Penulis: redaksi

Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya, mendorong penguatan tata kelola pemasyarakatan pasca berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru. Penguatan tersebut dilakukan melalui sinergi lintas sektor guna menjawab tantangan transisi sistem pemidanaan sekaligus mengatasi persoalan klasik pemasyarakatan, seperti overkapasitas lembaga pemasyarakatan. Kunjungan kerja spesifik komisi XIII DPR RI ke Kantor Ditjen pemasyarakatan Jawa Barat, dilakukan untuk menjalankan dua agenda utama. Agenda pertama adalah pembahasan Panitia Kerja (Panja) Pemasyarakatan yang berfokus pada pembenahan tata kelola pemasyarakatan. “Kami sedang membentuk Panja Pemasyarakatan yang salah satu fokusnya adalah tata kelola. Jawa Barat menjadi penting…

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta, menanggapi keputusan Indonesia untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) Gaza yang digagas oleh mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Menurutnya, langkah tersebut dapat dipahami secara moral, tetapi secara politik menuntut kewaspadaan yang sangat tinggi. “Kehadiran Indonesia penting agar fase pascaperang Gaza tidak sepenuhnya ditentukan oleh kekuatan besar dan kepentingan sepihak. Indonesia memiliki mandat moral dan historis untuk memastikan suara keadilan tetap hidup dalam setiap proses perdamaian Palestina,” tegasnya dalam keterangan tertulis kepada politikparlemen.co, di Jakarta, Sabtu (24/1/2026). Namun demikian, Sukamta mengingatkan bahwa inisiatif Dewan Perdamaian Gaza tersebut berada di luar mekanisme resmi…

Anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munief menilai PT Industri Jamu dan Farmasi, PT Sido Muncul Tbk., sebagai contoh nyata industri nasional yang mampu meningkatkan daya saing melalui inovasi tanpa mengorbankan tenaga kerja. Hendry mengungkapkan, saat ini Komisi VII DPR RI tengah menyiapkan Rancangan Undang-Undang Kawasan Industri yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan dan daya saing berbagai sektor industri nasional. Pembahasan tersebut juga sejalan dengan upaya Panitia Kerja (Panja) Daya Saing Industri yang mencakup industri kimia, farmasi, industri kecil dan menengah (IKM), hingga sektor lainnya. “Komisi VII berharap seluruh industri, baik industri kimia, farmasi, hingga IKM, dapat tumbuh dan memiliki daya…

Komisi II DPR RI menilai kontribusi dividen Bank Kaltimtara terhadap APBD Kalimantan Timur sebagai salah satu contoh konkret keberhasilan pengelolaan BUMD secara profesional. Aria menekankan bahwa salah satu indikator keberhasilan BUMD adalah kemampuannya memberikan nilai tambah bagi keuangan daerah, bukan justru menjadi beban fiskal. “Bank Kaltimtara ini menghasilkan dividen yang cukup memberi penguatan pada pendapatan daerah, kurang lebih sekitar Rp300 miliar. Ini angka yang sangat berarti bagi APBD,” ujarnya saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI, di Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (22/1/2026). Ia menambahkan, capaian tersebut menunjukkan bahwa BUMD dapat menjadi sumber fiskal alternatif di tengah ketergantungan daerah…

Anggota Komisi VII DPR RI, Erna Sari Dewi, menekankan pentingnya penguatan tanggung jawab produsen dalam mendukung transisi menuju industri hijau, khususnya melalui pengelolaan kemasan produk yang ramah lingkungan. Hal itu disampaikan Erna usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk., di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (23/1/2026). “Setelah melakukan kunjungan ke PT Sido Muncul, ada beberapa masukan dan rekomendasi yang kami sampaikan, terutama terkait kemasan produk. Ini menjadi penting karena pemerintah saat ini sangat mendorong green energy, dengan target puncaknya pada tahun 2029,” jelasnya. Ia mengingatkan bahwa regulasi terkait pengelolaan sampah dan…

