Penulis: redaksi

Komisi XI DPR RI menyoroti lambatnya pelaksanaan program penghapusan utang (hapus tagih) bagi pelaku UMKM yang terdampak pandemi dan tekanan ekonomi. Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hanif Dhakiri mengungkapkan, dari target 1 juta debitur, baru sekitar 67 ribu yang terealisasi hingga awal November 2025.  “Angka ini baru sekitar enam persen. Ini harus dikejar, karena sudah menjadi program prioritas nasional. DPR akan kawal agar OJK dan perbankan menuntaskannya,” tegasnya kepada politikparlemen.co usai memimpin pertemuan Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI dengan OJK Provinsi Jawa Tengah beserta jajaran, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (8/11/2025). Menurut paparan OJK, mayoritas pembiayaan UMKM di Jawa Tengah disalurkan…

Anggota Komisi VII DPR RI, Yoyok Riyo Sudibyo, menegaskan pentingnya penerapan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya air. Ia menyoroti ketidaksinkronan pandangan antarpejabat terkait tata kelola sumber daya air yang dianggap belum berpihak pada kepentingan rakyat banyak. “Dari semua yang disampaikan, tidak ada yang sama. Ini membingungkan,” ujar Yoyok dalam RDP Komisi VII DPR RI Bersama RDP Bersama Dirjen Industri Agro dan Kepala Badan Standardisasi Kemenperin serta Perusahaan AMDK di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (10/11/2025). Legislator dari Fraksi Partai NasDem kemudian mengingatkan kembali pesan Presiden yang disampaikan dalam pidato kenegaraan pada…

Anggota Komisi VII DPR RI Yoyok Sudibyo menegaskan perlunya pemerintah menata ulang tata kelola industri air minum dalam kemasan (AMDK) agar tidak mengarah pada praktik monopoli sumber daya air. Menurutnya, air merupakan hak rakyat yang harus dikuasai dan dikelola oleh negara demi kemakmuran bersama, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu. Hal tersebut disampaikan Yoyok dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI dengan Direktur Jenderal Industri Agro dan Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kementerian Perindustrian RI, yang juga dihadiri oleh perwakilan perusahaan air minum nasional. Rapat bertema “Pembahasan Standarisasi Bahan Baku Air Minum dalam Kemasan (AMDK)” ini berlangsung di…

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid menegaskan komitmen lembaganya untuk memastikan kebijakan publik benar-benar berpihak pada masyarakat dan tidak berhenti di atas kertas. Pernyataan ini ia sampaikan saat membuka Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi VI DPR RI dengan sejumlah lembaga publik di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (10/11/2025). Lembaga tersebut di antaranya Perkumpulan Pengusaha Gadai Indonesia (PPGIA), nasabah kredit macet UMKM korban gempa Yogyakarta, serta Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPD APDESI) Provinsi Sulawesi Selatan. Menurut Nurdin, pertemuan tersebut menjadi bagian penting dari fungsi pengawasan DPR untuk menampung dan menindaklanjuti berbagai persoalan ekonomi…

Anggota Tim Panitia Kerja (Panja) Daya Saing Industri Komisi VII DPR RI Banyu Biru Djarot menegaskan pentingnya dukungan regulasi dan kemitraan berkeadilan untuk memperkuat daya saing industri serta pemberdayaan UMKM di sektor pangan. Dalam kunjungan kerja Panja Daya Saing Industri Komisi VII DPR RI ke PT Indofood Sukses Makmur Tbk (Indofood CBP), Banyu Biru menilai keberhasilan industri besar seperti Indofood harus sejalan dengan penguatan ekosistem industri hulu hingga hilir. “Penekanannya di sini adalah bagaimana keadilan harga yang sustain bagi seluruh mitra kerja Indofood. Kolaborasi yang sudah dilakukan Indofood itu baik, akan sangat baik kalau bisa ditingkatkan. Semakin banyak rekanan UMKM…

