Penulis: redaksi

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menilai perse berperan penting dalam memajukan akses dan penyebaran informasi kepada masyarakat. Hal itu ia sampaikan dalam Hari Kebebasan Pers Sedunia yang kerap diperingati pada 3 Mei. “Dengan tekad yang teguh, Pers telah menjadi pionir dalam memastikan bahwa masyarakat kita tidak hanya terinformasikan tentang apa yang terjadi di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri,” ungkap Abdul Kharis dalam keterangan tertulis yang diterima politikparlemen.co, di Jakarta, Sabtu (4/5/2024). Pers juga, imbuhnya, telah menetapkan standar baru dalam melaporkan berita dengan keberanian dan integritasnya. Hal itu tercermin dari dedikasi para insan pers untuk mengabarkan kepada…

Biro Protokol, Humas dan Media (PHM) Setjen DPD RI menerima kunjungan dari DPRD Kabupaten Klaten. Kunjungan tersebut dalam rangka peningkatan sinergi kedaerahan antara DPD RI dengan DPRD Kabupaten Klaten. Kepala Biro PHM Mahyu Darma didampingi Kabag Humas dan Fasilitasi Pengaduan Taufik Jatmiko, menjelaskan bahwa salah satu kewenangan DPD RI yaitu melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah (ranperda) dan perda agar selaras dengan peraturan perundang-undangan. “DPD RI juga melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, mengharmonisasi antara pusat dengan daerah agar tidak berbenturan. Selain itu kami berwenang dalam melakukan pemantauan perda terkait pajak dan retribusi daerah ,” ucap…

Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin menyambut baik disahkannya undang-undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Desa oleh presiden Joko Widodo. Sultan melalui keterangan resminya pada Jum’at (03/05) mengharapkan agar desa seluruh Indonesia semakin maju dan mandiri dengan kebijakan yang kuat dan memberdayakan tersebut. “Kita patut bersyukur bahwa pemerintah telah menunjukkan keberpihakan dan memberikan penguatan kelembagaan terutama insentif keuangan yang luar biasa kepada pemerintah desa. Tentu Menjadi harapan kita semua adalah agar pemerintah desa semakin inovatif dan produktif dalam memberdayakan potensi di setiap desa”, ungkap mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu. Menurutnya, pemerintah telah mengakomodir semua keinginan pemerintah…

Komisi III DPR RI mengapresiasi rencana Presiden Jokowi yang akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online yang melibatkan antarkementerian dan lembaga. Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari menilai adanya Satgas tersebut menjadi poin penting bahwa pemerintah serius untuk memberantas aktivitas haram tersebut. Karena itu, ia mendorong para mitra Komisi III, mulai dari PPATK, Kepolisian, hingga Kejaksaan agar bertindak lebih tegas terhadap hal itu. “Karena judi online itu dampaknya luar biasa terutama masyarakat-masyarakat kecil. Kalau kita lihat transaksinya yang begitu banyak, triliunan seperti itu,  kami Komisi III mendukung dan mendorong agar dapat dilakukan tindakan tegas terhadap judi-judi online,” ujar Taufik…

Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Agung Budi Santoso mengapresiasi sekaligus mengucapkan selamat atas terlaksananya Seminar Redesain Website DPR RI yang digagas oleh Setjen DPR RI yang bekerja sama dengan Bakohumas (Badan Koordinasi Kehumasan) Kementerian/Lembaga. Menurutnya, Redesain Website DPR RI merupakan upaya untuk selalu mengikuti perkembangan zaman dan laju teknologi yang semakin baik. “Kemudian yang cukup menjadi perhatian saya tidak hanya (berkaitan dengan) tampilan website-nya saja, eye catching, namun juga isi atau kontennya. Substansi dari materi-materi yang masuk dalam website tersebut yang tentunya juga terkait dengan media sosial yang kita miliki. Terkait juga dengan TV Parlemen, Radio Parlemen, Majalah Parlemen dan Buletin Parlemen ini menjadi satu…

