Penulis: redaksi

Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Pandjaitan mengapresiasi kualitas sarana dan prasarana (sarpras) yang dimiliki Mapolda Sumatera Utara yang dinilainya sebagai faktor pendukung utama dalam mewujudkan reformasi kultural di tubuh kepolisian. Dalam Kunjungan Kerja Spesifik ke Medan, Hinca menyebut fasilitas yang tertata dengan baik mencerminkan kesiapan institusi dalam melayani masyarakat secara profesional. “Ini surprise nih. Yang disebut reformasi kultural itu ternyata di Sumatera Utara, khususnya di Polda, semua teman-teman sebut bahwa sarana dan prasarana Markas Besar Polda Sumut is the best. Cantik, bagus, tertata, dan siap betul,” ungkap Hinca usai meninjau fasilitas di Mapolda Sumut bersama Tim Kunjungan Komisi III, Medan, Sumatra Utara, Jumat…

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menyayangkan kekayaan cagar budaya Indonesia yang telah diakui UNESCO belum mampu menandingi popularitas destinasi wisata global lainnya. Ia menilai hal ini akibat lemahnya kekuatan narasi dan minimnya dukungan permodalan bagi pelaku ekonomi kreatif. Dalam Rapat Dengar Pendapat Panitia Kerja Cagar Budaya bersama jajaran Kementerian Pariwisata, Kementerian Ekonomi Kreatif, dan Kementerian Lingkungan Hidup di Jakarta, Rabu lalu (28/1/2026) Fikri mendesak pemerintah untuk segera menerapkan skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual. Skema bernama IP Financing Scheme itu dapat diterapkan secara konkret, agar produk budaya nasional memiliki ‘napas’ untuk bersaing di pasar global dan tidak kalah…

Komisi VIII DPR RI memastikan akan merevisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, sebagai respons atas lemahnya koordinasi antarlembaga dalam penanganan bencana, termasuk banjir berulang yang melanda Kota Medan. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, menilai pembagian kewenangan penanggulangan bencana saat ini masih tumpang tindih dan tidak efektif. “Kami melihat perlunya pembagian kewenangan yang jelas antar kementerian dan lembaga, sehingga koordinasi berjalan di bawah satu komando,” ujar Abidin Fikri saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI terkait penanganan bencana di Kantor Bupati Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (30/1/2026). Lebih lanjut Abidin Fikri mengatakan, BNPB…

Anggota Komisi IV DPR RI Sulaeman Hamzah menegaskan pentingnya sinergi antara Perum Perhutani dengan Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup dalam menjaga kelestarian hutan nasional. Hal tersebut disampaikannya usai mengikuti rapat Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi IV DPR RI di Kantor Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Jumat (30/01/2026). Dalam pertemuan tersebut, Komisi IV mendengarkan paparan Perhutani sebagai BUMN yang mengelola kawasan hutan negara, sekaligus mitra strategis pemerintah dalam pelestarian lingkungan. Sulaeman mengatakan, kerja sama yang baik antara Perhutani dan kementerian terkait harus terus diperkuat agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan, terutama dalam fungsi pengawasan…

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, menegaskan bahwa bencana banjir yang terus berulang di Kota Medan bukan lagi peristiwa insidental, melainkan telah menjadi siklus tahunan akibat persoalan struktural yang belum tertangani secara serius. Hal tersebut disampaikan Singgih saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI ke Kota Medan, dalam rangka pengawasan penanganan pascabencana serta kesiapsiagaan menghadapi bencana. “Banjir di Kota Medan terjadi hampir setiap tahun. Ini menandakan ada persoalan mendasar, mulai dari kondisi sungai yang dangkal, drainase yang tidak optimal, hingga tata ruang kota yang tidak ramah bencana,” ujar Singgih saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik di Kantor Wali…

