Penulis: redaksi

Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, mendukung langkah Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli yang akan menindak tegas perusahaan pekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) tanpa izin resmi dan tidak sesuai regulasi. Menurut Netty, sikap tegas Menaker merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menjaga ketertiban penggunaan TKA serta memastikan perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia di tengah persaingan global. “Pemerintah telah memberi ruang bagi tenaga kerja asing yang sah, tetapi pelaksanaannya harus sesuai peraturan. Perusahaan yang melanggar wajib diberi sanksi agar tercipta keadilan bagi tenaga kerja lokal,” ujar Netty melalui rilis yang diterima politikparlemen.co di Jakarta, Rabu (29/10/2025). Netty menilai tindakan Menaker yang memerintahkan…

Kemajuan teknologi telah mengubah cara anak-anak belajar, bermain, dan berinteraksi. Namun di balik kemudahan yang ditawarkan dunia digital, tersembunyi pula ancaman yang menggerus nilai-nilai karakter. Fenomena anak sekolah yang terjerat judi online (judol) menjadi salah satu bukti nyata bahwa pendidikan karakter belum sepenuhnya menjadi fondasi dalam sistem pendidikan Indonesia. Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayanti menegaskan, penguatan pendidikan karakter harus menjadi prioritas dalam menghadapi tantangan era digital. “Pendidikan karakter yang ada saat ini harus direformulasi menjadi pendidikan karakter berbasis risiko digital. Sehingga anak sejak dini memahami konsekuensi nyata dari perilaku daring seperti judi online, microtransaction, dan pinjaman digital,”…

Inspeksi mendadak yang dilakukan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, ke AQUA di Kabupaten Subang membuka sorotan tajam terhadap sumber air yang digunakan industri besar. Kunjungan tersebut mengungkap fakta bahwa produksi air minum dalam kemasan raksasa ini mengambil dari sumur bor dalam, bukan semata-mata dari mata air pegunungan sebagaimana selama ini diklaim publik. Menanggapi temuan itu, Anggota Komisi XII DPR RI Ateng Sutisna mendesak perusahaan untuk segera membuka hasil kajian “water stress assessment” dan memetakan zona rawan air tanah di wilayah operasional mereka. “Izin penggunaan air tanah atau SIPA bukan izin yang berlaku selamanya. Izin tersebut harus terus dievaluasi sesuai dinamika…

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman meminta pemerintah tidak “bertangan besi” mengintervensi harga pasar produk beras. Penilaian itu disampaikan Alex, merespon keluhan Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) yang menilai pemerintah telah mengambil langkah ekstrem dengan mencabut izin pedagang yang menjual beras di atas harga eceran tertinggi (HET). “Jika harga pasar naik, pemerintah punya instrumen sangat lengkap untuk menstabilkannya kembali. Bapanas dan Bulog harusnya tangkas bergerak di saat harga melonjak. Kini pemerintah malah ambil jalan pintas, bertindak represif pada pedagang,” tegas Alex dalam rilis yang diterima politikparlemen.co, di Jakarta, Selasa (28/10/2025). Alex menilai, jika mau sedikit berlelah-lelah, pemerintah…

Anggota Komisi IV DPR RI, Endang S. Thohari, bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, melaksanakan kegiatan Perluasan Safari Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) di dua titik lokasi, yakni Kelurahan Katulampa dan Kelurahan Pasirjaya, Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu (25/7/2025). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi ikan sebagai sumber protein hewani yang sehat dan bergizi, serta memperkuat daya saing produk perikanan lokal. Acara yang berlangsung di Kelurahan Katulampa ini dihadiri oleh Bapak Pepen Firdaus selaku Anggota DPRD Kota Bogor, Wina selaku Perwakilan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian…

Komisi VIII DPR RI menegaskan komitmennya dalam mengawal penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 H/2026 M agar berjalan profesional, transparan, dan berpihak kepada kepentingan jemaah. Dalam rapat kerja bersama Menteri Haji dan Umrah RI yang digelar di Nusantara II, Senayan, Jakarta pada 27–28 Oktober 2025, Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyampaikan bahwa DPR akan memastikan seluruh kebijakan dan layanan haji tahun depan sesuai dengan prinsip keadilan, efisiensi, dan kenyamanan bagi jemaah. Dalam rapat tersebut, Kementerian Haji dan Umrah menyampaikan bahwa kuota haji Indonesia tahun 2026 ditetapkan sebanyak 221.000 jemaah, sebagaimana tercantum dalam laman Nusuk Masar. Jumlah tersebut terdiri dari…

Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menegaskan bahwa DPR menolak rencana penempatan jemaah haji Indonesia di area Mina Jadid pada penyelenggaraan haji tahun 1447 H/2026 M. Ia menilai lokasi tersebut tidak memenuhi standar kelayakan dan mengurangi kekhusyukan ibadah jamaah saat prosesi puncak haji di Mina. Dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Haji dan Umrah, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/10/2025), Marwan menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia harus memperjuangkan penempatan yang lebih representatif dan dekat dengan area utama Mina agar jemaah Indonesia tidak mengalami kesulitan ibadah. “Kami menolak penempatan jemaah (haji Indonesia) di Mina Jadid. Itu bukan…

Anggota Komisi V DPR RI, Mori Hanafi, menilai bahwa Bandara Juwata Tarakan sudah siap beroperasi penuh sebagai bandara internasional. Hal itu disampaikannya usai mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI yang meninjau langsung aktivitas di Bandara Juwata Tarakan, Kalimantan Utara, Selasa (28/10/2025). “Kalau dilihat dari sisi kesiapan fisik, bandara ini sebenarnya sudah siap. Tinggal mengatur alur layanannya saja, seperti di mana posisi imigrasi, bea cukai, dan sebagainya,” ujar Mori. Namun, menurutnya, tantangan utama yang masih dihadapi Bandara Juwata bukan pada infrastruktur, melainkan pada keterbatasan jumlah pesawat yang melayani penerbangan domestik maupun internasional. “Isu kekurangan pesawat ini memang sedang terjadi…

Anggota Komisi VIII DPR RI Sudian Noor mendesak Kementerian Haji dan Umrah untuk meningkatkan profesionalisme serta transparansi dalam penyelenggaraan ibadah haji. Ia menilai, hingga kini belum tampak perubahan signifikan dalam tata kelola kementerian tersebut dibandingkan saat masih dikelola oleh Kementerian Agama sebelumnya. “Kita di sini ingin mengingatkan kembali tujuan Kementerian Haji dan Umrah yang dibentuk ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan profesionalisme dalam penyelenggaran ibadah haji dan umrah, (agar) lebih fokus, lebih efisien, dan terintegrasi,” ujar Sudian dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Haji dan Umrah di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (27/10/2025).…

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih, menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) harus menjadi momentum untuk menguatkan posisi pendidikan keagamaan dan pesantren di Indonesia. Penegasan ini disampaikan Fikri Faqih saat menghadiri peringatan Hari Santri Nasional di SMP Islam Terpadu Usamah, Kota Tegal beberapa waktu lalu. Pria yang akrab disapa Fikri ini menjelaskan, revisi UU Sisdiknas bertujuan untuk menyelaraskan sistem pendidikan dengan perkembangan zaman, menciptakan sistem yang lebih berkualitas, dan mengatasi berbagai masalah pendidikan. Lebih lanjut, legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari Daerah Pemilihan (Dapil) IX Jawa Tengah (Kota Tegal, Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes) ini berharap, momentum…