- Darurat Sampah di Banda Aceh dan Aceh Besar, Pembangunan TPA Regional Dipastikan Terealisasi Tahun Ini
- Nasir Djamil Dorong Pendekatan “Miskinkan Jaringan” dalam RUU Narkotika dan Psikotropika
- Perlu Diatur dalam RUU Sisdiknas, Penguatan Kesehatan dan Mental Harus Integrasikan Guru Agama dan Psikolog
- Komisi XII-Pemerintah Pastikan Pasokan BBM Aman, Tindak Tegas Penyelewengan
- Dewi Yustisiana Desak Perkuat Pengawasan Distribusi BBM Subsidi Demi Cegah Penyelundupan
- Komisi I Dorong Penguatan Alutsista Kodam Jaya, Demi Pertahanan Ibu Kota yang Tangguh
- Charles Honoris Pertanyakan Ketahanan Dana BPJS Kesehatan di Tengah Isu Kebangkrutan
- Pembangunan Pabrik Baterai EV Jadi Momentum Akselarasi Transisi Energi
Penulis: redaksi
Anggota Komisi IX DPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa, meminta pemerintah menggencarkan sosialisasi penggunaan masker di ruang publik sebagai langkah pencegahan penularan virus influenza A (H3N2) subklad K atau superflu. Neng Eem menilai pencegahan harus menjadi prioritas, mengingat superflu dilaporkan telah menginfeksi sejumlah negara, seperti China, Korea Selatan, Jepang, Singapura, hingga Indonesia. Pemerintah diminta melakukan langkah antisipasi tanpa menunggu lonjakan kasus. “Kami meminta pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan, melakukan langkah antisipasi sejak dini. Sosialisasi penggunaan masker di ruang publik sangat penting karena terbukti efektif menekan penularan virus pernapasan, termasuk influenza,” ujar Neng Eem dalam keterangannya pada politikparlemen.co, Selasa (6/1/2025). Ia menegaskan, penggunaan…
Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, menaruh perhatian serius terhadap temuan modus baru Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang menyasar calon pekerja migran Indonesia melalui surat ancaman hukum kepada calon pekerja dan keluarganya. Netty menilai, praktik penggunaan surat izin suami atau wali yang memuat klausul intimidatif dan pelepasan hak menuntut merupakan bentuk manipulasi hukum yang sangat merugikan pekerja migran dan keluarganya. “Ini adalah modus yang berbahaya karena memanfaatkan ketidaktahuan hukum masyarakat dan menekan keluarga dalam posisi rentan. Negara harus hadir memastikan tidak ada warga yang dipaksa atau diintimidasi untuk masuk ke dalam skema penempatan ilegal,” ujar Netty di…
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta menyoroti secara serius perkembangan situasi geopolitik global pascapenangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro oleh militer Amerika Serikat. Menurutnya, peristiwa ini bukan hanya krisis bilateral, melainkan ancaman nyata terhadap prinsip kedaulatan negara dan tatanan hukum internasional. “Penangkapan kepala negara berdaulat yang dilakukan secara sepihak tanpa mekanisme hukum internasional yang sah menunjukkan bahwa dunia sedang bergerak menuju era politik global yang berbasis kekuatan, bukan hukum,” tegas Sukamta dalam keterangan tertulisnya kepada politikparlemen.co, di Jakarta, Selasa (6/1/2026). Legislator Dapil DI Yogyakarta ini menilai, tindakan tersebut berpotensi menciptakan preseden berbahaya yang dapat dinormalisasi oleh negara-negara kuat lainnya. Dampaknya bukan…
Setiap tahunnya ribuan orang tumpah-ruah di bilangan Bundaran Hotel Indonesia untuk merayakan malam pergantian tahun. Sama seperti tahun sebelumnya, panggung megah juga berdiri di muka Patung Selamat Datang yang ikonik, lengkap dengan pertunjukan musisi ternama. Pagi pertama di tahun 2026, cuaca Jakarta cukup labil: kadang cerah namun beberapa saat kemudian awan terlihat menggulung. Kala itu, waktu menunjukan pukul 8 pagi, ditemani suasana di Bundaran HI cukup lengang dengan sisa-sisa kemeriahan semalam. Saat banyak orang yang masih terlelap usai perayaan malam pergantian tahun, puluhan pekerja sudah mulai berkegiatan membongkar sisa-sisa kemeriahan semalam. Tenda-tenda sudah dikosongkan, perlengkapan telah diangkut, Latar LED mulai…
Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian memandang penunjukan John Herdman sebagai Pelatih Baru Tim Nasional Indonesia oleh PSSI sebagai langkah strategis yang menandai upaya serius membangun arah baru sepak bola nasional yang lebih profesional, terukur, dan berkelanjutan. “Dengan rekam jejak internasional yang kuat, termasuk keberhasilan membawa tim nasional putra dan putri Kanada ke Piala Dunia, John Herdman diharapkan tidak hanya menghadirkan peningkatan prestasi jangka pendek, tetapi juga meletakkan fondasi pembinaan sepak bola nasional yang kokoh dan sistemik”, ungkapnya kepada politikparlemen.co, Senin (5/1/2026). Hetifah menaruh harapan besar agar kepemimpinan Herdman mampu mendorong peningkatan kualitas permainan, kedisiplinan taktik, serta mental bertanding para…