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi Amro, menekankan pentingnya supervisi yang kuat dan menyeluruh terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hal itu agar penyaluran pembiayaan berjalan sehat dan risiko kredit bermasalah dapat ditekan. Ini disampaikannya saat kunjungan kerja Komisi XI DPR RI ke Kantor OJK Provinsi Bengkulu, Jumat (30/01/2026), yang dihadiri Pemerintah Provinsi Bengkulu, Bank Indonesia, OJK, perbankan, serta mitra terkait lainnya. “UMKM itu harus disupervisi. Bukan hanya usahanya, tapi juga orangnya. Baik terhadap usaha maupun terhadap pelaku usahanya,” ujar Fauzi. Ia menegaskan, supervisi dari pemerintah daerah, khususnya melalui dinas koperasi dan UMKM di tingkat provinsi serta…

Komisi X DPR RI menegaskan komitmennya untuk memperkuat tugas dan fungsi Badan Pusat Statistik (BPS) melalui pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Statistik sebagai revisi atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 yang dinilai sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menyampaikan, Komisi X telah memperoleh penugasan resmi dari pimpinan DPR RI untuk membahas RUU Statistik sebagai bentuk penguatan kelembagaan statistik nasional. “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 usianya sudah cukup lama, sehingga perlu beradaptasi dengan kondisi hari ini. Oleh karena itu DPR berinisiatif melakukan revisi sebagai penguatan tugas, fungsi, dan peran BPS,” ujar…

Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda menegaskan bahwa ambang batas parlemen (parliamentary threshold) merupakan sebuah keniscayaan dalam upaya menghadirkan sistem kepartaian yang terinstitusionalisasi serta pemerintahan yang efektif. Hal tersebut disampaikannya saat menanggapi usulan penghapusan ambang batas parlemen yang saat ini berlaku. Menurut Rifqinizamy, partai politik yang sehat adalah partai yang terlembaga, memiliki basis suara yang jelas, serta ideologi yang kuat. Salah satu instrumen untuk mendorong penguatan kelembagaan partai politik tersebut adalah melalui penerapan parliamentary threshold. “Dengan adanya parliamentary threshold, partai-partai politik didorong untuk membenahi dan memperkuat struktur organisasinya agar mampu memperoleh dukungan suara yang signifikan dalam setiap pemilu,” ujar Rifqinizamy dalam…

Sekretariat Jenderal DPR RI melalui Biro SDM Aparatur, Bagian MSDM Non ASN menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Penyesuaian Premi Program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan bagi Tenaga Ahli (TA) dan Staf Administrasi Anggota (SAA). Kegiatan ini dilakukan seiring adanya penyesuaian indeks honor TA dan SAA pada tahun anggaran 2026. Deputi Bidang Administrasi Setjen DPR RI, Rahmad Budiaji, menjelaskan, kenaikan indeks honor TA dan SAA sekitar 12% dari tahun sebelumnya berdampak pada penyesuaian iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Penyesuaian tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan sekaligus memberikan kepastian perlindungan jaminan sosial bagi tenaga pendukung DPR RI. “Hari ini kita melakukan sosialisasi karena ada…

Anggota Komisi X DPR RI, Agung Widiyantoro, menilai sensus ekonomi menghadapi tantangan besar dalam menjaring aktivitas ekonomi, khususnya di kalangan generasi Z yang banyak bergerak di sektor informal dan tidak tercatat dalam pola kerja konvensional. Hal itu disampaikan Agung saat mengikuti agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI ke Kantor Wali Kota Surakarta, Kota Surakarta, Jawa Tengah, Kamis (29/1/2026). Ia pun menyoroti kecenderungan anak muda yang lebih memilih pekerjaan informal dengan pola kerja fleksibel dan berbasis jaringan, namun memiliki potensi ekonomi yang besar. “Anak-anak muda sekarang banyak yang masuk ke pekerjaan informal. Tapi mereka punya jangkauan ekonomi. Pertanyaannya, strategi…