Penulis: redaksi

Anggota DPR RI dari Dapil Jawa Timur XI Willy Aditya, menentang langkah BPJS Kesehatan yang memutus sementara layanan kepada 50 ribu warga Pamekasan, Jawa Timur, akibat tunggakan iuran selama enam bulan senilai Rp41 miliar. Willy mengingatkan bahwa BPJS adalah institusi jaminan sosial yang dibentuk negara untuk melayani rakyat, bukan lembaga asuransi komersial. “BPJS itu dibuat oleh undang-undang, dia bukan institusi asuransi komersial murni. BPJS dibuat oleh negara untuk melayani warga. Jangan lantas cara berpikir dan bertindaknya seolah swasta murni. Main putus layanan, ancam sana-sini, bukan begitu caranya,” tegas  Willy dalam keterangan tertulis kepada politikparlemen.co, di Jakarta, Sabtu (11/10/2025). Legislator Fraksi Partai…

Anggota Komisi VI DPR RI, Rachmat Gobel, terus mendorong pengembangan investasi Jepang di Indonesia yang telah memberikan keuntungan signifikan bagi kedua negara. Salah satu investasi Jepang yang berhasil mengangkat perekonomian di Tanah Air ialah Toyota. Pada 2025, mobil Toyota yang diproduksi di Indonesia berhasil diekspor sebanyak 3 juta unit. “Ini adalah sebuah prestasi yang luar biasa untuk Indonesia dari dunia otomotif, karena sudah bisa mengekspor sampai dengan tiga juta unit mobil, itu bukanlah satu perkara yang mudah, apalagi lokal kontennya sudah sangat besar,” kata Gobel dalam keterangan yang dikutip politikparlemen.co di Jakarta, Sabtu (11/10/2025). Menurut Politisi Fraksi Partai NasDem ini, keberhasilan…

Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menegaskan keseriusannya memperjuangkan Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan. Menurutnya, perubahan aturan ini sangat penting untuk memperkuat ekosistem literasi nasional. “Ini sebenarnya barang lama, saya sudah menjadikan ini niatan dari awal, cuman waktu di Baleg periode kemarin enggak sempat, karena fokus pada RUU PPRT, RUU Masyarakat Hukum Adat dan RUU Pendidikan Kedokteran. Barulah periode 2024-2029 ini karena sudah tidak di Baleg, sekarang di Komisi XIII, ini saya seriusin,” kata Willy dalam keterangan rilis yang diterima politikparlemen.co, Jumat (10/10/2025). Ia menjelaskan, salah satu kelemahan mendasar UU 3/2017 adalah adanya dikotomi antara buku…

Petambak udang nasional belakangan resah akan masa depan industri perudangan kian memuncak pada Oktober ini. Pasalnya, Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat (FDA) menetapkan Red Line atau tenggat hingga 31 Oktober 2025 untuk penyelesaian kasus dugaan paparan radiasi Cesium-137 pada salah satu produk udang dari Cikande, Banten dan berpotensi mengancam keberlangsungan ekspor udang Indonesia ke Amerika Serikat. Merespon hal itu, Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Riyono, menyatakan telah bergerak cepat menindaklanjuti persoalan ini sejak awal mencuat di media. “Begitu kasus ini muncul, saya langsung mengingatkan dan mendorong KKP agar fokus serta bertindak cepat. Dalam Raker APBN 2026…

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta menyampaikan apresiasi terhadap tercapainya kesepakatan damai antara Palestina dan Israel. Namun, ia tetap mengingatkan agar semua pihak waspada terhadap potensi perdamaian semu. “Setelah upaya negosiasi terus-menerus untuk membicarakan gencatan senjata dan perdamaian, kita bersyukur akhirnya tercapai kesepakatan antara Palestina dan Israel dengan mediator,” kata Sukamta, Jumat (10/10/2025). Sukamta menilai kesepakatan yang dicapai merupakan perkembangan penting dalam proses negosiasi antara Palestina dan Israel. Menurutnya, meskipun baru langkah awal, kesepakatan ini membuka jalan menuju perdamaian yang lebih luas. “Ini capaian yang signifikan dalam negosiasi tidak langsung antara Palestina dengan Israel. Langkah awal menuju perdamaian sudah…