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Indonesia-Anti Scam Center (IASC) mencatat total kerugian akibat penipuan (scam) di sektor jasa keuangan mencapai Rp9,1 triliun. Namun, dana yang berhasil dikembalikan kepada korban hanya Rp161 miliar. Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin mendorong percepatan pelaporan dari korban penipuan guna meningkatkan peluang pemulihan dana. “Menurut OJK, 80 persen korban baru melapor ke IASC sekitar 12 jam setelah kejadian. Dalam rentang waktu tersebut, dana korban sangat rentan dipindahkan sehingga memperkecil peluang untuk pemulihan dana. Sementara, kalau kita bandingkan praktik di beberapa negara lain, pelaporan bisa dilakukan hanya dalam 15–20 menit pasca kejadian,”…

Anggota Komisi I DPR RI Desy Ratnasari menekankan pentingnya penguatan dan evaluasi berkelanjutan terhadap kesehatan mental prajurit TNI sebagai bagian dari upaya peningkatan profesionalisme dan pencegahan risiko dalam pelaksanaan tugas. Menurutnya, sejumlah peristiwa yang mencuat di ruang publik belakangan ini perlu dijadikan bahan evaluasi bersama guna mencegah kejadian serupa di masa mendatang. “Adanya insiden salah tembak, tindak kekerasan, maupun konflik antaraparat penegak hukum menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dalam pembinaan personel. Kita melihat cukup banyak contoh di pemberitaan, baik antar TNI maupun dengan aparat lain. Ini menjadi sinyal bahwa evaluasi harus terus dilakukan,” ungkap Desy kepada politikparlemen.co dalam kunjungan…

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Anton Sukartono Suratto menegaskan pentingnya integrasi komando teritorial dalam mendukung efektivitas pengamanan wilayah dan objek vital strategis. Anton menyampaikan bahwa Korem 061/Suryakancana memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah, mengingat cakupan wilayahnya yang luas serta keberadaan sejumlah instalasi strategis nasional dan objek VVIP. Oleh karena itu, integrasi komando teritorial yang didukung oleh kesiapsiagaan operasional dan sinergi lintas satuan dinilai sebagai kebutuhan utama dalam pelaksanaan tugas pengamanan. “Komisi I menekankan pentingnya integrasi komando teritorial yang didukung kesiapsiagaan operasional dan sinergi lintas satuan guna menjamin efektivitas pengamanan wilayah, instalasi strategis nasional, serta kegiatan khusus dan…

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra menegaskan pentingnya optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar tidak hanya menjalankan fungsi bisnis, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Hal itu disampaikannya saat kunjungan spesifik Komisi II DPR RI di Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (22/1/2026). Bahtra menilai BUMD di Kalimantan Barat memiliki potensi besar yang harus dimaksimalkan untuk mendorong pembangunan daerah. Ia menekankan bahwa ukuran keberhasilan BUMD tidak hanya dari aktivitas usaha, tetapi juga dari kontribusinya terhadap daerah. “Selain fungsi bisnisnya harus dikedepankan, seberapa banyak manfaat buat masyarakat Kalimantan Barat dan seberapa besar dividen yang bisa dihasilkan,” ujarnya. Menurutnya, dividen…

Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan fokus pengawasan pada pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), khususnya sektor perbankan melalui Bank Kaltimtara. Dalam kesempatan itu, Anggota Komisi II DPR RI, Edi Oloan Pasaribu, mengatakan bahwa Bank Kaltimtara memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah. Menurutnya, BUMD perbankan tidak hanya berfungsi sebagai entitas bisnis, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial dan pembangunan. “Bank Kaltimtara ini berperan sebagai sumber fiskal daerah melalui dividen, penyedia layanan publik perbankan, sekaligus penggerak pembangunan ekonomi daerah,” ujar Edi kepada politikparlemen.co, di Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis (22/1/2026). Politisi Fraksi PAN ini pun mengapresiasi capaian…