- Adde Rosi Suarakan Perspektif Gender pada Resolusi terkait Penyandang Disabilitas di IPU
- Komisi I Dorong Penguatan Personel dan Alutsista Seiring Pembentukan 204 Satuan Baru TNI
- Muh Haris Dorong Pemerataan Edukasi Terkait Bencana Alam di Kebumen
- BAM Terima Aspirasi Warga Kebon Sirih Terkait Pembongkaran Masjid Al-Hurriyah
- Meitri Citra Wardani Dorong RUU Perubahan Iklim Perkuat Keadilan Iklim dan Tata Kelola Berbasis Sains
- Di Forum IPU, Mardani Dorong Demokrasi Beri Ruang Lebih Besar bagi Kaum Muda dan Perempuan
- Komisi XIII Sepakati 5 Poin RDPU TPKS, Usulkan Rapat Gabungan Lintas Komisi
- Sigit Karyawan Yunianto Dorong Kepastian Hukum bagi Pertambangan Rakyat di Kalteng
Penulis: redaksi
Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana mengatakan perubahan iklim terus menghadirkan ancaman nyata bagi keberlangsungan kehidupan dan alam di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Perubahan iklim tidak hanya menimbulkan kerugian fisik (ekologis), tetapi juga ekonomi. Adapun isu perubahan iklim juga telah diadopsi sebagai salah satu prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 yang menggarisbawahi agar pembangunan nasional memperhatikan daya dukung sumber daya alam, daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Dalam rangka mengurangi dampak perubahan iklim, pemerintah juga telah berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) dengan menetapkan target dan komitmen…
Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani menghadiri agenda 10th MIKTA Speakers’ Consultation di Meksiko, Senin (6/5/2024) siang waktu setempat. Agenda ini merupakan forum pertemuan konsultatif antara negara-negara kekuatan menengah (middle power) yang terdiri dari negara Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia. Forum ini mengusung tema ‘The Coordinated Action of Parliaments to Build a More Peaceful, Equitable, and Fair World’ atau ‘Aksi Parlemen yang Terkoordinasi untuk Membangun Dunia yang Lebih Damai, Seimbang, dan Adil’. Saat berbicara, dirinya mengingatkan agar para anggota MIKTA menjembatani perbedaan dan menurunkan ketegangan akibat polarisasi antar kekuatan besar. “Negara anggota MIKTA perlu mendapat kepercayaan dari berbagai kekuatan besar…
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) secara tegas mendorong pemanfaatan teknologi digital oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) guna mewujudkan visi Indonesia Emas tahun 2045 disampaikan oleh Mahyudin, Wakil Ketua III DPD pada Sidang Paripurna ke-11 Masa Sidang V tahun 2023/2024 di Gedung Nusantara V DPD RI, Kompleks Parlemen, Jakarta (7/5/24). Sejumlah laporan hasil reses disampaikan secara langsung yang mencermati aspirasi rakyat dari berbagai daerah pemilihan (dapil). Dalam penyampaian laporan hasil penyerapan aspirasi sesuai bidang Komite IV DPD RI, yaitu Pengawasan atas Pelaksanaan UU Nomor 19 Tahun 2023 tentang APBN TA 2024 yang difokuskan pada Transfer ke Daerah,…
Sejumlah anggota DPD RI yang menyampaikan laporan hasil penyerapan aspirasi di daerah selama masa reses, didominasi terkait adanya sentralisasi kewenangan dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) di daerah. Semenjak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja diberlakukan, banyak kewenangan daerah dalam pengelolaan SDA di daerahnya ditarik oleh pemerintah pusat. Dalam penyampaian laporan hasil penyerapan aspirasi sesuai bidang Komite II DPD RI, yaitu Pengawasan atas Pelaksanaan UU No. 2/1981 tentang Metrologi Legal serta Perubahannya dalam UU No. 6/2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2/2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Wakil Ketua Komite II DPD…
Untuk mewujudkan pemilu bersih perlu adanya UU Anti Money Politic dan penguatan peran Bawaslu RI. Hal ini diungkapkap pada laporan kegiatan reses para anggota DPD RI di daerah pemilihan di Sidang Paripurna DPD RI ke-11 Masa Sidang V Tahun Sidang 2023-2024. Wakil Ketua Komite I DPD RI Sylviana Murni pada Sidang Paripurna ini melaporkan, pada reses di daerah saat melakukan pengawasan terhadap tahapan pelaksanaan Pilkada 2024, ia melihat perlu adanya UU Anti Money Politic untuk mencegah adanya kecurangan pelaksanaan pemilu. “Selain itu, perlu penguatan kapasitas Bawaslu agar mampu melakukan pencegahan terhadap kecurangan penyelenggaraan pemilu dalam berbagai bentuk,” ucap Sylviana di…
