Penulis: redaksi

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI terus melakukan harmonisasi dan menyerap aspirasi publik guna memperdalam substansi regulasi, khususnya terkait penguatan definisi dan ruang lingkup revisi Undang-Undang Hak Cipta. Langkah ini ditempuh untuk memastikan pembaruan regulasi benar-benar menjawab kebutuhan serta dinamika perlindungan karya intelektual di Indonesia. Anggota Baleg DPR RI, Ahmad Irawan, mengungkapkan bahwa perlindungan hak cipta di tanah air hingga saat ini masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi teknis maupun implementasi di lapangan. “Bahkan kalau kita tarik ke belakang lagi, sejak hak-hak asasi manusia itu kita ratifikasi, itu juga sudah ada jaminan hak cipta di dalamnya. Jadi sesuatu itu dulu…

Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, menegaskan pentingnya penguatan integritas, akuntabilitas, dan transformasi organisasi dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Jenderal DPR RI. Penegasan tersebut disampaikan dalam kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas Tahun 2026 yang digelar di Ruang Pustakaloka, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/1/2026). Menurut Indra, penandatanganan perjanjian kinerja dan pakta integritas bukan sekadar agenda administratif di awal tahun, melainkan bentuk komitmen moral dan profesional seluruh jajaran Sekretariat Jenderal DPR RI untuk meningkatkan kualitas kinerja dan layanan kelembagaan. “Perjanjian kinerja dan pakta integritas ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan rencana strategis DPR RI, serta menegaskan peran Sekretariat…

Anggota Komisi III DPR RI Martin Tumbelaka menekankan bahwa reformasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) saat ini tidak perlu lagi berkutat pada perombakan struktur, melainkan harus fokus pada perubahan kultur dan penguatan pengawasan internal. Ia menilai bahwa secara struktur, organisasi Polri saat ini sudah sangat lengkap, baik dari sisi pengawasan internal maupun eksternal. Namun, ia menyoroti urgensi reformasi di bidang Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) sebagai garda terdepan penjaga marwah institusi. “Saya melihat memang pentingnya kulturnya yang kita perlu menggarisbawahi. Cuma memang kalau bicara kultur kembali, saya menitikberatkan pada tugas dan kewenangannya yang harus diperkuat internalnya ini, pengawasan internalnya kayak Propam,”…

Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI, Rahmad Budiaji, menegaskan bahwa perjanjian kinerja dan pakta integritas yang ditandatangani pada tahun 2026 merupakan kontrak moral dan profesional seluruh aparatur dalam menjalankan tugas kelembagaan secara terukur dan berdampak. Hal tersebut disampaikan Rahmad dalam kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas Tahun 2026 yang digelar di Ruang Pustakaloka, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/1/2026). Menurut Rahmad, perjanjian kinerja tidak hanya dimaknai sebagai pemenuhan target administrasi, tetapi menjadi instrumen pengendalian manajemen untuk memastikan setiap program, kegiatan, serta penggunaan anggaran memberikan nilai tambah nyata bagi institusi DPR RI. “Perjanjian kinerja adalah komitmen bersama agar…

Anggota Komisi VIII DPR RI, Mahdalena, meminta pemerintah memastikan penyaluran bantuan jaminan hidup bagi korban bencana banjir dan longsor di Sumatera dilakukan secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Hal tersebut disampaikan menyusul kebijakan pemerintah yang mengalokasikan bantuan sebesar Rp450 ribu per orang per bulan selama tiga bulan bagi masyarakat terdampak. Mahdalena menegaskan, bantuan kebutuhan hidup tersebut sangat dibutuhkan oleh para korban bencana yang hingga kini masih berjuang memulihkan kondisi kehidupan mereka pascakejadian. “Kami mendukung bantuan kebutuhan hidup kepada masyarakat korban banjir dan longsor di Sumatera. Namun yang paling utama, pemerintah harus memastikan bantuan ini benar-benar diterima oleh mereka yang paling…

Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, meminta pemerintah menyikapi isu masuknya varian flu baru atau yang disebut sebagai super flu ke Indonesia secara proporsional. Ia menegaskan ancaman tersebut tidak boleh menimbulkan kepanikan, namun juga tidak bisa dianggap enteng. “Negara harus hadir dengan langkah antisipatif yang serius, berbasis data ilmiah, serta komunikasi publik yang transparan agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan tidak simpang siur,” ujar Nurhadi dalam keterangan tertulis yang diterima politikparlemen.co, Rabu (7/1/2026). Nurhadi mendorong Kementerian Kesehatan untuk memperkuat sistem surveilans epidemiologi, khususnya di pintu-pintu masuk negara seperti bandara dan pelabuhan. Menurutnya, kesiapan fasilitas layanan kesehatan juga perlu dipastikan guna…

Sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berpotensi mengalami delisting saham di 2026. Kondisi ini membuat perlunya pembenahan menyeluruh terhadap BUMN agar lebih sehat, transparan, dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Menanggapi hal itu, Anggota Komisi VI DPR RI Firnando Hadityo Ganinduto menegaskan aturan pasar modal harus dihormati oleh seluruh emiten tanpa terkecuali, termasuk BUMN. Menurutnya, fokus pemerintah dan para pemangku kepentingan tidak seharusnya diarahkan untuk menyelamatkan harga saham semata, melainkan memastikan proses restrukturisasi perusahaan berjalan cepat, transparan, profesional, dan akuntabel. Diketahui, Delisting saham adalah penghapusan pencatatan saham suatu perusahaan dari bursa efek, sehingga saham tersebut tidak lagi bisa diperdagangkan secara publik di pasar modal, baik…

Bencana banjir Sumatera menjadi pengingat bahwa pertumbuhan ekonomi dan investasi harus tetap berjalan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan hidup. Pesan tersebut ditegaskan oleh Anggota Komisi XII DPR RI, Ateng Sutisna. Ateng mengungkapkan sejak jauh hari, Komisi XII telah mengingatkan adanya perusahaan tambang yang menguasai konsesi lebih dari 100.000 hektare, namun tidak memiliki kapasitas pengawasan yang memadai. Imbasnya, muncul penambangan liar dan perkebunan ilegal di dalam wilayah konsesi tersebut. Terlebih, Legislator dari Fraksi PKS ini pun menyoroti banyaknya perusahaan yang belum menuntaskan kewajiban lingkungan, seperti reklamasi pasca tambang dan rehabilitasi kawasan hutan pinjam pakai. “Inilah yang kami maksud dengan utang ekologis, dan…

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati menegaskan pentingnya keberpihakan negara dalam menjamin keberlanjutan pendidikan bagi anak-anak sekolah dan mahasiswa yang terdampak bencana alam di sejumlah wilayah Sumatra. Salah satu langkah yang terus didorong adalah optimalisasi alokasi Program Indonesia Pintar (PIP), KIP Kuliah, bantuan UKT serta berbagai skema beasiswa lainnya selama masa pemulihan hingga beberapa waktu ke depan. Menurut Kurniasih, bencana alam kerap berdampak langsung pada kondisi sosial dan ekonomi keluarga, sehingga meningkatkan risiko putus sekolah maupun terhentinya studi di jenjang perguruan tinggi. Oleh karena itu, dukungan negara melalui kebijakan afirmatif di bidang pendidikan menjadi sangat krusial. “Dalam kondisi…

Anggota Komisi IV DPR RI, Rahmat Saleh, menyampaikan keprihatinan mendalam atas dampak bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Barat. Ia menegaskan, kerusakan infrastruktur dan sektor pertanian harus menjadi prioritas utama dalam agenda pemulihan nasional. “Bapak Presiden yang kami hormati, ratusan infrastruktur jembatan dan jalan rusak akibat bencana ini. Selain itu, sektor pertanian, khususnya jaringan irigasi, tertimbun longsor. Hamparan ratusan ribu hektare sawah juga kini terkendala karena tertutup lumpur,” ujar Rahmat dikutip politikparlemen.co, Selasa (6/1/2026). Menurutnya, kondisi sawah yang terendam lumpur menjadi persoalan serius karena berdampak langsung pada keberlangsungan hidup petani. Ia menilai, pemerintah perlu memikirkan skema bantuan konkret, baik…