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, menegaskan pentingnya percepatan dan konsistensi dalam pelaksanaan program pembangunan 3 juta rumah yang menjadi prioritas nasional. Ia menyebut program ini bukan sekadar solusi atas backlog perumahan, tetapi juga sebagai motor penggerak ekonomi rakyat. “Jika kita konsisten, target 9,6 juta rumah dalam satu periode pemerintahan sangat mungkin tercapai. Bahkan dengan tambahan 2–3 juta unit selama lima tahun, kita bisa menembus angka 12 juta rumah,” ujar Huda saat diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema “Program 3 Juta Rumah wujud nyata pemerintah dalam menjawab kebutuhan dasar rakyat” di Ruangan PPID Gedung Nusantara I Kompleks Parlemen, Senayan,…

Anggota Komisi XI DPR RI, Tommy Kurniawan, mengapresiasi langkah tegas Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa dan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto yang memecat 26 pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak karena diduga terlibat praktik penerimaan uang panas. Menurut Tomkur, sapaan akrabnya, keputusan tersebut menunjukkan komitmen serius pemerintah dalam membersihkan institusi keuangan negara dari perilaku koruptif. “Ini langkah berani dan perlu diapresiasi. Pemberantasan korupsi harus dilakukan tanpa pandang bulu. Uang pajak harus benar-benar dari rakyat, dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan rakyat, bukan untuk memperkaya oknum penjahat,” tegasnya dalam keterangan tertulis kepada politikparlemen.co di Jakarta, Jumat (10/10/2025). Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)…

Anggota Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita Sari merespons rencana Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang akan menerapkan E10 atau pencampuran 10 persen etanol dengan bahan bakar minyak (BBM). Menurutnya, Langkah tersebut, jangan malah jadi alasan pemerintah untuk mengimpor etanol besar-besaran, seraya memastikan agar kapasitas produksi etanol dalam negeri benar-benar mampu memenuhi kebutuhan sebelum program dijalankan secara nasional. Ratna menegaskan, dirinya tidak menolak rencana tersebut karena sejalan dengan semangat transisi energi dan pengurangan emisi. “Saya mendukung E10 sebagai langkah menuju energi bersih. Tapi jangan sampai kebijakan ini justru membuka keran impor baru. Pemerintah harus menjamin pasokan etanol dari dalam negeri cukup,…

Berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, jumlah kekurangan kebutuhan rumah atau backlog perumahan nasional masih mencapai 9,9 juta unit. Artinya, hampir 10 juta rumah tangga di Indonesia tidak memiliki hunian milik sendiri. Angka ini bisa jauh lebih besar jika memperhitungkan pertumbuhan jumlah keluarga baru dan kelayakan tempat tinggal hingga 2025. Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah pun meresponnya melalui peluncuran Program 3 Juta Rumah. Program ini merupakan bagian dari program prioritas nasional yang akan meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional. Program 3 Juta Rumah adalah upaya nyata kehadiran negara untuk menyediakan hunian yang layak dan terjangkau…

Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri acara khitanan massal yang diadakan persaudaraan istri-istri anggota DPR (PIA) dalam rangka HUT ke-80 DPR RI. Puan berpesan kepada PIA agar selalu mendukung para suaminya yang bertugas menjalankan amanah rakyat. Acara bertajuk ‘Bersama PIA DPR RI dan PT Pertamina (Persero) Membangun Generasi Indonesia Sehat’ itu digelar Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/10/2025). Adapun sunatan massal ini diperuntukkan bagi anak-anak karyawan di lingkungan DPR RI. Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad dan Cucun Ahmad Syamsurijal. Hadir pula Wakil Ketua Persaudaraan Istri Anggota (PIA) DPR RI, Euis Dasco…