Anggota Komisi IV DPR RI, Dadang M. Naser, menyalurkan 12.000 ekor ayam petelur kepada kelompok peternak di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat (KBB). Bantuan tersebut diberikan dalam rangka memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan ekonomi peternak rakyat melalui Program Ayam Petelur Merah Putih. Program tersebut juga dilengkapi dengan pendampingan teknis kepada kelompok penerima, meliputi manajemen kandang, kesehatan ternak, penyediaan pakan, dan pengelolaan hasil produksi. Melalui program tersebut l, Dadang M. Naser berkomitmen untuk terus memperjuangkan program-program aspirasi yang berdampak langsung dan berkelanjutan bagi masyarakat, khususnya di sektor pertanian dan peternakan. “Tentu saya akan selalu memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui program berkelanjutan…
Wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) ke tangan DPRD kembali mengemuka. Pemerintah mengeklaim, langkah ini merupakan solusi untuk memangkas biaya politik yang besar. Wacana tersebut kembali bergulir setelah disuarakan oleh Presiden Prabowo Subianto dan didukung sejumlah partai politik pendukung pemerintah. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia secara terbuka mengusulkan agar pilkada pada pemilu mendatang dilakukan melalui DPRD. Usulan itu disampaikan langsung di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat perayaan HUT ke-61 Partai Golkar akhir tahun lalu. Menanggapi hal itu, Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Benny Kabur Harman, menolak wacana pengembalian mekanisme pemilihan…
Anggota Komisi V DPR RI, Mori Hanafi, mendesak Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) untuk segera melakukan inspeksi menyeluruh terhadap seluruh kapal komersial dan kapal wisata yang beroperasi di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB). Desakan tersebut disampaikan berkaca dari rentetan kecelakaan kapal wisata di Labuan Bajo yang menimbulkan korban jiwa dan menjadi perhatian nasional maupun internasional. Mori menegaskan bahwa peringatan cuaca ekstrem telah diumumkan berhari-hari oleh BMKG, termasuk potensi gelombang tinggi dan angin kencang di sejumlah wilayah perairan. “Karena peringatan cuaca sudah disampaikan jauh hari, maka tidak boleh ada kelalaian di lapangan. Kepatuhan terhadap larangan berlayar, kelayakan kapal, kesiapan awak, serta kelengkapan…
Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menaruh perhatian serius terhadap dugaan gagal bayar yang terjadi pada platform Dana Syariah Indonesia (DSI). Menurutnya, kasus ini membawa implikasi penting terhadap integritas prinsip syariah dalam industri jasa keuangan. Fintech berbasis syariah tidak hanya tunduk pada ketentuan regulasi keuangan, tetapi juga mengemban tanggung jawab moral dan etika yang lebih tinggi. Prinsip keadilan (‘adl), amanah, transparansi (shidq), dan perlindungan terhadap pihak yang lemah merupakan fondasi utama dalam transaksi keuangan syariah. Ketika dana masyarakat tertahan dalam waktu lama tanpa kepastian penyelesaian yang jelas, maka persoalan yang muncul bukan semata risiko bisnis, melainkan potensi penyimpangan nilai dan…
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo menjelaskan berlakunya KUHP dan KUHAP produk hasil kerja Pemerintah Prabowo dan resmi diberlakukan pada 2 Januari 2026. Hal itu, menurutnya, sebagai bentuk reformasi total sistem hukum pidana Indonesia. “Ini merupakan langkah besar meninggalkan warisan hukum kolonial dan menuju sistem hukum yang lebih sesuai dengan nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat Indonesia,” kata Firman dalam keterangan tertulis kepada politikparlemen.co, di Jakarta, Sabtu (3/1/2026). Namun, menurutnya, ada pendapat yang berbeda tentang implementasi KUHP dan KUHAP baru ini. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan menilai bahwa KUHP dan KUHAP baru masih mempertahankan pasal-pasal bermuatan anti-demokrasi dan menggerus prinsip negara hukum.…
© Politikparlemen.co