi Politik Menuju Indonesia Superpower Baru kaya Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelora…
Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani memastikan aspek netralitas TNI akan jadi sorotan yang akan ditanyakan dalam uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) dalam bentuk Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terhadap calon tunggal Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto pada Senin (13/11/2023) esok hari. Dia mengatakan materi terkait netralitas TNI ramai jadi perbincangan publik dan dirinya akan memastikan agar hal itu benar-benar dijalankan. “Kami menangkap ada kekuatiran di masyarakat mengenai netralitas aparat pada pemilu besok. Maka muatan ini tentu akan kami gali lebih dalam untuk memastikan komitmen yang lebih dari Calon Panglima TNI sehingga tidak perlu ada lagi keraguan di masyarakat,” kata…
Anggota Komisi X DPR RI Djohar Arifin mengapresiasi keberadaan Museum Deli Serdang di Sumatera Utara. Meskipun demikian, ia memiliki sejumlah masukan untuk pengembangan museum tersebut. “Terus terang ini pertama kali saya berkunjung ke Museum Deli Serdang ini. Saya takjub dan mengapresiasi museum ini, koleksi cukup banyak, foto-foto maupun benda asli di masanya. Dari zaman prasejarah, sejarah kesultanan, kemerdekaan, revolusi hingga saat ini. Semua tersusun rapi,” ujar Djohar saat meninjau Museum Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (10/11/2023). Beberapa masukan, misalnya, dengan menyediakan alat seperti headseat yang bisa menjelaskan dan menceritakan sejarah dari koleksi-koleksi yang ada di museum tersebut. Bahkan, jika memang memungkinkan, pengelola…
Komisi I DPR RI akan menyelenggarakan Uji Kelayakan dan Kepatutan (fit and proper test) visi dan misi Calon Panglima TNI dalam bentuk Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) senin (13/11/2023) esok. Berkaitan dengan itu, Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi mengatakan RDPU terhadap calon tunggal panglima TNI yakni Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Agus Subiyanto itu akan mendalami perihal kesiapan menghadapi Pemilu 2024 hingga persoalan Papua. “Paling pertama adalah itu tadi, bagaimana kesiapan dalam menghadapi pemilu, dan tentu prioritas utama penanganan masalah di Papua, masalah keamanan di Papua,” kata Bobby dilansir dari media, Minggu (12/11/2023). Usai fit…
© Politikparlemen.co