Komisi VI DPR RI menyoroti kebijakan penempatan dana sebesar Rp55 triliun oleh Menteri Keuangan RI kepada Bank Rakyat Indonesia (BRI). Pada pertemuan Komisi VI DPR dengan BRI dalam rangka kunjungan spesifik, sejumlah anggota Komisi VI meminta penjelasan menyeluruh mengenai tujuan, skema, dan efektivitas penyaluran dana tersebut agar benar-benar berdampak pada sektor riil, terutama bagi pelaku UMKM di daerah. Langkah ini dinilai penting agar kebijakan pemerintah dapat berjalan transparan dan tepat sasaran bagi sektor riil dan pelaku usaha kecil di daerah. Anggota Komisi VI DPR RI Rachmat Gobel mempertanyakan posisi BRI dalam program pemerintah, khususnya terkait pembentukan Koperasi Merah Putih .…

Komisi VI DPR RI menyoroti rencana pemerintah untuk memperpanjang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) hingga Surabaya dan Banyuwangi. Dalam kunjungan kerja spesifik ke PT KCIC, Anggota Komisi VI Rieke Diah Pitaloka menilai perlu evaluasi menyeluruh terhadap proyek yang sedang berjalan. Ia mengingatkan agar pembangunan jalur baru tidak disatukan dengan proyek KCIC yang masih menghadapi tantangan pembiayaan dan operasional. “Usulan saya adalah pelajaran berharga bahwa untuk membangun Kereta Api Cepat Jakarta Surabaya atau permintaan presiden sampai Banyuwangi mohon tidak disatupaketkan dengan KCIC. Kereta api cepat Jakarta Surabaya Banyuwangi itu benar-benar harus proyek baru, jangan digabung dengan KCIC yang dalam tanda kutip…

Komisi XI DPR RI meminta OJK bersama pemerintah daerah dan kementerian terkait untuk segera membangun sistem data tunggal UMKM agar pembiayaan lebih tepat sasaran. Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hanif Dhakiri mengungkapkan, permasalahan utama UMKM bukan sekadar koordinasi antarlembaga, tetapi juga tidak terhubungnya sistem data.  “Data UMKM tersebar di 27 kementerian. Kalau sistemnya tidak bisa saling berbicara, sulit memastikan siapa yang layak dapat pembiayaan,” jelasnya kepada politikparlemen.co usai memimpin pertemuan Komisi XI dengan OJK Provinsi Jawa Tengah di Semarang, Sabtu (8/11/2025). Data OJK menunjukkan, hingga September 2025, penyaluran KUR di Jawa Tengah mencapai Rp35,84 triliun kepada 882 ribu debitur, yang menjadikannya…

Pemerintah tengah menggulirkan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai strategi memperkuat ekonomi di akar rumput. Namun, di tengah semangat mempercepat pertumbuhan ekonomi desa, Anggota Komisi VI DPR RI Sadarestuwati mengingatkan agar program ini tidak justru mematikan usaha kecil yang telah lama menjadi penopang ekonomi lokal. Menurutnya, koperasi di tingkat desa harus hadir sebagai mitra, bukan pesaing. Ia menilai penting bagi pemerintah untuk memastikan model bisnis Koperasi Merah Putih tidak mengambil ruang usaha warga yang sudah lebih dulu bertahan di desa. “Saya setuju untuk bisa mendukung dalam percepatan pertumbuhan perekonomian desa. Tetapi jangan sampai tujuan itu kita capai, tetapi kita…

Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani, menyoroti persoalan keterbatasan obat bagi pasien Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang masih terjadi di sejumlah rumah sakit di Indonesia. Hal ini disampaikan saat melakukan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi IX DPR RI ke Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Grhasia, Sleman, Yogyakarta, Kamis (6/11/2025). Irma mengungkapkan bahwa berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, saat ini terdapat sekitar dua juta generasi muda (Gen Z) di Indonesia yang mengalami gangguan kesehatan jiwa. Kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan obat-obatan bagi pasien ODGJ dan masyarakat dengan gangguan mental. “Kami di Komisi IX DPR…