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengimbau kepada masyarakat untuk menghindari agen perjalanan (travel) yang menjanjikan keberangkatan haji dengan menggunakan visa furoda. Menurutnya, haji khusus (visa furoda) tidak bisa dikeluarkan secara mendadak melainkan harus melalui prosedur yang panjang. “Jelang keberangkatan ibadah haji diimbau kepada masyarakat agar tidak tertipu agen travel yang menjanjikan visa furoda dengan cepat. Pemerintah harus tindak tegas oknum travel yang dengan jelas merugikan masyarakat,” katanya dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VIII DPR RI, di Asrama Haji Kota Medan, Sumatera Utara, Kamis (2/5/2024). “Pemerintah harus tindak tegas oknum travel yang dengan jelas merugikan masyarakat” Politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut…

Ketua Komite III DPD RI Hasan Basri menginginkan pemerintahan yang dipimpin Prabowo – Gibran, dapat melibatkan profesionalisme dari Kalimantan termasuk Kalimantan Utara (Kaltara) yang merupakan penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) yang terletak di daerah Kalimantan Timur (Kaltim). “Saya berharap beberapa orang di-hire untuk masuk dalam susunan kabinet, karena presiden dan wakilnya akan sangat membutuhkan pendapat-pendapat dari warga Kalimantan asli khususnya,” jelas lelaki yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum HIPMI Tarakan ini. Lebih lanjut dia menjelaskan, menjalankan pemerintahan di IKN ini perlu banyak sentuhan kearifan lokal. Termasuk dalam soal sengketa tanah, yang ke depannya pasti akan menjadi persoalan jika tidak diatur…

Perdebatan mengenai siapakah Orang Asli Papua atau OAP semakin mengemuka menjelang perhelatan Pilkada 2024. Diskusi pun dilakukan oleh berbagai kalangan. Perbedaan pandangan tentang definisi OAP yang berkembang turut mempengaruhi konstalasi politik di tanah Papua. Sebagai akademisi sekaligus senator perwakilan daerah Papua Barat, Filep Wamafma menguraikan pandangan dan pendapatnya berdasarkan sejumlah pendekatan. Pendekatan itu antara lain pendekatan definisi, pendekatan Antropologi Hukum hingga pendekatan Politik Hukum. “Saya memandang dan melihat bahwa sampai dengan saat ini belum ada satu konsep, baik konsep dalam tatanan hukum adat maupun tatanan hukum formal peraturan perundang-undangan skala nasional ataupun skala di daerah yang merumuskan tentang definisi orang…

Awal tahun 2025, Pemerintah berencana akan kembali menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen. Hal ini terkait dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Meskipun demikian, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan, DPR bersama pemerintah akan terus mencermati situasi ekonomi global sebelum menetapkan kenaikan tersebut. “Ya memang ada beberapa pertimbangan (untuk menaikkan PPN). Karena ekonomi baru tumbuh kemudian sektor konsumsi juga baru menggeliat, orang baru benah-benah toko. Tapi itu kan keputusan bersama antara pemerintah dan DPR karena kita juga melihat APBN kan juga butuh beberapa pendapatan dari sektor pajak. Oleh karena…

Komisi IV DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses ke Sekolah Bambu Komodo di Kecamatan Komodo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT). Anggota Komisi IV Yohanes Fransiskus Lema menilai kunjungan ini merupakan bentuk dukungan program terhadap sekolah tersebut yang berhasil integrasikan pemberdayaan ekonomi dan pelestarian lingkungan melalui pemanfaatan bambu sebagai komoditi lokal. Dalam kunjungan tersebut, pria yang kerap disapa Ansy Lema Ino mengamati berbagai inovasi dan kreasi yang telah dilakukan oleh komunitas lokal, terutama peran aktif para ibu rumah tangga dalam industri bambu. “Kami melihat bagaimana bambu tidak hanya menjadi sumber pendapatan tetapi juga berkontribusi pada aspek ekologi. Ini adalah contoh…