- JK Usul BBM Naik, Waka Banggar DPR: Kenaikan Justru Buat Daya Beli Masyarakat Turun
- Darurat Sampah di Banda Aceh dan Aceh Besar, Pembangunan TPA Regional Dipastikan Terealisasi Tahun Ini
- Nasir Djamil Dorong Pendekatan “Miskinkan Jaringan” dalam RUU Narkotika dan Psikotropika
- Perlu Diatur dalam RUU Sisdiknas, Penguatan Kesehatan dan Mental Harus Integrasikan Guru Agama dan Psikolog
- Komisi XII-Pemerintah Pastikan Pasokan BBM Aman, Tindak Tegas Penyelewengan
- Dewi Yustisiana Desak Perkuat Pengawasan Distribusi BBM Subsidi Demi Cegah Penyelundupan
- Komisi I Dorong Penguatan Alutsista Kodam Jaya, Demi Pertahanan Ibu Kota yang Tangguh
- Charles Honoris Pertanyakan Ketahanan Dana BPJS Kesehatan di Tengah Isu Kebangkrutan
Penulis: redaksi
Anggota DPR RI dari Dapil Jawa Timur VIII, Meitri Citra Wardani, meresmikan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di SDIT Brilliant, Mojoagung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Rabu (22/10/2025). Hal itu sebagai bagian dari program lingkungan hidup yang digagas Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) bekerja sama dengan Komisi XII DPR RI. Dalam kegiatan tersebut juga dilaksanakan sosialisasi pengelolaan air limbah dan sanitasi sehat kepada pihak sekolah dan masyarakat sekitar. Program IPAL ini merupakan bentuk nyata sinergi antara pemerintah pusat dan legislatif dalam mendukung peningkatan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat melalui pengelolaan limbah cair yang ramah lingkungan. Dalam sambutannya, Anggota Komisi XII DPR RI…
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan mengajak masyarakat Aceh untuk aktif menyuarakan aspirasi mereka dalam proses revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Menurutnya, partisipasi publik sangat penting agar perubahan undang-undang ini benar-benar mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat Aceh masa kini. “Kami ingin mendengar langsung suara masyarakat Aceh. Revisi ini tidak dimaksudkan untuk mengurangi kekhususan Aceh, tapi justru untuk memperkuat pelaksanaan otonomi khusus agar lebih efektif, adaptif, dan berkeadilan,” ujar Bob Hasan saat membuka forum serap aspirasi bersama Tokoh Masyarakat dan Pakar Akademisi di Banda Aceh, Provinsi Aceh, Selasa (21/10/2025). Bob menjelaskan, UU Pemerintahan Aceh telah…
Anggota Komisi XI DPR RI, Charles Meikyansah menyambut baik langkah pemerintah mengalokasikan tambahan anggaran sebesar Rp 30 triliun untuk program Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada lebih dari 35 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Ia menilai kebijakan ini sebagai upaya konkret menjaga daya beli masyarakat, khususnya dalam memberikan bantalan sosial yang dibutuhkan menjelang akhir tahun 2025. “Di tengah tantangan ekonomi global dan domestik, keputusan pemerintah untuk memperkuat perlindungan sosial melalui BLT tambahan adalah langkah yang patut diapresiasi. Ini bukti negara hadir untuk memastikan rakyat kecil tetap bisa bertahan dan berdaya,” kata Charles dalam keterangannya pada politikparlemen.co di Jakarta, Selasa (21/10/2025). Seperti diketahui,…
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi mengungkapkan pihaknya akan memanggil Komisioner KPU ke DPR RI terkait penggunaan jet pribadi yang diluar kepentingan tugas dalam proses pemilu 2024 lalu. “Saat ini masih masa reses, setelah masuk (masa) sidang, akan kami panggil KPU untuk meminta penjelasan terkait hal tersebut,” ujar Dede merespon sanksi teguran keras Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kepada Ketua dan empat komisioner KPU, Rabu (22/10/2025). Dijelaskannya, bahwa setiap penggunaan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tentu harus dipertanggungjawabkan pengelolaannya. Oleh karena itu pihaknya berharap agar setiap anggaran negara digunakan dengan sangat…
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Nasir Djamil menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) harus difokuskan pada tiga aspek utama, yakni kewenangan daerah, kebijakan fiskal, dan pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Tiga hal tersebut dinilai sebagai pilar utama dalam menjaga kekhususan dan keistimewaan Aceh sebagai daerah otonomi khusus. Nasir menjelaskan, evaluasi terhadap pelaksanaan UUPA selama hampir dua dekade menunjukkan perlunya peningkatan kualitas dan kejelasan dalam pengaturan ketiga aspek tersebut. Ia menilai revisi UUPA bukan hanya untuk memperbarui regulasi, tetapi juga untuk memastikan hak dan kekhususan Aceh benar-benar dijalankan secara optimal. “Sebenarnya yang dievaluasi itu…
