- Puteri Komarudin Dorong BPK Perkuat Pemeriksaan di Era AI
- Perkuat Dukungan bagi Daerah Terdampak Bencana
- Soroti Potensi Megathrust di Kebumen, Taufiq Abdullah Dorong Penguatan EWS hingga Revisi UU Bencana
- Rokhmat Ardiyan: RUU Perubahan Iklim Jadi Instrumen Lindungi Rakyat dari Bencana
- Umbu Kabunang Dorong Perlindungan Hukum bagi Kurator
- Minta Karet Masuk Skema BPDP, Darori Wonodipuro: Petani Perlu Nilai Tambah
- Legislator: Batasan Tanggung Jawab Ekosistem Digital Harus Diatur Tegas
- Hentikan Ketegangan Sengketa Tanah Pemkot Bukittinggi–Yayasan Fort de Kock
Penulis: redaksi
Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengapresiasi keputusan penurunan biaya haji tahun 1146 H/2025 M. Menurutnya keputusan DPR bersama Pemerintah terkait penurunan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sangat memperhatikan kebutuhan mayarakat. “Di bawah pemerintahan Presiden Bapak Prabowo Suboanto, BPIH bisa diturunkan dan ini sangat membantu masyarakat. Pak Prabowo mengerti betul kesulitan masyarakat karena perekonomian yang sedang lesu,” kata Cucun Ahmad Syamsurijal dalam keterangan persnya, Senin (6/1/2025). Seperti diketahui Panitia Kerja (Panja) Haji DPR dan pemerintah telah menyepakati BPIH dan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) tahun 1146 H/2025 M. DPR dan pemerintah sepakat Bipih setoran jemaah sebesar Rp 55.431.750. Kesepakatan…
Komisi I DPR RI menerima kunjungan kehormatan (courtesy call) dari Kelompok Persahabatan Parlemen Swedia-Indonesia. Pertemuan ini membahas berbagai potensi kerja sama, mulai dari bidang pertahanan, pendidikan, kecerdasan buatan (AI), hingga pengembangan teknologi telekomunikasi. “Kita tahu teknologi Ericsson di 5G sangat baik, dan mereka bahkan sedang mengembangkan 6G. Kalau mereka tidak datang, kita mungkin tidak punya kesempatan untuk menjalin kerja sama ini,” ujar Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, dalam wawancara dengan Parlementaria usai pertemuan di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/1/2025). Utut menekankan bahwa pertemuan ini bukan sekadar kunjungan kehormatan, melainkan diskusi yang sangat produktif. “Ke…
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menegaskan pihaknya siap berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam rangka menyusun draf dan Naskah Revisi Undang-undang Pemilu. Terlebih lagi setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Perkara Nomor 62/PUU-XXII/2024 tentang penghapusan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden. Dijelaskan Politisi dari Fraksi Partai Nasdem ini, sejatinya RUU Pemilu sudah masuk dalam Prolegnas Prioritas 2025 dan menjadi usulan DPR. Sehingga, ini berarti DPR yang akan menyusun draf RUU dan naskah akademik RUU tersebut. Meski demikian, pihaknya mendengar bahwa Menteri Dalam Negeri kini tengah menyusun dua dokumen itu. “Kami akan menyusun dan saya dengar…
Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menyebut tahun 2024 menjadi tahun yang penuh tantangan sekaligus pencapaian bagi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan RI. Menurut Adies, berbagai permasalahan seperti penanganan kasus Judi online, peredaran narkotika, hingga ancaman terorisme, adalah pembuktian aparat kepolisian berhasil menunjukkan profesionalisme dan ketangguhannya. Meskipun demikian, berbagai peristiwa juga di internal Polri memicu perhatian publik. “Kasus penembakan antarsesama anggota kepolisian di Solok Selatan, Sumatera Barat, Polisi tembak siswa SMK di Semarang, polisi bunuh ibu kandung di Cileungsi, kasus Rudy Soik di NTT, serta penolakan pengamanan oleh Polri sebelum terjadi kasus penembakan di Rest Area Km 45 Toll…
Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina mendorong pemerintah Indonesia untuk menjalin komunikasi yang lebih intensif dengan pemerintah Arab Saudi terkait penerapan pembatasan usia jemaah haji. Pembatasan ini menyebutkan bahwa jemaah haji yang berusia 90 tahun atau lebih tidak diperbolehkan untuk berangkat haji. Menurut Selly, kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran bagi banyak lansia yang sudah lama menunggu giliran untuk menunaikan ibadah haji. “Jemaah jumlah lansia yang mendaftar haji Indonesia cukup besar hal ini menjadi perhatian kami banyak diantara mereka yang telah lama menunggu giliran dan kini beresiko tidak dapat berangkat karena aturan tersebut,” ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi VIII dengan…