Sidang Paripurna DPD RI memutuskan untuk melakukan pengawasan secara komprehensif terhadap penyelenggaraan ibadah haji Tahun 2024. Wakil Ketua DPD RI, Mahyudin mengatakan tahun ini, pemerintah akan memberangkatkan jemaah haji terbanyak sepanjang penyelenggaraan ibadah haji yakni sebanyak 241.000 kuota. Jumlah ini meningkat sebanyak 12.000 kuota dibandingkan musim haji tahun 2023 yang hanya sebanyak 229.000 kuota. “Adapun rincian jemaah itu terdiri dari 213.320 jemaah haji reguler atau sebesar 92 persen dan 27.680 jemaah haji khusus atau 8 persen dari total keseluruhan jemaah haji yang akan diberangkatkan pada tahun ini, ” ujar Mahyudin dalam pidato pembukaan pada Sidang Paripurna DPD RI ke 11…
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti membedah soal Daerah Khusus Jakarta dan poros maritim berbasis industri. Hal itu disampaikan LaNyalla secara virtual pada forum Bahtsul Masa’il Kubro yang diselenggarakan Lembaga Bahtsul Masail (LBM) Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Jawa Barat di Dayang Sumbi Hall Sari Ater Resort & Hotel Subang, Selasa (7/5/2024). Pada acara yang mengambil tema ‘Polemik Otonomi Khusus Pemerintah Daerah Khusus Jakarta dan Poros Maritim Berbasis Industri’ itu LaNyalla menilai posisi Jakarta setelah tak lagi menjadi Ibu Kota Negara penting untuk dibahas. Senator asal Jawa Timur itu menilai, secara umum terdapat tiga latar belakang mengapa Jakartamenjadi…
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus berharap Undang-Undang no 3 tahun 2024 tentang desa busa memacu pemerintahan desa yang inovatif dan produktif. Pasalnya, UU tersebut memut sejumlah hal yang salah satunya menyangkut kesejahteraan para perangkat desa. “Diharapkan agar pemerintah desa semakin inovatif dan produktif serta menjadi terobosan dalam mendorong peningkatan kinerja pemerintahan desa, pungkas anggota Baleg DPR RI tersebut,” ujar Guspardi dalam keterangannya, Selasa, 7 Mei 2024. Kata Guspardi, para kades juga bakal mendapatkan uang purna tugas atau pensiun dalam beleid terbaru ini. “Selain dana purna tugas atau pensiun , Kades juga akan menerima jaminan sosial Kesehatan dan ketenagakerjaan…
Lebih dari tujuh bulan serangan Israel terus berlanjut terhadap Palestina. Puluhan ribu tewas, ratusan ribu korban terluka, dan jutaan mengungsi dari sisi rakyat Palestina akibat serangan tersebut. Meskipun demikian, Anggota Komisi I DPR RI Sukamta memandang kondisi tersebut tidak membuat rakyat Palestina menyerah. “Rakyat Palestina semakin menderita setelah tujuh bulan diserang Israel, kerusakan bangunan di Palestina lebih parah dibandingkan dengan kehancuran akibat bom atom Hiroshima dan Nagasaki Jepang. Namun kondisi memprihatinkan ini tidak membuat rakyat Palestina menyerah dan terus melawan kekejaman Israel,” ungkap Sukamta dalam keterangan tertulis yang diterima Politikparlemen.co, di Jakarta, Senin (6/5/2024) Terkait dukungan dari penduduk dunia terhadap Palestina,…
Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI menyatakan akan melakukan penertiban dan menindak tegas penggunaan pelat nomor palsu. Hal itu disampaikan Wakil Ketua MKD DPR RI Nazaruddin Dek Gam bersama dengan Habiburokhman sehubungan dengan banyaknya kasus pemalsuan plat nomor DPR RI yang terjadi beberapa hari belakangan ini. Menurut Nazarudin, ulah oknum tersebut sangat meresahkan masyarakat dan juga merugikan DPR sebagai institusi wakil rakyat. “MKD akan melakukan penertiban penggunaan pelat palsu. Selama beberapa bulan ini, kami mendapatkan banyak laporan atau informasi dari masyarakat bahwa banyak yang memalsukan plat nomor DPR yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi pemalsuan Tanda Nomor…
© Politikparlemen.co