Penulis: redaksi

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Darmadi Durianto menyoroti ancaman kebangkrutan finansial yang mengintai proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh). Menurutnya, jika dibiarkan tanpa penanganan nyata, beban utang yang ditanggung PT KAI akan semakin membahayakan stabilitas keuangan BUMN tersebut. “Jika tidak segera ditangani, ini akan menenggelamkan unit anak perusahaan lain yang seharusnya menghasilkan laba, akibat bunga utang yang tinggi,” kata Darmadi melalui rilis media yang dikutip oleh politikparlemen.co, Rabu (5/11/2025). Ia menjelaskan bahwa hanya dalam enam bulan, PT KAI harus menanggung beban biaya sebesar Rp1,2 triliun, dengan utang KCIC, yang awalnya Rp950 miliar melonjak menjadi lebih dari Rp4 triliun…

Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan kembali komitmen lembaga yang dipimpinnya dalam menjalankan fungsi anggaran. Dia menegaskan, DPR akan terus mengawal kebijakan anggaran negara agar berpihak pada kesejahteraan rakyat. “DPR RI akan terus mengawal agar kebijakan fiskal berpihak kepada rakyat, mampu menjaga daya beli, menciptakan kesempatan kerja, dan memperkuat kemandirian ekonomi nasional demi terwujudnya Indonesia yang semakin sejahtera,” tegas Puan membuka masa sidang di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (4/11/2025). Puan menjelaskan, masa persidangan ini menjadi bagian akhir dari rangkaian persidangan DPR RI pada tahun 2025. “Mari kita jadikan momentum ini untuk meneguhkan komitmen bersama dalam memastikan pelaksanaan APBN…

DPR melalui Komisi VIII bersama Menteri Haji dan Umrah RI Mochamad Irfan Yusuf telah menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1447 H/2026 M sebesar Rp87,4juta dan besaran Bipih atau biaya yang dibayarkan oleh jemaah turun menjadi Rp 54,1 juta. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, keberhasilan penurunan BPIH tahun ini, merupakan bukti pengelolaan setiap rupiah dana haji dilakukan dengan prinsip keadilan. “Agar tetap terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat,” kata Puan saat membacakan pidato pembukaan Masa Persidangan II DPR RI Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung DPR, Selasa (4/11/2025). Diketahui, DPR dan pemerintah resmi menetapkan BPIH tahun 2026 sebesar Rp87.409.366 per…

Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa suara rakyat bukan sekadar aspirasi, tetapi juga amanah yang harus diperjuangkan. Hal itu disampaikan Puan dalam pidato pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026. “Selama masa reses, ketika kita turun langsung dan bertemu dengan konstituen, kita dapat merasakan dengan jelas bagaimana besarnya harapan rakyat terhadap negara. Harapan agar kehidupan mereka menjadi semakin sejahtera, adil, dan mudah dalam setiap urusan. Suara rakyat bukan sekadar aspirasi, tetapi amanah yang harus kita perjuangkan bersama,” tegas Puan membuka masa sidang di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (4/11/2025). Puan menambahkan, kebijakan negara yang ideal bukan hanya dirancang…

Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, menyoroti temuan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang menemukan kandungan mikroplastik dalam air hujan di sejumlah kota besar di Indonesia. Menurutnya, hasil riset tersebut perlu dijadikan peringatan dini (early warning) bagi pemerintah dan masyarakat untuk memperkuat langkah pengendalian polusi plastik dan menjaga kesehatan masyarakat, terutama kulit dan sistem pernapasan. “Temuan mikroplastik di air hujan menunjukkan betapa luasnya dampak pencemaran plastik terhadap kehidupan kita. Ini bukan hanya isu lingkungan, tapi juga kesehatan publik yang perlu mendapat perhatian lintas sektor,” ujar Netty melalui rilis yang diterima politikparlemen.co di Jakarta, Selasa (4/11/2025). Netty berharap BRIN…