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menyoroti peningkatan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di DKI Jakarta yang dilaporkan mendekati dua juta kasus sejak Juli hingga Oktober 2025. Yahya menegaskan, lonjakan keluhan ini perlu menjadi perhatian serius karena tingginya jumlah kasus dan juga kemiripannya dengan gejala Covid-19 yang berpotensi menimbulkan kekhawatiran masyarakat. “Peningkatan kasus ISPA harus dipandang sebagai peringatan dini atas lemahnya sistem pencegahan penyakit menular berbasis komunitas, terutama di wilayah perkotaan dengan kepadatan tinggi dan tingkat polusi udara yang meningkat,” kata Yahya Zaini dalam keterangan rilisnya yang diterima politikparlemen.co, Selasa (21/10/2025). “Meskipun Kementerian Kesehatan menyebut situasi masih…
Anggota Komisi IV DPR RI Rajiv mengapresiasi Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang masuk dalam daftar 10 menteri dengan kinerja terbaik versi Survei IndoStrategi. Ia menilai capaian ini tidak lepas dari kemauan Raja Juli untuk belajar, berdiskusi dan berkolaborasi dengan DPR, khususnya Komisi IV. “Artinya kalau kinerja kementerian baik, berarti DPR-nya baik, terutama Komisi IV. Kalau kami lihat, Raja Juli Antoni di sini memang mau belajar dan mau bertanya serta berdiskusi dengan Komisi IV DPR,” kata Rajiv dikutip politikparlemen.co di Jakarta, Selasa (21/10/2025). Ia menilai keberhasilan Raja Juli tidak terlepas dari kemampuannya menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam Program Perhutanan Sosial.…
Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mendesak pemberian hukuman maksimal terhadap Mantan Kapolres Ngada Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja. Menurutnya, pemberian hukuman maksimal harus dilakukan karena tindakan perkosaan, merekam perbuatan seksual dan menguggah videonya ke situs atau forum pornografi anak di web gelap (darkweb). “Kejahatan luar biasa yang dilakukan oleh Mantan Kapolres Ngada atas nama Fajar ini membuat catatan buruk dalam kasus perlindungan anak dan perempuan. Bagaimana mungkin aparat kepolisian yang seharusnya melindungi tapi malah menjadikan anak sebagai korban kejahatan seksual, merekam tindakan tersebut dan menyebarkan. Pemberian hukuman maksimal harus dilakukan. Jangan ada keringanan hukuman,” ungkap Mafirion dalam keterangan rilisnya yang…
Anggota Komisi IV DPR RI Rahmat Saleh memanfaatkan masa reses dengan menggelar pertemuan bersama para penyuluh pertanian lapangan (PPL) se-Kabupaten Solok. Dalam kesempatan itu, Anggota Komisi IV DPR RI, Rahmat Saleh menekankan pentingnya peran penyuluh dalam mendukung keberhasilan program-program pemerintah di bidang pertanian, perikanan, kelautan, dan perkebunan. “Program itu harus dijalankan dengan edukasi dan pengawasan. Kalau tidak, bantuannya cepat habis tapi tak berdampak. Bantuan itu tujuannya membebaskan masyarakat dari kemiskinan,” kata Rahmat dalam keterangan yang dikutip politikparlemen.co , Selasa (21/10/2025). Rahmat Saleh juga mengungkapkan bahwa akan ada program penanaman kopi seluas 2.000 hektare di Kabupaten Solok pada akhir 2025. Ia…
Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo menegaskan, usulan peningkatan status Perum Bulog menjadi lembaga setara kementerian merupakan langkah strategis untuk memastikan Indonesia memiliki sistem pangan yang kuat, mandiri, dan tahan terhadap gejolak pasar global. Sebab, kata Firman, posisi Bulog yang saat ini masih berbentuk badan usaha, justru membatasi ruang geraknya dalam menjalankan fungsi negara di bidang pangan. Padahal, Bulog memegang peran vital sebagai buffer stock nasional yang berfungsi menjaga kestabilan harga dan ketersediaan bahan pokok, terutama beras. “Gagasan untuk mengembalikan fungsi Bulog sebagai penyangga stok dan harga pangan yang dikuasai negara sangatlah penting dalam menjaga stabilitas pangan dan harga di Indonesia. Dengan…
© Politikparlemen.co