Dalam rapat kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama, Kepala Badan Penyelenggara Haji, serta rapat dengar pendapat dengan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Komisi VIII menetapkan besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2025. Keputusan ini mencerminkan upaya bersama antara legislatif dan eksekutif untuk memastikan kualitas pelayanan tetap terjaga, meskipun terjadi penurunan biaya yang signifikan. Dalam kesempatan tersebut, anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan, Selly Andriany Gantina, menegaskan pentingnya penyelenggaraan haji yang mencerminkan tanggung jawab negara sebagai bagian dari amanah Pasal 29 UUD 1945. Fraksi PDI-Perjuangan mengapresiasi langkah strategis pemerintah dalam menurunkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji…
Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah menilai perlu ada kajian dan analisa dalam rangka menilai sisi positif dan negatif wacana libur sekolah selama Ramadan. Diketahui, sebelumnya, Mendikdasmen Prof Abdul Mu’ti dan Wamenag Romo HR Muhammad Syafi’I menyampaikan wacana diliburkannya sekolah selama Bulan Ramadan mendatang. Kendati demikian, wacana kebijakan itu belum dibahas lebih lanjut di lingkungan Kemenag maupun antarkementerian. “Nah kalau kita mau, katakanlah ada target kalau mau satu bulan libur berarti ada penugasan-penugasan. Penugasannya apa sih? Nah itu juga jadi bagian yang perlu dicermati,” jelas Ledia Hanifa dalam keterangan kepada politikparlemen.co, di Jakarta, Senin (6/1/2024) Kalaupun tidak libur, lanjut Ledia,…
Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid mengingatkan segenap pemerintah, baik tingkat pusat dan daerah, untuk memastikan siswa di satuan pendidikan pesantren dan madrasah/sekolah keagamaan masuk ke dalam daftar penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejak penyaluran tahap pertama. Hal ini jadi sorotannya lantaran program ini dinilai minim kejelasan secara spesifik terkait teknis penyaluran MBG di kedua institusi keagamaan tersebut. “Dapat dipahami bahwa program Makan Bergizi Gratis diimplementasikan bertahap hingga 2029, di mana pada 2025 baru akan menjangkau 19 juta jiwa. Namun, sejak launching tahap awal ini saya harapkan agar siswa di madrasah/sekolah keagamaan dan santri di pesantren sudah dimasukkan…
Badan Gizi Nasional dijadwalkan akan meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hari ini, Senin, 6 Januari 2025. Ini tentu adalah hari bersejarah. Sebab, dalam perjalanan panjang bangsa Indonesia baru kali ini program makan bergizi gratis diresmikan. Berkenaan dengan program ini, Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengajak semua pihak untuk dapat berpartisipasi. Partisipasi yang dapat dilakukan, antara lain: Pertama, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG ini. Mulai dari pengadaan bahan, aktivitas dapur, kebersihan, distribusi, dan berbagai kegiatan terkait lainnya. Partisipasi masyarakat dinilai sangat penting untuk memastikan suksesnya pelaksanaan program unggulan Prabowo-Gibran ini. Kedua, melaporkan oknum atau siapa pun…
Anggota Komisi VIII DPR RI Askweni menilai pemangkasan durasi haji selama hari atau dari 41 hari menjadi 31 hari, diyakini dapat menjadi satu di antara upaya menurunkan biaya haji 2025. Pemangkasan durasi haji, tegasnya, merupakan perubahan fundamental dengan cara memperhatikan aspek secara efisien dan efektif. “Kalau memungkinkan dari sistem Pemerintahan di Saudi Arabia dan tidak menyebabkan cacat dalam pelaksana haji 2025. Misalnya saya titip kita pangkas waktu durasi kita tinggal di Saudi Arabia, baik di Makkah maupun kalau tidak bisa di Madinah,” ujarnya dalam keterangan tertulis kepada Politikparlemen.co di Jakarta, Minggu (5/1/2024). Wakil rakyat dari Dapil Sumatera Selatan II ini menilai dengan…
© Politikparlemen.co