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, menyampaikan keprihatinannya atas situasi kemanusiaan di Sudan yang kian memburuk. Konflik antara militer dan pasukan paramiliter di negara itu telah menewaskan ribuan warga sipil dan memaksa jutaan orang mengungsi. Data terakhir menunjukkan sekitar 1.500 orang tewas dan puluhan ribu warga melarikan diri dari Kota El Fasher, Darfur Utara, setelah wilayah tersebut dikuasai kelompok Pasukan Dukungan Cepat (RSF). Situasi ini disebut Sukamta sebagai tragedi yang membutuhkan perhatian serius dunia internasional, termasuk Indonesia. Perang saudara di Sudan kembali menjadi sorotan global setelah bentrokan antara militer di bawah pimpinan Jenderal Abdel Fattah Al-Burhan dan pasukan Rapid…

Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan adanya keterwakilan perempuan di setiap Alat Kelengkapan Dewan (AKD) hingga tingkat pimpinan, sebagai langkah progresif dalam penguatan demokrasi. Putusan itu juga dinilai memperkuat kesetaraan gender di parlemen. Keputusan MK yang dibacakan pada Kamis, 30 Oktober 2025, menetapkan bahwa perempuan harus terwakili dalam seluruh struktur AKD DPR, mulai dari anggota hingga pimpinan. Menurut Willy, aturan ini menjadi pelengkap dari kebijakan keterwakilan perempuan yang sebelumnya telah diatur dalam sistem pemilu. “Putusan ini progresif jadi dari hulu hingga hilirnya sebangun. Ada keterwakilan perempuan yang proporsional. Ini keputusan penting yang…

Pagi itu, langit Kota Ambon tampak cerah meski angin laut terasa menusuk lembut di tepi pelabuhan. Dari kejauhan, suara mesin perahu nelayan bersahut-sahutan dengan riuhnya aktivitas di pinggiran kota. Di tengah hiruk-pikuk itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wahfiroh, melangkah mantap menuju Rumah Sakit Dr. M. Haulussy, salah satu rumah sakit tertua di Maluku yang menjadi saksi sejarah panjang pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan ini. Kunjungan Nihayatul — atau akrab disapa Ninik — bukan sekadar agenda rutin reses parlemen. Ia datang untuk menyentuh denyut nyata persoalan kesehatan di Maluku, provinsi yang dikenal indah namun masih bergulat dengan tantangan geografis dan…

Anggota Komisi IV DPR RI Riyono menyoroti minimnya fasilitas pengawasan laut di Papua yang berdampak pada lemahnya pengendalian terhadap aktivitas illegal fishing di wilayah perairan yang berbatasan dengan Samudra Pasifik. Menurutya, secara ideal, pengawasan laut dilakukan sepanjang tahun, namun saat ini PSDKP (Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan) di Papua hanya aktif sekitar 75 hari dalam setahun. “Idealnya 365 hari dalam setahun PSDKP bekerja. Tapi sekarang baru sekitar 75 hari. Kita dorong agar minimal 100 hari dilakukan pengawasan terhadap illegal fishing,” jelas Riyono kepada politikparlemen.co, di sela-sela Kunjungan Kerja Reses di Jayapura, Papua, Jumat (31/10/2025). Ia menilai keterbatasan itu disebabkan oleh kurangnya…

Komisi IV DPR RI menegaskan pentingnya penguatan hilirisasi sektor pertanian dan peternakan sebagai strategi utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Papua Barat Daya. Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi IV DPR RI, Endang Setyawati Thohari, dalam rangkaian Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI ke Provinsi Papua Barat Daya, Jumat (31/10/2025). Kunjungan tersebut bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat serta meninjau pelaksanaan berbagai program pemerintah di sektor pertanian, perikanan, kehutanan, dan peternakan. Dalam dialog bersama petani dan pelaku usaha lokal, Komisi IV menemukan bahwa potensi pertanian dan perikanan di wilayah Sorong dan sekitarnya sangat besar, namun masih belum tergarap optimal…